Antara DI dan DP

Antara DI dan DP Iman Sugema ;  Ekonom

REPUBLIKA, 14 Januari 2013

Ada apakah antara Dahlan Iskan (DI) dan Dewi Persik (DP)? Ini memang bukan gosip karena memang tidak terjadi apa-apa. Yang saya maksud dengan DP ada lah demam panggung. Yang paling mengherankan adalah mengapa orang sekelas DI yang lama malang melintang di dunia media massa sampai mengalami demam panggung yang begitu akut. DI sangat gagap dalam mengelola panggung publik manakala mengalami tabrakan bersama Tucuxi. Bukan kecelakaannya yang menjadi masalah, melainkan cara DI dalam menorehkan prestasi yang membuat kita geleng-geleng kepala. Kita harus berpikir ulang mengenai harapan kita terhadap tokoh-tokoh baru, seperti Dahlan Iskan, Mahfud MD, atau Joko Widodo sekalipun. Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas sebetulnya menjadi harapan masyarakat sebagai pemimpin alternatif. Kerinduan itu begitu nyata karena kita selama ini mengalami kemajuan di berbagai bidang secara biasa-biasa saja. Kita sangat berharap akan munculnya pemimpin yang membawa kemajuan secara signifikan dengan cara-cara yang luar biasa. Kita memang sepi dengan pemimpin yang luar biasa. Sebelumnya, kita pernah takjub dengan langkah-langkah yang sangat berani yang pernah dilakukan oleh mereka. DI berhasil meraih perhatian publik dengan melempar isu pemerasan BUMN oleh para politisi di Senayan. Kita berharap, DI dapat menindaklanjuti isu tersebut dengan berbagai langkah nyata untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi, kongkalikong, dan sejenisnya. Pemberantasan korupsi membutuhkan kepemimpinan yang konsisten, berani, dan mampu bertindak langsung. BUMN merupakan wahana yang pas untuk membuktikan apakah seorang menteri mampu memberantas korupsi secara nyata. Bukan hanya itu. BUMN juga dapat menjadi penghela pertumbuhan ekonomi dan pendorong penciptaan lapangan kerja. Salah satu contohnya, kalau saja PLN mampu menekan ongkos pembangkitan listrik maka kita akan mampu menyediakan energi dengan harga murah. Energi adalah napasnya perekonomian. Tak ada satu aktivitas bisnis yang tak memerlukan energi listrik. Ini bukanlah sebuah andai- andai. Mahalnya tarif listrik dapat mengakibatkan produk-produk kita kalah bersaing di pasar internasional. Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) juga akan menghambat laju investasi yang sekarang ini lagi baik-baiknya. Pada gilirannya, hal tersebut akan membatasi ruang gerak untuk penyediaan lapangan kerja dan pengupahan yang lebih baik. Kenaikan TDL memiliki dimensi yang sangat luas. Kita sempat berharap bahwa DI sebagai menteri akan memiliki ruang manuver yang lebih tajam dalam melakukan efisiensi di tubuh PLN. Sebagai mantan dirut PLN, tadinya DI diharapkan mampu memahami inti permasalahan yang dihadapi PLN. Dulu, ketika jadi dirut, kita cukup maklum dengan keterbatasan posisinya yang tak memungkinkan untuk memberi solusi yang cepat dan cespleng. Kok, ketika sudah jadi menteri yang langsung membawahi PLN, penyakit di tubuh BUMN penyedia setrum tersebut tak kunjung teratasi. Yang didapatkan oleh masyarakat justru adalah hal sebaliknya, yaitu kenaikan TDL. Sementara penyakit di sektor kelistrikan tidak kunjung teratasi, DI malah kerasukan dengan mobil listrik. Kita jadi bertanya-tanya tentang apa sih yang menjadi prioritas bagi dia? Sejauh mana sih perhatian dia terhadap masalah yang lang- sung menyangkut hajat hidup orang banyak? Mobil listrik memang ada relevansinya dengan posisi DI sebagai menteri BUMN. Tetapi, menyediakan listrik yang murah dan terjamin ketersediaannya akan memiliki dampak yang lebih nyata bagi masyarakat. Boleh-boleh saja DI memiliki interest terhadap mobil listrik nan mahal dan mewah. Tetapi, tolong dong tugas utamanya jangan dilupakan. Kita sebagai bangsa sangat rindu dengan pemimpin yang mampu berbuat nyata bagi masyarakat luas. Kerinduan itu sangat jelas dengan hasil jajak pendapat dari berbagai lembaga survei yang memosisikan beberapa tokoh alternatif sebagai kuda hitam dalam bursa capres 2014 nanti. Tokoh-tokoh yang saya sebut di atas termasuk yang cukup diperhitungkan. Saya agak khawatir bahwasanya hasil survei tersebut dapat membuat para tokoh itu menjadi salah tingkah alias ge-er. Kalau sudah begitu maka yang kita dapatkan adalah perlombaan tingkat popularitas. Padahal, harapan kita adalah perbuatan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Bukannya DI mengurusi listrik murah untuk masyarakat luas, tapi malahan dia tersetrum oleh pesona mobil listrik nan mahal. Semoga apa yang menimpa DI dapat menjadi pelajaran bagi para pemimpin yang lainnya. Amin. ●

Perlukah Mobil Listrik?

Perlukah Mobil Listrik? Teddy Lesmana ;  Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI

REPUBLIKA, 11 Januari 2013

  

Belakangan ini muncul euforia mengenai mobil listrik di jagad publik kita. Bahkan, Menteri Negara BUMN sendiri mempromosikan mobil listrik Tucuxi dan sempat mengalami kecelakaan beberapa waktu yang lalu. Pemerintah sendiri menargetkan, produksi mobil listrik secara massal mencapai 10 ribu unit pada 2014.  Wacana dan fenomena mobil listrik ini sebenarnya mengemuka tak lama setelah isu kenaikan harga BBM yang sedianya diberlakukan pada awal April 2012 yang lalu. Saat itu juga muncul gagasan untuk memasyarakatkan penggunaan bahan bakar gas (BBG). Pemunculan mobil listrik ini seakan menjadi jawaban di tengah beban subsidi dan konsumsi BBM yang semakin meningkat.  Apalagi, isu mengenai pemanasan global akibat emisi karbon yang kian massif, seakan mengamini perlunya kehadiran mobil listrik di jagad transportasi kita. Pertanyaan selanjutnya, seberapa siapkah dan bagaimana seharusnya kita menyikapi wacana mobil listrik ini? Mobil listrik ini sebenarnya bukan barang baru. Mobil bertenaga listrik sendiri mulai dikembangkan sejak pertengahan abad ke-19. Tidak jelas benar siapa sebenarnya yang memulai teknologi mobil listrik itu. Beberapa sumber menyebutkan, pada 1828, seorang warga Hongaria, Anyos Jedlik, mengembangkan tipe awal motor listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan motor.  Di Amerika Serikat Thomas Davenport mengembangkan motor listrik pertama yang kemudian diinstalasikan ke dalam model mobil mininya pada 1834. Namun demikian, perkembangan mobil bertenaga listrik ini tidaklah berlangsung lama sejak berkembangnya teknologi mobil yang menggunakan internal combustion, memiliki daya dorong lebih kuat, jarak tempuh yang jauh, dan relatif lebih murah dibanding mobil listrik dalam hal instalasi baterai dan penyimpanan energi yang efisien. Memang ada sejumlah kemanfaatan kemasyarakatan (societal benefits) penggunaan mobil listrik jika dibandingkan dengan mobil berbahan bakar minyak (Conrad , 2011). Pertama, penggunaan energi listrik yang berasal dari penggerak tenaga listrik domestik akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, berkurangnya polusi udara. Ketiga, mengurangi tingkat kebisingan. Keempat, penggunaan infrastruktur ke listrikan secara intensif akan meng optimalkan nilai guna yang dapat di per oleh dari infrastruktur kelistrikan tersebut. Kelima, potensi untuk mengurangi biaya integrasi listrik yang terbarukan. Namun demikian, di sisi lain, sejumlah potensi biaya sosial yang muncul dari penggunaan mobil bertenaga listrik ketika biaya per unit (unit cost)-nya semakin murah, antara lain, pertama, meningkatnya kemacetan lalu-lintas. Penggunaan mobil listrik tentu akan semakin menambah kepadatan lalu lintas, apalagi di tengah era budaya bermobil (car culture) yang masih masif ini. Kedua, polusi. Hal ini terjadi ketika "perebutan" pengggunaan sumber daya listrik antara mobil dan alat-alat lainnya. Tenaga listrik yang sedianya bisa digunakan untuk menggerakan peralatan lain yang dapat mengurangi polusi udara, terpakai oleh mobil listrik. Ketiga, meningkatnya kecelakaan lalu-lintas. Tidak seperti halnya mobil konvensional, mobil listrik relatif tidak bising sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan. Keempat, potensi meningkatnya biaya infrastruktur kelistrikan jika teknologi smart charging belum berkembang dengan baik (Conrad, 2011). Jika kita melihat populasi kendaraan bermotor dan kondisi lalu lintas di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, negeri ini sudah sangat massif dikungkung oleh car culture yang sangat akut. Berdasarkan data BPS (2010), ada sekitar 76, 9 juta kendaraan bermotor. Di antara jumlah tersebut mobil penumpang berjumlah sekitar 8,8 juta unit dan kendaraan bermotor roda dua mendominasi dengan jumlah sekitar 61 juta unit. Sementara, untuk bus hanya berjumlah sekitar 2, 25 juta unit.  Dengan kondisi demikian, tampaknya wacana mobil listrik belum tepat diterapkan di Indonesia. Lebih jauh, Conrad (2011) menyebutkan, jika mobil listrik ingin dipasarkan secara massal maka teknologi mobil ini harus mampu mengakomodasi juga kepada para pemilik kendaraan yang hanya menggunakan mobilnya sesekali saja, termasuk para pengguna mobil listrik yang menggunakannya secara intensif. Sebab, selama teknologi baterai listriknya masih mahal dan baterai belum mampu menyimpan energi listrik secara awet, apalagi dalam kondisi BBM yang masih sangat murah, maka mobil listrik akan kurang ekonomis dibandingkan dengan kendaraan bermotor konvensional.  Belum lagi, jika kita melihat infastruktur kelistrikan yang belum sepenuhnya mapan.  Jika mobil listrik ini menggunakan energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik yang masih menggunakan bahan bakar minyak maka argumentasi bahwa mobil listrik akan sepenuhnya ramah lingkungan belum kuat. Yang terjadi di sini hanyalah pengalihan dari BBM yang digunakan oleh mobil pada pembangkit tenaga listrik. Apabila memang pemerintah hendak mengembangkan penggunaan energi listrik dalam ranah transportasi, seyogianya harus ada urutan logika yang konsisten. Mulai dari strategi dan teknologi di hulu dalam menggerakkan energi listrik yang harusnya sudah bisa ramah lingkungan dan berkelanjutan sampai pada sisi hilir, tempat seharusnya transportasi publik yang nyaman dan reliable digerakkan oleh tenaga listrik yang harusnya diutamakan untuk dikembangkan.  Contoh bagus yang bisa diambil pelajaran adalah komitmen pemerintah kota San Francisco, yakni moda transportasi yang umumnya dikenal dengan nama MUNI, yaitu bus dan trem digerakkan dengan tenaga listrik dan bahkan biodiesel. Jika pemerintah bisa mendorong pengembangan mobil bertenaga listrik untuk moda transportasi umum, LIPI dan BPPT telah mengembangkan bus bertenaga listrik yang seyogianya bisa didorong untuk bisa diproduksi massal seraya mempersiapkan juga infrastruktur pendukung kelistrikannya.  Jalan-jalan raya sudah rapat dipenuhi kendaraan yang tak terkontrol pertumbuhannya selama ini. Dengan kondisi tersebut, mengembangkan mobil listrik yang digunakan untuk kendaraan pribadi saat ini bukanlah solusi yang tepat. ●