Mencermati Cagub dari Psikologi Politik

Mencermati Cagub dari Psikologi Politik

Bagus Takwin dkk. ;  Tim Pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

Sumber :  KOMPAS, 25 Juni 2012

Kelompok gabungan dari Panwaslu dan lembaga swadaya masyarakat menyatakan menolak praktik politik uang dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta pada aksi di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (24/6). Baik memberi maupun menerima uang dalam pelaksanaan kampanye pilkada dianggap sebagai praktik korupsi.

Jika kita bicara Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 serta melepaskan sebentar pikiran kita dari ”kepentingan” yang bergelantungan dan mau merenung dengan nurani jernih, kita akan sampai pada pertanyaan ini. Apakah yang diharapkan warga Jakarta dari gubernurnya? Gubernur bagaimana yang paling tepat untuk memimpin DKI Jakarta lima tahun ke depan?

Setiap peran akan selalu diikuti harapan. Seorang gubernur sebagai pemimpin selalu diikuti harapan dari dirinya sendiri dan warganya.

Dalam literatur kepemimpinan, ada dua pandangan berbeda tetapi tak jarang saling melengkapi. Pandangan pertama menyatakan bahwa pemimpin adalah cerminan dari keadaan masyarakat. Pandangan kedua menyatakan bahwa pemimpin adalah cerminan dari kepribadian. Dalam psikologi politik, dua pandangan itu secara terpadu digunakan untuk menjelaskan perilaku aktor politik.

Fred Greenstein dalam bukunya Personality and Politics (1969) menjelaskan: (1) tindakan yang ditampilkan seseorang merupakan hasil dari dua hal utama, yaitu karakteristik pribadi dan lingkungan tempat orang itu berada; (2) semakin kabur dan tak terstruktur lingkungan, semakin besar karakteristik pribadi pemimpin memengaruhi tindakannya.

Dua proposisi ini penting dalam upaya mempelajari perilaku aktor politik di Indonesia, termasuk di tingkat provinsi dengan gubernur sebagai pemimpin tertinggi. Sejak berdiri hingga kini, Indonesia masih bisa dikategorikan sebagai negara yang belum memiliki pola dan norma politik mapan. Praktik ketatanegaraan Indonesia masih bergantung kepada para pemimpin eksekutif tertinggi. Begitu pula di tingkat provinsi. Dengan demikian, usaha memahami dinamika jalannya pemerintahan DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap karakteristik pribadi gubernurnya. Dengan kata lain, kajian terhadap kepribadian para gubernur diperlukan untuk memahami politik dan pemerintahan di DKI Jakarta.

Dalam usaha menjelaskan profil kepribadian calon gubernur DKI Jakarta, Kompas bersama tim pengajar dan peneliti dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia menjadikan dua proposisi itu sebagai dasar analisis para calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2012.

Kami menganalisis kepribadian dan kompetensi para calon gubernur dengan dasar bahwa perilaku politik, termasuk kepemimpinan, dipengaruhi oleh faktor kepribadian dan lingkungan tempat mereka berada. Kami menelusuri latar belakang dan sepak terjang mereka sebelum mencalonkan diri, juga memprediksi perilaku politik mereka jika terpilih.

Kami juga menganalisis serta memetakan potensi dan masalah Jakarta untuk mengetahui berbagai tuntutan yang harus dipenuhi gubernurnya. Hasilnya telah dipublikasikan di harian Kompas pada Sabtu (23/6) dan Minggu. Dari tuntutan itu dirumuskan kompetensi ideal yang kemudian diperbandingkan dengan kompetensi yang dimiliki para calon gubernur DKI Jakarta.

Analisis dan pemahaman mengenai profil kompetensi para calon gubernur dan kesesuaiannya dengan tuntutan masyarakat Jakarta ini menggunakan serangkaian data. Pertama, tuntutan masyarakat Jakarta tentang kompetensi yang diharapkan dari gubernurnya. Kedua, perilaku dan orientasi politik warga Jakarta yang memengaruhi partisipasi mereka dalam sistem demokrasi dan penerapan kebijakan di Jakarta. Ketiga, profil kompetensi yang perlu dimiliki oleh gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi masalah yang ada dan mengaktualisasi potensi Jakarta. Keempat, profil kepribadian calon gubernur DKI Jakarta 2012 yang diperoleh melalui analisis terhadap perilaku politik, kepribadian, biografi, dan rekam tayang setiap calon.

Keempat data itu kami gunakan untuk meneropong keenam calon gubernur DKI Jakarta yang akan dipilih pada 11 Juli 2012. Hasil analisis itu memberikan gambaran kekuatan dan kelemahan setiap calon untuk menjadi pemimpin Jakarta 2012-2017.

Perpaduan Beberapa Teori

Kerangka analisis penelitian ini dibangun dari perpaduan beberapa teori. Kami menggunakan teori kepribadian dari Paul T Costa dan Robert Roger McCrae (1994) sebagai kerangka teoretik utama. Teori ini juga kami gunakan dalam studi serupa untuk pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan 2009 serta untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2007. Teori ini dinilai paling stabil dan komprehensif dalam menjelaskan kepribadian. Teori ini mencakup penjelasan mengenai kecenderungan dasar pribadi, pola adaptasi, konsep diri, serta pengaruh pengasuhan dan lingkungan terhadap kepribadian.

Untuk memahami potensi dan permasalahan kota, kami menggunakan teori kualitas kota dari Florida (2005). Pemahaman terhadap perilaku politik warga Jakarta didekati dengan teori tipologi politik dari Daniel J Elazar (1984) dan followership (kepengikutan) dari Robert Kelley (1992).

Dalam memahami aspek kepemimpinan, kami menggunakan dua teori, yaitu teori kepemimpinan transformasional dari Bernard M Bass (1999) dan teori kompetensi pemimpin dari Richard E Boyatzis (2005).

Untuk memperoleh data yang diperlukan, kami menggunakan beberapa metode. Kami melakukan wawancara tatap muka dengan setiap calon gubernur DKI Jakarta 2012 disertai wawancara dengan seseorang yang dekat dengan mereka dalam minimal dua tahun terakhir. Kami melaksanakan focus group discussion dengan peserta masyarakat umum, pegiat LSM terkait masalah Jakarta, dan psikolog.

Kami juga melakukan survei dengan teknik multistage area random sampling terhadap 808 responden warga DKI Jakarta untuk menggali data perilaku dan orientasi politik, masalah Jakarta, serta penilaian warga DKI Jakarta terhadap calon gubernur. Kami juga mengumpulkan data sekunder dari berbagai media.

Selama enam hari ke depan, hasil penelitian ini akan disajikan dengan format yang lebih ringkas dan sederhana di harian Kompas. Penyajiannya berurutan sesuai dengan nomor calon, yaitu Fauzi Bowo, Hendardji Soepandji, Joko Widodo, Hidayat Nur Wahid, Faisal Basri, dan Alex Noerdin.

Semoga sajian ini menambah pengetahuan dan mencerahkan pemahaman warga DKI Jakarta serta bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memilih gubernur 2012-2017.  ●

Menyimak Lika-liku Jakarta, Megapolis Ibu Kota Negara

Menyimak Lika-liku Jakarta,

Megapolis Ibu Kota Negara

Bagus Takwin dan Niniek L Kariem ;  Pengajar di Fakultas Psikologi UI

Sumber :  KOMPAS, 24 Juni 2012

”Memikirkan kota adalah menyadari aspek konfliktualnya: batasan dan kemungkinan, kedamaian dan kekerasan, pertemuan dan kesendirian, kebersamaan dan perpisahan, yang enteng dan puitis, fungsionalisme brutal dan improvisasi mengejutkan”.

Pernyataan Henri Lefebvre ini bisa digunakan untuk mendekati Jakarta, kota yang punya daya-daya bertentangan di dalamnya. Jakarta berpotensi besar menghasilkan hal-hal baik meski secara aktual lebih banyak masalah di sana.

Kita saksikan ada banyak masalah di situ: macet, banjir, sampah, kepadatan penduduk, pengangguran, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, tata ruang semrawut, minimnya sarana transportasi publik, polusi, korupsi, dan lain-lain.

Namun, di kota besar yang bertahan seperti itu pasti ada kekuatan yang bekerja. Kami coba mengidentifikasi kekuatan itu untuk memperoleh pemahaman mengenai tuntutan yang dihadapi pemimpin Jakarta.

Kekuatan Jakarta

Sebagai megapolis, Jakarta punya sumber daya besar. Jakarta berlimpah sumber daya dan dinamika pengetahuan. Kekuatan ini belum tergarap baik karena berbagai kekurangan, seperti pemimpin yang tak berintegritas, birokrasi tak efektif, dan peraturan tidak konsisten. Potensi bisnis di Jakarta sangat tinggi dan jika dikelola dengan baik dapat menyejahterakan warganya.

Orang dari berbagai etnis berkumpul di Jakarta. Kota ini bisa menjadi tempat membangun keterbukaan dan toleransi. Jakarta terbuka bagi dunia dan siap menerima temuan mutakhir meski juga rentan terhadap pengaruh buruk.

”Di Jakarta, Tuhan menciptakan orang Indonesia.” Ungkapan JJ Rizal saat diskusi dengan kami menyiratkan kekuatan Jakarta sebagai tempat berkumpul orang dengan latar belakang berbeda. Potensi perubahan perilaku dan perubahan politik ada di situ meski tentu mengandung potensi konflik.

Di Jakarta tumbuh kesadaran pelestarian lingkungan dan ide perkembangan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhan mereka. Sudah terbentuk gerakan politik hijau di kota ini. Kesadaran itu tumbuh dan mulai mengonsolidasi kekuatan.

Potensi pariwisata Jakarta tergolong besar. Ada pantai, laut, pulau, situs budaya, sentra perbelanjaan, beragam kuliner, dan seni. Peristiwa sejarah penting banyak terjadi di sini dan itu bisa jadi obyek wisata menarik jika dikelola dengan baik.

Kualitas dan Masalah

Kualitas Jakarta masih rendah. Tarik-menarik antara aspek konfliktualnya masih dimenangi oleh kekuatan yang menurunkan kualitas wilayah ini. Kita bisa menilainya berdasarkan dimensi kualitas tempat dari Florida (2005): diversitas, kelebihan khusus, kehidupan budaya, teknologi, talenta, kreativitas, toleransi atau keterbukaan, serta estetika mencakup arsitektur, taman dan warisan kota, lingkungan, dan keselamatan.

Kualitas diversitas Jakarta bisa digolongkan rendah karena kepadatan yang melebihi batas. Jumlah penduduk sangat tinggi (9,6 juta jiwa) dibandingkan dengan luasnya (666,33 kilometer persegi). Seperti dikemukakan Slamet JP (Kompas, 16/4), rata-rata setiap individu mendapat ruang gerak terbatas: 8 x 8 meter. Ranah pribadi dan ruang umum bertumpuk. Pada siang hari, Jakarta dipadati pekerja komuter dan macet adalah salah satu akibatnya.

Banyak lingkungan tempat tinggal yang tak memadai. Kita saksikan pinggir kali, kolong jembatan, lahan sepanjang rel kereta api, dan tempat berisiko lain menjadi tempat tinggal. Pemanfaatan ruang pun tergolong rendah, kebanyakan didominasi aktivitas ekonomi.

Ruang untuk bermain, olahraga, belajar, dan aktivitas lain sangat minim. Akibatnya, hampir tak ada tempat khusus yang luas dan segar di Jakarta. Tempat olahraga dan rekreasi, restoran, serta ruang (semi) publik kurang dan tak tersebar merata.

Kualitas budaya di Jakarta juga rendah, padahal orang kreatif banyak tinggal di Jakarta. Tempat kegiatan seni dan budaya yang terbuka untuk umum bisa dihitung pakai jari. Itu pun pengunjung harus bayar mahal.

Rendahnya jumlah paten per kapita, juga persentase hasil teknologi tingkat tinggi, mengindikasikan rendahnya kualitas teknologi meski jika dibandingkan dengan provinsi lain, Jakarta lebih tinggi. Padahal, ada potensi warga Jakarta bisa jadi produsen. Talenta warga Jakarta tergolong tinggi jika dilihat dari jumlah orang dengan gelar sarjana. Kreativitasnya rendah.

Namun, ada tanda baik dalam dinamika pengetahuan masyarakat Jakarta. Pemanfaatan teknologi dan pemikiran kritis-alternatif yang beredar menghasilkan penyebaran pengetahuan yang lebih luas dan egaliter.

Dinamika itu menambah kemungkinan dilakukannya perbandingan, munculnya banyak alternatif, peningkatan keberagaman, dan perluasan interaksi di antara beragam sudut pandang.

Kualitas toleransi di Jakarta kini sering dipersoalkan. Banyak tindakan tak toleran, seperti pelarangan diskusi, penolakan terhadap pemusik asing, bentrok antarkelompok berbeda keyakinan, dan kesulitan mendirikan rumah ibadah agama tertentu. Tak jarang intoleransi disertai kekerasan yang memakan korban, tetapi saat bersamaan muncul gerakan memperjuangkan pluralisme, kesetaraan, kebebasan, dan hak asasi manusia.

Kepadatan Jakarta dengan sebaran penduduk tak beraturan membuat kekacauan tata ruang. Ada ketidaksesuaian pembangunan sarana transportasi dengan konsep tata ruang, penggunaan lahan kosong secara ilegal, pedagang kaki lima tersebar tak beraturan, dan mal muncul bak jamur di musim hujan.

Hasilnya, tak ada estetika di Jakarta walau ada usaha membuat taman. Meski warisan kota ini cukup menjanjikan, toh, masih belum berhasil menampilkan sinar pesona karena tertutup kesemrawutan tata ruang.

Polusi jadi masalah besar di Jakarta. Selain banjir rutin yang menyusahkan dan mengotori Jakarta (meski sudah berkurang luasnya tiga tahun terakhir), udara, air, dan tanah tercemar. Akibatnya, kualitas lingkungan sangat rendah.

Keberlanjutan aset lingkungan alamiah terancam dan kualitas lingkungan hidup memburuk. Air tanah di Jakarta makin sedikit dan kenaikan air laut terus bertambah. Studi para ahli Belanda memprediksi, jika tak ditangani segera, setengah Jakarta bisa tenggelam pada 2025.

Meski pada 2011 ada penurunan kejahatan 9,51 persen dibandingkan dengan 2010, tingkat kriminalitas di Jakarta tergolong tinggi. Jakarta pun dipersepsi makin menakutkan oleh warga.

Di banyak dimensi, kualitas Jakarta rendah, bahkan beberapa buruk. Hal ini memerlukan pemikiran dan penanganan khusus yang sungguh-sungguh. Ditambah lagi, sebagai ibu kota negara, pengelolaan Jakarta jadi lebih kompleks karena pemerintah pusat punya wewenang ikut mengelola.

Pertentangan kepentingan dan kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI tak jarang terjadi. Saling lempar tanggung jawab dalam mengatasi masalah yang ada memperlambat dan menurunkan kinerja. Lobi politik pemprov terhadap pemerintah pusat membutuhkan kompetensi tersendiri.

Pemimpin buat Jakarta

Kepemimpinan transformasional dibutuhkan Jakarta. Pemimpin Jakarta perlu punya kompetensi dapat diandalkan, integritas, akuntabilitas, fleksibilitas, diversitas, penyelesaian masalah, interpersonal, komunikasi, dan kerja sama. Lebih khusus lagi, diperlukan kompetensi fokus kepada warga, yaitu kemampuan dan kepedulian untuk memenuhi kebutuhan warga dengan cara yang memuaskan.

Gubernur DKI Jakarta harus orang yang dapat menampilkan kepedulian terhadap pencapaian dan peningkatan hasil, penuh gairah untuk meningkatkan penyajian layanan, dan berkomitmen terus-menerus melakukan perbaikan. Inisiatif, kemauan untuk terus belajar, peka terhadap global, dan berani mengambil risiko menjadi syarat bagi gubernur yang kompeten.

Mengelola Jakarta adalah pekerjaan amat pelik. Tuntutan terhadap orang yang mau menjadi gubernur sangat tinggi. Orang yang mau memimpin Jakarta harus punya semua kompetensi itu. Tak kalah pentingnya, dia harus orang yang mencintai Jakarta dan warganya: orang yang mau mengorbankan dirinya untuk yang dicintai. ●

Perilaku Politik Warga Jakarta

Perilaku Politik Warga Jakarta

Bagus Takwin dan Niniek L Karim ;  Pengajar Fakultas Psikologi

Universitas Indonesia

Sumber :  KOMPAS, 23 Juni 2012

Pengantar Redaksi:

Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta 11 Juli 2012 merupakan momentum penting untuk perbaikan Ibu Kota lima tahun ke depan. Untuk itu, ”Kompas” bekerja sama dengan tim pengajar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia melakukan sejumlah penelitian dan peliputan. Hasilnya dipublikasikan secara berturut-turut mulai Sabtu (23/6) ini hingga Sabtu pekan depan.

Keberhasilan dan kemajuan masyarakat banyak bergantung pada perilaku warganya. Pemimpin tentu punya pengaruh besar, tetapi tanpa relasi memadai antara pemimpin dan pengikutnya, masyarakat tak dapat berkembang menjadi lebih baik.

Untuk memahami kepemimpinan yang sebaiknya dijalankan di Jakarta, perlu pemahaman perilaku politik warga Jakarta. Kami memaparkan tergolong jenis pengikut macam apa warga Jakarta dan bagaimana perilaku politik mereka.

Robert Kelley (1992) menjelaskan, followership (kepengikutan) menggunakan dua dimensi kualitas pengikut: independen dan berpikir kritis versus dependen dan berpikir tidak kritis; tingkah laku aktif versus pasif. Orang independen dan pemikir kritis berpikir lebih tajam, dalam, dan luas. Mereka tak terpaku pada panduan dan prosedur, menyadari dampak tindakan, berkehendak kreatif dan inovatif, serta menawarkan kritik konstruktif.

Orang dependen dan pemikir tidak kritis tidak menyadari kemungkinan lain, tak berkontribusi terhadap pengembangan kreatif masyarakat. Mereka menerima ide pemimpin tanpa berpikir, terpaku prosedur atau instruksi.

Orang aktif terlibat penuh dalam masyarakat, berinisiatif memecahkan masalah, berinteraksi dengan orang dari berbagai level, dan mau mengerjakan lebih dari tugas yang diwajibkan. Sebaliknya, orang pasif selalu memerlukan pengawasan dan dorongan dari pemimpin. Keterlibatan dan interaksi mereka terbatas pada apa yang diinstruksikan dan menghindari tanggung jawab lebih dari tugas yang diwajibkan.

Interaksi dua hal itu menghasilkan lima jenis pengikut, yaitu pengikut terasing: independensi tinggi dan keterlibatan rendah; pengikut konformis: independensi rendah dan keterlibatan tinggi; pengikut efektif atau teladan: independensi dan keterlibatan tinggi; pengikut pasif: independensi dan keterlibatan rendah; serta pengikut pragmatis: independensi dan keterlibatan sedang.

Survei terhadap 808 warga Jakarta dilengkapi data kualitatif dari focus group discussion dan wawancara, menunjukkan kebanyakan warga Jakarta tergolong pengikut pragmatis (59,03 persen) (lihat Grafis).

Kebanyakan warga Jakarta tergolong pengikut pragmatis. Sebetulnya, pengikut pragmatis memiliki kualitas dari keempat jenis yang lain, tetapi jenis yang ia tampilkan tergantung situasi. Orang tipe ini sedikit mirip ”politikus”, tergantung angin dan menggunakan gaya kerja apa pun demi memuluskan agenda sendiri dengan risiko minimal.

Sisi positifnya, saat masyarakat mengalami masa sulit, pengikut pragmatis dapat berkontribusi karena tahu cara mempekerjakan sistem untuk menyelesaikan persoalan. Sisi negatifnya, mereka memainkan politik, aturan, dan regulasi serta melakukan penyesuaian demi keuntungan pribadi. Mereka dinilai tak mau pasang badan, mencari kemudahan, bekerja setengah-setengah, tidak antusias, dan medioker. Mereka mengikuti aturan pemerintah sejauh bermanfaat bagi mereka.

Sebagai pengikut pragmatis, kebanyakan warga Jakarta memilih berada di ”tengah jalan”. Sesekali mengkritik pemerintah dengan tidak terlalu terbuka. Mereka menampilkan tugas yang diwajibkan, tetapi jarang lebih dari yang diharapkan; hidup dengan slogan, ”lebih baik selamat daripada menyesal”.

Tipologi Budaya Politik

Daniel J Elazar (1984) menjelaskan perilaku politik individu berdasarkan pengaruh budaya. Budaya politik adalah sikap, nilai, keyakinan, orientasi, dan opini terhadap pemerintah dan tanggung jawab sosial yang berfungsi dalam masyarakat. Ada tiga kategori budaya politik dominan: moralis, individualis, dan tradisionalis.

Tipe moralis mengukur pemerintahan dengan komitmen untuk kepentingan publik dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Tipe individualis fokus pada kepentingan pribadi, membatasi keterlibatan dalam politik. Tipe tradisionalis, didasari budaya politik tradisional, cenderung mempertahankan aturan dan praktik politik yang sudah berlangsung. Ada juga tipe campuran yang menganut tiga budaya itu.

Kebanyakan warga Jakarta (53,1 persen) adalah tipe campuran. Mereka menganut ketiga budaya itu sekaligus, tetapi kapan perilaku yang didasari budaya tertentu ditampilkan tergantung lingkungan sosial mereka. Situasi ini cukup umum di sejumlah negara. Malah, jarang ditemukan sebuah negara dengan satu budaya politik saja yang dominan (Elazar, 1984).

Tipe dominan lain di Jakarta adalah moralis (26,2 persen). Subkultur moralis kuat pengaruhnya di Jakarta. Mereka memandang kekuatan komunal akan mempromosikan perubahan positif dan memberikan kewajiban moral kepada pejabat publik.

Orang dengan tipe individualis pun cukup banyak (14,1 persen). Budaya individualistis mewarnai pemerintahan. Pemerintah (gubernur dan DPRD) mengatur distribusi bantuan yang dikontrol partai politik. Sementara warga berusaha sendiri menjadikan diri lebih baik secara sosial dan ekonomi. Pemerintah dan banyak warga meyakini individu merupakan pemegang kendali dan inisiatif.

Sementara orang yang mendukung budaya tradisionalis ada 6,6 persen. Mereka ingin mempertahankan aturan dan praktik politik yang berlangsung, berusaha mempertahankan tatanan sosial dengan hierarki mapan yang ada, menjaga agar mereka yang di atas tetap mendominasi politik dan pemerintahan; mengecilkan partisipasi publik yang dinilai dapat merusak masyarakat.

Budaya politik Jakarta secara keseluruhan campuran tiga budaya itu sehingga kompleksitasnya tinggi dan menuntut pengelolaan khusus. Pluralitas, stabilitas politik, dan pilihan kebijakan yang memuaskan warga perlu penanganan khusus.

Untuk mengubah pengikut pragmatis menjadi pengikut teladan, pemimpin Jakarta perlu merancang dan mengembangkan program yang memotivasi mereka terlibat lebih aktif dan mau berpikir kritis.

Pemimpin Jakarta juga perlu membangun kepercayaan dan dapat menunjukkan adanya kesempatan, menggugah dan menginspirasi mereka dengan visi masa depan. Agar lebih efektif, pemimpin Jakarta juga perlu melibatkan pengikut teladan yang persentasenya 15,7 persen agar warga pragmatis menjadi lebih terlibat serta menyumbangkan pikiran kritis dan inovatif.

Jakarta yang memiliki warga dengan beragam budaya politik membutuhkan pemimpin yang mampu menampilkan respek terhadap berbagai perbedaan (ras, jender, etnis, disabilitas, orientasi seksual, usia, karier, gaya, dan opini).

Pemimpin Jakarta harus menghindar dari perilaku dan bahasa diskriminatif atau menyerang. Ia perlu meminta opini sebanyak mungkin pihak dengan perspektif berbeda, menghargai perbedaan saat membuat keputusan, serta berpegang pada kebijakan yang menentang pelecehan dan kekerasan. Gubernur DKI Jakarta harus dapat mempromosikan kerja sama di antara warga dan membuat mereka bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. ●