Enam Berebut Batavia Satu

Enam Berebut Batavia Satu

Budiyati Abiyoga ; Produser Film

SUMBER :  KORAN TEMPO, 2 Juni 2012

Pemilu kepala daerah DKI Jakarta, 11 Juli mendatang, membuka peluang pertama kalinya bagi dua pasangan calon independen, di samping empat calon yang diusung partai atau gabungan partai. Sebetulnya jumlah enam pasangan calon lumayan untuk alternatif bagi warga Jakarta menentukan pilihan. Tetapi, gara-gara berbagai masalah tidak kunjung terselesaikan setelah bertebaran janji-janji sebelum pilkada yang lalu, tampaknya kali ini banyak warga kehilangan kepercayaan pada siapa pun yang akan memimpin Ibu Kota.

Nomor urut pasangan calon mulai dari nomor 1 adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik Junaedi Rachbini, Faisal Batubara-Biem Triani Benyamin (independen), dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Mengikuti perkembangan perhatian publik melalui beberapa survei yang dilansir media massa, sampai saat ini incumbent Fauzi Bowo tetap menduduki angka pilihan tertinggi. Padahal, beberapa waktu yang lalu, ada kecenderungan untuk memilih calon independen daripada calon dari partai, di samping juga ada kecenderungan menurunnya kepercayaan publik pada partai penguasa yang justru mencalonkan Foke bersama sejumlah partai lain.

Tetapi, sekalipun pilkada sudah di depan mata, Foke sebaiknya tidak terlalu percaya diri, karena dukungan yang diperoleh bisa berangsur menurun dengan mulai dikenalnya para calon lainnya oleh warga Jakarta. Akhir-akhir ini, pada waktu Foke sibuk mengkampanyekan pencapaian kerjanya selama menjabat gubernur dan lanjutan program kalau terpilih lagi, para pesaingnya sibuk melakukan temu muka yang sifatnya personal penuh keakraban di kawasan-kawasan dengan konsentrasi penduduk tinggi, seperti di kompleks rumah susun, pusat belanja, bantaran kali, atau yang mempunyai ikatan sosial seperti dengan warga Betawi, pemuka agama, komunitas sosial. Para pesaing dengan mudah bisa mencari celah semrawutnya kondisi Jakarta saat ini dengan janji-janji perbaikan. Jadi, bisa saja menjelang hari H dukungan untuk incumbent anjlok tajam.

Para pesaing juga harus hati-hati dalam menebar janji. Penggunaan kata “baru“ atau “pembaruan“ sudah kurang menarik untuk tema kampanye atau promosi gagasan apa pun, karena kata itu terlalu sering dipakai. Namun kenyataannya kemudian jauh panggang dari api. Terlebih menghadapi permasalahan Ibu Kota yang sejak sebelum Foke memimpin pun sudah menunjukkan kecenderungan akan memburuk: banjir, kemacetan, polusi lingkungan (air, tanah, udara), keamanan, kesenjangan sosial, kesehatan, pengangguran terselubung. Masalah yang sudah menahun dihadapi warga tidak mungkin terhapus dari ingatan hanya dengan janji “pembaruan“ untuk dikerjakan selama satu periode kepemimpinan gubernur mendatang.

Upaya paling rasional yang perlu dilaksanakan para pesaing semestinya adalah menguasai sepenuhnya program-program yang sudah dilakukan gubernur terdahulu, mulai dari era Ali Sadikin dengan proyek Husni Thamrin-nya sampai terakhir ini era Foke yang sebagiannya melanjutkan rintisan Sutiyoso dengan program Transjakarta, jalan layang non-tol, mass rapid transit, serta kerja sama dengan pemerintah (pusat) dalam mengatasi banjir dengan membangun Kanal Banjir Timur dan Barat.

Para pesaing juga perlu mencermati integrasi program dengan kota-kota sekitarnya, terutama karena keterkaitan daerah aliran sungai, intensitas tinggi mobilisasi penduduk dan barang antarwilayah, serta keterbatasan ruang untuk pembuangan sampah padat. Di samping sejumlah undang-undang, antara lain tentang sumber daya air, penataan kota, persampahan, serta tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, juga telah ada peraturan presiden yang terkait dengan penataan Jakarta dan kawasan sekitar, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Para pesaing perlu melanjutkan usaha Gubernur Foke dengan kejelasan review, koreksi penyesuaian dan perbaikan, untuk menampung perkembangan yang akan selalu berubah sangat cepat, yang harus mampu diproyeksikan oleh para ahli pendukungnya mulai saat ini untuk program 5 tahun ke depan. Berbicara pada publik tentang rencana yang langsung terkait dengan apaapa yang telah dan sedang dilakukan Foke akan memudahkan komunikasi publik karena, selama kepemimpinan Foke, publik sudah bersentuhan nyata dengan realisasi program-programnya, yang berhasil maupun yang belum atau yang dinilai gagal sekalipun.

Sangat penting memperjelas visi, gambaran Kota Jakarta bagaimana yang perlu diwujudkan pemerintah daerah bersama seluruh warga. Kehidupan kota dan desa bercampur di sini, sehingga sangat tepat istilah yang dulu dipopulerkan Bang Ali, Jakarta sebagai Kampung Besar (The Big Village). Budaya tradisional sampai post-mo bertemu di sini. Bagaimana supaya semua saling mengisi sehingga tidak berbenturan dalam perwujudan hubungan sosial, tata ruang, sarana dan prasarana?

Bagaimana pengaturan untuk supermarket, mart, mal, agar tidak mematikan pasar tradisional? Bagaimana aspek keadilan diterapkan melalui pengaturan terhadap bangunan-bangunan tinggi yang menyedot air tanah besar-besaran agar membagi suplai ke penduduk sekitar karena air pompanya menjadi kering? Bagaimana kejelasan kebijakan atas kawasan-kawasan slum yang padat penduduk dan rawan kebakaran, yang setiap dua-tiga bulan dilalap api sehingga mengundang rumor adanya kesengajaan dari pihak pemda untuk menggusur? Apakah untuk kawasan-kawasan itu akan dilakukan penataan kawasan tipikal proyek Husni Thamrin, atau memang akan dilakukan relokasi? Bagaimana mengakomodasi aspirasi seni-budaya agar tecermin nyata dalam alokasi APBN maupun sarana dan prasarana kota?

Janji bebas banjir dan macet juga harus didukung perencanaan cermat. Sekalipun waktu penyelesaian proyek-proyek era Foke bisa masuk dalam periode kepemimpinan siapa pun nanti, perlu diingat ada masa overlapping dengan program/proyek lanjutan maupun proyek-proyek lainnya yang perlu terintegrasi, agar tidak memunculkan kemacetan baru dan kawasan banjir baru.

Dari semua calon yang mungkin saja kita anggap kurang kredibel atau kurang kompeten (dari aspek kualifikasi pribadi atau partai atau simpatisan yang mengusung), semestinya ada satu pasangan yang bisa kita nilai paling lumayan. Kalau kita memilih golput, pasangan itu akan kehilangan andil suara kita, sehingga bisa jadi akan kalah oleh para pesaingnya. Jadi, mari ramai-ramai memilih untuk berebut Batavia 1...! ●

Kampanye Hitam

Kampanye Hitam

Ramdansyah ;  Ketua Panwaslukada DKI Jakarta

SUMBER :  SINDO, 15 Mei 2012

Isu kampanye hitam (black campaign) sudah bertebaran sebelum penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta pada Jumat, 11 Mei 2012.

Diduga, simpatisan bakal pasangan calon merusak suasana kondusif Jakarta menjadi berpotensi konflik. Suasana panas terbentuk setelah munculnya rentetan peristiwa yang saling menyerang antar kompetitor Pilgub DKI, entah dari mana peristiwa itu muncul, di antaranya adalah kasus pembagian kupon sembako palsu yang membuat warga berbondongbondong mengunjungi rumah kediaman Gubernur DKI yang ikut mencalonkan kembali.

Kemudian, stiker menghujat Jokowi yang ditempelkan pada stiker pasangan calon Hidayat- Didik Rachbini.Belum lagi aksi demo penolakan pasangan calon yang akan ditetapkan. Tampaknya bukan hanya publik yang gelisah dengan fenomena tersebut, melainkan juga para pasangan calon dan tim suksesnya.Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk menyampaikan hal ini. Lewat tulisan ini,penulis akan menjelaskan secara gamblang terkait problem black campaign. Mari kita pahami bersama tentang apa itu kampanye? Apa itu sosialisasi?

Lalu, termasuk kategori apakah fenomena di atas? Sosialisasi adalah kegiatan memperkenalkan diri pasangan calon kepada publik. Kegiatan ini tidak ada unsur mengajak pemilih. Sosialisasi dapat berlaku kapan saja tidak bergantung pada tahapan. Sosialisasi dapat dilakukan sebelum dimulainya tahapan, setelah ditetapkan sebagai pasangan calon dan pada masa kampanye. Kampanye lebih khusus dibandingkan sosialisasi. Kampanye tentunya mengajak banyak orang agar memilih pasangan calon pada hari-H pemungutan suara. Sejak 11 Mei 2012, enam bakal pasangan calon dinyatakan lolos semuanya dan menjadi pasangan calon.

Dengan penetapan ini, semua pasangan terikat dengan definisi kampanye. Kampanye menurut UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) disebutkan sebagai kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan misi, visi, dan program pasangan calon. Dengan demikian, kampanye yang dimaksudkan dalam UU ini harus memenuhi tiga unsur kegiatan pasangan calon,yakni meyakinkan para pemilih dan menawarkan misi,visi,dan program.

Keputusan KPU DKI No. 13/Kpts/KPU-Prov-010/2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Kampanye Pilgub DKI menyebutkan bahwa definisi kampanye bersifat kumulatif. Artinya, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dikategorikan sebagai kampanye. Sebelum tahapan dimulai, aksi-aksi kampanye hitam tidak dapat dikenakan sebagai pelanggaran pidana pemilukada. Alasannya,karena unsur sebagai pasangan calon tidak terpenuhi. Seusai KPU menetapkan pasangan calon, segala bentuk kampanye hitam dapat dikenakan sebagai tindak pidana pemilukada.

Kampanye hitam masuk dalam ranah pidana pemilukada karena Pasal 78 ayat 2 dan 3 menyebutkan larangan kampanye yang menjurus kepada kampanye hitam ini. Pasal 78 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam kampanye dilarang untuk menghina seseorang dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Pada Pasal 78 ayat 3, kampanye melarang untuk menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan,dan/atau kelompok masyarakat.Ancaman pidana dan dendanya disebutkan dalam Pasal 116 ayat 3.

Kampanye Ideal

Bagaimanakah kampanye yang seharusnya? Kampanye yang ideal adalah ajakan memilih kepada pemilih dengan menekankan penyampaian misi,visi,dan program.Penyampaian misi,visi,dan program ini dapat saja berupa kampanye positif atau negatif. Definisi kampanye negatif tidak ditemukan dalam UU Pemda, tetapi bukanlah kampanye hitam.Kampanye negatif adalah penyampaian misi, visi,dan program pasangan calon tertentu yang positif menurut orang lain, tetapi menjadi negatif pasangan lainnya.

Contohnya kemampuan menyelesaikan problem Jakarta dalam waktu yang sesingkat- singkatnya sebagai hal positif oleh pasangan calon A, dapat menjadi kampanye negatif oleh pasangan calon B. Terlebih kampanye negatif ini dilengkapi oleh bukti-bukti autentik, analisis yang tajam, dan alternatif penyelesaian masalah.Publik dapat melihat kemampuan retorik dan kemungkinan calon untuk memajukan Jakarta dalam waktu lima tahun ke depan. Persoalannya apakah publik dapat mencerna bahwa kampanye negatif tidak dianggap sebagai kampanye hitam?

Pasangan calon tidak perlu tersinggung ketika program- programnya dikritik oleh pasangan calon lain. Persoalannya budaya ewuh pakewuh atau enggan untuk mengkritik saat debat terbuka tampak terlihat dalam acara yang ditampilkan televisi selama ini. Bakal pasangan calon tidak ingin melukai perasaan bakal pasangan calon lainnya. Bisa jadi mereka berasumsi itu adalah kampanye hitam.Padahal, kampanye negatif berbeda dengan kampanye hitam.Kampanye hitam lebih mengedepankan wilayah privat dalam ranah wilayah publik, sementara kampanye negatif mengedepankan wilayah publik sepenuhnya.

Contohnya kampanye hitam seperti mengedepankan urusan pribadi apakah salat subuh dengan qunut atau tidak, enggan merayakan Maulid Nabi SAW atau tidak, punya istri atau tidak,atau etnis minoritas tertentu. Contohcontoh ini adalah wilayah privat yang tidak sepantasnya masuk dalam wilayah publik. Kampanye hitam diharapkan dapat berkurang pada Pemilukada DKI Jakarta 2012.Minimal ada empat alasan untuk menekan penggunaan kampanye hitam dan menunjukkan bahwa kampanye hitam sudah tidak laku di Jakarta. Pertama, warga Jakarta diharapkan sebagai pemilih cerdas yang tidak mudah terpengaruh isu-isu politik yang tidak bertanggung jawab.

Kedua, publik harus mengetahui perbedaan antara kampanye negatif dan kampanye hitam.Ketiga, pengawas pemilu dan jajarannya harus tegas untuk menghukum para pelaku kampanye hitam, sehingga membuat jera bagi pelaku. Keempat, pemilih tentunya perlu menghukum peserta pemilukada yang mengedepankan kampanye hitam dibandingkan kampanye negatif dengan tidak memilihnya pada hari H pemungutan suara. ●

Mampukah Memimpin Jakarta?

Mampukah Memimpin Jakarta?

Tamrin Amal Tomagola; Sosiolog

SUMBER :  KOMPAS, 08 Mei 2012

Reputasi pribadi dari enam pasang kontestan yang mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta tampaknya akan lebih memengaruhi para pemilih daripada reputasi partai politik pengusungnya.

Para pemilih DKI Jakarta yang melek informasi dan melek politik tampaknya juga akan mengesampingkan asal-usul kandidat, baik latar belakang daerah-geografis, keturunan, agama, maupun aspek kependudukan lain.

Menjelang Juli 2012, reputasi pribadi setiap kandidat ini akan terus disorot publik. Rekam jejak mereka yang merefleksikan potensi dan kemampuan manajerial setiap pasangan akan terus diperiksa untuk melihat apakah mereka cukup menyakinkan untuk mengurus, mengelola, dan memimpin ibu kota negara ini.

Seperti halnya dalam ring gulat, begitu nama mereka tersaji di media, publik Jakarta yang melek berita dan melek politik langsung bisa mengenali mana pegulat politik yang sohor sebagai ”the bad guys” ataupun ”the good guys”. Penilaian dan pemilahan itu berdasarkan kriteria patokan perilaku baku (code of conducts) moralitas publik (public morality) yang dituntut dari seorang pejabat publik.

Reputasi Partai

Walaupun publik Jakarta yang melek politik mengetahui dengan gamblang rekam jejak dari sasana-sasana gulat politik, parpol-parpol pengusung kandidat, pencermatan publik tampaknya akan terfokus pada rekam jejak integritas, kualitas moralitas, dan prestasi kepemimpinan pribadi. Reputasi partai politik pengusung akan diabaikan berdasarkan paling kurang tiga pertimbangan. Pertama, tidak ada satu pun parpol yang bersih dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, baik kriteria penyandingan maupun pendukungan dari para parpol pengusung lebih karena kebutuhan pragmatis-transaksional ketimbang kesesuaian dan komitmen ideologi politik atau penguatan promosi kader parpol.

Ketiga, proses manuver kesepakatan-kesepakatan politik jelang Pilkada DKI lebih merupakan ajang penjajakan dan pengujian pilihan-pilihan aliansi blok politik yang dapat diandalkan dalam Pemilu 2014. Hal ini terutama berlaku bagi Partai Demokrat yang kian terpuruk diterpa badai korupsi bertubi-tubi. Hasil Pilkada DKI akan menjadi barometer kepercayaan publik yang tersisa terhadap Partai Demokrat, terutama menghadapi 2014.

Reputasi Pribadi

Reputasi pribadi memang modal utama setiap kandidat DKI 1 saat ini. Terlebih bagi pasangan yang maju lewat jalur independen. Biasanya, publik akan membandingkan tiga hal: (1) perbandingan antar-waktu; (2) perbandingan antar-kandidat; dan (3) perbandingan antara para kandidat dan gubernur-gubernur DKI sebelumnya.

Pada perbandingan antar-waktu setiap kandidat akan disoroti rekam jejak perilaku moralitas publik dan integritasnya sebagai pejabat publik pada masa lampau. Rekaman jejak itu kemudian dibandingkan dengan moralitas dan integritas masing-masing saat ini dan janji keduanya pada masa depan jika terpilih.

Untuk sementara, saat ini tiga pasangan yang terdiri dari dua pasangan dari jalur independen serta satu pasangan yang diusung PDI-P dan Gerindra tampaknya masuk kategori ”the good guys”. Tiga pasangan yang tersisa cenderung dimasukkan kategori pertama, ”the bad guys”. Hal ini jelas terbaca dari antusiasme publik yang sumringah lewat berbagai media sosial dan media massa atas kemunculan ”the good guys”.

Pada perbandingan prestasi, apa yang mereka capai akan dibandingkan dengan kiprah mereka sekarang dan rencana program masa depan. Berdasarkan kriteria ini hanya ada dua pasang kandidat, yang masing-masing diusung oleh PDI-P bersama Gerindra serta satu lagi diusung Golkar, PPP, dan Partai Damai Sejahtera (PDS), yang tercatat sudah membukukan prestasi pemerintahan membanggakan. Empat pasang kandidat lainnya: petahana yang diusung Partai Demokrat, pasangan yang terburu-buru disandingkan oleh PKS bersama PAN setelah batal mendapat pinangan Partai Demokrat, ditambah dua pasangan independen, termasuk kategori nirprestasi ini.

Pada perbandingan setiap kandidat DKI 1 dengan gubernur-gubernur DKI Jakarta sebelumnya, prestasi Ali Sadikin nyaris memenuhi seluruh cakrawala wacana perbandingan kualitas kepemimpinan. Ali Sadikin adalah tolok ukur terhadap semua gubernur DKI Jakarta sesudahnya. Jika kriteria ini diterapkan, nyaris tidak satu pun dari keenam pasangan yang ada bisa mendekati, apalagi menyamai kualitas kepemimpinan Ali Sadikin.

Ali Sadikin

Walaupun Ali Sadikin memerintah pada era otoritarian, beberapa kualitas kepemimpinannya masih relevan dan dibutuhkan pada masa transisi pasca-otoritarian saat ini. Ada lima keutamaan kepemimpinan Ali Sadikin yang patut diteladani. Pertama, banyak dan panjang akal (resourceful), pantang menyerah, tangkas berpikir, serta bertindak mencari terobosan pencarian dana untuk membiayai penyediaan berbagai fasilitas publik. Keutamaan kepemimpinan jenis ini sangat dibutuhkan sekarang untuk menangani tiga monster sengkarut Jakarta: banjir, macet, dan kriminalitas.

Kedua, bernurani, punya kepekaan rasa keadilan, khususnya saat berhadapan dengan kepentingan rakyat kecil. Inilah pemicu Ali Sadikin membentuk Lembaga Bantuan Hukum walau kemudian lembaga ini banyak menggugat kebijakan publiknya. Ia juga membangun Taman Ismail Marzuki dan Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. Meski tampil keras, Ali Sadikin berani minta maaf begitu menyadari dia salah, termasuk kepada bawahannya.

Ketiga, Ali Sadikin percaya dan mau mendengar para ahli yang menjadi staf inti pemerintahannya. Ir Ciputra, dr Sumarno, dan Haryono Suyono adalah beberapa konseptor di balik Ali Sadikin.

Keempat, setelah tekun mendengarkan pendapat ahli, Ali Sadikin langsung bertindak dengan keberanian luar biasa, mengambil semua risiko yang sudah sepantasnya ditanggung seorang pemimpin. Kualitas kepemimpinan jenis ini jelas diperlukan oleh pasangan gubernur mendatang dalam menghadapi komunitas bisnis, politisi, dan para tokoh agama/masyarakat yang berpengaruh.

Kelima, Ali Sadikin rajin turun sendiri ke lapangan, memantau langsung. Jika menemukan kesalahan, ia langsung mengoreksi. Dia relatif mudah dijangkau dan sering terlihat akrab berbincang dengan warga kota.

Para pasangan calon gubernur DKI Jakarta sebaiknya memang menakar diri dengan bercermin pada teladan kualitas kepemimpinan Ali Sadikin. ●

Membaca Kecenderungan Pilkada DKI

Membaca Kecenderungan Pilkada DKI

M Alfan Afian; Dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (Unas), Jakarta

SUMBER : SINDO, 05 Mei 2012

Sejak pendaftaran pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta ditutup, dari segi kandidasi, pilkada DKI tahun ini cukup meriah. Ada tiga pasang kandidat yang disokong partai-partai politik, yakni Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Alex Noerdin-Nono Sampono, Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok),dan Hidayat Nurwahid-Didik J Rachbini.

Ada pula dua kandidat independen, yakni Herdardji Soepandji- Ahmad Riza Patria dan Faisal Basri-Biem Benyamin. Menilik banyaknya pasangan calon, persaingannya cukup ketat. Apabila menilik berbagai hasil polling selama ini yang selalu bergerak, maka garis kompetisinya tergambar bahwa pasangan Fauzi-Nachrowi berada pada sisi ekstrem kanan, apabila kanan yang dimaksud adalah incumbent. Ekstrem penantangnya, bukan pasangan independen ternyata, melainkan Jokowi-Ahok.

Pasangan terakhir ini, tampak paling atraktif dibanding dengan yang lain, yang sama-sama penantang kubu Fauzi-Nachrowi. Kecenderungan hasil polling yang berkembang, Fauzi-Nachrowi memang masih yang tertinggi, tetapi menurun. Sementara, Jokowi-Ahok popularitasnya cenderung naik. Pasangan-pasangan lain di luar Fauzi-Nachrowi dan Jokowi- Ahok, yang berada dalam wilayah penantang, juga tampak berupaya terus mempertegas identifikasi mereka.

Yang berpeluang lebih besar, karena identifikasinya jelas, ialah yang ekstrem penantang. Karenanya, apabila hendak menarik perhatian, pasangan lain harus melakukan terobosan untuk menggeser ekstremitas Jokowi-Ahok. Dalam konteks ini, yang berpeluang ialah pasangan Alex-Nono dan Faisal- Biem. Pasangan pertama mengangkat isu menyelesaikan masalah banjir dan macet selama tiga tahun. Pasangan kedua, berpeluang untuk lebih atraktif lagi dalam menggulirkan gerakan sosial, mengingat Faisal-Biem, sebelumnya sempat menjadi ekstrem penantang. Pasangan Hidayat-Didik dan Herdardji-Riza tampak agak susah untuk merebut identifikasi ekstrem penantang. Kedua pasangan tampak kurang begitu atraktif. Pasangan pertama, terkesan susah keluar dari pasar tertutup partai pengusungnya. Pasangan kedua tidak memperlihatkan adanya isu yang menonjol.

Kalau kecenderungan demikian tetap bertahan, maka hingga hari-H pemungutan suara pola ekstremitas kompetisinya akan tetap, ibarat garis kontinum, sisi kanan Fauzi-Nachrowi dan sisi kirinya Jokowi- Ahok. Pasangan Jokowi-Ahok tampak mengalami pelejitan popularitas belakangan ini. Isunya, secara umum sebenarnya sama dengan para penantang lain, yakni perubahan. Yang membuat pasangan ini dipandang lebih justru karena manuver politik kampanyenya yang lebih variatif dan cukup efektif.

Selain itu, latar belakang mereka sebagai kepala daerah di tingkat kabupaten/ kota serta usianya yang masih relatif muda membuat pasangan ini tampak tidak cukup kesulitan masuk ke segmen pemilih muda. Gaya kampanye yang berbeda sekali dengan pasangan incumbent membuat pasangan ini susah untuk disangkal keberadaannya di wilayah ekstrem penantang.

Bukan Matematika

Tetapi, politik bukan matematika. Banyak variabel yang susah dikuantifikasi secara pasti. Tidak ada asumsi yang cateris paribus atau tetap, melainkan semuanya bergerak dinamis. Popularitas incumbent bisa saja dikalahkan penantang. Tetapi, juga bisa saja, para penantang tak sanggup menaklukkan benteng pertahanan incumbent. Di antara banyak variabel, manajemen isu akan sangat menentukan siapa yang akhirnya memperoleh banyak dukungan dalam pilkada yang demokratis.

Kelebihan incumbent adalah kesempatan untuk menjelaskan banyaknya program baik yang harus dilanjutkan. Pasangan ini dapat meraih dukungan dengan mengatakan bahwa misi harus dituntaskan, dan itu artinya, Fauzi Bowo harus menjabat sebagai gubernur kembali. Incumbent bisa menciptakan kekhawatiran bahwa program-program yang belum sepenuhnya tuntas atau yang sedang direncanakan, seperti program ambisius nan atraktif mass rapid transportation (MRT), dapat tidak akan berlanjut manakala yang berkuasa adalah penantang.

Sebaliknya, para penantang akan melakukan berbagai upaya agar pemilih tidak lagi percaya kepada incumbent. Ini satu soal. Soal lain ialah bagaimana para penantang mampu menyuguhkan alternatif atau setidaknya imajinasi pembangunan yang lebih hebat dan lebih masuk akal ketimbang perubahan yang berkesinambungan ala pasangan incumbent. Dua-duanya sudah dilakukan.

Yang pertama, terkait dengan negative campaign, yang manakala tidak dilakukan secara hati-hati dan cermat, dapat jadi bumerang bagi pelemparnya. Yang kedua, isu-isu alternatif dan imajinatif harus memperoleh kemasannya yang tepat, sebab kalau tidak ia sudah diborong oleh incumbent. Pihak incumbent memang merupakan yang paling banyak memperoleh serangan karena selain merupakan semacam musuh bersama, juga telah menjalankan pemerintahan sebelumnya yang pasti tidak lepas dari kelemahan. Eksploitasi kelemahan ini mudah dilakukan secara verbal, tetapi efektivitasnya belum tentu tinggi.

Perubahan- Kesinambungan

Betapapun demikian, para penantang tetap punya kesempatan untuk menggoyahkan argumen- argumen kemapanan dan kesinambungan ini dengan melejitkan popularitas karismatik atau populisme. Yang paling atraktif dari sudut ini adalah pasangan Jokowi-Ahok. Dengan pendekatan solidarity maker, pasangan ini melejit. Pelipatgandaan popularitas terjadi tanpa harus memaksakan diri untuk mengedepankan argumen dan logika incumbent yang problem solver.

Dengan risiko bahaya populisme, ekstrem penantang sesungguhnya lebih diuntungkan dari konteks psikologi mesias, bahwa ia berpotensi menjadi semacam juru selamat. Ketika incumbent dipandang banyak kelemahan atau tidak memuaskan, maka posisi estrem penantang sangat strategis. Tetapi, dalam kasus pilkada DKI kali ini, logika dan pola ekstrem dalam perilaku pemilih belum tampak. Artinya, tidak mudah bagi ekstrem penantang melibas ekstrem incumbent. Argumen perubahan semata tidak cukup mampu diterima, terutama oleh kalangan rasionalis dan mapan.

Kubu incumbent dapat goyah, apabila ada distrust yang kuat. Tetapi, untuk menghadirkan itu, tentu sangat tidak mudah. Jadi, setidaknya, sampai artikel ini ditulis, kecenderungan yang masih terlihat adalah masih kuatnya kubu incumbent. Wallahua’lam. ●