Hakim

Hakim LR Baskoro  ;   Wartawan Tempo

TEMPO.CO,  09 Desember 2013

Hakim tak sejajar dengan jaksa. Apalagi dengan pengacara, para lawyer.  Karena itu, posisinya istimewa di ruang sidang: tempat ia duduk lebih tinggi daripada tempat jaksa dan pengacara. Ia tak berada di kiri atau kanan, melainkan di tengah karena dia pengadil.  Dia tak memihak atau bersimpati kepada jaksa atau pengacara. Dia memilih kebenaran. Hakim adalah kaum terhormat. Mereka, dibanding  para pemilik pengetahuan hukum lain, telah mendapat sebutan "paling mengetahui hukum" (ius curia novit).  Karena itu, saat mereka masuk atau keluar ruang sidang, semua yang berada di ruangan-tak terkecuali siapa pun dan sedang apa pun-wajib berdiri, menghormati.  Pertanggungjawaban hakim adalah kepada Tuhannya. Tak seperti jaksa, yang memiliki atasan, atau pengacara, yang punya "pertanggungjawaban" kepada klien atau mereka yang telah membayar besar. Itu sebabnya, setiap putusan hakim selalu dibuka dengan kalimat, "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tak ada putusan hakim tanpa mencantumkan kata-kata dengan konsekuensi,  yang secara sosial-religius sangat berat.  Hakim tak membuat putusan  dengan sekadar ilmu yang dimiliki. Dia bukan corong berbagai undang-undang. Hakim adalah mereka yang berani menemukan hukum (rechtvinding). Mereka yang dengan keyakinannya berani menerobos aturan yang ia pandang tak adil. Aturan atau undang-undang yang buruk, yang bisa jadi sengaja diciptakan oleh  mereka yang dibayar  agar membuat undang-undang itu buruk. Hakim mengatasi keburukan dan bolong-bolong itu. "Berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk,"  demikian sebuah tulisan terpampang di pengadilan Inggris.   Dengan tanggung jawab dan posisi itulah hakim sesungguhnya sebuah pilihan  masuk dunia sepi. Dunia yang membuat ia terus-menerus mendengar nuraninya, dunia yang membuat ia mengasah rasa keadilan, sebuah "nilai" yang lebih daripada sekadar "kebenaran."  Karena itu, semua kode etik hakim di dunia, termasuk kode etik hakim Indonesia, menempatkan "berperilaku adil" sebagai hal paling utama. Jika seseorang tak memiliki perilaku ini,  ia tak layak jadi hakim. Dengan tuntutan dan tanggung jawab itulah seorang hakim membatasi diri dalam pergaulan. Ia tak akan menerima sembarang tamu di rumah dan di kantornya. Ia menutup diri rapat-rapat dari segala hal yang bisa membuat siapa pun-para tersangka,  pengacara, mafia hukum-datang mendekati, merayu, dan mengiming-iminginya dengan segala hal yang akan  membelokkan kebenaran dan keadilan yang ia genggam.  Ia tak akan bermain golf, pelesir ke luar negeri, apalagi dibiayai  mereka yang berkasus atau kasusnya menang. Ia tak tergiur hal-hal demikian. Sebab, ia sadar keinginan semacam itu bisa "membunuh" nuraninya. Karena itu, jelas ada yang salah jika ada hakim yang mengejar kekayaan, mengoleksi puluhan mobil,  puluhan berlian, juga selingkuh. Bukan pada hakim itu, melainkan, terutama, pada sistem perekrutannya, saat pemilihan "benih-benih" hakim itu dulu.  Saat pada benih itu sudah tertanam sifat tamak, korupsi, culas, dan pendendam, sesungguhnya kita tengah memeram sebuah malapetaka pada gedung-gedung pemutus keadilan. Dan itulah kini yang kita lihat. ●

Hakim, Suap, dan Kesejahteraan

Hakim, Suap, dan Kesejahteraan

Achmad Fauzi, HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTABARU KALSEL, ALUMNUS UII YOGYAKARTA

Sumber : SUARA KARYA, 1 Desember 2011

Sorotan publik terhadap hakim akhir-akhir ini sangat tajam. Produk putusan yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan disinyalir memiliki kandungan kecurangan dan unsur kejahatan hukum di dalamnya. Di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), misalnya, vonis bebas dianggap petaka yang harus segera ditelusuri, baik dari segi materi putusan maupun kemungkinan keterlibatan oknum hakim dalam praktik jual beli hukum.

Penulis sesungguhnya tidak setuju jika putusan pengadilan direcoki oleh otoritas non-yudisial karena bisa menjadi petaka bagi kemerdekaan hakim dalam mengadili suatu perkara. Sementara entitas pengadilan yang bebas dari pengaruh luar mensyaratkan adanya imunitas yudisial dan independensi hakim. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada undang-undang yang memberikan saluran tersendiri sehingga ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan ditempuh melalui upaya hukum yang lebih tinggi.

Kendati demikian masyarakat tetap memiliki ruang yang luas untuk memantau kinerja peradilan. Iklim keterbukaan peradilan yang selama ini dibangun serta rencana pendirian jejaring Komisi Yudisial (KY) di daerah sebagaimana termaktub dalam UU Komisi Yudisial yang baru, sangat membantu masyarakat dalam memantau dan melaporkan oknum hakim yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan mengurangi timbangan keadilan. Ini kemajuan menggembirakan.

Lihat saja, data hukuman disiplin berikut ini. Sepanjang tahun 2010, Mahkamah Agung merilis setidaknya ada 110 hakim yang dikenai sanksi. Perinciannya, sebanyak 33 hakim dihukum berat, 13 hakim dihukum sedang, dan 64 hakim dihukum ringan. Sedangkan hukuman disiplin periode Januari-September 2011 yang dijatuhkan kepada hakim berjumlah 35 orang Pelanggaran kode etik yang dikategorikan berat, salah satunya adalah praktik jual beli hukum.

Banyak pakar berasumsi bahwa praktik jual beli hukum tumbuh subur karena kran informasi di pengadilan tersumbat, sehingga menghambat hak publik untuk mengontrol secara langsung etos kerja aparat peradilan. Namun, asumsi itu tidak sepenuhnya benar.

Mahkamah Agung melalui KMA 1-144/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, telah membuka akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, mulai dari publikasi putusan, transparansi anggaran dan biaya perkara, pos bantuan hukum, standar operasional prosedur beracara, hingga prosedur pengaduan bagi yang tidak puas atas pelayanan peradilan.

Bahkan hasil penelitian Pemerintah Amerika Serikat (AS) terhadap layanan pengadilan di Indonesia, beberapa waktu lalu, menunjukkan persepsi positif. Sebanyak 70% masyarakat Indonesia menyatakan puas jika berurusan dengan birokrasi di pengadilan. Meski ada beberapa aparat peradilan yang tersangkut kasus suap dan pelanggaran kode etik lainnya, namun masyarakat menilai mekanisme kerja yang dibangun MA telah memenuhi syarat terwujudnya good sustainable development governance.

Sebab Utama

Penulis melihat bahwa persoalan utama praktik jual beli hukum di pengadilan lebih dipengaruhi oleh dua faktor, yakni moral dan finansial. Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh Mahfud MD dalam seminar "Suap dan Pemerasan dalam Perspektif Moral dan Penegakan Hukum" yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia (UII), baru-baru ini mengatakan bahwa aturan moral di masyarakat lebih efektif dalam mencegah terjadinya suap dan pemerasan.

Suap bagi hakim merupakan godaan berat dalam proses supremasi hukum dan keadilan. Kendati hakim kuat menahan godaan suap, tak jarang anak dan keluarganya menjadi sasaran suap. Para penyuap kadangkala paham membaca situasi, ia datang tatkala hakim atau keluarganya sedang membutuhkan sokongan finansial.

Oleh karena itu, untuk membendung godaan suap, hakim harus membentengi diri dengan kesadaran moral dan keimanan yang kokoh. Kesadaran itu tentunya harus ditumbuhkan dan dibiasakan dari lingkungan keluarga yang notabene menjadi komunitas terkecil dalam masyarakat berbangsa.

Ada ajaran kebajikan yang mengatakan, jika ingin menjadi bangsa bermartabat, maka perbaikilah perilaku pemimpinnya. Jika ingin memperbaiki moral pemimpin, tatalah peradaban masyarakatnya. Jika ingin memperbaiki kualitas masyarakat, maka perbaikilah moral keluarganya. Jika moral keluarga sudah baik, maka baik pula tatanan masyarakatnya, kualitas pemimpinnya, dan martabat bangsanya.

Semangat untuk menegakkan kode etik/moral bagi hakim tanpa dibarengi dengan kebijakan pemerintah dengan memberikan gaji dan fasilitas yang cukup kepada hakim, seperti menegakkan benang yang basah. Perlu dipahami, bahwa hakim dalam UU disebut sebagai pejabat negara. Namun fasilitas dan penggajiannya tidak mencerminkan pejabat negara.

Ketika PNS setiap tahun naik gaji, hakim tidak demikian. Banyak hakim di daerah yang harus mengontrak rumah petak, lantaran tidak memiliki rumah dinas. Ke kantor naik becak, angkot atau jalan kaki karena tidak ada kendaraan dinas. Sungguh sangat memprihatinkan. Mereka sangat rentan menerima suap jika tidak memiliki kesadaran moral yang tinggi.

Mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki pernah menyampaikan bahwa reformasi aparatur peradilan bisa dilakukan, salah satunya dengan pemuliaan hakim. Yaitu, jadikan hakim sebagai the honourable, yang dimuliakan dengan memberi gaji, upah, tunjangan dan fasilitas terbaik bagi hakim. ●