Apa Betul Kuat di Lokal, Berjaya di Luar? Tandean Rustandy  ;  CEO PT Arwana Citramulia Tbk

KORAN SINDO, 05 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Beberapa waktu lalu penulis menjadi pembicara dalam talkshow Sindonews.com bertema ”Kuat di Lokal, Berjaya di Luar” . Topiknya sederhana, namun sangat dalam. Apa betul perekonomian kita sudah kuat di lokal dan mampu berjaya di luar? Penulis sangat menghargai topik tersebut dan yakin Sindonews sudah melakukan riset mengenai situasi yang dihadapi bangsa Indonesia. Sekalipun memiliki daratan subur dan lautan luas dengan dua musim, kita tidak mampu berswasembada makanan pokok, seperti beras dan daging, sehingga masih harus mengimpor. Laut kita sangat luas, tetapi kehidupan nelayan masih memprihatinkan, disertai maraknya pencurian ikan oleh kapal asing. Salah satu faktor pertumbuhan produk domestik bruto(PDB) kita berasal dari sektor belanja konsumen, namun pertumbuhannya kurang sehat karena sebagian besar masih diimpor. Dibidangolahraga, dulunya kitaselalu juara SEA Games, tetapi sekarang masukempat besar saja sudah bersyukur. Yang lebih menyakitkan, sekalipun sudah merdeka 70 tahun, sebagian transaksi perdagangan dalam negeri masih menggunakan dolar Amerika Serikat (AS). Bayangkan, untuk transaksi di negeri sendiri, kita bahkan tidak mempunyai kedaulatan menggunakan mata uang rupiah. Di bidang pendidikan, apa yang patut dibanggakan? Ranking universitas terbaik kita masih di bawah universitas Singapura dan Malaysia. Kualitas lulusan universitas para menteri semakin terdegradasi dibandingkan kabinet jaman Soekarno, Soeharto hingga pemerintahan SBY. Padahal, problem perekonomian dan politik global yang dihadapi sekarang jauh lebih kompleks. Berbeda dari Singapura, di mana direktur, direktur jenderal, dan menteri lulusan universitas terbaik dunia dan harus menguasai bidang masing-masing, di Indonesia, posisi strategis pemerintahan diisi orang partai dan tim sukses presiden. Hal ini sebenarnya tidak masalah, sejauh orangnya berkualitas dan mumpuni. Tetapi realitanya berbeda, sehingga kondisi bangsa semakin terpuruk. Ironis memang, sekalipun memiliki kekayaan alam luar biasa dengan potensi pasar begitu besar, lokal kita tetap lemah karena masih bergantung impor–lalu bagaimana bisa ”berjaya di luar”? Penyebabnya karena pemimpin kita lebih memikirkan kepentingan kelompok dan pribadi daripada kepentingan bangsa. Pemanfaatan kekayaan alam dan budget APBN menjadi prioritas penambahan kekayaan. Realitanya, sementara kualitas hidup mayoritas penduduk sangat mengenaskan, banyak wakil rakyat hidupnya berkelimpahan. Tidak heran jika Indonesia tetap terpuruk. Kita sudah memasuki era Reformasi, tetapi kualitas pemimpin kita tidak siap berubah. Pemenang Nobel Sastra 1925, George Bernard Shaw berkata, ”Mustahil ada kemajuan tanpa perubahan. Orang yang tidak dapat mengubah pikirannya, tidak akan bisa mengubah apa-apa.” Kebanyakan orang Indonesia menolak perubahan karena takut kehilangan yang sedang dinikmati. Orang kita mahir berbicara dan berdebat, tanpa disadari mental cinta bangsanya sudah memudar. Semangat membangun kepentingan institusi yang lebih besar hanya sebatas wacana. Sementara perubahan jaman akan menghabisi semua yang tidak siap melakukan perubahan. Jika ingin Indonesia bermartabat dan berdaulat, setiap komponen bangsa harus berubah, bahkan perubahannya lebih cepat dari perubahan luar. Kelemahan mendasar negara kita adalah ketidakpastian hukum dan sistem pendidikan yang statis. Banyak pengusaha, baik lokal maupun asing, sering memanfaatkan kelemahan sistem hukum. Pendidikan kita tidak merata. Hanya orang kaya dan mereka di kota besar yang dapat menikmati pendidikan berkualitas, padahal mayoritas penduduk tinggal di daerah. Kita sering mendengar, betapa sulitnya anak-anak di daerah terpencil berangkat ke sekolah. Mereka harus berjalan kaki berkilo-kilo meter dan tak jarang berbahaya, untuk mengecap pendidikan sekolah dasar.  Tidak mungkin mengubah cara berpikir tanpa pendidikan yang berkualitas. Bagaimana Indonesia bisa berubah kalau sebagian besar rakyatnya kurang berpendidikan; dan bagi yang berpendidikan, kualitasnya sangat marginal dibandingkan Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Sistem pendidikan yang statis, penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sepenuh hati menjalankan good governance secara terbuka dan konsisten, serta penegakan hukum yang kurang diawasi dan tidak tegas menjadi alasan utama mengapa target pengentasan kemiskinan sangat mengecewakan. Pada tahun 2000, jumlah penduduk miskin Indonesia 38,7 juta orang, dengan total PDB USD165 miliar. Tahun 2013, jumlah penduduk miskin turun kurang dari 30% ke angka 28,55 juta orang, sedangkan total PDB naik 426% menjadi USD868 miliar. Ketika PDB naik 426%, jumlah penduduk miskin hanya turun 30%. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang dan tidak menyejahterakan penduduk miskin. Artinya, yang kaya semakin kaya, yang berkuasa semakin berkuasa, dan yang miskin menjadi semakin miskin. Visi pemimpin harus menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F Kennedy, pernah berkata: ”Jangan bertanya apa yang bisa negara lakukan untukmu, tetapi bertanyalah apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu.” Kami tidak memiliki modal besar pada waktu memulai usaha, namun usaha kami sekarang mampu menjadi perusahaan yang berkontribusi untuk rakyat dan negara, sekaligus diminati fund manager asing. Ironisnya, bangsa kita memiliki kekayaan alam yang berlimpah, namun tetap miskin. Semuanya karena mentalitas pemimpin bangsa yang sudah nyaman bertahta di comfort zone . Padahal, pemimpin itu mesti melayani, bukan dilayani, harus sering turun ke lapangan untuk check and recheck , dan bukan hanya menerima laporan. Laporan bisa keliru dan direkayasa, namun dengan langsung turun ke bawah, bisa mengerti dengan jelas. Presiden Jokowi sudah memeloporiblusukan dan langsung bertemu dengan rakyat. Namun sayangnya, solusi persoalan masih sebatas wacana. Keberhasilan sebuah institusi, baik negara, perusahaan, organisasi keagamaan maupun keluarga sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan. Pemimpin harus mutlak jadi teladan. Ada tiga sifat pemimpin bijaksana. Sifat pertama dinyatakan oleh Lao Tzu, filsuf besar China, ”Seorang pemimpin yang terbaik adalah ketika orang hampir tidak tahu dia ada, ketika karyanya dilakukan, tujuannya terpenuhi, mereka akan berkata: kita melakukannya sendiri.” Dengan kata lain, pemimpin tidak perlu pencitraan. Hampir tidak ada pemimpin Indonesia masuk kategori ini. Sifat kedua diajarkan Plato, guru dan filsuf Yunani, ”Bagi siapa yang ingin melayani negaranya, bukan hanya harus memiliki kemampuan berpikir, tetapi juga memiliki kemauan bertindak.” Sifat kedua ini dimilikibeberapa pemimpin bangsa kita. Sedangkan sifat ketiga berasal dari Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika Serikat, ”Saya ingin melihat seseorang bangga dengan tempat di mana ia tinggal. Saya ingin melihat seseorang hidup sehingga tempatnya berada akan bangga terhadapnya.” Jadi kalau mau menjadi pemimpin bijaksana, apakah itu kelompok kecil atau dalam suatu negara besar, ketiga sifat dan karakter tersebut harus mutlak dimiliki. Perubahan drastis Singapura dari negara terbelakang menjadi negara nan makmur tanpa ada kekayaan alam lantaran teladan dan pengorbanan tanpa pamrih Perdana Menteri sekaligus Bapak Bangsa Lee Kuan Yew. Satu kalimat indah yang diucapkannya, ”Saya tidak menyesal. Saya sudah menghabiskan hampir seluruh hidup saya membangun negara ini. Pada akhirnya, apa yang saya dapatkan? Singapura yang sukses. Apa yang saya korbankan? Hidup saya.” Inilah konklusi untuk topik ”Kuat di lokal, dan berjaya di luar.” Wahai para pemimpin bangsa, apakah tidak malu melihat Indonesia semakin terpuruk dan tidak mustahil anak cucu kita akan hidup miskin di waktu mendatang apabila kita tidak mau berubah. ●

Quo Vadis Pemerintahan Jokowi-JK? Tandean Rustandy  ;   Chief Executive PT Arwana Citramulia Tbk

KORAN SINDO,  23 Desember 2014

                                                                                                                       

Rakyat memantau dan menantikan kinerja Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Para menteri mencontoh gaya kepemimpinan Presiden Jokowi untuk turun ke bawah. Namun, blusukan beberapa menteri terkesan mementingkan pencitraan dan cenderung menyelesaikan persoalan di level mikro. Padahal mereka seharusnya membuat berbagai kebijakan strategis, bukan banyak bicara mengingat semakin kompleksnya problem bangsa kita saat ini. Presiden Jokowi memulai perjalanan ke luar negeri dengan menghadiri KTT APEC di China, lalu KTT ASEAN di Myanmar, G-20 di Australia, dan terakhir KTT ASEAN Korea Selatan di Seoul. Ketika menghadiri berbagai KTT itu, Presiden selalu mengajak investor asing berinvestasi di Indonesia. Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada presiden yang melakukan perjalanan perdana ke luar negeri langsung promosi investasi sehingga menimbulkan kesan Indonesia begitu haus bantuan luar negeri. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga belum pernah menawarkan rencana investasi kepada pengusaha lokal. Padahal cukup banyak pengusaha lokal yang kuat dan mampu. Amat disayangkan, belum konsolidasi ke dalam, Presiden sudah “jualan” keluar. Sebetulnya tanpa promosi Presiden, investor luar negeri sudah sangat tahu potensi bangsa kita. Tanpa diundang pun, para investor akan datang karena pasar Indonesia sangat menjanjikan. Pemerintah sekarang seharusnya fokus menghilangkan hambatan investasi seperti perizinan, pembebasan lahan, dan kelambanan birokrasi. Apabila setiap jajaran pemerintah memiliki niat memperbaiki dan mengimplementasikan good governance, kami yakin niscaya rakyat akan menginvestasikan kemampuannya yang terbaik bagi bangsa ini. Sekalipun Indonesia negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, kebijakan pemerintah tidak boleh terlalu liberal. Memang Indonesia masih butuh investasi asing, setidaknya untuk modal dan teknologi. Namun, sementara pemerintah membiarkan modal asing masuk dengan amat mudah, daya saing produk industri dalam negeri masih relatif rendah. Khusus untuk sektor manufaktur yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam, modal asing yang masuk lebih banyak ke Pulau Jawa karena merupakan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Pemerintah seharusnya menggiring mereka berinvestasi di luar Jawa. Dengan kemampuan keuangan dan know-how teknologi yang lebih baik, para investor asing memiliki stamina untuk memulai di tempat yang belum disentuh investor lokal. Pemerintah pasti menyadari investasi penanaman modal asing (PMA) lebih banyak di sektor sumber daya alam, mulai dari tambang, perkebunan, dan perikanan. Namun, PMA tidak membangun pabrik untuk secondary processing. Bisa dilihat di lingkungan kerja pertambangan, di mana kondisi rakyatnya tetap tidak sejahtera, sedangkan para penguasa daerah semakin makmur. Dengan royalti dan pajak yang kurang transparan serta penyerapan tenaga kerja lokal yang sedikit, mereka bisa bebas mengambil bahan mentah, langsung diekspor, kemudian uang hasil ekspor diparkir di luar negeri. Biaya kerusakan alam yang ditimbulkan sangat besar, tetapi kurang diperhatikan. Semua ini karena law enforcement yang tidak tegas. Harapan kepada pemerintah baru, problem yang merugikan bangsa dan negara ini bisa terselesaikan dan pengelolaan kekayaan alam kita bisa berkelanjutan. Demikian halnya PMA di sektor industri manufaktur yang terlalu digampangkan, padahal mereka tidak terlalu memikirkan kepentingan jangka panjang bangsa kita. Indonesia dijadikan “tukang jahit”. Mereka selalu memegang brand tanpa merencanakan alih teknologi. Pada dasarnya kita diberi order produksi massal dengan kualitas biasa. Kasus ini menjadi pembelajaran bagi menteri tenaga kerja dan serikat pekerja. Dengan kemampuan sumber daya manusia yang rendah dan tidak ditingkatkan kualitasnya, produk yang dihasilkan merupakan produk biasa yang bisa diproduksi negara lain. Sebagai contoh, sepatu dengan harga jual di atas USD100 selalu diproduksi di Vietnam dan China. Sedangkan sepatu produk Indonesia untuk menengah ke bawah. Padahal biaya tenaga kerja Indonesia lebih mahal daripada Vietnam dan di negara tersebut stabilitas berusaha sangat baik tanpa unjuk rasa karyawan menuntut kenaikan upah. Menteri tenaga kerja dan serikat buruh perlu konsolidasi dengan benchmarking ke negara tetangga yang memiliki kemampuan sama. Apabila selalu menuntut ke dalam tanpa perbandingan keluar, secara jangka panjang sektor industri manufaktur berbasis padat karya akan tidak menarik bagi investor dalam maupun luar negeri. Sekarang sudah bisa dilihat, tren pertumbuhan investasi berbasis padat karya terus menurun. Upah buruh Vietnam di bawah Indonesia, tapi kesejahteraan dan kualitas hidup di sana lebih baik. Biaya hidup Vietnam bisa terjangkau karena makanan pokoknya sangat murah. Mengapa bisa demikian? Hal menarik, sekalipun sumber daya alamnya tidak kaya, Vietnam mampu berswasembada kebutuhan makanan pokok. Biaya energi mereka tidak disubsidi, tetapi biaya produksi beras mereka lebih efisien dari kita. Kita bisa bandingkan juga dengan Thailand. Bahan makanannya bahkan lebih murah dari Vietnam. Biaya energi Thailand salah satu termahal di ASEAN, tapi mengapa kebutuhan hidup di sana luar biasa murah dibanding kita? Semestinya dengan kemelut dalam negeri yang cukup parah, Thailand terpuruk. Kenyataannya jalanan antarprovinsi di negara tersebut tetap mulus, jumlah turis tetap terbesar di ASEAN, dan harga makanan boleh dikatakan termurah. Contoh Vietnam dan Thailand patut menjadi studi kasus untuk pembelajaran setiap lapisan golongan di Indonesia. Kelemahan fundamental kita yakni selalu mengandalkan berlimpahnya kekayaansumber daya alam. Sejak merdeka tidak pernah sekalipun pemerintah berani membangun ekonomi tanpa bersandar pada hasil sumber daya alam. Tidak heran bila pertumbuhan ekonomi menjadi musiman, sangat bergantung kepada negara lain. Kita bukan Singapura maupun Thailand. Kita negara dengan populasi terbesar di ASEAN, keindahan alamnya tidak kalah dengan Italia, serta kekayaan sumber daya alamnya jauh dibanding Timur Tengah. Tetapi, mengapa turis lebih banyak berkunjung ke Thailand dan Singapura, bahkan Malaysia? Rakyat Thailand, Malaysia, dan Singapura lebih sejahtera dari rakyat kita. Laut Vietnam dan Thailand tidak seluas Indonesia, tetapi mampu mengekspor hasil laut jauh di atas kita. Para pemimpin bangsa perlu berintrospeksi. Kita negara besar, kaya, dan berdaulat, tetapi rakyat masih belum sejahtera. Kualitaspendidikanmasihkalah dari Malaysia, Thailand, maupun Vietnam. Lebih banyak warga negara Thailand, Vietnam, maupun Malaysia yang kuliah di universitas kelas atas di Amerika Serikat dibanding kita. Setiap pemimpin mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan para pemimpin partai politik perlu belajar dari Confucius, seorang filsuf besar China yang mengatakan, ”Di negara yang dipimpin dengan baik, kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan, sedangkan di negara yang dipimpin dengan buruk, kekayaan adalah sesuatu yang memalukan.” ●