Berani “Menambah Musuh”

Berani “Menambah Musuh”

Kristanto Hartadi, REDAKTUR SENIOR SINAR HARAPAN

SUMBER : SINAR HARAPAN, 20 Maret 2012

Dalam pertemuan informal dengan teman-teman wartawan, salah seorang rekan berseloroh kepada seorang pemimpin redaksi mingguan: “Wah, lu tiap minggu selalu nambah musuh, ya?” Pemimpin mingguan itu hanya tertawa, karena seloroh itu berarti pujian untuk laporan investigasi yang kerap dilancarkannya.

Meski tertawa, saya yakin teman itu sadar bahwa ancaman itu ada, karena pihak yang dibongkar kebobrokannya berpotensi marah dan menyerangnya atau para wartawannya. Karena intimidasi, teror dan serangan sudah kerap terjadi, namun hal itu tidak membuatnya surut atau mengadu kepada pembaca.

Sebuah kenyataan Indonesia kini “bukan tempat aman” bagi wartawan. Data yang dikumpulkan Aliansi Jurnalis Independan (AJI) menyebutkan tahun 2010 tercatat ada 51 kasus kekerasan terhadap pers, lima di antaranya pembunuhan terhadap wartawan. Pada 2011 terdapat 85 kasus kekerasan terhadap wartawan, termasuk di antaranya penusukan, penyerangan kantor redaksi, penculikan, dan penyekapan.

Demi meningkatkan upaya perlindungan terhadap wartawan, Dewan Pers mencoba menyusun standar penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan, sehingga para insan pers paham langkah yang harus ditempuh bila ada ancaman atau tindak kekerasan.

Langsung Tangkap

Ketika berbicara kepada pers dari kediaman Ketua Umum Dewan Pembina Partai Demokrat di Cikeas, Minggu (18/3) malam, Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Presiden RI, mensinyalir ada yang ingin berbuat makar, menjatuhkannya sebelum 2014, bahkan ada ancaman terhadap keselamatan dirinya dan keluarga.

Menurut hemat saya, kalau ada pihak yang mengancam keselamatan presiden seyogianya langsung diperintahkannya untuk ditangkap dan bukannya diumumkan kepada publik. Selama ini kalau ada “ancaman terhadap presiden” tidak pernah disebut siapa pengancam itu, atau memang tidak pernah ada?

Detasemen 88 Antiteror, Minggu (18/3), beraksi menewaskan lima orang yang diduga teroris dalam insiden baku tembak di dua lokasi di Bali. Disebutkan, kelima kawanan itu sudah diintai minimal sebulan. Jadi, kalau ada pihak-pihak yang mengancam keselamatan presiden dan keluarganya, pastilah juga mudah dideteksi oleh satuan antiteror dan intelijen kita.

Merupakan sebuah keniscayaan, semakin tinggi jabatan dan tanggung jawab seseorang, semakin besar pula risikonya. Misalnya, Amerika Serikat adalah negara yang banyak merenggut nyawa presidennya. Ada empat presiden yang terbunuh yakni Abraham Lincoln (1865), James Garfield (1881), William McKinley (1901), dan James F Kennedy (1963).

Presiden Ronald Reagan (1981) selamat dari percobaan pembunuhan, meski terkena tembakan di dadanya. Hal sama dialami Presiden Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman, dan Gerald Ford.

Mereka juga pernah mengalami percobaan pembunuhan, namun nyawanya selamat. Namun, tidak ada catatan para pemimpin Amerika itu mengadu kepada rakyatnya bahwa nyawanya terancam, karena itu adalah risiko jabatan.

Karenanya, pengamanan terhadap presiden Amerika Serikat adalah paling ketat di dunia. Pengamanan terhadap presiden RI pun cukup ketat, dan bikin repot banyak pihak yang terdampak tak langsung.

Pamor Merosot?

Seorang purnawirawan jenderal bintang empat, yang masih aktif dalam kancah politik, mengeluhkan pamor militer Indonesia yang selama ini dicitrakan sebagai tegas dan berani kini luntur, bahkan terbukti orang sipil seperti M Jusuf Kalla ternyata terbukti lebih tegas dan berani mengambil risiko. Saya menduga, apakah pemimpin masa depan nanti sebaiknya dari kalangan berlatar belakang non-militer?

Bisa jadi pernyataan sang pensiunan jenderal itu ada benarnya bisa juga keliru, karenanya harus diuji lagi. Karena buat saya keberanian itu banyak macam dan ragamnya. Namun, Selasa (20/3) pagi ini saya menyaksikan unjuk contoh keberanian seorang pemimpin.

Menteri BUMN, Dahlan Iskan, yang berlatar belakang wartawan, ngamuk “mengobrak-abrik” dua gardu pembayaran yang kosong dari empat gardu di gerbang Tol Slipi menuju Semanggi, di saat jam sibuk di pagi hari.

Kemarahannya dipicu panjangnya antrean, karena dia sudah menginstruksikan kepada pemimpin BUMN operator jalan tol agar panjang antrean maksimal lima mobil, dan itu tidak dijalankan.

Dahlan berani tidak populer di jajaran BUMN yang memang menjadi tanggung jawabnya.

Namun, bukan hanya di gardu tol dia berani, hal yang lebih besar pernah dibuktikannya ketika membereskan kebobrokan di PLN sehingga kondisinya kini jauh lebih baik. Dia bertindak tanpa gentar sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ada di tangannya, karena memang itu harus digunakan. Tanpa mengeluh.  ●

Teka-Teki Kekhawatiran SBY

Teka-Teki Kekhawatiran SBY

Syamsuddin Haris, KEPALA PUSAT PENELITIAN POLITIK

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI)

SUMBER : SINDO, 20 Maret 2012

Untuk kesekian kalinya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan keselamatan dirinya terancam dan menjadi sasaran tembak lantaran hendak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

SBY bahkan mensinyalir ada gerakan yang hendak menjatuhkan pemerintahannya ditengah jalan. Realistikkah kekhawatiran Presiden? Tentu saja kekhawatiran itu tidak realistik, kalau tidak dapat dikatakan sebagai sangat berlebihan. Hampir tidak ada satu pun gerakan politik signifikan yang bisa dijadikan indikasi terancamnya keselamatan SBY dan kekuasaan pemerintahannya hingga 2014. Adapun maraknya gerakan protes di balik rencana pemerintah menaikkan harga BBM tentu wajar-wajar saja.

Di negara lain pun kenaikan harga bahan bakar hampir selalu memicu protes dan unjuk rasa. Pengalaman negara kita selama ini menunjukkan, aksi protes dan demonstrasi selalu mewarnai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Memang agak aneh, jika tidak ada angin tidak ada hujan, apalagi badai politik, Presiden SBY lagi-lagi mengungkapkan kekhawatiran yang tidak perlu dan tidak ada dasarnya.Tidak satu partai politik pun yang secara terbuka menentang kebijakan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat sejak lama bahkan menunggu kepastian rencana pemerintah, apakah menaikkan harga atau memilih alternatif lain. Karena itu, wajar saja apabila kemudian muncul penilaian negatif terhadap pernyataan SBY yang tak lebih dipandang sebagai bagian dari politik pencitraan yang dianggap telah menjadi ciri kepemimpinan jenderal kelahiran Pacitan,Jawa Timur,ini sejak terpilih pada Pemilu 2004.

Simpang Siur Kebijakan

Yang justru menjadi sumber keresahan masyarakat selama ini adalah ketidaktegasan dan ketidakjelasan pilihan kebijakan pemerintah, apakah benar-benar menaikkan harga BBM sebagai pilihan terakhir atau memberlakukan pembatasan pemakaian BBM bersubsidi agar anggaran negara bisa diselamatkan. Tarik-ulur rencana kebijakan pemerintah itu benar-benar membuat masyarakat dan dunia usaha risau karena negeri ini dibiarkan dalam kondisi ketidakpastian terus-menerus.

Seandainya sejak awal pemerintah konsisten dengan apa pun pilihan kebijakan yang diambil dan dieksekusi secepatnya, barangkali persoalannya tidak seberat saat ini. Jika rencana kenaikan BBM adalah pilihan politik yang tak bisa dielakkan,semestinya keputusan atas hal itu tidak ditundatunda seperti sekarang. Jadi, kesimpangsiuran kebijakan pemerintah sebenarnya salah satu faktor pemicu kekecewaan publik sehingga akhirnya mengundang aksi protes, demonstrasi, dan unjuk rasa yang kini makin meluas di berbagai daerah.

Masyarakat kita juga mungkin heran dan bertanya-tanya, mengapa Presiden SBY harus menundanunda eksekusi atas rencana kenaikan harga BBM yang akhirnya mengundang munculnya pihakpihak yang memanfaatkan situasi dan mengail di air keruh. Kalau saja pemerintah tegas sejak awal, para penjahat penimbun BBM barangkali tidak sempat berbuat banyak, begitu pula para spekulan, dan mereka yang “pintar” memanfaatkan kelemahan dan ketidaktegasan pemerintah.

Kalaupun aksi protes dan unjuk rasa semakin meluas untuk menolak kenaikan harga BBM,hal itu harus dilihat sebagai produk dari kegagalan pemerintah dalam mendesain kebijakan energi nasional yang berpihak pada kepentingan publik.

Risiko Jadi Pemimpin

Kembali ke soal ancaman yang konon diterima Presiden SBY dan keluarganya, tentu tak elok jika hampir setiap waktu disampaikan secara terbuka kepada publik. Mengapa? Pertama, selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, SBY memiliki jajaran intelijen negara (BIN), intelijen militer (TNI), dan intelijen kepolisian (Polri), yang tugasnya memang memantau setiap potensi ancaman terhadap Presiden dan keluarganya. Selain itu, ada jajaran Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang setiap saat mengawal Presiden dan keluarganya. Informasi tentang potensi ancaman semestinya disampaikan tertutup kepada instansi-instansi tersebut.

Kedua, ancaman dalam bentuk apa pun harus dipandang sebagai risiko politik bagi setiap pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi seperti jabatan presiden. Artinya, siapa pun yang hendak menjadi presiden harus selalu siap menghadapi risiko semacam itu, kapan dan di manapun . Karena itu,kekhawatiran Presiden SBY jelas berlebihan karena semua pemimpin negara di muka bumi menghadapi berbagai ancaman serupa tanpa harus “curhat”secara publik.

Ketiga, secara objektif tak ada satu pun kekuatan politik signifikan yang berniat menggoyang, apalagi menjatuhkan, Presiden SBY di tengah jalan. Kalaupun ada, hampir pasti kekuatan politik dimaksud akan gagal, bukan hanya karena gerakan demikian bertentangan dengan konstitusi, melainkan juga karena tidak mendapat dukungan politik di DPR. Sebagian besar kekuatan politik di Senayan bahkan tergabung dalam Sekretariat Gabungan Parpol Koalisi Pendukung Pemerintah yang selama ini berkomitmen menyelamatkan pemerintahan SBY hingga Pemilu 2012.

Teka-teki

Lalu apa sesungguhnya sumber kekhawatiran Presiden SBY? Barangkali itulah teka-teki politik yang tak akan pernah terjawab hingga 2014. Soalnya sederhana saja, “curhat” secara publik tampaknya telah menjadi ciri sekaligus watak kepemimpinan Presiden SBY. Dalam kaitan ini, tidak menjadi penting apakah potensi ancaman itu cukup serius dan signifikan atau tidak.

Karena itu, yang ditunggu masyarakat dari pertemuan jajaran Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, bukanlah “curhat” yang telah berulangkali dikemukakan Presiden SBY, melainkan apa saja rincian langkah antisipatif pemerintah akibat kenaikan BBM, gejolak harga yang tidak terkendali, penurunan daya beli masyarakat, dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Bangsa ini membutuhkan keyakinan dan optimisme akan hari esok yang lebih baik dari presidennya. ●