Kesederhanaan yang Menggerakkan Serpulus Simamora ;   Lulusan Pontifical Biblical Institute Roma

KORAN JAKARTA,  19 Juli 2014

                                                

Sejak mendeklarasikan menjadi presiden sampai pada masa kampanye, pencoblosan, dan pascapemilu presiden, Jokowi tampil dan ditampilkan sebagai simbol pembaruan, bahkan revolusi. Kunci pendasaran tampilan Jokowi ini tampaknya amat sepele, namun berpengaruh amat dahsyat, yaitu kesederhanaannya. Kesederhanaan boleh ditafsirkan dengan banyak makna. Ciri-ciri kesederhanaan antara lain tampil seadanya, tidak ada yang disembunyikan, tanpa topeng atau tameng, tidak ada kepalsuan atau kemunafikan. Jadi, sederhana mendekati makna benar dan jujur. Penampilan inilah yang menarik, memikat, dan memukau. Di tengah kehidupan yang penuh jurang kesenjangan sosial sangat dalam, para tokoh publik seperti politisi, pejabat, pengusaha, agamawan, selebritas kerap mempertontonkan penampilan hidup mencolok yang jauh dari kenyataan hidup rakyat. Masyarakat masih berjuang mengais rezeki untuk mempertahankan hidup dengan pecahan ratusan atau ribuan rupiah setiap hari. Di sisi lain, banyak politisi atau pejabat meraup korupsi ratusan juta atau miliaran rupiah. Rakyat merindukan sosok yang mau solider dengan nasib mereka. Mereka menemukannya dalam diri Jokowi. Para pengusaha menikmat keuntungan besar dari bisnis dan para petinggi perusahaan menerima gaji serta fasilitas lebih dari cukup, sementara para pegawai, buruh, atau karyawan hanya tetap mencicipi upah hanya tahan sebulan. Para pegawai, buruh, dan karyawan mendambakan tokoh yang berjuang demi keadilan sosial. Mereka menemukannya dalam diri Jokowi. Agamawan pun tampil sama seperti para selebritas di media, dengan bayaran dan fasilitas serbawah. Kebanyakan rakyat hidup di rumah sangat sederhana bahkan dalam gubuk-gubuk rentan digusur. Mereka mendamba sosok yang mau merasakan penderitaan tersebut. Tokoh yang peduli dan berniat menaikkan harkat mereka adalah Jokowi! Pejuang Amerika Latin, Marthin Luther King, berteriak, "I have a dream!" Kalimat itu menjadi sebuah warisan sarat makna dan pengharapan. Di tengah diskriminasi rasial, Marthin Luther King sanggup berharap, masih ada masa depan. Demikianlah, ketika Jenderal Colin Powell diangkat menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, dunia melihat bahwa mimpi Marthin Luther King sudah terwujud. Harapan yang tersimpan di benak jutaan rakyat Amerika telah mewujud. Akan tetapi, barulah sesudah Barack Obama dipilih sebagai presiden pertama kulit hitam di Amerika Serikat, dunia semakin yakin bahwa mimpi Marthin Luther King bukanlah di siang bolong. Amerika sanggup melakukan perubahan, terutama bukan karena Marthin Luther King, Colin Powell, atau Barack Obama, melainkan lantaran Paman Sam adalah bangsa yang berani keluar dari keterkungkungan bingkai pikir (mindset) yang sesungguhnya hanyalah konstruksi sosial. Sosok Jokowi, yang kiranya akan menjadi presiden ketujuh RI, menghadirkan harapan akan era baru dan menjadi sebuah harapan pembaruan yang boleh dikategorikan revolusioner. Dia bukanlah tokoh yang memiliki "darah biru" politis yang membawanya secara otomatis pada pusaran medan politik. Darah biru politis di sini bermakna dari garis keturunan tokoh politik atau struktural partai politik. Jokowi tidak memiliki keduanya. Di kancah budaya politis Indonesia yang berciri dinasti, klan, dan perkoncoan, para elite berlomba-lomba menaiki tangga kekuasaan dengan cara sikut-menyikut. Jokowi tidak terjerat mekanisme politis demikian. Dia adalah seorang kader partai biasa yang dipercayakan mengemban amanah. Kepercayaan itu berjalan secara alamiah mulai dari tanggung jawab memimpi daerah lebih kecil (kota) ke wilayah lebih luas (provinsi) dan akhirnya seluruh negeri. Fenomena Jokowi membuka harapan baru putra-putri Indonesia untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi, bukan hanya anak politisi atau keturunan pengusaha yang bisa menduduki jabatan dan mengemban amanat negeri ini. Mereka yang terbaiklah kuncinya. Meniti karier secara gradual dan alamiah dapat membawa seseorang sampai pada puncak tertinggi pengemban amanat. Untuk sampai ke puncak tidak mesti dengan jalan pintas atau karbitan yang penuh intrik sikut-menyikut mengandalkan finansial besar. Jokowi berhasil membongkar paternalisme dan patronisme politis yang kerap terperangkap pada nepotisme: lingkaran petinggi partai, istri, anak, ipar pejabat, dan seterusnya. Inilah Fenomena dinamika seleksi alam politik yang sehat. Ketika perebutan posisi, kedudukan, atau jabatan lebih banyak ditentukan perkoncoan politis, nepotisme, dan modal finansial, Jokowi telah menghadirkan sebuah alternatif. Dia meraih posisi, kedudukan, dan jabatan tertinggi mengandalkan kekuatan kepercayaan rakyat. Dia telah menunjukkan bahwa dedikasi tulus untuk mengabdi rakyat membawanya ke tempat layak untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Pejabat sering kali disapa sebagai "putra atau putri terbaik bangsa." Padahal, dia sampai pada posisi itu karena perkoncoan, nepotisme, atau suap. Rekam jejak sebelumnya tidak penting. Koruptor pun bila menjabat otomatis menjadi putra atau putri terbaik bangsa. Namun, Jokowi tidak demikian. Kelak bila menjabat presiden, Jokowi benar-benar dapat disebut putra terbaik negeri ini. Predikat terbaiknya dirintis tahap demi tahap. Status terbaik bukan hasil karbitan atau intrik sikut-menyikut, melainkan suatu proses gradual alamiah dedikasi tulus. Fenomena Jokowi menjadi sebuah kritisis dan seruan pada dunia perpolitikan Indonesia. Partai politik ditantang membuang paternalisme atau patronisme politis dan sungguh-sungguh mempersiapkan kader terbaiknya. Kader karbitan yang naik lewat intrik tidak lagi mampu meyakinkan rakyat. Kemenangan Jokowi membuka harapan baru jutaan anak-anak bangsa untuk mengejar cita-cita lewat prestasi. Seorang guru, seniman, aktivis, camat yang meniti karier dengan prestasi dan kapasitas kelak juga bisa menyusul Jokowi. ●

Obor Harusnya Mencerahkan Serpulus Simamora  ;   Lulusan Pontifical Biblical Institute, Roma

KORAN JAKARTA,  03 Juli 2014

                                               

Listrik zaman sekarang sudah merata. Obor atau pelita tidak lagi penting. Kalaupun listrik padam, orang tidak lagi menyalakan pelita atau obor karena sudah tidak ada. Biasanya menyalakan lilin yang telah tersedia. Obor atau pelita kini hanya ada dalam film. Meski begitu, keduanya sangat biasa dipakai dalam makna simbolis. Obor dan pelita menjadi lambang terang dan cahaya. Lebih jauh, mereka mendapat makna pencerah, penerang, atau penuntun. Makna simbolis itulah yang dikandung dalam institusi, misalnya penerbit buku atau nama sekolah atau lembaga lain. Nama yang mengandung kata-kata itu diharapkan menjadi pencerah, pemberi terang atau tangan yang menuntun bagi manusia. Singkat kata, ketika obor atau pelita untuk sesuatu, maka makna umumnya selalu bersifat positif. Jarang arti positif digambarkan dengan obor atau pelita yang padam. Akan tetapi, dalam kenyataan, memang ada obor atau pelita yang menyala dan tidak menyala (padam). Nah, di sinilah muncul persoalan tafsir untuk mencapai makna. Di tengah hiruk pikuk kampanye Pemilu Presiden 2014, muncul satu “obor” dalam bentuk media cetak, tabloid. Ini menyala atau mati? Dia membawa terang, cahaya, atau kecerahan? Jangan-jangan malah sebaliknya, dia membawa kegelapan dan kegulitaan. Setiap karya literer, seperti buku atau media cetak, religius atau profan, selalu membawa pesan. Tidak ada orang menulis sesuatu tanpa maksud. Dalam media seharunya pesan selalu kebenaran, bukan kehobongan atau penipuan. Dari sekian banyak definisi kebenaran yang paling umum dipahami, pemikiran sesuai dengan kenyataan atau realitas. Tapi di dalam kenyataan, mencari kebenaran jauh lebih sulit. Agar sampai pada kebenaran, orang harus berusaha sungguh-sungguh mencari kesesuaian pemikiran dengan kenyataan. Tidak Sampai Dalam proses inilah manusia kerap jatuh dan tidak sampai pada kebenaran, di antaranya karena terhalang di luar kapasitasnya (1), tidak sungguh-sungguh mencarinya (2), serta menyangkalnya (3). Kegagalan (1) belumlah kena pada persoalan etis karena di luar kapasitas seseorang. Dalam kasus kedua dan ketiga, persoalan etis muncul dan menjadi pokok masalah secara etis karena lalai. Sedangkan pada kasus yang ketiga, persoalan etis semakin berat karena sengaja menyangkal, memanipulasi, atau membiaskan kenyataan. Manusia harus kritis dalam mencari kebenaran (Yunani: krinein = menimbang, mengadili). Sikap kritis sama sekali tidak negatif, tapi diperlukan saat bertemu realitas. Manusia menimbang dan mengadili realitas di hadapannya. Itulah yang diungkapkan terminologi jurnalisme populer dengan prinsip mengupas dari kedua sisi (cover both sides). Sikap kritis selalu berkaitan dengan rasionalitas, bukan emosi. Rasionalitas membiarkan kenyataan berbicara dari dalam diri, membuka kebenaran. Sebaliknya, emosionalitas cenderung menutupi, membelokkannya dari upaya membuka diri. Dalam makna simbolis sebagai suluh, penuntun, pencerah dan penerang, obor bukan hanya tabloid. Semua media massa yang bertujuan menuntun dan mencerdaskan manusia adalah obor. Demikian juga figur-figur publik: politisi, rohaniwan, pengamat adalah obor bagi masyarakat. Media atau sosok menyesatkan tak dapat disebut obor. Beberapa media massa akhir-akhir ini sungguh menyedihkan. Alih-alih mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat banyak, malahan jadi juru sesat. Media tak lagi seimbang (kritis), tapi telah menjadi alat politik. Insan media tak lagi menjadi pribadi-pribadi merdeka dan memerdekakan. Mereka jatuh pada perangkap, bahkan penjara, karena terkooptasi. Memilih adalah salah satu hak paling asasi. Insan media tidak lagi bebas dan merdeka menentukan pilihan karena tergiring kebijakan korporasi. Obor media massa bukan suluh yang mencerahkan dan mencerdaskan, melainkan api penyulut pertentangan dan perpecahan. Obor figur publik tak beda. Para tokoh politis, pemimpin agama, dan lainnya yang selama ini dianggap sebagai panutan dan penuntun, akhirnya juga tergiring kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kini, semakin sulit menemukan negarawan yang lebih mengutamakan dan mengemukakan kepentingan bangsa. Maraknya perseteruan antarpribadi, kelompok, dalam partai politik mencerminkan kelabilan integritas politisi yang kerap memakai tameng dan topeng demokrasi. Mereka selalu berbicara bahwa berbeda pendapat itu lumrah dalam demokrasi. Tetapi bila dicermati lebih teliti, perbedaan pendapat lebih sering didorong motif emosional dan negatif ketimbang rasionalias. Pemihakan para tokoh publik pada calon tertentu amat mudah dibaca karena unsur sakit hati daripada rasionalitas kritis. Bahkan tokoh akademis akhirnya jatuh pada polarisasi pemihakan tak kritis. Banyak pengamat atau analis telah terkooptasi kepentingan sponsor di belakangnya. Padahal, dunia akademis harus menjunjung tinggi rasionalitas dan kejujuran. Seorang pengamat menganalisis debat dua calon presiden dari sudut ilmunya. Dia sedemikian yakin secara akademis dengan menilai negatif isi wacana capres yang satu dan sangat positif calon lain. Ketika kata obor digunakan sebagai bagian dari nama, diharapkan mencerahkan dan mencerdaskan. Nomen est omen, kata orang Romawi. Nama adalah pertanda, alamat, harapan dan cita-cita. Tetapi, di negeri ini, nama kerap tinggal sebagai label saja. Kepura-puraan dan sifat hipokrit masih amat kental. Semua dapat dinamai bagus, tapi ternyata hanya kedok. Tokoh politis, agama, dan publik lainnya sering berkoar-koar tentang mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan pendidikan politis. Namun, dalam kenyataan, mereka sendiri merusak dan menghancurkannya. Seseorang yang disanjung sebagai tokoh reformasi pernyataannya mencederai reformasi. Tokoh agama yang diharapkan menebar kedamaian dan keteduhan malah meniup bara api sentimen keagamaan. Mulut para elite berbuih-buih mengumbar politik bermartabat dan santun, mereka sendiri yang membabi buta. Dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, rakyat hendaknya memilih pemimpin secara bebas sesuai dengan hati nurani. Jangan biarkan dibuai dan disesatkan “obor-obor” palsu yang hanya mengejar kekuasaan. Ikutilah obor yang mencerahkan dan mencerdaskan karena politik berkaitan erat dengan kebenaran. Semoga bangsa memilih presiden dan wakil yang sanggup menjadi obor baik dan benar. ●

Dunia Politik Kapal Karam Serpulus Simamora  ;   Lulusan Pontifical Biblical Institute, Roma, Italia

KORAN JAKARTA,  08 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Tenggelamnya kapal feri Sewol di Korea Selatan, beberapa waktu yang lalu, masih menyisakan duka mendalam. Ratusan penumpang meninggal dunia terjebak di ruangan kapal dan terkubur di laut, termasuk anak-anak sekolah menengah. Ada tiga sosok hadir merepresentasikan dua perwujudan makna tanggung jawab yang amat berbeda kapten kapal Lee Joon-Seok, Wakil Kepala Sekolah Sekolah Menengah Danwon Kang Min-Gyu, dan Perdana Menteri Korea Selatan Chung Hon-Won. Kapten kapal ditemukan selamat dan diduga termasuk di antara orang-orang pertama yang meninggalkan kapal menjelang tenggelam. Siapa pun tidak menginginkan kematian. Siapa pun berhak menyelamatkan diri. Akan tetapi, Lee Joon-Seok dituntut pertanggungjawaban. Seharusnya seorang kapten mesti orang terakhir meninggalkan kapal. Kang Min-Gyu, wakil kepala sekolah, penanggung jawab wisata para siswa, berbeda dari kapten kapal. Kendati dia beruntung dapat diselamatkan, akhirnya memutuskan mengakhiri hidup dengan menggantung diri. Pada catatan di dompetnya tertulis, Selamat sendiri terlalu menyakitkan ketika nasib dari 200 orang masih belum jelas. Saya mengemban tanggung jawab penuh. Sayalah yang mendorong wisata sekolah itu. Di akhirat saya akan menjadi guru bagi mereka yang jasadnya belum ditemukan. Di tengah duka dan kritik pedas terhadap penanganan pemerintah atas kecelakaan itu, Perdana Menteri Chung Hon-Won juga akhirnya mengundurkan diri. Selama proses pencarian, pemerintah tidak melakukan langkah-langkah yang secukupnya dan telah mengecewakan publik. Saya harus bertanggung jawab atas segala sesuatu sebagai perdana menteri, namun pemerintah tidak sanggup lagi memikulnya. Dengan demikian, saya akan mengundurkan diri dari perdana menteri. Pemimpin adalah orang yang mengemban amanah dan bertanggung jawab. Pelaksanaannya persoalan hidup-mati, pertarungan harga diri. Mengundurkan diri, wujud dari rasa tanggung jawab. Rasa malu kepada publik karena tidak sanggup merealisasikan amanah dengan penuh tanggung jawab, menang atas kepentingan dan kenyamanan diri. Bunuh diri bentuk ekstrem pengunduran diri. Bisa saja orang menilainya sebagai keputusasaan, bertentangan dengan ajaran agama. Akan tetapi, bagi seorang yang berpegang teguh pada amanah, memunyai etos kerja unggul, tindakan itu justru memperlihatkan komitmen dan determinasi pada tugas. Saya harus bertanggung jawab atas segala sesuatu sebagai perdana menteri, demikian kata-kata yang diucapkan Chung Hon-Won pada saat pengunduran diri. Peristiwa karamnya feri Sewol amat relevan bagi bangsa dan negara ini yang sedang bergumul untuk memilih para pemimpin nasional. Pengalaman guru yang paling baik. Kenyataan cermin paling bening. Bahtera demokrasi Republik Indonesia sekarang tampaknya dapat diibaratkan kapal yang hampir karam. Mesin pendorong dan tiang-tiang penyangga telah retak. Trias politika lembaga legislatif, eksekutif, dan judikatif, tidak satu pun luput dari bencana. Mengaku bersalah dan mengundurkan diri sebagai wujud tanggung jawab atas amanah yang diemban, masih langka. Boro-boro mengaku bersalah dan mengundurkan diri, para petinggi di negeri ini yang diduga bermasalah justru kerap mempertontonkan senyum dan lambaian tangan serta gertak sambal sumpah tak berdosa. Di balik perisai presumption of innocence, mereka berlindung untuk mengelak pertanggungjawaban dan pengakuan bersalah. Mengapa para petinggi dan pejabat Indonesia jarang berani mengaku bersalah dan mengundurkan diri Apakah karena tidak ada rasa malu Padahal, penduduk amat religius dan sangat kental dengan budaya ketimuran yang sebenarnya amat sensitif. Di sini rasa malu kalah dari harga diri, status, dan gengsi. Agama dan budaya ketimuran hanyalah kamuflase. Hilangnya rasa malu semakin diperparah dengan budaya jual-beli segala sesuatu. Sungguh mengerikan, Pemilu Legislatif 2014 yang digembar-gemborkan sebagai terbaik, ternyata amat ternoda dengan politik uang secara masif. Bukan hanya kursi empuk legislatif yang diperjualbelikan. Seluruh “kursi” jabatan diperdagangkan. Orang harus membayar puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah agar dapat menjadi kepala sekolah SD, SMP, dan SMA. Dana untuk menjadi bupati, wali kota, lebih banyak lagi. Pendidikan Saya bertanggung jawab penuh, demikian tulis Wakil Kepala Sekolah, Kang Min-Gyu, walau secara langsung dia tidak bertanggung jawab atas meninggalnya siswa-siswi sekolahnya. Amat berbeda dari sikap Kang Min-Gyu, sikap para insan penanggung jawab pendidikan nasional di negeri ini penuh dengan kepura-puraan dan usaha selamat sendiri. Dunia pendidikan baru saja diguncang kasus kejahatan seksual di Jakarta International School (JIS) dan kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Siapa yang bertanggung jawab Semua mati-matian memberi keterangan dan membela diri agar selamat. Aneh bin ajaib, sekolah yang bertaraf internasional beroperasi tanpa izin. Padahal, mungkin ratusan sekolah swasta yang berusaha untuk mencerdaskan kehidupan putra-putri bangsa nun jauh terpencil diharuskan dan diwajibkan mengurus tetek-bengek perizinan. Negara penuh kemunafikan memang sering membingungkan. Bila tentang pendirian rumah ibadah, surat izin adalah persoalan to be or not to be, tapi tidak dalam urusan pendidikan. Kendati banyak pihak tidak setuju ketika Indonesia dikatakan sedang menuju negara gagal, indikasi-indikasi tentang itu terlalu sulit disangkal. Pada saat penentuan politik tahun ini rakyat diajak memilih pemimpin yang sungguh-sungguh pengemban amanah penuh tanggung jawab. Bila memang benar banyak calon legislatif menjadi wakil rakyat dengan politik uang, masyarakat harus lebih jeli dan cermat mengawasi. Jika ternyata mereka nanti hanya berusaha mengembalikan investasinya, rakyat harus mencabut mandat dan memberi cap hitam. Pemilu presidenwakil presiden tinggal menghitung hari. Sekarang partai kasak-kusuk membuat manuver politik menggalang koalisi. Pemilu legislatif terancam delegitimasi karena maraknya politik uang. Hendaknya pemilu presidenwakil presiden mendatang tidak demikian. Sudah saatnya rakyat memberi pelajaran konkret terhadap partai dan calon-calon yang diusung. Jangan memilih calon dari partai yang memang tidak mengemban amanah rakyat penuh tanggung jawab. Mereka hanya mengandalkan modal finansial untuk menang dan berkuasa. Wakil rakyat hasil politik uang hanya akan berjuang mengembalikan investasi. Manuver politik koalisi partai yang ambisius hanya akan menghasilkan pemimpin penikmat kekuasaan. Mereka tidak lebih dari seorang kapten yang berusaha selamat sendiri dan meninggalkan kapal ketika tenggelam. Pilihlah pemimpin dengan hati nurani agar bahtera Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak tenggelam. ●

Jual Beli “Suara Tuhan” Serpulus Simamora  ;   Lulusan Pontifical Biblical Institute, Roma, Italia

KORAN JAKARTA,  16 Maret 2014

                                          

                                                                                         

                                                                                                             

Perhelatan memilih para wakil rakyat tinggal menunggu hari. Semua yang berkepentingan mencoba merayu untuk memikat, menggoda, suara rakyat yang sering disebut "suara Tuhan" itu (vox populi, vox Dei). Pikatan mulai dari menggadang figur-figur cantik, terkenal, pemodal, dan nama besar hingga cara-cara manipulatif teknik kampanye terselubung. Segala itu demi mengejar dan merebut kursi yang setelah didapat akan jarang diduduki. Pemilihan umum adalah salah satu unsur demokrasi sebagai sarana mulia memilih wakil rakyat agar dapat menyalurkan aspirasi dan mewujudkan kedaulatan di tangan rakyat. Suara rakyat diklaim sebagai suara Tuhan yang mesti diemban dengan amanah dan dedikasi. Namun faktanya, para wakil rakyat tidak menjalankannya dengan penuh dedikasi. Wajar bila lima tahun ini banyak cercaan dan caci maki kepada mereka. Malahan lembaga wakil rakyat itu ditengarai paling korup. Masyarakat makin miris melihat perilaku yang dipertontonkan para wakil rakyat. Wakil rakyat seharusnya nomor dua karena nomor satu atau yang lebih utama adalah orang yang diwakili (rakyat). Tetapi, wakil rakyat telah menjadi nomor satu, yang paling utama dan paling berkuasa. Rakyat perlu berteriak-teriak agar wakilnya sungguh-sungguh matang mempertimbangkan pembelian kursi-kursi mewah, renovasi toilet yang serba wah seharga miliaran rupiah yang tidak akan digunakan secara maksimal. Rakyat mesti marah dan meriang untuk melawan rancangan dana pensiun yang akan diterima dan dinikmati, bahkan oleh wakil rakyat yang telah terbukti terpidana korupsi. Wakil rakyat telah menyangkal hakikat sebagai nomor dua dan memosisikan diri sebagai nomor satu dengan segala fasilitas kenyamanannya (komfortabilitasnya). Mereka juga disebut anggota parlemen. Kata parlemen (parliament) berasal dari bahasa-bahasa neo-Latin (Prancis, Italia, dan seterusnya): parler, parlare, yang berarti berkata, berbicara, mengatakan, membicarakan. Anggota parlemen diharapkan berkata dan berbicara atas nama rakyat. Mereka mengatakan dan membicarakan kepentingan rakyat. Sekitar 3.700 tahun silam, di Timur Tengah Kuno, sudah ada fungsi yang mirip parlemen terdiri dari para nabi, orang-orang terpilih yang mendapat tugas untuk menyampaikan pesan dan kehendak Tuhan. Mereka adalah penyambung lidah Tuhan atau "mulut" Tuhan. Tugas mereka adalah mengatakan kehendak Tuhan. Namun, dalam perkembangannya, banyak muncul nabi palsu. Yang diungkapkan bukan firman Tuhan, melainkan kata-kata manusia (penguasa). Secara ironis dan sarkastis diungkapkan bahwa nabi palsu berbicara ketika di mulutnya ada sesuatu (makanan): suap! Suap berarti makanan atau memasukkan makanan ke mulut. Ironis dan sarkastis karena sesungguhnya seseorang hanya dapat berbicara dan berkata-kata dengan jelas dan terang bila di mulutnya tidak ada sesuatu! Pertanyaannya, bagaimana dengan anggota parlemen di sini? Salah satu tugas utama wakil rakyat adalah membuat undang-undang. Kinerja terkait ini sangat payah. DPR tidak pernah mampu memenuhi target legislasi yang ditetapkan sendiri. Kualitas produk juga memprihatinkan karena banyak digugat di Mahkamah Konstitusi Dari Pemilih Semua membenci dan mengutuk politik uang. Para kontestan pemilu (pilkada, legislatif, atau presiden) sering berikrar antipolitik uang, no money politics! Tetapi praktiknya, masyarakat sering tergoda menjualbelikan suara. Hukum ekonomi pasar juga berlaku dalam politik. Tidak ada pembeli kalau tidak ada penjual. Sebaliknya juga, tidak ada penjual kalau tidak ada pembeli. Tidak cukup mengharapkan partai dan para kontestan bebas dari politik uang, sementara pemilih merasa tak bersalah telah menjual suara. Pemilih juga harus teguh menolak politik uang. Masyarakat harus cerdas mencermati hiruk-pikuk menjelang pemilu karena selalu muncul "sandiwara" para tokoh yang dikemas tiba-tiba menjadi dermawan di tengah rakyat miskin. Mereka tiba-tiba sering berada di antara rakyat jembel. Mereka juga mendadak religius. Rakyat tidak sadar bahwa semua itu dibayar dengan uang sehingga harga atau ongkos politik di negeri ini memang sungguh-sungguh mahal. Secara rasional dan jujur, tidak mungkin biaya politik yang amat mahal tersebut tidak mesti dikembalikan. Jual beli "suara Tuhan" terjadi ketika nalar pemilih tidak lagi kritis. Mungkin ada yang mengklaim rakyata sudah melek politik sehingga jual beli suara tidak mudah lagi. Namun, hal itu tidak menjamin praktik politik uang karena manusia tidak lagi mendengarkan peringatan suara hati sebagai vox Dei sesungguhnya. Umat lebih mendengarkan suara uang (vox denarii) yang lebih gemerincing. Tentu masyarakat pernah mendengar, "Keledai pun tidak jatuh dua kali pada lubang yang sama!" Semua tidak puas dengan kinerja keseluruhan wakil rakyat karena hanya tidur waktu rapat. Bahkan terlalu banyak kursi kosong saat sidang. Mereka lebih memikirkan dan berjuang demi kenyamanan sendiri. Apa andil rakyat? Jangan-jangan sangat besar karena rakyat yang memilih mereka. Mungkinkah masyarakat tertipu? Boleh jadi, tetapi janganjangan pemilih lebih membiarkan dan merelakan diri ditipu ketimbang sungguh- sungguh tertipu! Mungkin sudah perlu dipikirkan suatu mekanisme ketika pemilih yang wakilnya melanggar hukum juga diberi sanksi. Demikian juga dengan partainya. Jadi yang dihukum pemilih, yang dipilih, dan partai. Dengan demikian, rakyat diharuskan sungguh-sungguh berusaha memilih calon yang kredibel dan berintegritas. Partai otomatis akan menyeleksi kandidatnya dengan sungguh-sungguh, bukan asal banyak uang. Perwujudan kedaulatan dan superioritas rakyat tinggal menghitung hari. Rakyat harus memilih wakil yang rela menjadi nomor dua, bukan menjadi utama. Pilihlah anggota parlemen yang mau berbicara tentang nasib rakyat, bukan banyak berbicara tanpa perwujudan. Cari wakil yang menghormati hukum (minimal yang paling sederhana seperti tata tertib DPR). Mereka harus memperjuangkan perundang-undangan demi kemajuan kesejahteraan warga. Anggota legislatif yang yang tidak sadar hukum hanya akan uring-uringan karena kursinya kosong terus waktu rapat. Selain itu, anggota legislatif yang mudah ditunggangi parasit dari luar hanya akan menghasilkan legislasi yang menyengsarakan. Semua itu hanya bisa terjadi bila pemilih memberikan surat suara sungguh- sungguh dari hati. Kalau tidak, warga hanya mengorbankan suara (vox populi) atau menjualbelikan "suara Tuhan". Jangan sampai kelak anak cucu mencemooh dan mencela orang sekarang karena vox Dei telah menjadi vox denarii. ●

Membongkar Bungkus Terselubung

Membongkar Bungkus Terselubung Serpulus Simamora  ;    Lulusan Licentiatus in Sacra Scriptura, Roma, Italia KORAN JAKARTA, 10 September 2013

Filsafat postmodern mengkritik filsafat modern terhadap mitos atau cerita yang menyatukan bingkai berpikir (filsafat) atau bertindak (etika atau moral). Filsafat modern berangkat dari cara berpikir rasional-objektif dan ditandai cerita besar cara manusia mencapai kebenaran objektif dan percaya pada ilmu pengetahuan.

Itulah yang lazim disebut dengan metanaratif (metanarasi), sebuah "cerita besar" atau "cerita yang melewati cerita". Ada cerita dibungkus cerita! Metanarasi membangun sebuah pola berpikir yang mirip dengan cara menalar dan menarik kesimpulan deduktif. Cara ini sudah tersedia aksioma kebenaran tertentu dan tetap. 

Dari sini diturunkan segala keterangan dan kesimpulan lanjutan. Posmo mengkritik kerangka pikir filsafat modern ini dengan membongkar (dekonstruksi) metanarasi lewat ide utama menerima pandangan pihak lain. Perhelatan ratu kecantikan sejagat (Miss World Contest) di Bali dibuka Minggu (8/9) malam dengan meriah. Hiruk-pikuk pro dan kontra sudah lewat. 

Bentuk-bentuk adikodrati seperti kebenaran (verum), kebaikan (bonum), keindahan (pulchrum) dari dirinya mengandung misi. Manusia terdorong mewartakan sesuatu yang benar, baik, dan indah. Hal itu sangat jelas dalam dunia pengetahuan. Secara epistemologis, kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. 

Dalam bingkai pergunjingan, perhelatan ratu kecantikan sejagat, yang pro dan kontra mengaku memunyai kebenaran. Itu tidak soal! Sampai di situ perbedaan pendapat, klaim kebenaran masih sangat lumrah. Debat, diskusi, dan perbedaan pendapat lumrah dalam dunia demokratis yang bermartabat. Hanya debat harus positif dan konstruktif. Maka, diperlukan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat dan argumentasi yang sehat dan masuk akal. 

Argumentasi yang kontra, perhelatan tidak sesuai dengan budaya keTimuran Indonesia dan moralitas agama yang kebanyakan dianut rakyat. Di sini muncul persoalan metanarasi yang perlu dikritisi dan dikaji. Metanarasinya memperlawankan "budaya Timur versus budaya Barat" dan moralitas atas nama agama.

Yang kontra dapat dimengerti. Akan tetapi, perlu dikritisi apakah argumentasinya berdasar pada penalaran yang jernih atau jangan-jangan hanya dilatarbelakangi suatu metanarasi yang manipulatif. Demikian juga menghadapkan "budaya Timur versus budaya Barat." Memang di satu sisi, ada budaya Barat dan budaya Timur. Di sisi lain, tidak gampang lagi menggariskan mana masuk budaya Barat dan Timur. Budaya bukanlah sesuatu yang statis yang lepas dari ruang dan waktu. 

Metanarasi "budaya Timur versus budaya Barat" atau "dunia utara dan dunia selatan" semakin dikaburkan dengan interaksi sosial lewat sarana komunikasi yang menyatukan. Interaksi sosial membuat budaya saling memengaruhi sehingga makin terintegrasi, tak ada lagi dikotomi. Selain itu, tak ada yang dapat mendefinisikan dengan terang-benderang budaya Timur, apalagi budaya Indonesia. 

Metanarasi sering berangkat dari sesuatu yang seolah-olah sudah jelas atau dibuat seakan-akan sudah jelas. Inilah "budaya Timur" yang berbeda dari "budaya Barat". Metanarasi sering juga terselubung dalam pembangunan ideologi yang tak terungkap secara eksplisit. Budaya Timur, budaya Indonesia disamakan dengan budaya Jawa. Hal ini tidak diungkapkan secara eksplisit, namun tertanam mungkin secara tidak sadar. Padahal, budaya Indonesia bukan budaya Batak, Jawa, Islam, Hindu atau Kristiani. Dia adalah budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke.

Metanarasi yang berikut "moralitas atas nama agama." Inilah senjata yang amat ampuh untuk menolak sesuatu yang asing (baca: Barat) dan melumpuhkan argumentasi kritis rasional. Bila agama berbicara, selesailah masalah!

Salah satu alasan penolakan penyelenggaraan kontes ratu kecantikan sejagat dianggap sebagai mengumbar organ-organ wanita yang seharusnya ditutup. Semua termentahkan ketika pembukaan dimulai dan malahan peserta dari luar negeri mengenakan pakaian Bali. Tak ada yang ditakutkan: mengumbar sesuatu yang seharusnya tertutup.

Hampir boleh dipastikan bahwa di setiap budaya suku bangsa Indonesia tidak menerima ketelanjangan di tempat umum. Hanya, tetap saja ada tradisi di mana kaum hawa atau wanita dalam berpakaian tidak menutup seluruh anggota badan. Di Jawa ada wanita mengenakan kemben yang dadanya terbuka. Bahkan hingga kini, di abad ke-21, saudara-saudara di Papua, sebagian suku di pedalaman negeri ini, kebudayaan seperti itu masih ada. 

Secara halus dan tak disadari, metanarasi akhirnya cenderung tereduksi pada urusan sekitar perkara seksual dan hal-hal sensual. Ketika orang berbicara mengenai degradasi moral kaum muda, pikiran yang langsung muncul ialah soal pergaulan bebas dan seks bebas. Padahal nilai-nilai moralitas jauh lebih luas, seperti kehalusan budi pekerti, bertepa selira, jujur, tolong-menolong, kesanggupan menerima perbedaan, hormat terhadap orang dan milik orang lain.

Metanarasi adalah bingkai pikir yang dibentuk dan bernilai buruk ketika dipakai secara manipulatif. Metanarasi manipulatif mengingatkan cara-cara rezim Orde Baru. Misalnya, tahun delapan puluhan banyak mahasiswa mogok makan dicap sebagai bentuk protes gaya Barat dan tidak cocok dengan adat dan budaya keTimuran, budaya Indonesia dan Pancasila. 

Semua orang bungkam dan diam, seolah-olah pernyataan itu benar, padahal orang diam hanya karena takut! Sesungguhnya ungkapan tadi contoh penalaran manipulatif. Semua orang tahu bahwa mogok makan adalah budaya universal yang dikenal di mana-mana. Mogok makan adalah senjata paling ampuh yang digunakan anak-anak ketika mereka tidak senang akan sesuatu atau ketika mereka marah. 

Ketika hak-hak demokratis rakyat Indonesia dipertanyakan pada waktu itu, maka rezim Orde Baru langsung mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang berbeda dari demokrasi Barat. Kebebasan dalam demokrasi Barat berbeda dengan kebebasan demokrasi Pancasila. Dikotomi antagonistis Timur dan Barat ditanamkan, dipupuk, dibudayakan dan dilestarikan. 

Demikianlah rezim Orde Baru membangun sebuah metanarasi yang seolah-olah telah menjadi kebenaran sah bahkan menjadi mutlak. Selekas perbedaan dan pembuatan kutub Timur dan Barat diajukan, persoalan menjadi jelas. Masalah jadi selesai.

Pada masa reformasi, metanarasi manipulatif secara politis dari rezim Orde Baru tampaknya diperkuat secara agamis. Reformasi yang dimaksudkan memulihkan hakikat demokrasi justru dilihat sebagai bukti bobroknya sistem demokrasi. 

Demokrasi berarti bebas-sebebasnya (demonstrasi menuntut hak dengan kekerasan: merusak, menghancurkan), bebas menguras harta kekayaan negara demi keuntungan kelompok atau pribadi (korupsi), merdeka dari tatanan moral (sekularistis, liberalistis, promiskuistis bahkan ateistis). Metanarasi Orde Baru, Timur versus Barat, kembali digunakan: nah, itulah demokrasi dari Barat yang merusak nilai-nilai budaya kita sendiri.

Membongkar metanarasi tidak berarti membiarkan hilangnya identitas religius dan kultur bangsa. Membongkar metanarasi juga tidak menyangkal hakikat syiar kebenaran, kebaikan dan keindahan. Membongkar metanarasi hanya hendak mengingatkan kewajiban manusia untuk berpikir kritis, menjauhkan nalar tumpul yang bisa dibius secara manipulatif. 

Identitas tetaplah bukan sesuatu yang terbungkus, terisolasi dalam benteng. Dia muncul dalam pertemuan dan perjumpaan. Meminjam rumusan filsafat eksistensial Martin Buber, Ich und Du menyadari identitas ketika aku berjumpa engkau, sama-sama sebagai subjek. 

Sungguh, kebenaran, kebaikan dan keindahan secara kultural, religius patut diwartakan, disebarkan. Akan tetapi pewartaan dan penyebarluasan tetaplah bersifat tawaran dan undangan untuk dipilih (diterima atau tidak). Syiar yang menyangkal dan meniadakan ciri tawaran dan undangan menjadi sebuah pemaksaan, pemerkosaan, dan penjajahan yang melanggar hak asasi. ●