Pendataan SDGs Desa dan Ketahanan Desa Ivanovich Agusta ;  Sosiolog Pedesaan Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi

KOMPAS, 2 Agustus 2021

 

 

                                                           

Di tengah deraan pandemi Covid-19, saat ini lebih dari 1,4 juta Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa aktif menuntaskan pendataan SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa.   Bukan sekadar mengumpulkan informasi seputar 74.961 desa, namun lebih detail lagi sampai wilayah rukun tetangga (RT), kondisi keluarga, serta keadaan setiap warga desa.   Pada 9 Mei lalu, tersimpan data 84 juta warga desa, 28 juta keluarga, 460 ribu RT, dan 42.927 desa. Seluruh data itu milik desa, sebagaimana penegasan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 20.   Untuk pertama kalinya, kelak sampai akhir Agustus 2021, desa memiliki sendiri daftar penganggur, difabel, warga usia sekolah yang putus sekolah, kondisi penyakit tiap warga, warga yang sakit namun tidak mampu berobat. Juga daftar keluarga yang tidak memiliki fasilitas MCK, rumahnya tidak layak huni, sulit berkendara ke lokasi kerja, hingga telah memiliki usaha namun sulit berkembang.   Data ketahanan desa   Dari desa terkompilasi data tahunan dan harian. Informasi SDGs Desa terentang untuk menjumput data setahun terakhir. Data harian desa ini mencakup kondisi pandemi Covid-19, Padat Karya Tunai Desa, dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.   Data harian menunjukkan ketahanan desa masih lebih tinggi dari kota selama pandemi setahun terakhir. Penderita Covid-19 di desa naik mulai Desember 2020 lalu menanjak dari Maret 2021, namun tetap lebih rendah daripada kota.   Sampai 30 Juli 2021, sebanyak 3.372.374 orang terkonfirmasi positif Covid-19 di tingkat nasional, dan 92.311 orang di antaranya meninggal. Dibandingkan data itu, di desa 14 persen (468.136 orang) terkonfirmasi positif dan 22 persen (20.191 orang) telah meninggal.   Ini mengabarkan bahwa strategi kesehatan terbaik bagi desa ialah pencegahan, karena begitu terkonfirmasi positif bisa lebih sulit menjangkau layanan kesehatan untuk berobat.   Yang menarik, Padat Karya Tunai Desa dan BLT Dana Desa mampu mengerem laju pengangguran, kemiskinan serta ketimpangan di desa lebih kuat daripada kota. Artinya, strategi kebijakan ekonomi desa mampu menjaga daya beli warga.   Pada Februari 2020-2021, tingkat pengangguran terbuka di desa sedikit naik 0,62 persen, sementara di kota melonjak 1,88 persen. Periode Maret 2020-2021 mencatat kemiskinan desa naik 110.000 jiwa (naik 0,28 persen), padahal di kota meningkat 1,02 juta jiwa (naik 0,51 persen). Ketimpangan ekonomi di desa juga menunjukkan penurunan, dengan penurunan indeks rasio Gini 0,002, sebaliknya di kota naik 0,008.   Data kebutuhan dan pelayanan   Data tahunan SDGs Desa memberikan gambaran mikro, yaitu yang riil terjadi di lapangan, tanpa olahan data berarti, sehingga mudah dipahami warga awam. Data tingkat desa dan RT menyajikan sisi pelayanan (supply side) pembangunan desa, seperti ketersediaan dan jangkauan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, posyandu, poskesdes (pos kesehatan desa), puskesmas, rumah sakit.   Untuk pertama kalinya, terhimpun pula data riil kebutuhan warga desa (demand side), seperti jumlah warga yang sakit menahun (misalnya saat ini muncul daftar 346.419 warga yang sakit TB Paru-paru), pemanfaatan puskesmas (141.577.155 kali didatangi warga), serta pemanfaatan poskesdes yang jauh lebih rendah (sebanyak 72.394.213 kali didatangi warga).   Dari sisi pelayanan, ada 27.091 puskesmas dan 52.117 poskesdes. Rata-rata puskesmas melayani 5.225 kunjungan per tahun, sementara poskesdes 1.389 kunjungan per tahun. Ini menandai kebutuhan warga sakit lebih dipenuhi puskesmas di kecamatan. Ada tantangan poskesdes di desa agar ditingkatkan ragam layanannya guna mengefektifkan pengelolaan kesehatan warga.   Modal membangun   Data SDGs Desa menjadi modal berharga bagi desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat, guna menetapkan pemanfaat pembangunan secara presisi. Bukan lagi menetapkan sasaran umum berbasis wilayah, namun sudah mendetail nama dan alamat individu serta keluarga di RT. Swasta dan LSM juga presisi mendeteksi sasaran aktivitas pengembangan komunitas.   Perencanaan berbasis bukti lapangan mengefisienkan anggaran negara. lantaran data dikompilasi hingga level rukun tetangga, keluarga dan warga, kegiatan pembangunan pasti berlainan sesuai masalah serta potensi tiap desa. Mimpi pembangunan asimetris, mengutamakan golongan terbawah dan wilayah tertinggal, akhirnya menemukan kaki operasionalnya di lapangan.   Kementerian Desa PDTT sedang menyediakan teknologi informasi yang langsung menyajikan rekomendasi detail kegiatan sesuai hasil SDGs Desa. Ini memudahkan desa, pemda, dan pemerintah pusat merumuskan perencanaan dan penganggaran kegiatan mulai 2022.   Cara termudah adalah langsung mencomot rekomendasi yang tersusun secara algoritmik tersebut, memusyawarahkan, lalu mencantumkannya dalam dokumen perencanaan.   Jika dihantui keterbatasan anggaran, Kemendesa PDTT juga meluaskan aplikasi kegiatan prioritas bagi masing-masing desa, kabupaten/kota, dan provinsi. Dihitung korelasi tiap tujuan SDGs Desa, maupun hubungan 122 rincian targetnya, pada masing-masing wilayah.   Prioritas tersebut diurutkan dari nilai korelasi tertinggi hingga terendah. Prioritas tertinggi menunjukkan kegiatan yang memiliki dampak terbesar untuk menggaet aspek lain SDGs Desa. ●

 

PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL

Desa di Daerah Tertinggal

IVANOVICH AGUSTA

 

KOMPAS 6 November 2019

 

Pembangunan daerah tertinggal tetap menjadi prioritas pemerintah saat ini. Baik itu dalam rangka mendampingi 62 kabupaten yang terentaskan sepanjang 2015-2019 maupun membebaskan 62 kabupaten lain yang masih tertinggal pada 2020-2024. Program pembangunan desa di daerah tertinggal kian mengemuka karena mencakup 56 persen (5.468 desa) dari target lokasi prioritas sebanyak 15.000 desa dalam RPJMN 2020-2024.

Desa, Pemda, dan Swasta

Desa, Pemda, dan Swasta Ivanovich Agusta  ;   Sosiolog Pedesaan IPB

                                                        KOMPAS, 09 Maret 2018

                                                           

Penandatanganan ratusan naskah kesepahaman (MoU) segitiga antara kementerian, pemda, dan swasta menandai Jakarta Food Security Summit pada 8-9 Maret 2018. Ini ikhtiar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) guna melambungkan kemakmuran warga melalui kerja sama antardesa dengan korporasi pertanian. Kuantum kebijakan memang dibutuhkan demi menggerakkan ekonomi desa. Sebab, meski diguyur dana desa Rp 127 triliun sepanjang 2015-2017, pendapatan warga tak beranjak dari kisaran Rp 710.000/kapita/bulan. Persentase kemiskinan perdesaanpun bergeming di 14 persen. Titik terang muncul dari 40 persen golongan menengah perdesaan. Selama periode itu proporsi pengeluaran mereka naik 2,51 persen. Artinya, merekalah yang  menjadi penggerak produksi dan konsumsi desa saat ini. Dukungan korporasi meluaskan peluang usaha dari dalam desa, sembari menambah ruang profit swasta melalui partisipasi memakmurkan desa. Persoalannya, walaupun kerja sama desa dan swasta mendapat legitimasi UU No 6/2014 tentang Desa Pasal 93, implementasinya selama ini terjegal lontaran pemikiran sepihak. Baru-baru ini, pemerintah mewacanakan penghapusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang dirancang saban enam tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang tersusun tahunan. Alasannya, menurut Permendagri No 114/2014 kerja sama dengan swasta harus tercantum terlebih dulu dalam kedua dokumen, sehingga menghambat investasi desa. Sebaliknya, pihak di luar pemerintah mencurigai niat buruk swasta sekadar menggangsir surplus dari desa. Memahami Prukades Kedua sisi pemikiran sebenarnya mengandung celah yang dapat dipadukan. Lampiran UU Desa menyintesiskan kaidah pembangunan desa dari atas dan desa membangun dari bawah. Paham hibrida desa ini membuka peran pemerintah guna merekognisi desa, bersamaan penguatan wewenang desa berasas subsidiaritas (Pasal 3). Asas rekognisi telah diimplementasikan berujud peresmian kode wilayah sebagai pangkal pencairan dana desa. Kini, Program Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) meluaskan ranahnya ke luar dana desa, yaitu menghubungkan swasta ke sekelompok desa yang bekerja sama di satu kabupaten. Guna menghentikan prasangka dan menjahit kepercayaan antarpihak, entitas penting Prukades ialah kemitraan bupati, kepala desa, dan pimpinan perusahaan. Kesigapan bupati menjamin pupusnya rente usaha, sekaligus membabat masalah lapangan yang lazim muncul di tengah kemitraan usaha. Kesediaan pengusaha menyusun perikatan dengan desa memastikan nilai tambah komoditas pertanian terbagi adil antarpihak. Apalagi, swasta dapat menyediakan benih, penyuluh perusahaan, pabrik pengolah hasil, dan menerima produk akhir (offtaker). Kerja sama antardesa mengejawantahkan asas subsidiaritas, sehingga koersi dengan memaksa kepala desa haram dijalankan. Upaya halal ialah mengajak kepala desa mengalkulasi perbandingan manfaat dan dampak kerja sama. Sepanjang 2017 alokasi untuk permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) rata-rata Rp 53 juta/desa. Jika dijalankan tiga pengurus dengan honor Rp 1.250.000/orang/bulan, ditambah biaya tetap Rp 250.000/bulan, maka dana untuk usaha tinggal hanya tersisa Rp 5 juta/tahun. Artinya, tak ekonomis bagi BUMDes untuk berusaha sendiri-sendiri di tiap desa. Padahal, dengan jumlah desa tiap kabupaten rata-rata 160, pembentukan BUMDes Bersama mampu mengakumulasi dana segar Rp 8,5 miliar. Ini modal kerja yang besar, tanpa bunga, dapat tersedia saban tahun. Sehingga, BUMDes Bersama mampu menggaji tiga pengurus secara layak, sambil berbisnis pada skala ekonomi optimal. Kerja sama desa dalam perekonomian secara alamiah terjalin berabad-abad lalu. Lima hari pasaran Jawa mengekor pola perpindahan pasar di tiap lima desa: satu desa pusat (krajan) dan empat desa pinggiran sesuai penjuru angin. Pola itu direkayasa menjadi pembangunan kawasan perdesaan sejak 1970-an. Sayang, kawasan sulit berkembang, lantaran hasil panen terlunta-lunta di belantara tengkulak. Maka, Prukades membalik prosesnya, dengan menemukan korporasi pertanian terlebih dahulu. Setelah swasta mengikat janji untuk menerima produk (offtaker), barulah proses pembentukan kawasan dimulai. Berbasis asas rekognisi, pemerintah wajib menjaga hak kepemilikan lahan warga dan hak pemerintah desa atas asetnya. Contohnya, investasi swasta Rp 1,7 triliun di Sumba Timur tak mengubah sertifikat tanah. Justru, BUMDes Bersama menggalang hasrat kerja petani dan menjadi wakil desa kala berkomunikasi bisnis. Ketua BUMDes Bersama berwenang memutuskan aspek strategis dalam bisnis di kawasan Prukades. Birokrasi pemerintah perlu membuka mata adanya praktik baik dan mengubah orientasi kinerja pada manfaat kesejahteraan warga. Ini menjadi patokan baru penyusunan kebijakan, pencegahan penyuapan dan rente birokrasi, sekaligus menjaga arus manfaat yang adil bagi warga. Hampir seluruh Prukades memproduksi tanaman semusim, sehingga keberhasilannya segera teruji pada Agustus-September 2018 saat Badan Pusat Statistik menggelar survei penyusun informasi partisipasi kerja dan pengukur kemakmuran warga. ●

Padat Karya Desa

Padat Karya Desa Ivanovich Agusta  ;    Sosiolog Pedesaan IPB

                                                     KOMPAS, 17 Februari 2018

                                                           

Padat karya desa mulai Februari 2018 dipadati misi menuntaskan utang kepada golongan bawah, yaitu menurunkan kemiskinan dan pengangguran (Kompas, 28/1). Kebijakan desa pun diubah guna mendukungnya. Kementerian Keuangan memajukan pencairan dana desa hingga satu semester, yaitu pada Februari, Maret, dan Juli. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT) membubuhkan syarat 30 persen dana desa dialokasikan bagi upah kerja. Hanya warga sendiri yang swakelola membangun desa, bukan lagi mengontrak swasta. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan anggaran Rp 11 triliun guna melengkapi infrastruktur antardesa. Kementerian Perhubungan menyusun konektivitas sampai ke desa. Sayang, kedua utang pembangunan mengidap irasionalitas internal sehingga padat karya desa bagai misi mustahil. Dibutuhkan langkah ekstrem guna memenuhi mandatnya. Irasionalitas kemiskinan Situs Kementerian Keuangan melaporkan, selama 2014- 2016 pemerintah mengucurkan Rp 517 triliun untuk menanggulangi kemiskinan. Pada periode serupa, situs Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin hanya berkurang 36.540. Artinya, pengentasan satu orang miskin menelan dana pembangunan hingga Rp 14 miliar! Anehnya, BPS mengumumkan garis kemiskinan September 2017 sebesar Rp 370.910 per kapita/bulan, serta Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,79. Artinya, sesungguhnya hanya diperlukan Rp 28.410 per kapita/bulan guna mengentaskan satu orang miskin. Secara keseluruhan butuh ”cuma” Rp 9 triliun untuk menghilangkan kemiskinan 27 juta orang. Irasionalitas program kemiskinan teruji hanya 4 per mil anggaran yang sampai kepada orang miskin! Sebesar Rp 508 triliun terbuang dalam wujud kegiatan penunjang pengurangan kemiskinan. Distorsi program terbaca khusus di desa. Pembangunan selama 2014-2017 justru menurunkan proporsi pengeluaran 40 persen lapisan terbawah sebanyak 0,17 persen meskipun pengeluaran 20 persen lapisan teratas juga turun 2,34 persen. Bahwa indeks gini sebagai pengukur ketimpangan ekonomi tetap 0,32, hal itu ternyata ditopang lompatan pengeluaran 40 persen golongan menengah hingga 2,51 persen. Irasionalitas pengangguran Dalam lampiran terbitan survei ketenagakerjaan Agustus 2017, BPS mengingatkan lemahnya hubungan pengurangan angka kemiskinan dengan pengangguran. Artinya, kedua tujuan itu tidak selalu berhasil kala dimuat bersamaan seperti layaknya padat karya desa. Dua indikasi memberatkan. Pertama, kemampuan pembangunan desa untuk menyerap tenaga kerja relatif tetap pada 66 persen per tahun. Selama Agustus 2016-2017, penduduk yang bekerja hanya meningkat 170.000 jiwa, padahal masih terdapat 2,39 juta penganggur. Kedua, mencuat kontradiksi pengurangan angka pengangguran (bekerja minimal 35 jam seminggu), tetapi ditingkahi peningkatan setengah penganggur (bekerja kurang dari 35 jam seminggu). Jumlah penganggur menurun 300.000 jiwa, tetapi setengah penganggur meningkat 150.000 jiwa. Jumlah mereka 6 juta jiwa. Penduduk setengah penganggur inilah yang selama ini bekerja serabutan sepanjang proyek-proyek desa berlangsung. Kemendes-PDTT berhasil mengompilasi 92 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 2017. Terhitung pendapatan seluruh desa Rp 101 triliun, dan Rp 56 triliun dialokasikan bagi pembangunan. Ketika dipautkan dengan angka ketenagakerjaan, terbaca untuk mengangkat satu penganggur menjadi setengah penganggur saja dikeluarkan Rp 373 juta. Namun, kenyataannya honor pekerja sudah mencapai 27 persen dana desa dan mendekati 270 juta hari orang kerja. Artinya, sekitar 2,4 juta pekerja paruh waktu selama penggunaan dana desa kemungkinan berasal dari luar desa akibat kontrak dengan perusahaan jasa konstruksi. Mengetatkan data Irasionalitas penanggulangan kemiskinan dan pengurangan penganggur desa bersumber dari melencengnya program dengan data kependudukan. Akibatnya, dana pembangunan tak terfokus bahkan meleset dari orang miskin dan penganggur. Ironisnya, kala efektivitas program terbukti memburuk sejak tahun 2007, justru anggaran program dilipatgandakan lantaran dikira menghapus kerak kemiskinan dan pengangguran. Program padat karya desa akan terjerumus pada irasionalitas serupa, kecuali segera mengetatkan penggunaan basis data kemiskinan dan pengangguran. Apalagi upah kerja harian yang disodorkan pemerintah serupa upah kerja umum, sebesar Rp 100.000 per kapita/hari bagi tukang dan Rp 80.000 per kapita/hari bagi kenek. Konsekuensinya, buruh bangunan profesional pun tergiur memasuki padat karya, dan berpotensi menyisihkan kembali orang miskin ataupun penganggur. Maka, pemerintah desa bersama pendamping wajib mengompilasi data penduduk miskin dan penganggur, lalu mencanangkannya sebagai calon utama pekerja padat karya desa. Alamat rumah tangga miskin dicatat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jika UU No 6/1997 tentang Statistik menjerat TNP2K untuk merahasiakan data, alternatifnya digunakan alamat keluarga miskin pra-sejahtera serta sejahtera I dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Data penganggur dikumpulkan dulu oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga. Mereka mendata warga yang tidak bekerja sebulan terakhir. Momentum menguji efektivitas padat karya desa sudah mendesak. Sebab, Susenas pada Maret 2018 untuk mengukur kemiskinan dan Sakernas pada Februari 2018 guna menyurvei penganggur sama-sama menggali data kegiatan penduduk selama Februari 2018. ●

Siapa Lagi Pengawas Desa

Siapa Lagi Pengawas Desa Ivanovich Agusta  ;   Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

                                                    KOMPAS, 04 November 2017

                                                           

Nota kesepahaman dengan kepolisian guna turut mengontrol keuangan desa (Kompas, 21/10) adalah pernyataan kegagalan pengemban mandat pembina desa: Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Keuangan; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; serta pemerintah daerah. Selain bertentangan dengan UU No 6/2014 tentang Desa, bandul pengawasan bakal lebih kuat mengerem ketimbang mendukung dinamika desa. Apalagi, polisi menggenapi luapan kontrol dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Satgas Dana Desa, pendamping desa, inspektorat daerah, badan permusyawaratan desa, dan lembaga swadaya masyarakat. ”Pengamanan” UU Desa Berlawanan dari pandangan umum, sebenarnya UU Desa telah menyiapkan ”pengamanan”. Untuk memastikan asas subsidiaritas atau wewenang desa berjalan secara partisipatif, pembinaan dan pengawasan dilaksanakan secara bertingkat dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten (Bab XIV). Aspek pembinaan yang positif lebih dikedepankan, berupa keharusan mempraktikkan pemberdayaan, pendidikan dan pelatihan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memfungsikan institusi asli desa (Pasal 112). Pemerintah pusat diwajibkan memberikan penghargaan kepada desa terbaik (Pasal 113). Pemerintah provinsi hendaknya menyediakan bimbingan teknis serta mengawal pembentukan desa adat (Pasal 114). Pemerintah kabupaten menyampaikan anugerah kepada lembaga kemasyarakatan yang berprestasi, serta meningkatkan kapasitas badan usaha milik desa alias BUMDes (Pasal 115). Namun, yang luput diperhatikan, Pasal 113 UU Desa sama sekali menihilkan mandat pengawasan bagi pemerintah pusat! Adapun pengawasan pemerintah provinsi justru diarahkan kepada kinerja pemerintah kabupaten dalam mendukung BUMDes (Pasal 114). Dalam UU ini mandat pengawasan hanya diberikan kepada pemerintah kabupaten (Pasal 115). Substansi pengawasan diarahkan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, pembentukan peraturan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa. Susunan pengawasan UU Desa ini sejalan dengan asas otonomi daerah tingkat II (kabupaten/kota) pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2016 telah menegaskan, desa sebagai ujung tombak pemerintahan kabupaten. Endang Basuni dari Kementerian Dalam Negeri menunjukkan buktinya: hanya pemerintah kabupaten yang memiliki hak legal untuk memberi sanksi kepada kepala desa lantaran menyimpang dari peraturan perundangan (UU No 6/2014 Pasal 115 huruf n). Sebagai produk hukum yang khas, paling tepat UU Desa didudukkan sebagai lex specialis kala terkait pengelolaan desa. Dengan demikian, pelanggaran UU Desa bisa diterakan pada fungsi pengawasan langsung dari pemerintah pusat dan instansi vertikal, sebagaimana kini dipraktikkan polisi, Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Satgas Dana Desa, dan pendamping desa. Hasrat panoptikon Upaya memajang sebanyak mungkin mata pengawas ke desa-desa bersumber dari kue lezat dana desa sebesar Rp 127 triliun pada 2015-2017. Alih-alih dimaknai sebagai hak milik desa, seturut tafsir UU Desa, kenyataannya justru menyeleweng dipandang sebagai dana pemerintah pusat. Akibatnya ialah minimalnya tanggung jawab pengawasan oleh pemerintah kabupaten. Bahkan, mereka (baca: kabupaten) sendiri merasa diawasi pemerintah pusat lantaran kegagalan penyerapan dana desa berkonsekuensi pada pemotongan dana alokasi umum daerah. Selama ini, kontrol vertikal terhadap desa gagal lantaran bolong dalam hal transaksi pengawasan. Transaksi ratusan juta antara aparat desa dan aparat kecamatan, kabupaten, dan kejaksaan di Madura, Jawa Timur— sebagai contoh kasus—telah memudarkan legitimasi inspektorat daerah dan aparat hukum. Hasrat memenangi kompetisi politik menggerakkan pemerintah menetapkan PP No 47/2015 stentang Peraturan Pelaksana UU Desa yang menempatkan pendamping ke semua desa. Namun, mata panoptikon ini mengabur lewat terbukanya skandal upaya titipan partai-partai besar. Apalagi kapasitas pendamping tidak mumpuni membantu penyiapan laporan pertanggungjawaban kegiatan pembangunan. Sayang, hasrat mengontrol desa terus bertumbuh. Laporan masyarakat ke Satgas Dana Desa pada Agustus-Oktober 2017 melonjak dari 900 menjadi 10.000 (Kompas, 28/10). Segera setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Mabes Polri, di daerah disusun perjanjian serupa dengan pemerintah daerah. Nomor telepon pejabat dinas pemberdayaan masyarakat mulai dikumpulkan. Mengimbangi kontrol Guna mengimbangi percepatan kontrol, pemerintah kabupaten perlu segera menetapkan harga satuan barang menurut wilayah desa dan laporan-laporan yang wajib diserahkan untuk tiap jenis kegiatan pembangunan. Pelatihan pelelangan pekerjaan desa, monitoring dan evaluasi proyek, serta pelaporan sudah sangat mendesak dijalankan bersama pemerintah desa. Sesuai mandat UU Desa, penting bupati segera menyusun peraturan perihal jenis-jenis sanksi menurut pelanggaran administratif dan koreksi kebijakan desa. Harus didaftar pula jenis pelanggaran pidana korupsi yang layak diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Berkaca pada kasus transaksi pengawasan, pemerintah desa rawan dikriminalisasi berdalih laporan sangkaan korupsi. Karena itu, mereka harus memahami jalur pelaporan pelanggaran aparat kepolisian melalui Divisi Profesi dan Pengamanan. Penyelewengan pendamping bisa dilaporkan ke telepon 1500040. Kriminalisasi dari pihak lain manjur pula digaungkan langsung ke presiden melalui https://lapor.go.id. ●

Menyelesaikan Peta Desa

Menyelesaikan Peta Desa Ivanovich Agusta  ;   Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

                                                          KOMPAS, 31 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/31/Menyelesaikan-Peta-Desa

                                                           

Program peta desa resolusi tinggi terancam mandek (Kompas, 27/5/2017).  Padahal, informasi spasial menjadi basis rekognisi desa yang berujung perencanaan pembangunan desa, kawasan regional, hingga wilayah prioritas nasional. UU No 6/2014 tentang Desa menerjemahkan rekognisi antara lain berupa dana desa. Syarat utamanya, terdaftar di Kemendagri. Registrasi dijalankan untuk memenuhi konsep wilayah pemerintahan sehingga mesti melampirkan peta desa, jumlah penduduk, dan struktur organisasi pemerintahan desa. Keputusan Mendagri menetapkan 74.954 desa penerima dana APBN 2017 itu sekilas lancar. Apalagi, koordinat desa terbuka dicek pada www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id. Sayang, koordinat itu hanya merujuk lokasi balai desa. Tak ada kompilasi koordinat garis poligon batas desa. Luas desa yang tertera pun sekadar dihitung dari sketsa desa. Presisinya terlalu longgar, lantaran didasarkan batas-batas perkiraan mata memandang bentang geografis sungai, bukit, lembah, hutan kecil, atau jalan yang berubah-ubah. Warisan peta-peta desa selama ini lazim disusun sepihak sehingga lokasi desa kerap tumpang tindih kala digabungkan ke wilayah kabupaten. Kesalahan pemetaan terakumulasi sampai tingkat nasional tiap kali diselenggarakan Sensus Potensi Desa. Hasilnya, total luas desa melejit empat kali lipat wilayah negara dan jumlah penduduk berlipat dua. Data ini jelas tidak valid sehingga BPS enggan memublikasikan kepada khalayak. Menyelesaikan pemetaan Kelemahan pemetaan desa di lapangan kian disadari saat sulit mengimplementasikan Permendagri No 45/2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Hanya 4.150 batas desa disepakati dan ditetapkan secara resmi oleh pemda. Artinya, peluang penyusunan peta dan luas desa yang sahih baru 6 persen. Rendahnya validitas batas desa menggoyahkan sendi-sendi keadilan pembangunan. Penyebabnya, luas desa berikut kepadatan penduduknya jadi basis kalkulasi rincian dana tiap desa oleh Kemenkeu, patokan kemajuan wilayah perdesaan menjadi perkotaan oleh BPS, serta penghitungan alokasi program pembangunan desa dari kementerian dan pemerintah daerah. Jika peta citra tegak resolusi tinggi dengan skala 1:5.000 disebut terlalu mahal oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), sesungguhnya Permendagri No 45/2016 Pasal 12 membuka alternatif penggunaan peta rupabumi Indonesia. Ini lebih murah, karena sejak tahun 2000 BPS berhasil membagi habis rupabumi jadi poligon seluruh desa. Peta desa itu diperbarui tiap Sensus Potensi Desa, seperti pada 2003, 2005, 2008, 2011, dan 2014. BPS mencatat, peta desa-desa di Aceh paling sering berubah sejalan hilang dan munculnya desa baru. Peta ini mudah diperbarui guna menampung 94.954 desa saat ini. Garis poligon pada peta menjadi penanda koordinat batas puluhan ribu desa yang mustahil bertumpang tindih. Maka, percepatan penyusunan peta segenap desa sekaligus implementasi Permendagri No 45/2016 masuk akal dimulai dari peta BPS yang sudah eksis. Pembahasan peta desa di tiap kabupaten perlu mempertemukan pemerintah desa, pemda, Kemendagri, Kemendesa PDTT, BIG, dan BPS. Tujuannya, mengevaluasi validasi batas desa dari peta itu sekaligus menetapkan peta tiap desa secara definitif. BIG mendapat tugas besar menyajikan peta rupabumi Indonesia mutakhir berpresisi tinggi. Sebab, ketika ditimpakan pada peta lebih baru dari Google Map versi berlangganan, sebagian titik-titik peta rupabumi melenceng. Pernah ditemukan batas desa-desa menjauh hingga 200 kilometer. RT, RW, hingga desa yang bersebelahan dengan laut mengalami kerugian terbesar lantaran dicurigai tak memiliki luas wilayah, lalu kalis dari alokasi pembiayaan pembangunan. Dengan membagi habis wilayah Nusantara, peta desa ala BPS sekaligus memasukkan wilayah kehutanan dan pertambangan. Padahal, kawasan khusus ini terlarang tercakup sebagai desa. Maka, BPS, BIG, Kemendagri, dan Kemendesa PDTT perlu mengundang Kementerian LH dan Kehutanan serta Kementerian ESDM guna memisahkan wilayah hutan dan pertambangan dari batas-batas desa. Peta citra tegak resolusi tinggi untuk desa sebenarnya gampang disediakan dengan sangat murah. Eksperimen Adi Sucipto Aji melalui langganan Google Map menghasilkan skala peta yang sangat rendah, jelas, bahkan berujud tiga dimensi bagi desa-desa terpencil di Kalimantan hingga Papua. Big data mampu pula disertakan ke setiap desa sehingga mengundang warga berpartisipasi mengunggah foto sudut-sudut desa, film ringkas, serta testimoni kepuasan layanan pemerintah desa dan warga. Kelemahannya, informasi menarik desa Indonesia bakal tersimpan di server Google di luar negeri. ●

Memilah Korupsi Desa

Memilah Korupsi Desa Ivanovich Agusta  ;   Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

                                                        KOMPAS, 26 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/26/Memilah-Korupsi-Desa

                                                           

Korupsi desa mulai terungkap (Kompas, 3/3). Kini tengah disidik 0,06 persen desa atas sangkaan korupsi, rata-rata Rp 216,7 juta per desa. Angka ini senilai kucuran dana desa pada 2015. Sebelum menggurita laksana korupsi pada 54 persen pemerintahan daerah (pemda) dan 35 persen kementerian, korupsi desa harus ditangani secara sistemis. Sayang, terdapat dua kelemahan mendasar, yaitu (1) minimnya regulasi korupsi desa dan (2) ketiadaan advokasi legal bagi pemerintahan desa. Dari tahun ke tahun, tanggung jawab korupsi dana desa kian menukik ke level birokrasi lebih rendah. Saat prasangka korupsi dana desa berjemaah merebak pada 2014,  Kemendagri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta Kemenkeu mementahkan korupsi tingkat kementerian. Alasannya, dana desa tersalur langsung dari bendahara negara ke kas pemda. Mustahil menihilkan korupsi di tengah euforia dana desa. Pemda juga enggan menyalurkan dana desa karena berisiko tersangkut kasus korupsi. Kota Batu, misalnya, sempat diganjar pengurangan dana pusat karena menolak dana desa pada 2015 meskipun mulai 2016 menerimanya kembali. Beban pemda menguap setelah pemerintah pusat mensyaratkan laporan penggunaan keuangan desa untuk pencairan dana desa berikutnya. Rincian laporan desa mengubah makna pelimpahan tanggung jawab kasus korupsi kepada kepala desa. Pseudo-korupsi Penyalahgunaan dana di desa perlu dipilah antara korupsi riil dan pseudo-korupsi. Kepala desa melakukan korupsi riil ketika ia menilap dana desa, melarikan uang tersebut, tertangkap tangan menerima suap, menggunakannya untuk konsumsi keluarga. Dalam pemeriksaan lebih lanjut, mestinya terbukti motivasinya menggangsir dana desa. Akhirnya, pengadilan menetapkannya sebagai koruptor dengan hukuman pidana/perdata. Namun, pendekatan sistem mendeteksi pseudo-korupsi sebagai sumber lain penyalahgunaan dana. Indikasi utamanya: tak ada motivasi kepala desa korupsi dan selama ini ia dikenal bersih. Kepala desa terjerembap kasus pseudo-korupsi, terutama karena lalai menetapkan regulasi sebelum bertindak. Padahal, aparat pemerintah hanya legal bertugas sesuai aturan yang berlaku. Contohnya, kepala desa diciduk ketika meningkatkan kualitas bangunan penahan banjir dengan mengurangi panjang bangunan dari dana desa, tapi menambah panjangnya lewat pemasukan desa dan iuran warga. Sayang, ia lupa menulis pengembangan rencana dalam perubahan peraturan desa. Kepala desa juga jadi pesakitan lantaran menetapkan penggunaan dana desa di luar Permen Desa PDTT. Pencairannya untuk perbaikan balai desa dan pemenuhan bahan serta peralatan birokrasi desa diharamkan. Padahal, disertasi Nata Irawan membuktikan pentingnya alat, bahan, dan ruangan untuk meningkatkan layanan masyarakat dan deliberasi keputusan desa. Secara sistemis perlu digugat, sampai mana pemerintah desa dan warganya berhak memutuskan dana desa. Aturan tahunan menteri dan kepala lembaga di pusat, serta peraturan bupati di daerah, telah menyempitkan ruang keputusan desa. Akibatnya, kebutuhan desa tak terakomodasi dalam penggunaan dana desa. Kritiknya, saat ini dana desa diperlakukan semacam anggaran kementerian dan anggaran tugas pembantuan. Ini dipamerkan pemerintah pusat dan daerah kala langsung memutuskan penggunaannya untuk embung, lapangan bola, holding atau perseroan terbatas badan usaha milik desa pada level kabupaten hingga nasional. Kepala desa juga dituduh korupsi saat mengalihkan pendapatan desa atau meminta iuran warga guna mendanai proyek pemerintah pusat dan daerah. Padahal, UU No 6/2014 Pasal 22 menegaskan, setiap penugasan kepada pemerintah desa harus disertai tambahan anggaran. Kini kepala desa sedang meminta regulasi penggalangan dana di desa untuk menutupi ketiadaan anggaran program nasional sertifikasi tanah. Kebijakan advokasi Makna pseudo-korupsi desa acap bersumber pada regulasi pemerintah. Apalagi ruang ketidakpastian hukum membesar karena kementerian masih bersaing menyajikan aturan yang bertumpang tindih maupun berlawanan. Ketidakpastian hukum pun meluas akibat minimnya aturan tentang korupsi desa. UU No 6/2014 telah melarang kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) korupsi. Namun, sanksi korupsi hanya muncul pada Peraturan Mendagri No 82/2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. Tak ada sanksi bagi perangkat desa dan anggota BPD. Karena itu, paling tepat Kemendagri, Kemendesa PDTT, Kemenkeu, BPKP, kepolisian, kejaksaan, dan KPK bersama-sama mengharmoniskan aturan korupsi desa. Isinya indikator dan jenis korupsi desa, tata cara pelaporan dan perlindungan saksi, proses pencegahan dan pembuktian korupsi, dan sanksi bagi kepala desa, perangkat desa, serta anggota BPD. Pada saat bersamaan, perlu diusung advokasi bagi kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD yang disangka korupsi. Apalagi, peraturan Mendagri No 82/2015 membuka ruang pembelaan sebelum diberhentikan sesudah hukuman berkeputusan tetap. Inovasi nomor kepegawaian daerah bagi mereka, seperti di Serang dan Cirebon, bisa menjadi dasar advokasi oleh pemerintah daerah dan pusat. Asosiasi kepala desa, perangkat desa, dan BPD juga dapat mengadvokasi proses legal mereka. ●

Mempercepat Desa Adat

Mempercepat Desa Adat Ivanovich Agusta  ;  Sosiolog Pedesaan IPB Bogor

                                                        KOMPAS, 03 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Penetapan desa adat sudah di depan mata. Indikasinya, tuntutan masyarakat adat (Kompas, 20/3/2017) seiring target pemerintah mereformasi hutan adat. Berbagai peraturan perundangan pendukung juga selesai disiapkan. Yang dibutuhkan ialah sinkronisasi peraturan perundangan yang masih terserak, termasuk percepatan penetapan desa adat. Hal ini mengingat target 12,7 juta hektar reforma perhutanan pada 2019 setara 5.080 desa adat dan sudah ada utang penetapan lebih dari 350 desa adat yang resmi diajukan pemda hingga 2017. Upaya membangun masyarakat adat mencakup tiga aspek: rekognisi keberadaan masyarakat dan desa adat, subsidiaritas atas wewenang adat, dan dukungan keberlanjutan pembangunan kawasan adat. Pilihan desa adat mengandung keunggulan mengakui warga adat, mewujudkan pemerintahan lokal berbasis adat, kepemilikan aset adat. Instruksi presiden (inpres) menjadi motor percepatan desa adat, menggerakkan kementerian dan lembaga di pusat, sekaligus pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Karena tercantum pada dokumen perencanaan strategis RPJMN 2015-2019, reforma agraria kehutanan beserta konsekuensi pendirian desa adat tergolong penetapan wilayah strategis. Justifikasi ini tepat dicantumkan dalam inpres sehingga pemerintah pusat berhak berinisiatif membentuk desa adat. Sejalan dengan Peraturan Mendagri No 1/2017 tentang Penataan Desa, inpres dapat menugasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempercepat delineasi wilayah hutan adat, dan menyampaikan permohonan penetapan desa adat kepada Kemendagri. Didasari Peraturan Mendagri No 45/2016 tentang batas desa, program pemetaan Badan Informasi Geospasial sebaiknya dialihkan ke desa adat. Dengan demikian, negara punya peta, nama dan batas desa yang jelas, berikut jumlah penduduknya. Kemendagri bisa ditugasi mempercepat penyusunan surat keputusan desa adat dan langsung dilengkapi kode desa adat. Sampai titik ini pendirian desa adat menjadi kepastian. Untuk melengkapi rekognisi, inpres dapat menugasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyertifikasi hutan adat sebagai lahan komunal sesuai Peraturan Mendagri No 10/2016. Selanjutnya, inpres mengharuskan lahan itu menjadi aset desa adat terkait. Sesuai Peraturan Mendagri No 1/2016, begitu menjadi aset desa, hutan adat mustahil hilang lagi. Karena telah memiliki kode desa adat, Kemenkeu dapat ditugasi mengalirkan dana desa ke sana. Kementerian Desa PDTT dan Bappenas memprioritaskan kegiatan di kawasan desa adat. Agar hasil percepatan pembentukan desa adat akurat, inpres perlu memerintahkan keikutsertaan organisasi kemasyarakatan yang memiliki informasi masyarakat adat dan peta wilayah adat. Instruksi mendagri Proses berikutnya berada pada pemerintah kabupaten/kota dan provinsi. Inpres bisa terus menginstruksikan bupati/wali kota, gubernur, dan anggota DPRD untuk memprioritaskan ketetapan atas adat. Selebihnya, giliran Kemendagri yang berperan. Instruksi Mendagri mencakup pelaksanaan Permendagri No 52/ 2014, agar bupati/wali kota langsung membentuk panitia masyarakat hukum adat, serta selambatnya sebulan kemudian memutuskan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, wilayah adat, aset adat, dan pemerintahan adat. Bupati/wali kota meresmikan peraturan tentang kewenangan desa adat sesuai Permendagri No 44/2016. Yang krusial, Mendagri menginstruksikan pembahasan raperda desa adat. Menurut UU No 23/2014 tentang Otonomi Daerah, legislasi otomatis masuk daftar kumulatif terbuka raperda penataan desa. Karena keputusan Mendagri dilengkapi kode desa adat, pembahasan lebih untuk persetujuan penetapan di kabupaten/kota dan provinsi. Menurut Peraturan Mendagri No 1/2017, penetapan peraturan daerah desa adat inisiasi pemerintah dilarang lebih dari dua tahun. Instruksi Mendagri kepada pemerintah provinsi ialah mempercepat evaluasi peraturan daerah penetapan desa adat, memberi nomor registrasi, dan langsung melaporkan kepada Mendagri. Untuk mengontrol percepatan desa adat di kabupaten/kota dan provinsi, Peraturan Mendagri tentang penyusunan APBD yang terbit tahunan harus berisi kewajiban memprioritaskan penetapan masyarakat hukum adat, desa adat, dukungan kegiatan pembangunan kawasan adat. Regulasi itu memberi hak Mendagri untuk mencoret anggaran pemerintah daerah yang memperlambat penetapan desa adat. ●