Potensi Bahaya Pilpres Maria M Bhoernomo  ;   Budayawan di Kudus, Jawa Tengah

SINAR HARAPAN, 26 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Sejauh yang bisa disaksikan publik, tim-tim sukses capres sudah jelas-jelas saling mencela dan menyindir terkait kampanye pilpres. Bahkan, mencela dan menyindir hanya terkait masalah sepele, seperti warna baju, sehingga terkesan kekanak-kanakan. Selain itu, sejauh ini publik menyaksikan banyaknya kampanye hitam yang sangat memprihatinkan, yang sangat mungkin berasal dari para pendukung capres. Hal ini pun mengesankan sikap kekanak-kanakan dalam berdemokrasi. Bukan tidak mungkin bangsa dan negara kita akan tercabik-cabik dalam krisis politik berlarut-larut, jika masing-masing pihak tidak segera menghentikan sikap kekanak-kanakannya. Harus dicermati juga, karena latar belakang kedua capres dari militer dan dari sipil, muncul juga gejala dikotomi sipil-militer yang bisa berkembang menjadi polarisasi sipil-militer yang sangat sensitif. Hal ini terkait adanya kasus pihak Babinsa yang dianggap ikut kampanye pilpres. “Head to Head” Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti, yang hanya diikuti dua pasang kandidat, yang berarti head to head, memang layak diwaspadai bagi semua pihak karena menyimpan potensi bahaya yang sulit diprediksi. Untuk sementara, kita paling jauh hanya bisa membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk manakala hasil pilpres nyaris imbang, yang diwarnai kecurangan, lantas yang kalah mengamuk. Kita sulit membayangkan apa jadinya bangsa dan negara kita jika yang kalah pilpres mengamuk, padahal kekuatan politiknya nyaris 50 persen. Merujuk data empiris, jika kekuatan politik yang besar (nyaris 50 persen) mengamuk sehingga terjadi amuk massa karena kalah dalam pemilihan yang demokratis, akan selalu menimbulkan kemelut politik yang berlarut-larut. Bukan tidak mungkin kita akan mengalami krisis politik, jika pilpres tahun ini tidak dijauhkan dari perilaku-perilaku kekanak-kanakan dan sindir-menyindir yang sama sekali tidak berguna bagi pembangunan demokrasi. Harus diakui, munculnya head to head, di satu sisi memang bisa membuat pilpres lebih efisien. Namun, karena kekuatan dua kubu kandidat sama-sama nyaris imbang, sangat rentan berbenturan dalam arti yang sebenarnya yang bisa menimbulkan ledakan dahsyat yang sangat destruktif bagi keutuhan bangsa dan negara. Karena itu, head to head dalam pilpres harus diwaspadai semua pihak. Selain itu, masing-masing kubu kandidat harus bersedia duduk bersama memberikan pencerahan politik kepada publik. Hal tersebut, misalnya, kedua pihak bersepakat memelihara kerukunan nasional di atas segala-galanya. Dalam hal ini, berbagai hal yang bisa menimbulkan gejolak politik yang negatif, seperti terjadinya kecurangan dalam proses pilpres, harus dicegah. “Legowo” Untuk konteks Indonesia, kecurangan dalam proses pilpres layak dikaitkan dengan fenomena maraknya politik uang dan kelambatan proses rekapitulasi karena luasnya wilayah Tanah Air kita. Hal ini sudah tercermin dalam ribuan gugatan hasil pemilu 9 April yang diajukan pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena itu, upaya mencegah maraknya politik uang dan kelambatan proses rekapitulasi layak diperioritaskan. Politik uang hanya bisa dicegah oleh rakyat karena rakyatlah yang menikmatinya secara langsung. Karena itu, kita layak terus-menerus mengingatkan rakyat tentang dampak negatif maraknya politik uang. Jika mayoritas rakyat sudah bisa dengan tegas menolak politik uang, Pilpres 9 Juli sangat mungkin tidak diwarnai maraknya politik uang. Rakyat layak dididik untuk cerdas dalam berdemokrasi. Misalnya, jika ada politik uang diterima saja, tapi masalah memilih sepenuhnya bebas dan rahasia serta menjadi hak rakyat yang tak bisa didikte siapa pun. Begitu juga jika kelambatan proses rekaputilasi bisa diatasi, misalnya dengan digitalisasi yang didukung jaringan internet global. Pilpres 9 Juli mungkin akan lebih baik dan apa pun hasilnya akan diterima semua pihak dengan legowo. Terkait sikap legowo, sejak sekarang masing-masing kubu kandidat layak juga belajar bersikap rasional, sebab sikap rasional akan memudahkan semua pihak bersikap legowo. Hal ini, misalnya, jika nanti ternyata masih juga ada politik uang dan kelambatan rekapitulasi, semua pihak memakluminya sebagai risiko wajar dalam proses belajar berdemokrasi yang baik dan benar bagi bangsa kita yang memiliki wilayah sangat luas. Dengan demikian, sikap legowo harus dibangun semua pihak sejak sekarang agar Pilpres 9 Juli bisa berlangsung damai. Siapa pun yang menang dan siapa pun yang kalah harus sama-sama legowo. Seperti petuah klasik berbahasa Jawa: Sing menang aja umuk, sing kalah aja ngamuk. Pepatah ini layak dipopulerkan untuk menepis potensi bahaya pilpres. ●

Korupsi Ruang Publik Maria M Bhoernomo  ;   Budayawan di Kudus, Jawa Tengah

SINAR HARAPAN,  27 Desember 2013

  

Jika ada yang bertanya, siapa pemilik ruang publik? Jawabannya, siapa lagi kalau bukan rakyat. Jika ruang publik dikotori berbagai atribut kampanye seperti gambar caleg atau berbagai macam reklame, rakyat berhak membersihkannya. Namun, selama ini rakyat tak peduli atau tinggal diam menyaksikan ruang-ruang publik dikotori berbagai macam atribuk kampanye. Ini karena rakyat tidak mengerti haknya atas ruang publik. Akibatnya, makin banyak atribut kampanye dan reklame yang mengotori ruang publik. Dalam hal ini, siapa saja yang hendak memopulerkan diri, terkesan berlomba-lomba mengotori ruang publik dengan atribut kampanye atau reklame. Ketidaktahuan rakyat tentang hak kepemilikan ruang publik tentu saja karena memang tidak ada pihak yang memberitahukannya. Bahkan, pemerintah yang seharusnya memberitahu rakyat atas hak kepemilikan ruang publik sering malah berupaya menguasai ruang publik secara semena-mena. Misalnya, ruang publik disewakan untuk pemasangan reklame dan sebagainya tanpa peduli merusak kenyamanan. Di lain pihak, yang mengetahui hak kepemilikan ruang publik ada pada rakyat lantas memanfaatkannya dengan semena-mena pula. Contohnya, banyak yang memasang atribut kampanye atau reklame tanpa izin, karena mereka tahu tanpa izin pun tak masalah. Lantas kalau tiba-tiba ada pihak yang keberatan biasanya hanya melakukan tindakan pembersihan saja. Lebih konkretnya, selama ini ruang publik banyak dibajak atau dikorupsi untuk memopuperkan diri atau sesuatu secara semena-mena karena risikonya hanya akan dibersihkan, tanpa sanksi apa pun. Hal ini sangat menguntungkan pihak yang membajak ruang publik. Ini karena sejak atribut kampanye atau reklame dipasang di ruang publik, proses memopulerkan diri atau sesuatu terus berlangsung. Semakin lama atribut kampanye atau reklame terpasang di ruang publik, semakin populer. Kerakusan Selama ini, pemerintah (di daerah) selalu mengklaim sebagai pemilik atau penguasa ruang publik. Hal ini sering diperkuat dengan regulasi. Pada titik ini, penguasa sering menjadi pihak yang paling rakus mencaplok ruang publik. Bahkan, penguasa sering berlebihan dalam bentuk menyewakan ruang publik kepada pihak-pihak tertentu, sehingga banyak ruang publik sepenuhnya untuk ajang kampanye atau promosi. Akibatnya, rakyat sebagai pemilik ruang publik sama sekali tidak lagi bisa menikmatinya. Biasanya, dalam memanfaatkan ruang publik penguasa makin menjadi-jadi setiap menjelang pilkada atau pemilu. Setiap jengkal ruang publik akan dicaplok untuk memasang atribut kampanye. Bahkan, setiap pohon penghijauan di tepi-tepi jalan yang seharusnya dilindungi agar tetap tumbuh dengan baik juga dicederai dengan paku untuk memasang atribut kampanye atau reklame, sehingga akibatnya mudah roboh. Layak dikatakan penguasa justru pihak yang paling jahat terhadap ruang publik. Embrio Korupsi Menjelang pemilu seperti saat ini, maraknya parpol maupun caleg yang membajak ruang publik untuk kepentingan kampanye harus disebut sebagai embrio korupsi yang selayaknya dihentikan atau ditentang keras oleh rakyat. Disebut embrio korupsi karena perilaku parpol dan caleg yang membajak ruang publik untuk kampanye, jelas-jelas merupakan kejahatan lingkungan yang sangat destruktif. Dalam hal ini, mereka telah melakukan kejahatan untuk meraih kekuasaan. Nanti, jika sudah memperoleh kekuasaan sangat mungkin akan menjadi penguasa yang korup. Namun, sayangnya, selama ini embrio korupsi ini sering dianggap tidak penting untuk dicermati. Bahkan, banyak parpol dan caleg terang-terangan mengatakan kejahatan terhadap ruang publik dianggap wajar-wajar saja untuk mendongkrak popularitas. Cegah Rezim Jahat Kini, terkait kepentingan Pemilu 2014, ruang publik yang banyak dijejali atribut kampanye harus dianggap sebagai tanda bakal datangnya rezim jahat. Jika rakyat tetap tinggal diam sama dengan rela akan dikuasai rezim jahat. Disebut rezim jahat, jika jajaran legislatif dan eksekutif sama-sama jahat dan merasa terbiasa melakukan kejahatan. Kejahatan tidak hanya korupsi. Rakyat layak mengkhawatirkan Pemilu 2014 betul-betul menjadi rahim bagi lahirnya rezim jahat. Jika nanti ternyata semua anggota legislatif dan jajaran eksekutif, termasuk presiden ternyata juga penjahat (khususnya terhadap ruang publik). Dengan demikian, mumpung Pemilu 2014 masih cukup lama, sejak sekarang rakyat seharusnya betul-betul serius mencegah lahirnya rezim jahat. Rakyat harus terus menjaga kenyamanan dan kebersihan ruang publik, dengan tidak segan-segan merampas setiap atribut kampanye yang nyata-nyata membajak ruang publik. Selain itu, yang lebih penting lagi, rakyat juga jangan sampai memilih caleg atau capres yang sudah nyata-nyata jahat, membajak ruang publik untuk kampanye dengan semena-mena. Inilah sebaik-baiknya hukuman terhadap korupsi ruang publik. ●

Bahaya Laten Penyakit Orba

Bahaya Laten Penyakit Orba Maria M Bhoernomo  ;  Penggiat Kebudayaan di Kudus, Jawa Tengah JAWA POS, 12 Oktober 2013

REZIM Orde Baru (Orba) melahirkan penyakit, berupa spirit sogok-menyogok atau suap-menyuap dalam segala hal yang berurusan dengan birokrasi pemerintahan, terutama urusan yang terkait dengan hukum dan keadilan. 

Misalnya, pada era Orba, siapa yang salah bisa dianggap benar jika mampu menyogok jajaran aparat hukum. Sebaliknya, yang tidak bersalah bisa masuk penjara karena tidak mampu menyogok penegak hukum, seperti kasus Singkon-Karta.

Di tingkat desa, pada era Orba, rakyat juga selalu dipaksa untuk menyogok aparat desa jika hendak berurusan dengan masalah birokrasi. Misalnya, jika butuh akta kelahiran, rakyat harus menyogok ketua RT, ketua RW, kepala desa, dan petugas di Kantor Dinas Catatan Sipil. Wujud sogokan mulai dari sebungkus rokok hingga sejumlah uang tunai. Yang menolak menyogok dipastikan akan kesal dan capek karena urusannya dipersulit alias tidak beres-beres.

Kini rezim Orba boleh saja telah lama berakhir. Namun, antek-antek Orba masih mengisi instansi-instansi negeri. Mereka terus mengabadikan spirit sogok-menyogok. Bahkan, di era reformasi ini, fenomena sogok-menyogok makin marak. 

Misalnya, di desa-desa sekarang warga yang hendak menikah resmi di KUA terpaksa membayar biaya yang sangat mahal. Jika tidak punya akta kelahiran, dipastikan calon pengantin akan dipaksa untuk mengurusnya dengan biaya yang sangat mahal pula. Dalam hal ini, banyak calon pengantin yang memang tidak punya akta kelahiran karena pada saat lahir (di era Orba) orang tuanya tidak mampu menyogok.

Karena itu, jika tiba-tiba muncul kasus tangkap tangan oleh KPK terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi karena diduga terlibat kasus sogok-menyogok, kita layak menyeru semua pihak agar mewaspadai bahaya laten spirit Orba.

Harus diakui, spirit Orba dalam wujud fenomena sogok-menyogok memang justru makin marak di era reformasi ini. Bahkan, rakyat sekarang juga sering dipaksa untuk menyogok "secara resmi" oleh kepala sekolah agar anaknya bisa terus belajar formal. 

Selain itu, calon kepala daerah juga sering memilih spirit Orba dengan menyogok rakyat atau bagi-bagi uang menjelang pilkada agar rakyat bersedia memilihnya. Lantas, setelah jadi, kepala daerah ganti memaksa semua bawahan untuk menyogoknya agar memperoleh jabatan di lingkungan pemerintah daerah. 

Yang lebih memprihatinkan, sekarang juga makin marak fenomena sogok-menyogok di kalangan calon tenaga kerja baru yang hendak mengikuti rekrutmen di instansi negeri. Misalnya, para lulusan sekolah perawat dan bidan harus membayar mahal untuk bisa mendapatkan pengalaman kerja dengan magang di rumah sakit. Sebab, pengalaman kerja tersebut menjadi syarat utama untuk melamar kerja sebagai perawat atau bidan.

Fenomena sogok-menyogok di banyak institusi negeri memang bersifat rahasia sehingga sulit untuk diberantas. Bahkan, sogok-menyogok makin marak di era reformasi ini karena yang menguasai institusi-institusi negeri memang antek-antek Orba atau mereka yang mewarisi spirit Orba. 

Padahal, pemerintah di era reformasi ini telah memperbanyak peraturan untuk mencegah praktik sogok-menyogok. Faktanya, justru praktik kotor tersebut makin marak. Dalam hal ini, percuma peraturan dibuat makin banyak kalau pihak-pihak yang berkuasa tetap memiliki spirit Orba. 

Pengeruk Uang 

Harus ditegaskan, spirit Orba dalam bentuk fenomena sogok-menyogok menjadi makin marak tentu karena semua pihak yang memiliki kekuasaan selalu ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. 

Dengan kata lain, selama jabatan dijadikan alat pengeruk uang, selama itu fenomena sogok-menyogok akan tetap marak. Pada titik ini, rakyat yang nota bene tidak memiliki jabatan dan kekuasaan dipastikan akan selalu menjadi korban yang paling menderita. Sebab, sogok-menyogok sama dengan praktik pemerasan terhadap rakyat. 

Contoh yang paling mudah dipahami: jika seseorang dipaksa menyogok untuk menjadi kepala sekolah, maka selama menjabat, kepala sekolah pasti akan memaksa wali murid (rakyat) untuk membayar mahal biaya sekolah anak-anaknya. Dalam hal ini, jabatan kepala sekolah ternyata bisa juga menjadi alat pengeruk uang. 

Yang juga layak dicermati adalah sejak ada KPK, semua yang berkuasa dan hendak menggunakan kekuasaannya sebagai alat pengeruk uang lebih suka memilih praktik sogok-menyogok daripada korupsi uang negara. 

Dengan demikian, bahaya laten penyakit spirit Orba perlu lebih diperhatikan oleh KPK. Misalnya, jika makin banyak pihak yang memanfaatkan kekuasaannya sebagai alat pengeruk uang bisa ditangkap KPK, fenomena sogok-menyogok mungkin akan sirna secara perlahan-lahan. Dalam hal ini, KPK harus memiliki payung hukum untuk memberantas fenomena sogok-menyogok sampai ke akar-akarnya, termasuk sogok-menyogok dalam jumlah kecil tapi masal yang bisa memeras banyak rakyat miskin, sebagaimana yang dilakukan kepala sekolah, agar bahaya laten spirit Orba tidak terus-menerus membayangi perjalanan bangsa kita. 

Percuma reformasi jika semua yang berkuasa menggunakan kekuasaannya sebagai alat pengeruk uang atau untuk memeras rakyat, sebagaimana yang pernah berlangsung selama tiga dekade di era Orba. ●

Memasifkan Kemiskinan Rakyat

Memasifkan Kemiskinan Rakyat Maria M Bhoernomo ;   Budayawan di Kudus, Jawa Tengah

SINAR HARAPAN, 13 Juni 2013

Ada kliping koran yang memberitakan, musim kampanye pemilihan umum kepala daerah di Blora, Jawa Tengah, 2010, diwarnai kasus pembagian ikan asin (gereh) kepada masyarakat setempat. Konon gereh tersebut dari tim sukses salah satu kandidat.

Banyak pihak kemudian menyebutnya sebagai gereh politik. Untuk konteks Blora, yang notabene daerah miskin, gereh adalah lauk-pauk yang paling populer, karena mayoritas masyarakat suka mengonsumsinya.

Kasus gereh tersebut telah memperpanjang daftar jenis politik uang yang menyertai perkembangan demokrasi di negeri ini.

Pada titik ini, tampaknya fenomena pelecehan kedaulatan rakyat semakin mengejawantah di banyak pelosok daerah. Artinya, rakyat semakin sering diposisikan seperti kucing-kucing lapar yang mudah dijinakkan dengan secuil ikan asin oleh elite politik yang sedang berebut kekuasaan.

Kekuatan Uang

Politik uang dengan berbagai jenis sebagai pelecehan kedaulatan rakyat sulit dihentikan, atau bahkan akan semakin marak, jika mayoritas rakyat tetap hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, derajat demokrasi akan selalu paralel dengan derajat ekonomi rakyat; maka siapa ingin berkuasa harus punya banyak uang.

Konkretnya, siapa saja yang paling kaya dan berminat menjadi pemimpin (terutama di daerah) dianggap paling berpotensi untuk menang secara demokratis, karena kekuatan politik selalu menguasai proses demokrasi.

Dengan kata lain, kekuatan uang memang sulit dikalahkan dalam ranah demokrasi, ketika mayoritas rakyat sedang dirundung kemiskinan.

Konkretnya, jarak pandang rakyat dalam kondisi lapar sangat terbatas. Pada kondisi demikian, rakyat hanya akan bisa mengenal dan kemudian mendukung siapa pun yang mendekatinya dengan memberikan sesuatu yang dibutuhkan.

Lebih gamblangnya, kampanye politik paling efektif adalah mendekati rakyat dengan memberikan bantuan. Sekecil apa pun bantuan yang diterima rakyat akan lebih berarti. Model kampanye dengan berlomba memasang gambar besar-besaran yang tidak bisa dinikmati rakyat akan sia-sia saja.

Di banyak daerah yang relatif makmur, kekuatan uang yang dikelola dengan efektif akan tetap menarik. Misalnya, masyarakat yang relatif makmur akan cenderung mendukung kandidat yang bersedia mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gorong-gorong yang nyata-nyata bisa dirasakan manfaatnya.

Kemiskinan Abadi

Jika pelecehan kedaulatan rakyat dibiarkan berkembang di negeri ini, efeknya bisa sama dengan memasifkan kemiskinan. Artinya, pihak yang berkuasa dan ingin memperpanjang kekuasaan akan sengaja membiarkan mayoritas rakyat hidup di bawah garis kemiskinan, agar sewaktu-waktu bisa diperlakukan seperti kucing-kucing lapar yang mudah dirayu dengan secuil ikan asin.

Pada konteks nasional, bangsa dan negara bisa saja sengaja dibiarkan tetap miskin oleh suatu rezim yang ingin berkuasa dalam jangka panjang. Konkretnya, kemenangan politik karena berhasil mendapatkan dukungan mayoritas rakyat bisa saja menjadi tanda akan abadinya kemiskinan.

Kasus rezim orde baru yang berhasil memperpanjang kekuasaan selama tiga dasawarsa lebih tanpa mengurangi angka kemiskinan secara signifikan bisa terulang lagi di masa-masa mendatang jika pelecehan kedaulatan rakyat dibiarkan semakin marak.

Oleh karena itu, jika rezim sekarang akan membagi-bagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) kepada rakyat miskin sebagai kompensasi naiknya harga BBM, efeknya sangat mungkin akan mengabadikan kemiskinan juga. Pada titik ini, rakyat miskin ditindas dengan mahalnya berbagai kebutuhan hidup, tapi juga dibantu dengan uang tak seberapa secara kontinu agar hidupnya tetap miskin.

Sulit Dihentikan

Pelecehan kedaulatan rakyat juga akan sulit dihentikan dengan regulasi, selama mayoritas rakyat tetap miskin. Dengan demikian, satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menghapus kemiskinan secara signifikan.

Konkretnya, jika rakyat sudah mampu membeli gereh sendiri tentu tidak akan mau diperlakukan seperti kucing lapar ketika hendak memilih pemimpin.

Oleh karena itu, jika memang mendambakan demokrasi berkembang lebih bermartabat di negeri ini, semua pihak harus sepakat untuk tidak memperlakukan rakyat seperti kucing-kucing kelaparan. Misalnya, BLSM diganti dengan memperbanyak akses ekonomi dan bantuan modal secara kontinu (tidak hanya ketika menjelang pemilu) yang bisa digunakan rakyat untuk mengembangkan berbagai usaha kecil.

BLSM yang diberikan secara kontinu hanya pada saat menjelang pemilu kepada rakyat miskin akan membuat rakyat miskin semakin mudah diperlakukan seperti kucing-kucing lapar, jika pada waktu bersamaan harga sembako naik dan pasar-pasar tradisional yang notabene menjadi habitat berkembangnya perekonomian rakyat digilas dengan pusat-pusat perbelanjaan modern yang notabene menjadi habitat merajalelanya investor besar.

Kini, di banyak daerah, kemiskinan cenderung semakin meluas, karena rakyat dibiarkan terjajah secara ekonomi oleh menjamurnya pusat-pusat perbelanjaan modern yang telah menggilas pasar-pasar tradisional. Pada titik ini, pelecehan kedaulatan rakyat tampaknya akan makin sulit dihentikan atau bahkan sebaliknya akan semakin marak.

Kini, BLSM akan kembali dibagikan kepada rakyat miskin terkait agenda politik menaikkan harga BBM menjelang Pemilu 2014. Dalam hal ini, Partai Demokrat yang notabene partai berkuasa tampaknya ingin mengulangi kesuksesannya merebut simpati rakyat berkat adanya pembagian BLSM.

Jika boleh menduga juga, Partai Demokrat tampaknya mengerti bahwa naiknya harga BBM akan dibenci 

oleh kalangan kelas menengah atas yang notabene konsumen BBM nonsubsidi.

Mereka akan dibiarkan memilih golput dalam Pemilu 2014 nanti, karena jumlah mereka kalah jauh dengan jumlah rakyat miskin yang kemungkinan besar tidak akan golput atau tetap setia mendukung partai yang berkuasa karena sebagian telah menerima BLSM.

Begitulah, demokrasi di negeri ini tampaknya akan tetap diwarnai politik uang, di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan desa, karena semua elite politik tampak senang-senang saja menikmati kemenangan di atas masifnya kemiskinan mayoritas rakyat. ●

Antara Daging dan Berlian

Antara Daging dan Berlian Maria M Bhoernomo ;   Budayawan di Kudus, Jateng

SUARA KARYA, 12 Juni 2013

Reformasi di Indonesia yag sudah berlangsung 15 tahun silam ternyata tidak dipandang sebagai semangkok berlian melainkan hanya dilihat seperti sepiring daging. Kini, buah manis reformasi seperti liberalisasi politik dan ekonomi selalu diperebutkan oleh elite politik untuk menggendutkan perut bersama keluarga dan pejabat-pejabat bawahannya serta kolega-koleganya saja. Akibatnya, perilaku serigala menjadi populer sehingga banyak rakyat ikut-ikutan berlomba-lomba memilih rebutan sepiring daging dan menyampakkan semangkok berlian.

Kini, bangku sekolah pun dipandang bukan sebagai semangkok berlian melainkan sebagai sepiring daging yang diperebutkan oleh anak-anak bangsa. Konkretnya, banyak anak ingin sekolah bukan karena supaya berilmu tinggi melainkan supaya memperoleh ijazah untuk meraih pangkat tinggi. Sebab, berilmu tinggi tidak menjamin seseorang bisa gendut, sedangkan pangkat tinggi akan membuat seseorang menjadi gendut.

Sementara itu, makin banyak gelar sarjana mangkrak seperti semangkok berlian di depan serigala. Konkretnya, banyak sarjana Indonesia yang benar-benar berilmu tinggi kemudian mencari pekerjaan sampai ke luar negeri. Sedangkan sumber daya alam Indonesia dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan asing karena yang berkuasa lebih memilih sepiring daging daripada semangkok berlian.

Layak dicemaskan, jika liberalisasi kita telanjur dianggap seperti sepiring daging, sehingga banyak orang pintar yang lebih suka bekerja dan tinggal di luar negeri, kalau di negeri sendiri tidak bisa ikut mengeruk banyak kekayaan dengan halal karena korupsi dan suap menyuap makin menjadi-jadi.

Jika tidak ada perubahan, bisa jadi ke depan akan semakin banyak warga negara yang merasa pintar dan tidak ikut-ikutan berperilaku seperti serigala tapi lebih memilih untuk meninggalkan Indonesia, karena di negara-negara lain mereka lebih dihargai dan juga bisa hidup aman dan nyaman serta terhormat.

Jika ada yang tetap berharap reformasi di Indonesia bagaikan semangkok berlian, bisa jadi akan selalu kecewa, karena semakin banyak warga negara yang berperilaku seperti serigala.

Di mata mereka yang sudah berperilaku seperti serigala, semangkok berlian tidak akan dipedulikan karena tidak bisa dimakan langsung untuk menggendutkan diri dan keluarganya meskipun mereka mungkin mengerti bahwa semangkok berlian itu bisa menjadi aset besar untuk membangun masa depan bangsa.

Dengan kata lain, mereka yang kini berkuasa dan berperilaku seperti serigala mungkin merasa rugi jika tidak memilih sepiring berlian yang bisa langsung dimakan, karena masa berkuasanya dibatasi hanya 10 tahun saja. Dalam hal ini, mereka merasa percuma untuk memikirkan masa depan bangsa yang bisa dibangun dengan modal semangkok berlian.

Contohnya, pilkada diselenggarakan dengan menghabiskan banyak dana sehingga akibatnya banyak daerah tidak mampu memperbanyak sekolah, bahkan banyak gedung sekolah dibiarkan roboh. Dalam hal ini, demokrasi yang seharusnya menjadi modal pembangunan (terutama di daerah) malah justru memiskinkan daerah.

Lebih gamblangnya, jika elite politik di daerah-daerah berhasil menjadi kepala daerah, nyatanya tidak begitu peduli berapa anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Mereka hanya sibuk memperkaya diri agar mampu memperpanjang kekuasaan atau bahkan mewariskan kekuasaan kepada anggota keluarganya.

Serba Impor

Kini, karena perilaku pemimpin kita sudah meniru serigala maka kemudian lebih suka impor daging, beras, gula dan bahan kebutuhan hidup lainnya daripada serius mengembangkan usaha peternakan dan pertanian. Dalam hal ini, lahan yang luas yang seharusnya menjadi seperti semangkok berlian semakin terabaikan. Keperluan sandang juga harus diimpor, karena menanam kapas dan mengolahnya menjadi kain tak lagi menjadi bagian kebudayaan bangsa, gara-gara tidak didukung penuh oleh kebijakan pemerintah. Bahkan, harga bawang yang sempat melambung tampak sengaja direkayasa untuk memaksa semua pihak agar bersedia mengamini program serba impor yang hanya menguntungkan kalangan tertentu yang sudah berperilaku seperti serigala.

Ke depan, serba impor bisa jadi bakal lebih dipilih oleh jajaran pemimpin bangsa ini karena mereka ikut-ikutan berperilaku seperti serigala. Dengan kata lain, semua hanya akan dihitung untung ruginya secara langsung saja, meskipun sudah nyata-nyata akan semakin memperlemah bangsa dan negara.

Gara-gara jajaran pemimpin berperilaku seperti serigala yang lebih suka memilih sepiring daging daripada semangkok berlian, makin banyak investor asing berdatangan menawarkan fee yang menggiurkan untuk semakin leluasa menjajah kita.

Kini, makin banyak invertor asing berdatangan mengincar semangkok berlian dalam bentuk proyek-proyek pembangunan jalan tol, turisme, migas, waralaba, sampai dengan menguasai perdagangan air minum kemasan dan berbagai keperluan dapur dan sumur semua keluarga.

Konkretnya, makin lama bangsa dan negara kita merdeka bukan malah tambah kaya melainkan justru tambah miskin, terbelit utang, dan semakin tidak mampu mandiri dalam banyak hal. Sementara itu, hanya mereka yang berkuasa yang tambah gendut perut dan kantongnya karena memang selalu berperilaku seperti serigala.

Tentu akan lebih memprihatinkan, jika semangkok berlian dalam bentuk anggaran pendidikan dan kebudayaan yang cukup besar juga akan dianggap seperti sepiring daging, yakni hanya dipandang sebagai sesuatu yang bisa langsung dinikmati untuk menggendutkan perut dan kantong pribadi kalangan pejabat yang berperilaku seperti serigala-serigala yang rakus. ●

Budaya Verbal Tergerus Budaya Material

Budaya Verbal Tergerus Budaya Material Maria M Bhoernomo ;  Penikmat Sastra, Tinggal di Kudus, Jateng

JAWA POS, 26 April 2013

  

Di hampir semua pelosok perkotaan dan pedesaan, bermunculan portal-portal atau "polisi tidur" untuk mencegah perilaku berkendara yang ugal-ugalan dan berbahaya. Portal-portal dan "polisi tidur" terpaksa dibuat banyak warga karena budaya verbal tidak diperhatikan lagi. Misalnya, siapa yang mau peduli terhadap rambu-rambu bertulisan peringatan: Awas! Pelan-Pelan! Awas! Banyak Anak! Di dalam lingkungan perkotaan, sekarang makin banyak taman yang juga dipagari agar rumputnya tidak diinjak-injak secara sembarangan oleh masyarakat. Itulah bukti lagi bahwa pagar sebagai pengejawantahan budaya material lebih dianggap bisa diandalkan jika dibandingkan dengan papan peringatan atau etika sebagai pengejawantahan budaya verbal. Kebun Binatang  Budaya verbal yang tergerus budaya material sebenarnya sudah lama berlangsung. Misalnya, setiap kebun binatang pasti dipenuhi pagar-pagar yang membatasi gerak-gerik binatang yang dipiara agar terpisah dengan pengelola serta pengunjung yang terdiri atas manusia. Dalam konteks kebun binatang, pagar dipilih demi keselamatan binatang dan manusia. Sebab, binatang tidak bisa hidup dengan budaya verbal. Lebih jelasnya, semua binatang di kebun binatang tidak bisa diajak berkomunikasi dengan kata-kata (verbal) sebagaimana yang dilakukan manusia. Karena itu, mereka terpaksa dikurung dengan pagar (material). Dengan kata lain, pagar di kebun binatang semata-mata digunakan untuk mencegah binatang agar tidak hidup liar dan tiba-tiba bisa menerkam manusia. Andai binatang bisa diajak menghayati budaya verbal, mungkin tidak perlu dipagari, tapi cukup dinasihati dengan kata-kata saja. Yang layak dicermati, tergerusnya budaya verbal oleh budaya material bisa menimbulkan efek domino luas yang bermuara pada munculnya dehumanisasi. Misalnya, makin banyak orang yang tewas sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Atau makin banyak manusia yang tidak bisa menghargai tata krama pergaulan, termasuk berkendara yang sangat berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Layak juga dicermati, gejala dehumanisasi kayaknya makin luas di negeri ini, dengan bukti bahwa budaya material yang berbentuk portal dan pagar makin dipilih banyak pihak. Misalnya, aparat keamanan makin suka memasang pagar kawat berduri untuk melokalisasi aksi unjuk rasa. Dalam hal ini, aturan dan tata tertib yang sudah ada dianggap tidak mampu mencegah anarkisme sehingga diperlukan pagar kawat berduri. Yang memprihatinkan, meskipun sudah dibatasi dengan pagar kawat berduri, tetap sering muncul anarkisme yang menyertai aksi unjuk rasa. Misalnya, pengunjuk rasa tetap mengamuk membabi buta, melakukan berbagai macam kekerasan yang mengerikan. Lantas, aparat pun terpancing, ikut-ikutan brutal karena sama-sama menghayati budaya material, misalnya menggunakan gas air mata, pentungan, maupun tembakan untuk membubarkan pengunjuk rasa. Jika sudah demikian, budaya verbal betul-betul telah tergerus budaya material. Begitulah, budaya material memang identik dengan kekerasan yang bisa memperparah dehumanisasi dalam arti luas. Jika budaya material sudah dipilih tiap-tiap pihak yang berselisih, maka bisa berkembang menjadi aksi saling tumpas dengan biadab. Tak ada lagi perilaku yang manusiawi karena tiap-tiap pihak telanjur sama-sama tidak lagi menghargai perikemanusiaan. Revitalisasi Sosial  Tergerusnya budaya verbal oleh budaya material layak diatasi dengan gerakan revitalisasi sosial. Adapun yang dimaksud gerakan revitalisasi sosial adalah upaya untuk mengembalikan budaya verbal agar dihayati manusia dalam pergaulan sehari-hari sebagai makhluk sosial. Selama ini, bersamaan dengan tergerusnya budaya verbal oleh budaya material, perilaku kekerasan makin mudah berkembang. Bahkan, kekerasan atas nama agama pun makin sering terjadi dan makin mengerikan. Dalam hal ini, pemerintah dan banyak pihak sama-sama terjebak dalam lingkaran kekerasan. Karena itu, revitalisasi sosial harus berupa upaya memasyarakatkan diskusi yang rasional. Sebab, diskusi rasional lazimnya akan bisa menyadarkan manusia sebagai makhluk sosial. Selain itu, upaya seperti memopulerkan lagi tata krama dan etika juga harus dilakukan. Dalam hal ini, pemerintah dan tokoh masyarakat harus selalu rendah hati dan bicara sopan sehingga menjadi contoh bagi anak-anak bangsa. Akan sulit dicegah berbagai bentuk dehumanisasi jika pemerintah dan tokoh masyarakat tidak sopan ketika bicara dan berdiskusi. Sayang, revitalisasi sosial tampaknya memiliki banyak kendala sehingga tak mudah dilaksanakan. Kendala utamanya adalah tiadanya keteladanan bersosial yang baik. Bahkan, makin banyak pejabat dan tokoh masyarakat sekarang yang bersikap tertutup atau menjaga jarak dengan lingkungannya. Misalnya, rumah-rumah mereka dipagari tembok tinggi. Dengan begitu, mereka kurang bisa berinteraksi dengan masyarakat luas. Dengan demikian, mereka justru layak dianggap telah ikut serta menggerus budaya verbal. ●