"E-government" Indonesia Suhono Harso Supangkat  ;  Guru Besar TI ITB; Koordinator Prakarsa Smart City Indonesia

KOMPAS, 14 April 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Beberapa waktu lalu kita mendengar bahwa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sangat aktif mendekati beberapa negara untuk penjajakan kerja sama e-government. Setidaknya ada tiga negara yang didekati, yaitu Korea, Singapura, dan Australia. Dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan dari komunitas pegiat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Indonesia, sebetulnya apa yang perlu dibangun hingga memerlukan pendekatan pada banyak negara? Apakah teknologinya, prosesnya, ataukah orangnya? Kita ingat, saat kampanye pemilihan presiden, Jokowi beberapa kali mengungkapkan, jika terpilih dirinya akan membangun banyak pelayanan berbasis elektronik, seperti e-government, e-budgeting, dan e-audit. Jokowi sangat yakin, pembangunan e-government itu sangat mudah, bisa diselesaikan dalam orde beberapa minggu atau bulan dan dapat dikerjakan oleh anak muda. Saat ini pemerintahan Jokowi-JK sudah lebih dari 100 hari. Namun, sayangnya pembangunan e-government masih dalam proses pencarian mitra. Sementara itu, beberapa kota mulai aktif membangun kota cergas (smart city). Menurut kolega saya dari Vienna University, Eropa, e-government (smart government) merupakan bagian awal dari kota cergas dan sudah dilakukan mereka. Selanjutnya adalah smart energy, smart environment, dan lainnya untuk mendukung kota. Sebelum membahas kondisi atau ranking e-government Indonesia di dunia, mungkin perlu kita pertegas dulu apa sebenarnya e-government itu? Kalau kita coba maknai secara sederhana, e-government adalah suatu proses pelayanan dan pengelolaan pemerintahan dengan bantuan penggunaan TIK berbasis perangkat elektronika. Tujuan penyelenggaraan e-government umumnya agar sistem pemerintahan lebih efisien, transparan, dan efektif. Dengan demikian, proses pelayanan publik seperti perizinan, pembayaran, hingga penganggaran tak mesti tatap muka. Proses jadi lebih cepat, transparan, dan bisa dilacak jika ada kelambatan atau penyalahgunaan wewenang. Komponen utama e-government adalah orang (people), proses, dan teknologi. Artinya, pembangunan e-government tak sekadar memasang teknologi seperti pusat data (data center), jaringan, dan aplikasi, tetapi harus memikirkan orangnya, baik birokrat, penggunanya, maupun proses pemerintahannya. Jadi, kalau mau belajar atau kerja sama dengan negara luar itu apanya? Teknologinya, prosesnya, atau orangnya? Ranking "e-government" Ada beberapa organisasi dunia yang mengukur kondisi e-government suatu negara, seperti Bank Dunia dan Waseda University. Penulis sebagai Vice President International Academy of CIO ikut bergabung dengan Waseda University, Jepang, mengukur dan kemudian membuat ranking e-government. Pengukuran berlangsung tiap tahun mulai 2005. Pada 2014 Indonesia menempati posisi ke-32 dari 62 negara yang diukur. Amerika, Singapura, Korea, Inggris, dan Jepang berturut-turut di posisi lima besar. Ada 9 indikator utama dan 33 subindikator sebagai dasar pengukuran. Indikator itu: 1) kesiapan jaringan, 2) efisiensi pengelolaan, 3) layanan online, 4) portal nasional, 5) government CIO, 6) promosi e-government, 7) e-participation, 8) open government, dan 9) cyber security. Kalau kita pilah, 9 indikator utama itu bisa digabung dalam tiga hal besar, yaitu teknologi, orang, dan proses. Lebih jauh kalau dilihat dari laporan negaranya (country report), ada beberapa hal yang bisa kita pelajari agar Indonesia bisa meningkatkan pelayanan e-government-nya. Kesiapan jaringan Indonesia dinilai 5.5, artinya masih jauh untuk kepuasan kualitas akses data. Mudah-mudahan dengan program Rencana Pita Lebar Indonesia (RPI), kesenjangan akses internet bisa dikejar. Sementara itu, pengelolaan operasi e-government di Indonesia masih sangat rendah, ada di urutan ke-47 dari 62 negara. Kemungkinan karena masih adanya pulau-pulau layanan yang belum terintegrasi dan ketidakjelasan pengelolaannya. Indikator yang masih di papan bawah dibanding negara lain adalah e-participation, artinya partisipasi penduduk mengikuti layanan e-government ini masih sangat kurang. Kemungkinan juga karena promosi yang sangat kurang ataupun kemampuan penduduk masih rendah terhadap pelayanan berbasis TIK ini. Salah satu indikator penting lainnya adalah CIO (chief information officer), suatu jabatan penanggung jawab layanan informasi di suatu organisasi, termasuk pemerintahan. Cara memandang TIK di suatu pemerintahan masih beragam, ada yang mengatakan itu hanya alat, tetapi ada juga yang menyatakan itu sebagai pengungkit (enabler) atau bahkan sebagai transformer. Otoritas atau level dari CIO di organisasi itu berbagai macam. Kalau di kementerian bisa level eselon 2 atau 3, demikian juga di pemerintahan kota/kabupaten, ada yang eselon 2 atau 3. Dengan level itu, sebenarnya hampir sulit melakukan proses rekayasa karena keterbatasan otoritas. Hampir semua level pemerintah sudah tahu jika TIK itu penting. Namun, saat penempatan di organisasi masih belum tepat dalam penyusunan organisasinya. Oleh karena itu, CIO harus di level strategis agar bisa mereformasi pemerintahan jadi efektif dan efisien. Dengan demikian, CIO harus menempel dengan orang nomor 1 di organisasi. Pertanyaan selanjutnya, siapakah CIO pemerintahan Indonesia? Apakah Menpan? Apakah Menkominfo atau Sekab? Apakah setiap CIO di kementerian dan pemkot ataupun pemkab berkoordinasi dengan CIO pusat? Kalau tidak, bagaimana integrasi dan koordinasinya? Pembangunan TIK kuncinya adalah koordinasi dan integrasi. Maka, organisasi dengan CIO yang kuat dan kokoh diperlukan. Dalam hal ini, pekerjaan rumah Jokowi cukup berat untuk membangun kondisi ideal pembangunan e-government di Indonesia. Mudah-mudahan saja kota- kota yang sedang membangun smart city juga melakukan persiapan organisasi yang tepat. ●

TIK dan “Kota Cergas” Suhono Harso Supangkat  ;   Guru Besar ITB; Koordinator Prakarsa Kota Cergas Indonesia; Anggota Cityprotocol.org

KOMPAS,  31 Desember 2014

                                                                                                                       

AKHIR-akhir ini beberapa wali kota dan gubernur telah mengumandangkan status atau rencananya menjadikan kotanya menjadi smart city. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah meluncurkan sebagian aplikasi smart city-nya pada 15 Desember lalu. Wali Kota Bandung sedang menyiapkan command room dengan seragam ”Startrek”-nya, suatu ruangan operasi kota secara digital yang diharapkan mengetahui pergerakan kota tiap menit.  Demikian juga Wali Kota Bogor dengan green and smart room-nya. Surabaya dengan aplikasi finger print serta rencana Wali Kota Makassar dengan pembuatan kartu identitas dan pembayaran elektroniknya. Pertanyaannya adalah apakah itu semua sudah disebut smart city? Kenyataannya Bandung sedang dilanda banjir, Jakarta masih macet, masih banyak pedagang kaki lima, dan lain sebagainya? Selanjutnya apakah smart city itu baru sebatas jargon atau hanya sebagai pencitraan kota (city branding)? Ataukah smart city itu suatu konsep kerangka kerja atau untuk pemasaran (gimic marketing)? Jika suatu kerangka kerja, apakah smart city bisa dibangun dalam tiga atau empat tahun? Ini yang selalu diembuskan oleh gubernur, wali kota, bupati, atau pejabat baru. Tentu saja ini suatu hal yang wajar karena masa kerja mereka hanya lima tahun. Sebagai penggiat dan peneliti smart city, penulis telah melakukan beberapa observasi di berbagai belahan dunia, di antaranya Eropa dan Asia. Ternyata selain industri, beberapa kota dan organisasi sedang bergiat meningkatkan inovasi kota dengan menamainya sebagai smart city. Jika melakukan pencarian (googling) di internet, kita akan menemukan banyak sekali konsep ataupun definisi smart city. Namun, pada inti dan umumnya smart city adalah suatu usaha mengelola sumber daya kota, baik alam, lingkungan, manusia, kelembagaan, kemitraan, maupun interaksi kota yang cerdas dan gegas (umumnya teknologi, informasi, komunikasi/TIK membantu). Tujuannya adalah mewujudkan kota yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Anatomi kota Salah satu organisasi dunia yang konsen terhadap pembangunan smart city adalah Cityprotocol.org, yang setiap tahun menyelenggarakan world congress on smart city. Organisasi ini tengah mengusulkan suatu konsep  dengan memandang atau menganalisis suatu kota seperti tubuh manusia. Kota adalah rangkaian dari sistem-sistem (systems of sytems), bisa dilihat dari sektor transportasi, kesehatan, pendidikan, bencana, dan lain-lain, tetapi juga bisa dilihat dari kewilayahan (kelurahan, kecamatan) ataupun kehidupan lainnya. Cityprotocol.org telah mengusulkan basis anatomi kota menjadi tiga komponen utama, yaitu (1) struktur, (2) interaksi, dan (3) masyarakat. Setiap komponen dibagi dengan beberapa lapisan (layer). Lapisan pertama dari komponen struktur kota adalah lingkungan yang dibentuk oleh tiga elemen dasar: air, udara, dan bumi. Ketiga elemen itu memiliki pengaruh besar dalam persoalan banjir, longsor, dan lain-lain. Infrastruktur adalah lapisan kedua dari komponen struktur. Lapisan ini pendukung dari pergerakan air, materi, energi, dan lain-lain. Sementara lapisan ketiganya tersusun dengan nama domain pembangunan (built domain), seperti bangunan rumah, gedung, distrik, hingga megapolitan. Komponen interaksi terdiri atas empat lapisan: fungsi kota, ekonomi, budaya, dan informasi. Fungsi kota menyangkut kehidupan, kerja, pendidikan, belanja, hingga seni pertunjukan. Sementara lapisan budaya melibatkan tradisi, nilai, dan cara penduduknya mengelola kehidupan. Adapun lapisan informasi dibangun oleh sistem operasi kota (city operating system), indikator kinerja kota. Kota cergas Walau masih menunggu masukan dari publik untuk perbaikan, cara pandang Cityprotocol.org tersebut sangat komprehensif dan bisa menjadi acuan pemangku kepentingan kota untuk membangun suatu kota idaman. Dihubungkan dengan jargon smart city, konsep anatomi kota tersebut saat ini telah menjadi pegangan kongres dunia tentang smart city yang setiap tahun diagendakan di Barcelona, Spanyol. TIK memang memiliki peran penting , terutama dalam komponen kedua, yaitu interaksi. Dengan adanya interaksi di komponen pertama dan ketiga, pemahaman tentang kota dan tindakan untuk mengatasi persoalan bisa dilakukan dengan cerdas dan gegas (cergas). Sementara itu, diskusi dengan beragam kalangan, padanan kata smart city diusulkan dengan nama kota cergas, gabungan dua kata: cerdas dan gegas. Kata ini sedang dalam proses usulan masuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Di Indonesia, ada beberapa prakarsa untuk mengukur suatu kota, apakah kota sedang menuju kota cergas atau hanya ikut-ikutan, masih inisiasi, sudah mulai membangun terpisah, atau sudah terintegrasi. Salah satu unit di Institut Teknologi Bandung telah mengusulkan suatu pengukuran tingkat kematangan kota cergas  yang disebut sebagai Garuda Smart City Maturity Model. Pengukuran ini melibatkan 3 sektor pengungkit (enabler), 3 sektor utama, dan 5 level kematangan. Tiga sektor pengungkit adalah manusia, tata kelola, dan TIK, sementara tiga sektor utama adalah lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Ada 111 indikator pendukung. Selain pengukuran, juga telah dikembangkan karya anak bangsa, yaitu platform kota cergas (smart system platform) sebagai otak interaksi antara komponen struktur dan masyarakat. Membangun kota cergas tidaklah sederhana, bisa terwujud dalam 5-10 tahun saja sudah luar biasa. Dibutuhkan suatu kesabaran, fondasi dan rencana jangka panjang yang kuat. ●

Inovasi Generasi Ke-4 (Kagetan)

Inovasi Generasi Ke-4 (Kagetan)

Suhono Harso Supangkat ; Guru Besar ITB,

Ketua Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan ITB

SUMBER :  KOMPAS, 6 Juni 2012

Beberapa bulan ini kita dikagetkan oleh beberapa semangat ”Indonesia Bisa”. Setelah selesai SEA Games Palembang, muncul mobil Esemka, lalu mobil listrik dan keinginan mencari solusi tentang persoalan sinyal kereta api buatan Indonesia.

Sengaja saya pakai istilah ”Indonesia Bisa” karena kata bisa menunjukkan sesuatu yang memang bisa membuat, meniru, dan lainnya. Namun, lebih lanjut belum bisa dibuktikan apakah produk tersebut bisa diproduksi massal, layak dipakai, bisa bersaing dengan produk yang ada, dan bisa selamat jika dipakai. Itulah saya katakan juga sebagai inovasi kagetan karena semangat mencari metode dan teknik baru sudah dimulai. Juga karena proses kemunculannya yang tiba-tiba bagai petir menyambar di awan.

Inovasi

Inovasi pada hakikatnya adalah suatu cara atau metode baru atau gabungan lama dan baru untuk menyelesaikan atau memberi alternatif baru dalam pembangunan ekonomi atau dan sosial. Makna dari inovasi adalah bagaimana mengelola sumber daya alam ataupun sumber daya manusia yang ada menjadi lebih bermanfaat.

Pengelolaan sumber daya inilah sebetulnya modal utama dari inovasi dan ini pulalah yang menjadi persaingan di antara negara di dunia. Ada negara dengan sumber daya alam terbatas, tetapi bisa mengelola sumber daya manusia dengan baik, seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara Eropa. Juga banyak negara yang kaya akan sumber daya alam, tetapi belum/tidak bisa mengelolanya dengan baik sehingga sumber daya alamnya dijual begitu saja ke luar negeri.

 Dengan sumber daya yang terbatas dan jumlah kebutuhan yang semakin tinggi, tak bisa dihindari adanya persaingan di antara negara-negara dengan kemampuan sumber daya tinggi untuk merebut pasar di negara dengan pasar yang potensial.

Indonesia dengan jumlah penduduk terbesar kelima di dunia, dengan kekayaan alam dan keanekaragaman hayati yang masih tinggi, tentu ingin mempercepat pertumbuhan ekonominya. Apakah bisa metode kagetan, yang contohnya dalam tiga bulan bisa bikin mobil, bisa bersaing? Bersaing dengan negara yang sudah maju, yang notabene punya peneliti puluhan ribu orang dan sarana-prasarana cukup baik?

Momentum semangat ”Indonesia Bisa” dan inovasi kagetan harus dikembangkan menjadi semangat yang lebih memungkinkan sehingga produk-produk itu tidak layu sebelum berkembang. Tidak hanya bisa membuat prototipe, tetapi juga bagaimana sampai produk itu mendekati spesifikasi dan harga yang ada di pasaran.

Momentum Evaluasi Diri

Inovasi tidak hanya konsentrasi pada pengembangan produk, tetapi juga pada cara memasarkan, cara keberpihakan terhadap produk nasional. Mungkinkah setiap pembelian menggunakan uang negara harus mencantumkan kandungan lokal secara lebih nyata?

Inovasi kagetan mungkin bisa dikaitkan dengan revolusi inovasi, sebagai inovasi generasi ke-4. Inovasi generasi pertama dimulai dengan invensi, penemuan riset dasar, dilanjutkan aplikasi, produksi, dan komersialisasi. Inovasi generasi ke-2 adalah kebalikan, dimulai dari kebutuhan pasar hingga penelitian dasar. Adapun inovasi generasi ke-3 antara kebutuhan pasar dan penyediaan riset dasar saling berkomunikasi agar terjadi rantai persediaan dan permintaan yang saling mengisi.

Inovasi mendekati paralel antara kebutuhan pasar, rantai persediaan, produksi, dan penelitian adalah inovasi generasi ke-4. Siapa yang punya inisiatif duluan: apakah menciptakan pasar, menerima kebutuhan, ataukah kerja sama dengan industri lain jadi model pengembangan inovasi.

Kembali ke kasus ”Indonesia Bisa”, seperti mobil Esemka dan mobil listrik, walau kagetan, mungkin semangatnya sudah mengikuti bagian dari perjalanan inovasi generasi ke-4. Namun, sudah siapkah ekosistem di Indonesia untuk meneruskan semangat itu? Itulah pertanyaan kita sehingga ada beberapa bagian masyarakat yang pesimistis dan menganggap ini sebagai pencitraan belaka. Namun, sebagian masyarakat juga mendukung agar semangat ini terus dikobarkan: agar ”bisa” terjadi.

Tentu momentum ini bisa dipakai juga sebagai evaluasi nasional tentang kesiapan sarana dan prasarana dalam mengembangkan inovasi di Indonesia. Pertanyaannya, cukupkah investasi pemerintah untuk mendukung inovasi nasional? Saat ini anggaran riset pemerintah masih di bawah 0,3 persen dari PDB Indonesia. Sementara negara-negara maju menganggarkan riset lebih dari 1 persen.

Pertanyaan lain, berapakah investasi perusahaan nasional Indonesia, BUMN, ataupun perusahaan multinasional di Indonesia? Berapa banyak yang lebih besar dari 1 persen dari pendapatan mereka.

Lalu, adakah sarana-prasarana yang mendukung kemajuan inovasi di Indonesia? Cukupkah peneliti dan sarananya di Indonesia untuk melakukan inovasi dengan daya saing tinggi? Dan, adakah regulasi kebijakan yang mendukung inovasi di Indonesia? ●