Galau Mengubah Jakarta

Galau Mengubah Jakarta

Soen’an Hadi Poernomo, Dosen Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IISIP), 

Penasihat Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jakarta

SUMBER : REPUBLIKA, 12 April 2012

Tiga bulan lagi, tepatnya 11 Juli 2012, warga Jakarta memilih gubernurnya. Pemimpin yang terpilih semoga sosok yang berkomitmen untuk mengabdi dan berjuang mengubah Jakarta menjadi lebih baik.

Sampai saat ini, harapan tersebut be lum tampak benderang, mengingat para calon yang diusung partai dan perorangan belum mengajukan ide konkret dan nuansa yang meyakinkan. Apalagi, semuanya paham bahwa permasalahan Jakarta tidak sederhana dan sangat akut. Apabila diurai, paling tidak terdapat tiga jenis problem yang dihadapi dan saling terkait, yakni permasalahan teknis pengelolaan, moral kepemimpinan, dan konsep dasar perkotaan.

Setiap hari warga Jakarta disuguhi permasalahan kemacetan lalu lintas yang sangat menyiksa. Jalan layang, te rowongan, jalan tol, dan sistem busway tidak banyak menolong. Malah problem transportasi tersebut diperparah oleh sistem setoran pengemudi, sehingga ber dampak ngetem di sembarang tempat untuk mengejar setoran.

Ada yang berpendapat jalan pemecahan yang menjanjikan adalah peningkatan kualitas kereta api, pembangunan monorel atau subway. Memang, mungkin alternatif tersebut dapat menjawab kondisi Jakarta yang dihuni 10,2 juta penduduk, dengan mobil sekitar 2,4 juta dan sepeda motor 4,3 juta.

Tetapi, problem transportasi tidaklah berdiri sendiri, banyak variabel lain yang memengaruhinya. Apalagi ditambah intensifnya perkembangan kota horizontal ke Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang berpenduduk sekitar 28 juta. Para ahli transportasi memperkirakan Jakarta akan mengalami stagnan atau macet total pada 2014.

Permasalahan lain adalah banjir, yang setiap musim penghujan senantiasa mengancam beberapa wilayah Jakarta. Memang, pengendali banjir kanal timur dan beberapa waduk telah dibangun, akan tetapi masih sulit mengejar memburuknya pembuangan sampah ke sungai yang tidak berangsur baik, menyebabkan pendangkalan dan penyumbatan saluran air, serta menjadikan Teluk Ja karta sebagai comberan raksasa di lepas muara.

Secara topografi, permukaan laut pa da saat tertentu berada lebih tinggi dari sungai yang mengalirinya. Menjamurnya gedung bertingkat dan rumah susun di samping memperpadat populasi yang berada di Kota Jakarta, juga mengurangi daya serap air tanah, serta secara signifikan menyedot konsumsi penyediaan air bersih bagi warga. Penyedotan air tanah yang masif tentu mempercepat penurunan muka tanah yang saat ini sudah berlangsung, dan terus meluasnya intrusi air laut.

Dua problem besar tersebut masih ditambah lagi dengan masalah keamanan, premanisme, narkoba, permukiman kumuh, dan penyediaan air bersih.

Moral Kepemimpinan

Dimensi lain terkait langsung maupun tidak lansung dalam pembangunan Jakarta adalah aspek moralitas kepemimpinan. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa pemilihan kepala daerah senantiasa diwarnai dengan money politic serta biaya politik yang sangat tinggi.

Moral kepemimpinan yang demikian tentu besar pengaruhnya terhadap “nasib” Jakarta, baik langsung maupun tidak langsung. Yang tampak sebagai komitmen dan upaya calon untuk membangun Ibu Kota, bisa jadi hanyalah basa-basi atau penciptaan peluang lahan korupsi guna menutup utang politik.

Apabila pemimpin daerah sudah memiliki atau terjebak dalam kualitas moral yang tercela, dapat dibayangkan betapa buruknya suasana tata kelola birokrasi yang ada di bawahnya. Apalagi, Jakarta adalah lahan ekonomi dan bisnis terbesar di negeri ini. Produk Domestik Regional Bruto nasional sekitar 25 per sen adalah berada di Jabodetabek. Kekhawatiran pelestarian atau pengembangan tindak koruptif tersebut lebih beralasan, dengan realitas belakangan ini adanya sandiwara korupsi yang tersaji di depan publik tanpa malu oleh elite negeri ini.

Konsep Dasar Perkotaan

Sebuah kota memang bisa memiliki multifungsi. Akan tetapi, sebagai Ibu Kota negara, sebaiknya suatu kota memiliki fungsi utama yang khusus untuk penyelenggaraan pemerintahan. Jakarta saat ini memiliki fungsi ganda, sebagai ibu kota sebuah negara besar, sekaligus sebagai kota bisnis, kota budaya, kota wisata, dan kota pendidikan.

Penduduk miskin dari berbagai daerah mengais rezeki ke Jakarta, pencari kerja mengadu nasib ke Ibu Kota. Tata kota menjadi ruwet, pengelolaan kota menjadi rumit dan amburadul. Ibu Kota negara yang berposisi strategis dan vital dalam ketatanegaraan, tentu memerlukan kondisi yang nyaman, aman, tertib, dan elegan.

Dengan pertimbangan tersebut, Ibu Kota kita ini tidak mungkin dipaksakan atau dipertahankan di Jakarta. Namun, lokasi pemindahannya juga sebaiknya diupayakan tidak terlalu jauh, agar efisien dan efektif, serta pada kawasan yang masih memungkinkan untuk ditata.

Sebagai pembanding, beberapa negara telah berpengalaman membangun kota yang memang diniatkan menjadi ibu kota negara, seperti New Delhi, Brasilia, Washington DC, dan Canberra. Australia membuat Canberra sebagai ibu kota, yang dijuluki Garden City dan sampai saat ini masih dipenuhi oleh taman yang rindang, nyaman, tenang, dan elegan.

Jakarta sulit untuk berubah menjadi ibu kota negara yang ideal. Maka, demi kebaikan di masa depan dalam masa yang berkelanjutan, untuk kepentingan bangsa yang lebih besar, sebaiknya ibu kota negara ini dipindah kan ke lokasi yang lebih tepat. Bangsa ini harus berbuat sesuatu untuk kebaikan negaranya, tidak hanya pasrah menerima nasib keruwetan kota yang menggalaukan. ●

Doa Parjianti di Akhir Tahun

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011 TENTANG METROPOLITAN

Doa Parjianti di Akhir Tahun

Sumber : KOMPAS, 15 Desember 2011

Bangun di pagi hari di akhir November 2011. Mendung menggantung, gerimis mulai mengguyur Kampung Pulo, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Parjianti menghela napas. Sekilas dilihatnya sepasang sepatu bot, ember, kain pel, dan sapu plastik di sudut rumahnya. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, ia yakin banjir akan menggenangi rumahnya lagi.

Ingatan Parjianti (38), warga RT 11 Kampung Pulo, kembali ke bulan ketiga di tahun ini. Waktu itu musim hujan baru saja lengser dari puncaknya. Namun, sisa hujan justru menjadi petaka. Sungai Krukut yang melintasi kampungnya sejak Maret itu menyempit semakin parah.

Dari sungai dengan lebar 4-6 meter, kini menjadi 1-3 meter saja. Sebabnya, pemilik tanah tepat di seberang Kampung Pulo berbenah. Gorong-gorong besar dibuat lengkap dengan talut, sebagian badan sungai tertutup meski di bawahnya ada saluran air, ada jalur pejalan kaki, dan tanah lapang cukup luas. Namun, bagi warga, harus berkubang air kotor berbulan-bulan tentu membutuhkan ketahanan ekstra.

Tanah Kampung Pulo memang berstatus tanah garapan. Banyak warga mengaku membeli tanah kepada pengurus kampung setempat belasan hingga 25 tahun silam. Sebagian mengaku menyimpan bukti kuitansi pembelian tanah yang rata-rata pada 1980-an seharga Rp 50.000 per meter persegi. Mereka juga warga resmi karena memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga resmi.

Warga Kampung Pulo hanya bagian kecil dari sekian banyak warga perkampungan pinggir kali. Di sepanjang Ciliwung, dari Kalibata sampai Manggarai, Jakarta Selatan, diperkirakan ada 71.000 keluarga penghuni bantaran.

Penataan Warga Bantaran

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak mau dianggap melakukan pembiaran. Selain meragukan mereka, Gubernur Fauzi Bowo juga menyatakan telah mendatangi dan memperingati warga akan adanya ancaman bencana tersebut. Sekaligus menjelaskan soal rencana kerja birokrasinya membuat waduk di Kampung Pulo sebagai parkir air agar potensi banjir bisa dikurangi. ”Saya meragukan legalitas mereka,” ujar Fauzi.

Hal itu diperkuat oleh penegasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Sarwo Handayani yang menyatakan sudah ada agenda penataan warga bantaran kali. Apabila benar rencana pembangunan waduk itu seperti yang dikatakan Gubernur Fauzi Bowo, proyek tersebut akan mulai dilaksanakan pada 2012.

Menurut Sarwo, agar hak warga tetap terlindungi dan terlayani, DKI menerapkan resettlement solution framework. ”Kami gunakan konsep ini saat DKI dan pemerintah pusat melaksanakan pengerukan dan penataan 13 sungai mulai 2012. Kami akan melakukan sejumlah pendekatan kepada masyarakat dibantu para ahli, termasuk sosiolog, perencana kota, lingkungan, dan lainnya,” katanya.

Rencana Pemprov DKI untuk menata bantaran kali bukan persoalan mudah. Menyitir pendapat sosiolog Robertus Robert yang pernah mengadakan penelitian tentang penghuni bantaran, warga di pinggir Ciliwung rata-rata sudah menetap tiga sampai empat generasi. Urbanisasi dan pertarungan mendapatkan rezeki di Ibu Kota yang dipandang lebih mudah dibandingkan dengan di daerah asal melatarbelakangi pilihan hidup warga bantaran tersebut.

Setelah beradaptasi puluhan tahun mereka tentu butuh pendekatan dari berbagai bidang ilmu dan proses yang cukup memakan waktu agar bersedia ditata dan direlokasi. ”Kalau tidak, yang akan muncul adalah bencana sosial,” kata Robertus.

Kacau di Mana-Mana

Ini salah satu sisi wajah kota ini yang menanggung beban dan konsekuensi penataan kota yang tidak baik. Bahkan, ahli tata kota dari Universitas Tarumanegara, Suryono Herlambang, lebih berani lagi mengatakannya, amburadul. Suryono, yang mendalami dan mengikuti perkembangan pemanfaatan lahan dan perkembangan properti di Jabodetabek, khususnya di wilayah Jakarta, menyimpulkan tata Kota Jakarta saat ini kacau-balau.

Masalah itu tidak hanya terjadi di bantaran kali, tetapi juga kawasan premium. Apabila tertulis dalam draf perencanaan pembangunan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010-2030, itu pun baru sekadar wacana.

Lihatlah Grogol sekarang, sepanjang Jalan S Parman sampai Gatot Subroto tumbuh berapa pusat perbelanjaan besar? Berapa pintu masuk ataupun keluar tol, adakah jalan-jalan alternatif ketika terjadi kemacetan luar biasa di ruas jalan itu?

Kondisi ini belum membedah soal manajemen lalu lintas yang kacau, memecahkan masalah limbah air kotor ataupun sampah rumah tangga yang terus meningkat volumenya, plus tidak adanya keseimbangan volume rumah mewah, sedang, dan sederhana.

Pembangunan fasilitas transportasi publik terasa terengah-engah mengejar pembangunan infrastruktur lain, terkadang terlihat ketidaksinkronan antara keduanya. Misalnya, syarat utama dibangunnya perumahan atau kompleks perkantoran sebenarnya harus dekat dengan fasilitas transportasi publik. Kenyataannya, perumahan, perkantoran, pusat belanja berlomba hadir dekat mulut tol atau jalan layang. Kendaraan pribadi makin merajai jalanan. Boleh dibilang, kendaraan pribadi menjadi ”transportasi massal” di Jakarta.

Mengapa semua ini terjadi karena seluruh program tidak pernah melibatkan rakyat dalam proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Mengutip pendapat planolog Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, rakyat hanya sebagai penonton, sementara semua pembangunan masih berorientasi proyek dan sekadar mengejar keuntungan atau jalan keluar sesaat.

Di tengah kekacauan itu, penghuni tepi kali yang tidak memiliki kekuatan politis ataupun ekonomi hanya bisa berdoa, semoga ada secercah asa positif pada tahun 2012. ●

(NELI TRIANA)