Agenda Kebumian Admiral Musa Julius Sipahutar ;   Bekerja di BMKG Jakarta

KORAN JAKARTA,  20 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Tanggal 9 Juli dilaksanakan pemilu presiden. Para kandidat tidak pernah mengagendakan sektor yang sangat vital seperti pengembangan kualitas manajemen kebumian Indonesia, terutama pada subsektor bencana. Calon presiden kini dirasa kurang bisa mendefinisikan persoalan-persoalan vital yang sedang dialami dan akan terus dialami. Mereka seakan hanya memandang korupsi, penegakan hukum, pengangguran, liberalisasi perdagangan, dan human trafficking sebagai persoalan. Disadari atau tidak, ancaman bencana kebumian Indonesia di masa mendatang bakal menjadi mesin penghancur kesejahteraan banyak penduduk. Pemimpin di masa mendatang tidak boleh menutup mata akan fakta ini. Bencana alam tidak bisa dihindari seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, erupsi gunung api, cuaca ekstrem, kebakaran hutan, dan lainnya. Mereka akan terus menjadi pencuri di malam hari. Tidak ada ilmuwan yang dapat memastikan Indonesia aman dari bencana sehari saja. Fakta ini membuktikan bahwa bencana alam, mau tidak mau, harus diminimalkan dengan manajemen yang terpimpin dan terfokus. Statistik sederhana menunjukkan setiap tahun Indonesia ditimpa dua kali gempa kuat. Tsunami besar setiap sepuluh tahun. Gunung api aktif masih berdiri tegak di seluruh provinsi. Mereka juga mampu memberi shock therapy pada waktu yang tidak bisa diprediksi. Banjir tahunan Jakarta juga masih sulit diatasi. Megaproyek modifikasi cuaca, perbaikan saluran air, dan pembangunan waduk penampungan masih menjadi wacana. Namun, masyarakat jangan selalu membebankan pemerintah dalam penanggulangan banjir. Sebagai penduduk negara dua musim, hujan lebat tidak layak lagi dilupakan dan tidak diantisipasi efek buruknya. Perlu digarisbawahi, kandidat presiden sangat naif bila bencana dijadikan keuntungan untuk aksi politiknya. Khusus banjir, informasi instansi terkait dimanfaatkan untuk antisipatif meliputi adaptasi dan mitigasi bencana hidrometeorologis. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sering memberi informasi cuaca hingga peta-peta potensi bencana banjir yang dapat diakses secara langsung di website. Setelah mendapat informasi, banyak yang dapat dilakukan. Pemerintah daerah dan masyarakat harus memperhatikan bangunan pengendali banjir (bendungan, dam, atau sumur resapan) serta kondisi sungai. Untuk jangka pendek, lakukan pengerukan atau pelebaran sungai sebagai langkah antisipatif. Energi Ancaman faktor kebumian tidak hanya memberi persoalan bencana alam, tapi juga memengaruhi krisis energi dan kemandirian pangan. Tanpa disadari, kini Indonesia sudah memasuki masa pendahuluan krisis energi, misalnya beberapa tempat selalu mengalami pemadaman listrik bergilir. Begitu juga sumber energi minyak dan gas bumi segera menipis. Industri minyak dan gas bumi lebih banyak dikuasai investor asing. Ini diperburuk dengan korupsi birokrat dan teknokratnya seperti kasus Kepala SKK Migas. Sebenarnya ini bisa disolusi dengan mengembangkan energi terbarukan berupa potensi panas bumi (geotermal). Indonesia sangat mampu mewujudkan pengembangan tersebut karena memunyai sumber daya raksasa berupa begitu banyak gunung api aktif yang bisa menjadi sumber geotermal. Sayangnya, riset, regulasi, dan investasi belum mampu memandirikan pasokan energi. Undang-Undang Minerba bisa memperbarui sektor energi, namun belum dirasakan masyarakat bawah. Kesalahan regulasi juga dirasakan bidang kehutanan dan kelautan. Di sisi lain, Indonesia dihadapkan pada tantangan krisis ketahanan pangan akibat perubahan iklim global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan selama 10 tahun terakhir Indonesia terus mengimpor pangan. Diperkuat lagi dengan pernyataan Economics Intelligence Unit (EUI) dalam Dupont Media Forum di Singapura, indeks ketahanan pangan Indonesia di posisi kelima dari tujuh negara. Data yang sangat memprihatinkan untuk disematkan pada negara kaya, subur, dan melimpah sumber daya alam. Fakta ini harus disikapi serius karena ke depan makin rawan pangan. Satu lagi, peredaran udara global sangat memengaruhi Indonesia karena secara geografis berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi ini dapat memicu sirkulasi massa udara di atmosfer dan sirkulasi air laut sehingga dapat menyebabkan migrasi ikan di laut pada waktu tertentu. Indonesia juga diapit Benua Asia dan Australia yang menjadikan sebagai acuan pengamatan perubahan arah angin musim. Kemudian negeri ini juga terletak pada garis ekuator sehingga mengalami pemanasan maksimum sepanjang tahun. Cuaca bisa berubah cepat. Tambah lagi, 70 persen wilayah Indonesia merupakan perairan sehingga memicu penguapan yang membentuk awan-awan berpotensi hujan. Dari segi morfologi, Indonesia memiliki banyak pulau besar dan kecil dengan beragam ketinggian yang menandakan dominannya efek topografi. Nusantara juga memiliki banyak teluk dan selat yang dapat menimbulkan konvergensi atau pertemuan udara pada skala lokal yang memicu angin kencang dan turbulensi. Lebih menarik lagi, posisi pulaunya membujur dan melintang sehingga dapat menimbulkan sirkulasi angin timur serta barat. Garis pantai yang panjang di seluruh wilayah turut mendominasi pengaruh angin laut terhadap daratan. Pemanasan global sebagai salah satu dari sekian banyak unsur perubahan iklim telah banyak memengaruhi pertanian. Perubahan iklim menimbulkan musim kemarau lebih panjang dan kekeringan ekstrem di sejumlah tempat. Data Kementerian Pertanian, tahun 2012, menunjukkan bahwa 272.925 hektare lahan padi kering serta 43.726 hektare di antaranya gagal panen. Kerugian ini membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan impor besar yang justru berpotensi makin memperburuk kualitas pangan. Agenda kebumian tidak lagi dapat dipandang sebelah mata oleh presiden terpilih. Konsep kebumian tersebut juga masih belum mewakili seluruh persoalan bencana yang mengancam Ibu Pertiwi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, beragam bencana alam baru juga harus menjadi tinjauan khusus. Badai magnet dan penurunan kualitas udara menjadi bencana terbaru di abad ke-21. Rangkaian bencana tersebut kini belum terlalu dirasakan dampaknya, namun akan menjadi destruktif besar bila tidak diwaspadai. ●

Perkembangan Zona Waktu Admiral Musa Julius Sipahutar  ;   Bekerja di Badan Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Geofisika Jakarta

KORAN JAKARTA,  27 Maret 2014

                                     

                                                                                         

                                                      

Pada hakikatnya, waktu merupakan satu kali rotasi bumi selama 24 jam penuh. Tanda waktu adalah standar internasional dalam satuan hari, jam, menit, dan detik. Hari adalah panjang waktu yang diperlukan bumi untuk menyelesaikan satu kali rotasi. Bulan (month), waktu yang diperlukan bulan (moon) untuk menyelesaikan satu putaran terhadap bumi, sedangkan tahun adalah waktu yang diperlukan bumi untuk menempuh satu putaran terhadap matahari. Sebagai acuan waktu di muka bumi dibuat kesepakatan bersama pada abad ke-19, bahwa Greenwich, kota di tenggara London, Inggris, dipakai sebagai acuan bujur tolok 0° yang disebut waktu Greenwich atau Greenwich Mean Time (GMT). Pengamatan tanda waktu telah dilakukan sejak peradaban kuno, 4000 tahun lalu hingga kini dengan berbagai perkembangan metode, seperti pengamatan matahari, bintang, air, dan pasir sampai pada era tanda waktu modern menggunakan instrumentasi mekanik, quartz, dan atom. BMKG melalui Stasiun Geofisika Jakarta sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelayanan jasa tanda waktu Indonesia, mengamati tanda waktu dengan jam atom.         Riwayat perkembangan tanda waktu Indonesia telah berevolusi secara dinamis dari era kolonialisme Belanda hingga kini. Perkembangannya dimulai dari Gouvernements besluit tahun 1908 yang menjadikan Jawa Tengah sebagai acuan. Lalu, ketentuan Staatsblad No 412 Tahun 1932 membagi Indonesia 6 waktu (beda 30 menit): Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Ketentuan tersebut diperbarui hingga lahir Staatsblad No 212 Tahun 1947 yang membagi Indonesia menjadi 3 (60 menit): WIB, WITA, dan WIT. Setelah merdeka, Indonesia mengeluarkan Keppres RI No 152 Tahun 1950 yang membagi Indonesia menjadi 6 waktu (30 menit): Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Ketentuan tersebut kembali berevolusi menjadi Keppres RI No 243 Tahun 1963 yang membagi Indonesia 3 bagian waktu (60 menit): WIB, WITA (Seluruh Kalimantan), dan WIT. Akhirnya, ketentuan tersebut ditetapkan Keppres RI No 41 Tahun 1987 hingga kini. Stasiun Geofisika Jakarta dipercaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan, pengamatan, dan pelayanan informasi publik tanda waktu di Indonesia dengan dasar hukum UU No 31 Tahun 2009. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tanda waktu sebagai salah satu unsur keilmuan geofisika wajib disampaikan kepada masyarakat luas dalam bentuk pelayanan MKG informasi tanda waktu secara rutin. Stasiun Geofisika Jakarta kini menggunakan jam atom sebagai alat pengamatan. Perangkat jam atom mengukur frekuensi radiasi elektromagnetik yang dipancarkan sebuah atom atau molekul. Jumlah energi yang diserap atau yang dipancarkan bergantung pada perbedaan tingkat energi. Karena atom atau molekul hanya dapat memancarkan atau menyerap sejumlah energi tertentu, radiasi yang dipancarkan memiliki frekuensi teratur. Sebuah counter pada jam atom dapat mencatat setiap siklus. Kebanyakan jam atom cesium yang kini dipakai. Biro Standar Nasional Amerika Serikat (NBS, sekarang Institut Nasional Standar dan Teknologi atau NIST) menentukan satu detik sebagai waktu radiasi yang memerlukan 9.192.631.770 siklus pada frekuensi yang dipancarkan atom cesium untuk transisi dari satu level ke level lain. Jam atom cesium sangat akurat karena hanya bergeser satu detik setelah berjalan selama 1.400.000 tahun. Penyatuan Pada Maret 2012 lalu, ada wacana penyatuan waktu Indonesia dari 3 menjadi 1 zona (GMT+8) atau menjadi wilayah waktu Indonesia tengah (WITA) seluruhnya. Wacana ini diusulkan Kementerian Perekonomian guna menunjang produktivitas ekonomi nasional. Penyatuan waktu juga didukung pebisnis demi efektivitas koordinasi sektor finansial, perdagangan, dan perbankan dengan negara-negara tetangga, seperti China, Jepang, Filipina, dan Korea Selatan. Namun, realisasinya ditunda karena belum ada sosialisasi, persiapan, dan konsolidasi. Februari 2013, isu tersebut bergulir lagi. Hanya, pelaksanaannya tidak dipatok. Jika dipikir secara logika, penyatuan tanda waktu sulit direalisasikan karena bentuk geografis Indonesia cenderung melintang dengan panjang wilayah mencapai 5.000 kilometer. Ini sangat berbeda dengan negara lain. Perbedaan tanda waktu antarwilayah dalam suatu negara itu biasa. Negara-negara maju juga masih menjaga keutuhan nilai astronomis, meskipun penyatuan waktu berpotensi membawa pengaruh baik terhadap perekonomian. Revolusi kebijakan tidak boleh hanya mempertimbangkan satu unsur. Keinginan mendalam untuk meraup keuntungan maksimal dapat menyamarkan nilai estetika proses alam dan kebaikan manusia. Perlu mempertimbangkan dampak negatif penyatuan zona waktu dari berbagai aspek, misalnya faktor kesehatan. Penyatuan zona waktu ini sangat memungkinkan mengganggu kesehatan karena perubahan aktivitas harian. Tidak dipungkiri, hampir seluruh aktivitas warga bahkan dunia mengacu pada terbit dan terbenamnya matahari. Contoh sebagian besar masyarakat Indonesia terbiasa dan nyaman dengan pola bangun tidur menjelang matahari terbit, pukul 05.00 dan selesai bekerja pukul 16.00. Mereka istirahat pukul 22.00. Siklus ini sudah alami dan ideal untuk kesehatan. Maka, penyatuan waktu tentu saja akan membuat warga Indonesia barat dirugikan karena harus bangun lebih awal, sedangkan wilayah Indonesia timur masih memiliki waktu satu jam untuk beristirahat. Akibatnya, berbagai jadwal perlu disesuaikan. Begitu juga untuk alasan sosial, padatnya alur kegiatan harian akibat keseragaman waktu kerja dapat memberikan kemacetan interaksi antarlokasi. ●

Gempa Bumi di Jakarta       Admiral Musa Julius Sipahutar  ;   Pengamat Meteorologi dan Geofisika Stasiun Geofisika Jakarta

KORAN JAKARTA,  28 Januari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Secara geografis, Indonesia merupakan lokasi pertemuan tiga lempeng tektonik besar yang sangat berpengaruh pada aktivitas seismik di wilayah Indonesia. Lempeng tektonik tersebut ialah Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik serta satu lempeng mikro, yakni lempeng Filipina. DKI Jakarta tidak luput dari imbas interaksi antarlempeng tektonik tersebut karena terletak di sebelah utara Jawa bagian barat yang relatif dekat dengan zona subduksi selatan Jawa. Meskipun dampak yang dirasakan saat ini belum signifikan, tidak menutup kemungkinan akan timbul gempa merusak yang sewaktu-waktu dapat melanda DKI Jakarta. Pengamatan terhadap gempa bumi di wilayah DKI Jakarta perlu dilakukan agar penanggulangan terhadap bencana alam tersebut dapat meminimalkan jumlah korban. Pengamatan visual gempa bumi di Jakarta telah dilakukan sejak era kolonialisme Belanda, ketika masih bernama Batavia. Encyclopedia of World Geography meninggalkan catatan bahwa Batavia pernah luluh lantak diguncang gempa bumi tahun 1699. Gempa bumi tersebut menyebabkan banyak longsoran di sekitar Sungai Liwung (Ciliwung). Selain itu, disebutkan bahwa lumpur dalam jumlah besar dan pepohonan yang tumbang berjatuhan ke sungai memicu banjir dan memampetkan kanal-kanal Batavia. Makalah Historical Evidence for Major Tsunamis in the Java Subduction Zone dari Asia Research Institute juga mengungkap kejadian gempa bumi hebat itu. Dituliskan bahwa pada 5 Januari 1699, Batavia mengalami gempa bumi yang tak pernah terjadi sebelumnya dan tak pernah dibayangkan. Kala itu, sejumlah guncangan terjadi selama tiga perempat hingga satu jam. Dilaporkan, 28 orang tewas, 49 bangunan tembok kokoh hancur, serta hampir semua rumah rusak. Hingga kini, sumber gempa tidak diketahui pasti. Diduga pusat gempa saat itu di selatan Batavia, namun penyebab pasti gempa kala itu masih misteri. Pengamatan instrumental gempa bumi di Jakarta sudah dimulai sejak 1908. Seismograf konvensional yang digunakan sebagai instrumentasi operasional cukup efektif dalam menganalisis gempa di wilayah Indonesia, khususnya Jakarta. Saat z, pengamatan gempa bumi dapat dilakukan dengan peralatan modern sehingga bisa diamati gempa bumi secara real time. Indonesia melalui BMKG mengamati gempa bumi di seluruh wilayah Indonesia. Sedangkan lembaga luar negeri yang mengamati real time gempa dengan jaringan hampir di seluruh dunia antara lain United States Geological Survey (USGS) dan GFZ Postdam. Dengan peralatan modern, pengamatan gempa bumi dapat dilakukan dengan efektif dan data sangat mudah didapat. Stasiun Geofisika Jakarta yang bertugas mengamati gempa bumi menjadikan seismisitas dan percepatan tanah wilayah Jakarta sebagai objek pengamatan. Data gempa diperoleh dari hasil pengamatan peralatan observasi di stasiun, yakni Short Period Seismograph (SPS) 1 Analog, Broadband PC Digital, Etna Accelerograph, dan Titan Strong Motion Accelerograph. Adapun data yang tidak terekam pada seismograf bisa didapat dari USGS dan Geofon Postdam yang masih menyediakan data gempa bumi tahun 2013. Tidak hanya informasi gempa bumi, pengamatan percepatan tanah Stasiun Geofisika Jakarta dapat memberi kontribusi kepada masyarakat sebagai pendukung dalam konstruksi bangunan tahan gempa di Jakarta. Mengingat lokasi yang relatif dekat dengan zona subduksi dan diapit empat sesar aktif (Baribis, Sunda, Walat, dan Cimandiri), perlu ada tindakan antisipatif untuk meminimalkan kerusakan yang ditimbulkan gempa. "Geohazard" Jakarta  Jakarta memunyai luas wilayah sekitar 650 km persegi, termasuk daratan Kepulauan Seribu yang tersebar di Teluk Jakarta. Secara geografis, wilayah DKI Jakarta terletak antara 106.22’42" BT sampai 106.58’18" BT dan -5.19’12" LS sampai -6.23’54" LS. Dilihat dari keadaan topografinya, Jakarta dikategorikan sebagai daerah datar dan landai. Ketinggian tanah dari pantai sampai ke banjir kanal berkisar antara 0 m sampai 10 m di atas permukaan laut diukur dari titik nol Tanjung Priok. Sedangkan jarak dari kanal banjir sampai batas paling selatan wilayah Jakarta ada di antara 5 m sampai 50 m di atas permukaan laut. Daerah pantai merupakan rawa atau selalu tergenang air pada musim hujan dan air laut pasang. Dilihat dari segi geologis, hampir seluruh wilayah Jakarta dikelilingi kerentanan geologis yang sangat tinggi. Zona sumber ancaman gempa datang dari berbagai arah, baik dari arah gempa lautan yang berasal dari zona kehancuran gempa di palung Laut Jawa maupun aktivitas gempa tinggi di Pantai Barat Sumatra dengan lebih dari lima zona subduksi yang dapat memicu zona gempa terdekat. Sejak lama diketahui, permukaan daratan di pantai wilayah utara Jakarta mengalami penurunan tanah, kehancuran ekologi, serta reklamasi pantai utara dan barat. Analisis itu didukung penelitian BMKG yang menyatakan adanya anomali gravitasi tinggi sehingga mengindikasikan subsidiensi, perubahan kondisi bawah tanah, dan dinamika fluida. Anomali itu terdapat di kawasan Cilincing, Pulogadung, dan Kelapa Gading yang merupakan daerah banjir terbesar Jakarta. Kawasan itu juga memiliki tingkat kepayauan air yang cukup tinggi, melebihi standar baku mutu air bersih. Anomali tinggi lainnya terdapat pada daerah Setiabudi, dan sebagian besar Jakarta Pusat serta memanjang ke arah barat yang memiliki gedung tinggi paling banyak yang mengindikasikan subsidiensi. Diperkirakan, jika proses itu terjadi terus, intrusi air laut akan semakin meluas dalam waktu singkat. Tidak hanya di situ. Sepanjang tahun 2010 hingga 2012, terdapat 37 kali badai magnet terekam di Observatorium Geofisika Pelabuhan Ratu, lokasi pengamatan magnet bumi terdekat dari Jakarta. Perinciannya 17 badai magnet dengan klasifikasi magnet lemah, 16 badai magnet sedang, dan 4 badai magnet kuat. Badai Magnet akan menjadi bencana serius bila telah mengganggu sistem komunikasi, navigasi, satelit, pembangkit listrik, iklim, dan lain-lain. Menyangkut data petir Jabodetabek yang bersumber dari BMKG, kerapatan sambaran petir bervariasi di setiap wilayah Jakarta. Setiap bulan berubah, bergantung pada musim. Aktivitas sambaran petir tertinggi terjadi pada masa peralihan musim. Puncaknya pada bulan November, sedang terendah pada puncak musim kemarau, bulan Agustus. Daerah yang memiliki kerapatan petir tertinggi berada di wilayah antara Bekasi dan Karawang. ●

Antisipasi Dini Bencana Alam Admiral Musa Julius Sipahutar  ;   Pengamat Meteorologi dan Geofisika

SINAR HARAPAN,  30 Desember 2013

  

Bencana alam di Indonesia tidak bisa dihindari. Beragam bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, erupsi gunung api, iklim ekstrem, kebakaran hutan, dan lainnya akan terus menjadi pencuri di malam hari bagi negeri ini. Tidak ada seorang pun ilmuwan yang dapat memastikan Indonesia aman dari bencana sehari saja. Fakta ini membuktikan bencana alam mau tidak mau harus dikenal dan diwaspadai dampaknya, khususnya efek buruk yang berpotensi mengancam korban jiwa. Upaya awal yang umumnya dilakukan masyarakat prabencana adalah melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana sangat perlu dilakukan sejak dini mengingat akan datangnya Pemilu 2014. Jika bencana alam tidak diwaspadai, dikhawatirkan memengaruhi jumlah DPT akibat korban jiwa. Kita ingat sejenak serangkaian duka yang pernah dialami Ibu Pertiwi. Masih hangat peringatan sembilan tahun megatsunami yang melanda Banda Aceh, 26 Desember 2004 silam. Peristiwa ini meluluhlantakkan sisi utara dan barat Negeri Serambi Mekah. Megatsunami tersebut merenggut ratusan ribu korban jiwa, puluhan ribu jiwa hilang, dan kerugian hingga angka triliun. Megatsunami Aceh menjadi bencana tsunami terparah yang pernah dialami Indonesia akibat gempa bumi tektonik. Tak hanya Indonesia, negara-negara tetangga, seperti Thailand, India, Sri Lanka, Maladewa, bahkan sisi timur Afrika seperti Somalia merasakan efek buruk bencana tsunami tersebut. Dua tahun kemudian, 27 Mei 2006, Ibu Pertiwi kembali menangis ketika rangkaian gempa bumi kuat melanda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Gempa bumi tersebut juga menghancurkan bangunan-bangunan strategis dan merenggut ribuan jiwa. Tidak hanya bencana bersumber dari dalam bumi, bencana banjir juga terjadi setiap tahunnya. Sering kali datangnya musim hujan kurang ditanggapi secara kritis oleh masyarakat berisiko, terutama masyarakat DKI Jakarta Cuaca ekstrem dalam bentuk datangnya hujan dengan intensitas tinggi secara mendadak dalam waktu yang singkat, sering ditemui di Indonesia. Ini sangat berpotensi menimbulkan banjir bagi wilayah yang kurang mewaspadai efek buruk musim hujan. Banjir Wasior, Papua barat pada 4 Oktober 2010 silam yang menyebabkan 410 orang meninggal menjadi pelajaran penting untuk mewaspadai bencana banjir. Rawan Bencana Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, Lempeng Filipina, dan Lempeng Pasifik. Di selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah, sebagian didominasi rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi berbagai bencana, seperti erupsi gunung api, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Data United States Geological Survey (USGS) menunjukkan, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan tertinggi di dunia, 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Statistik menyatakan, setidaknya ada dua gempa besar terjadi dalam satu tahun dan satu tsunami dalam dua tahun. Seiring berkembangnya teknologi, beragam bencana alam baru menjadi tinjauan khusus di Indonesia. Pemanasan global, perubahan iklim, badai magnet, dan penurunan kualitas udara menjadi bencana terbaru pada abad ke-21. Rangkaian bencana tersebut kini belum terlalu dirasakan dampaknya. Namun, akan menjadi bencana besar ketika manusia tidak memahami dan mewaspadai hingga menjadi bencana makro. Tidak dapat dimungkiri, segala upaya mitigasi bencana sangat perlu dilakukan seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Tindakan Antisipatif Mitigasi bencana adalah usaha untuk mengurangi atau meminimalkan bahkan meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul akibat bencana. Titik berat diberikan pada tahap sebelum terjadinya segala jenis bencana, baik yang termasuk ke dalam bencana alam (natural disaster) maupun bencana sebagai akibat perbuatan manusia (man-made disaster). Bencana yang tidak bisa dihindari dan berpotensi menimbulkan banyak korban adalah bencana alam. Diperkuat data statistik tahun 1815-2013 yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, bencana banjir, tanah longsor, dan puting beliung mendominasi jumlah bencana yang pernah terjadi di negeri ini. Informasi dari instansi terkait ada baiknya dimanfaatkan untuk langkah-langkah antisipatif meliputi adaptasi dan mitigasi bencana tektonik ataupun hidrometeorologis. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan pelayanan informasi cuaca hingga peta-peta potensi bencana banjir yang dapat diakses secara langsung melalui website resminya. Selain informasi cuaca, BMKG memberi informasi dini gempa bumi dan tsunami yang dapat diakses dengan mudah melalui website dan pesan singkat via ponsel atau email. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga memberi informasi terkini aktivitas gunung api aktif di seluruh Indonesia. BNPB hingga kini sangat baik dalam menjalankan tugas utamanya dalam fungsi penanggulangan. Namun, alangkah lebih baik kita saling bekerja sama dengan pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan mitigasi. Banyak hal yang dapat dilakukan, seperti dalam mengantisipasi banjir, pemerintah daerah dan masyarakat harus memperhatikan bangunan pengendali banjir (bendungan/dam atau sumur resapan) serta kondisi sungai. Untuk jangka pendek, dapat kita lakukan pengerukan dan/atau pelebaran sungai sebagai langkah antisipatif. Dalam hal antisipasi bahaya kerusakan dan korban jiwa akibat gempa bumi, pemerintah daerah dapat meninjau ulang konstruksi bangunan di masing-masing wilayah untuk direkonstruksi menjadi bangunan tahan gempa. Begitu juga dalam hal antisipasi tsunami. Masyarakat pesisir dapat diberikan sosialisasi sirine penanda tsunami serta dapat dicanangkan pembangunan penghalang tsunami, seperti tembok besar, karang, atau hutan mangrove skala besar. Reboisasi dan terasering juga dapat dilakukan untuk mencegah tanah longsor serta kebakaran hutan. Keduanya harus terus dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem. Mitigasi berbasis kearifan lokal juga jangan diabaikan. Pembangunan rumah adat tahan gempa omo hada di lereng gunung api, interpretasi alam melalui aktivitas hewan dan tumbuhan lereng gunung, serta tradisi smong atau imbauan akbar dari pemuka adat untuk melarikan diri ke dataran tinggi juga merupakan prestasi mitigasi terbaik yang pernah dilakukan masyarakat Indonesia dahulu kala. Mari kita masuki tahun 2014 dengan memahami dan melakukan mitigasi bencana alam di negeri ini, dalam rangka membangun kewaspadaan dan kesiapsiagaan meminimalkan efek buruk bencana tersebut. ●