Mengawal Demokrasi Kerakyatan Joko Wahyono  ;   Analis Politik pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SINAR HARAPAN, 11 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Hajatan pilpres seharusnya bukan hanya dirayakan dengan “coblosan massal”. Lebih dari itu, pilpres harus dimaknai sebagai momentum pembelajaran demokrasi bagi rakyat melalui penggunaan hak politiknya untuk memilih pemimpin nasional yang diyakini mampu membawa kehidupan bangsa ke arah yang lebih baik. Di dalamnya melekat sepucuk harapan akan perbaikan kesejahteraan dan terwujudnya Indonesia yang berdaulat baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Tingginya gairah partisipasi rakyat dalam pilpres kali ini menggambarkan kedewasaan mereka dalam mengawal transisi demokrasi. Artinya, dengan segala plus-minusnya, demokrasi di negeri ini sudah mulai mengarah kewujudnya yang ideal. Itu karena selain menyuburkan kompetisi, khittah demokrasi sejatinya juga memfasilitasi perluasan partisipasi publik. Sebagaimana gambaran Lipset (2003), demokrasi mensyaratkan; pertama, kompetisi yang sungguh-sungguh dan meluas di antara individu maupun kelompok. Kedua, partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau kebijakan. Ketiga, kebebasan sipil dan politik yang meliputi kebebasan berbicara, pers, dan berorganisasi sehingga menjamin integritas kompetisi dan partisipasi politik. Inilah demokrasi kerakyataan. Prosesnya bergerak dari bawah ke atas. Bukan sebaliknya, yakni demokrasi elitis yang hanya dimonopoli segelintir orang (elite politik) sebagai pelaku utama. Meski yang terakhir ini kelompoknya kecil, meminjam bahasanya Gramsci (1981), mereka adalah pemenang wacana atas kuasa mayoritas. Sementara itu, rakyat di bawah tetap menjadi mayoritas terpinggirkan yang bungkam dan dibisukan. Elitisme demokrasi ini mendistorsi pertukaran gagasan, menafikan “sambung nalar”, mengabaikan diskusi tentang nilai, tentang prioritas antara rakyat dengan wakilnya (pemimpin) yang pada gilirannya akan membunuh partisipasi publik. Substansi Demokrasi Padahal, demokrasi memberi ruang yang sama bagi seluruh warga negara. Ruang publik milik masyarakat warga (zivilgesellschaft) dalam demokrasi bersifat terbuka, otonom, dan bebas. Dalam ajaran klasik tentang demokrasi, rakyat sejatinya berdaulat. Bahkan, rakyat seharusnya memerintah dirinya sendiri tanpa menyerahkan kekuasaannya itu kepada siapa pun dan lembaga apa pun. Kini, “rakyat memerintah dirinya sendiri,” menurut F Budi Hardiman (2009), berarti rakyat tidak hanya menerima atau menolak hasil keputusan pemilu, tetapi juga melakukan mekanisme kontrol atasnya. Hannah Arendt (1959), memperingatkan bahwa sekalipun kekuasaan di tangan rakyat, itu hanya dimiliki saat hari pemilu. Setelahnya, kekuasaan sepenuhnya berpindah tangan kepada mereka yang memenangi pemilu. Untuk itu, partisipasi politik rakyat tidak hanya terhenti pada ramai-ramai memilih dalam pilpres. Gelaran pilpres hanyalah satu (tahap awal) dari serangkaian tahapan proses politik menuju demokrasi yang lebih berkualitas dan bermakna bagi keadaban publik. Kebermaknaan dan kualitas demokrasi adalah ketika ia menyentuh sisi substansialnya. Kalah menang dalam pilpres hanyalah kegaduhan sisi formalitas instrumental dari demokrasi. Sementara itu, sisi substansial demokrasi terletak pada terwujudnya negara kesejahteraan, terjaminnya HAM, kebebasan yang dilindungi negara, mendapatkan hak hidup yang layak, dan kepemilikan akses terhadap upaya pengembangan potensi dan daya kehidupan setiap warga negara. Di sinilah mengawal setiap tahapan proses demokrasi ini menjadi lebih urgen ketimbang merayakannya di bilik-bilik suara. Dengan kedaulatannya, rakyat kini harus berperan sebagai pengendali arah dan tujuan pemerintahan yang terbentuk dari hasil pilpres. Rakyat harus bersikap kritis terhadap pembentukan kabinet dan postur pemerintahan. Jangan sampai terjebak pada pola “bagi-bagi kekuasaan” yang bersandar pada politik transaksional. Tanggung Jawab Moral Publik juga harus turut memastikan bahwa tugas pemerintah mendatang bukan untuk melayani kepentingan parpol atau golongan tertentu. Namun sebaliknya, akuntabilitas kinerja mereka harus benar-benar diperuntukkan demi kepentingan rakyat. Itu karena ketika pemerintahan sudah tersandera berbagai kepentingan politik-ekonomi parpol-parpol pendukungnya, bisa dipastikan kinerja mereka tidak bakal mencapai titik temu dengan kepentingan publik. Mandat, tanggung jawab, dan fungsi perwakilan akan diabaikan demi memelihara kelangsungan hidup kolektif mereka sendiri. Terbukti, pos kementerian sampai saat ini cukup menjanjikan insentif materiil. Parpol bisa mendapatkan uang dari berbagai sumber dana negara. Bahkan, dalam konteks untuk memenuhi kebutuhan finansial, posisi di kementerian memungkinkan bagi parpol untuk melakukan perburuan rente (rent-seeking). Meraup dana ilegal dari BUMN, mengamankan akses ke dana-dana nonbudgeter dan proyek-proyek negara lewat korupsi, suap, dan lain sebagainya. Kita tidak ingin pembentukan kabinet pemerintahan baru akan kembali menjadi pergumulan politik terselubung untuk memobilisasi rente tersebut. Jika hal itu terjadi, konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak akan pernah berakhir. Sebaliknya, yang akan terus berlanjut adalah kerancuan, anomali, dan kekisruhan politik. Untuk itu, rakyat sebagai kekuatan civil society harus mengawal, melakukan fungsi pengawasan secara ketat, menjadi bagian dari pressure group yang setiap saat bisa mengontrol kinerja pemerintahan baru. Keterbelahan afiliasi pilihan politik saat pilpres harus berhenti ketika pemimpin nasional secara resmi telah ditetapkan. Persoalan kini harus digeser ke arah bagaimana pemerintahan yang terbentuk nanti memberikan ekspektasi positif bagi Indonesia masa depan yang lebih adil, makmur, dan sejahtera. Kebermaknaan demokrasi akan dirasakan manakala mampu berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, penciptaan good governance, pemberantasan korupsi, penguatan kultur politik yang demokratis, budaya kewargaan (civic culture) dan keadaban (civility), serta penegakan hukum dan keadilan. Di sinilah letak tanggung jawab moral rakyat untuk mengembalikan politik kepada makna sejatinya, yakni wahana mewujudkan kesejahteraan bersama (bonum commune). Hanya dengan tanggung jawab moral dan partisipasi politik rakyat melalui pengawasan inilah demokrasi, perbaikan kondisi, arah, dan masa depan bangsa ini dikawal. ●

Demokrasi Kerakyatan

Demokrasi Kerakyatan Subiakto Tjakrawerdaja  ;   Sekretaris Yayasan Damandiri           SUARA KARYA, 01 Agustus 2013

Kurang sebulan lagi, tepatnya 17 Agustus 2013, bangsa Indonesia akan memperingati 68 tahun kemerdekaannya. Pertanyaan yang menyeruak, apakah dalam rentang hampir tujuh dekade kebebasan ini, bangsa Indonesia telah mengecap kemerdekaan dalam arti sebenar-benarnya--ekonomi, politik, dan sebagainya?

Tak mudah menjawab pertanyaan yang sederhana itu. Banyak ukuran yang bisa digunakan untuk menilai sukses tidaknya pemerintahan, khususnya setelah era reformasi. Orde Reformasi yang digadang-gadang menjadi jembatan emas (golden bridge) untuk mencapai cita-cita bangsa pada praktiknya telah meleset dari apa yang pernah dicita-citakan pendiri bangsa (founding fathers) negara ini.

Tujuan nasional bangsa ini seperti dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Dengan melihat fakta yang tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 itu, tampaknya pemerintahan pascareformasi gagal mengejawantahkan semangat dan keinginan bapak bangsa negara Republik Indonesia ini. Masih banyaknya rakyat yang hidup dalam kemiskinan--meski di sisi lain klaim pertumbuhan ekonomi tinggi selalu didengung-dengungkan pemerintah--hal itu menjadi salah satu indikasi kegagalan itu.

Fakta lain menunjukkan kehidupan masyarakat juga tidak lebih baik dibandingkan dengan masa lalu. Sistem kenegaraan yang diterapkan saat ini dapat ditegaskan telah menyimpang. Kita cenderung menggunakan prinsip demokrasi liberal, suatu sistem yang tentu saja tidak sesuai dengan demokrasi yang diidamkan oleh pendiri negara yang memberikan konsep tegas dan jelas.

Bahwa demokrasi yang dianut adalah demokrasi yang berpijak pada konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan. Perlu digarisbawahi bahwa demokrasi ideal yang tepat diterapkan di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan kebebasan dan kesetaraan.

Bung Hatta sendiri sudah menjelaskan hal itu sejak tahun 1933 dalam sebuah pidatonya. Konsep yang ditawarkan oleh Sang Proklamator waktu itu tidak hanya demokrasi dalam konteks politik, namun juga dalam konteks ekonomi.

Ide itu kemudian dipertegas oleh Bung Karno yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki demokrasi yang khas karena menempatkan faktor politik dan ekonomi dalam dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Bung Karno menyebutnya sebagai sosiodemokrasi.

Berpijak pada kenyataan itulah, seharusnya elite-elite bangsa ini dapat menggali dan sekaligus merevitalisasi nilai-nilai yang dahulu terbukti dapat menyatukan bangsa yang majemuk ini. Dengan berkaca pada pengalaman sejarah, demokrasi permufakatan paling tepat dijalankan di Indonesia. Bangsa Indonesia perlu mendukung ekonomi kerakyatan yang sesuai dengan konstitusi. ●