Perpustakaan Piringan Hitam   Kelik M Nugroho  ;   Kolektor Piringan Hitam

KORAN TEMPO, 26 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Lagu itu dimulai dengan suara lengkingan biola yang mengalunkan melodi irama Mediteranian. Suara gitar bas pun mengalunkan beat irama padang pasir.  Lalu terdengar lirik: "Dalam cerita lama tersebut kisah, Abunawas jenaka menghadap raja. Hilang pasti nyawanya karena bersalah, tapi aneh akhirnya mendapat harta...." Lagu piringan hitam tahun 1960-an dari kelompok penyanyi Yanti Bersaudara asal Bandung itu-yang diputar dengan peranti turntable dan tata suara elektronik canggih-terdengar dari lantai dua sebuah gedung di asrama Sekolah Insan Cendekia Madani, Serpong, Tangerang Selatan, suatu hari di bulan Juni 2015. Ini sekolah dengan konsep asrama yang dilengkapi sarana dan prasarana pendidikan modern-ruang kelas ber-AC, aneka laboratorium, perpustakaan hebat, gedung-gedung berarsitektur dengan konsep tropis, dan perangkat multimedia yang canggih. Sekolah swasta ini memang sedang merintis pembuatan perpustakaan piringan hitam musik Indonesia. Kalau Anda mencari perpustakaan piringan hitam di Indonesia di mesin pencari Google, yang akan muncul adalah perpustakaan milik politikus Fadli Zon dan Helmy Faishal Zaini, yang menyediakan juga koleksi piringan hitam. Atau Galeri Malang Bernyanyi, yang akan membangun Museum Musik Indonesia, dan situs iramanusantara.org yang dikelola oleh pengamat musik David Tarigan. Bagaimana dengan perpustakaan sekolah? Tampaknya baru Sekolah Insan Cendekia Madani di Serpong inilah yang berinisiatif. Perpustakaan piringan hitam musik Indonesia di sekolah niscaya penting untuk banyak hal. Pertama, untuk kepentingan literasi budaya. Sudah saatnya siswa diperkenalkan pada warisan musik Indonesia, sebagai pintu masuk untuk mengapresiasi warisan budaya Indonesia. Kedua, untuk kepentingan literasi teknologi musik. Agar generasi muda bisa menghargai karya musik, mereka mesti diperkenalkan perkembangan teknologi musik dari waktu ke waktu. Melek sejarah teknologi musik ini penting untuk mengembalikan kecintaan mereka pada karya musik, sebagai imbas tergerusnya kecintaan pada fisik musik akibat menjamurnya teknologi digital. Ketiga, untuk kepentingan perawatan dan pelestarian piringan hitam musik Indonesia. Ketika perhatian pemerintah terhadap piringan hitam sebagai warisan budaya masih defisit, upaya-upaya pihak-pihak swasta untuk mengoleksi, merawat, dan melestarikan piringan hitam musik Indonesia patut diapresiasi. Kita mesti khawatir bahwa suatu saat bangsa kita akan kesulitan memiliki semua arsip musik Indonesia, khususnya yang terekam di atas piringan hitam. Ini mengingat tak semua album piringan hitam dicetak dalam jumlah banyak, sementara penjualan piringan hitam musik Indonesia sudah memasuki era pasar lintas negara. Orang bisa membeli piringan hitam melalui toko dan lapak daring. Juga karena kini sudah mulai banyak turis asing berburu piringan hitam musik Indonesia di kios-kios barang antik, seperti di Jalan Surabaya, pasar Taman Puring, dan pusat penjualan baru di Blok M Square-semua di Jakarta. Sedangkan penjual piringan hitam kita tak mengenal nasionalisme musik Indonesia. "Maaf Pak, piringan-piringan ini sudah dipesan oleh orang Jepang," kata seorang penjual vinyl di Blok M Square. Dia menjual satu set piringan hitam album Chrisye seharga Rp 6 juta. Nah! ●

Humor Politik Kelik M Nugroho  ;   Wartawan Tempo

TEMPO,  06 Januari 2014

                                                                                                                        

Humor politik menemukan lahan baru untuk berkecambah di media sosial Twitter.  Sebuah koran nasional berkomentar dalam rubrik Pojok, kurang-lebih begini:  Mendagri berencana melantik Hambith Bintih (bupati terpilih) di rumah tahanan di Jakarta. Di media sosial, Mendagri disebut Menteri Dagelan RI. Humor ini dikutip dari media sosial-salah satunya Twitter. Memang, Twitter adalah media digital yang canggih, yang memungkinkan orang mengekspresikan pendapat apa saja, termasuk humor politik, secara bebas dan berefek seluas jumlah pengikutnya, ditambah pengikut yang mengirim ulang kicauan. Twitter juga media komunikasi yang bersifat egaliter-siapa saja dengan ragam status sosial bisa saling berinteraksi. Sifat egaliter inilah yang menjadikan humor politik seperti menemukan panggungnya.  Contoh humor politik dari orang kebanyakan adalah kicauan orang berakun @yozeroo: Satu lagi produk asli indonesia » farhatabbaslaw :)) #HumorPolitik.  Humor ini menyindir tingkah laku pengacara Farhat Abbas yang sering membuat sensasi. Contoh lain datang dari akun @canda­tawacom: Partai SRI gagal lolos verifikasi, Srimulyani dikabarkan frustrasi dan berniat masuk Srimulat!  #humorpolitik.  Humor ini mencandai nasib partai yang mendukung mantan menteri Sri Mulyani.  Kita juga bisa menemukan humor-humor politik yang dilontarkan langsung oleh pejabat tinggi dan pesohor-fenomena baru berkat Twitter. Contoh kicauan komedian Butet Kartaredjasa via akun @masbutet: Yang paling menarik usulan Susilo Gandrik untuk koruptor, "dihukum gantung 5 tahun lamanya". #mbathang. Salah satu menteri yang aktif di jagat Twitter adalah Dahlan Iskan. Pola komunikasinya egaliter dan apa adanya, sehingga sering tampak melucu. Lihat saja kicauan via akun @iskan_dahlan ini: Asyiiiik, siapa lagi yang mau daftar jadi calo? Cepetan daftar hahaha . Kicauan ini menanggapi kicauan akun @TrioMacan2000: calo pemeras di BUMN itu antara lain:…. Humor politik yang saya contohkan tersebut merupakan sebagian dari kicauan yang berseliweran di linimasa akun Twitter saya sepanjang 2013. Berkat teknologi yang disediakan Twitter, saya mampu menyimpan kicauan yang berisi humor politik yang mampir di linimasa melalui menu Favorite-yang kebetulan saya baca di sela-sela kemacetan Jakarta, ketika nongkrong di kafe-kafe mal, atau ketika malam menjelang tidur. Sayangnya, belum banyak orang yang berkicau dengan tagar (tanda tematik) #HumorPolitik. Ketika saya mencari di jagad Twitter dengan tagar ini, hanya muncul 50 kicauan. Humor politik, menurut saya, lebih bernilai daripada pesan-pesan politik yang langsung atau kadang bahkan disertai makian. Humor politik terasa lebih bergaya, berselera, dan cerdas dibanding pesan-pesan politik yang vulgar. Apalagi di Twitter tak ada sensor.  Dengan humor, kita dapat memberikan suatu wawasan yang arif sambil tampil menghibur. Humor dapat pula menyampaikan siratan menyindir atau suatu kritik bernuansa tawa. Humor juga dapat menjadi sarana persuasi untuk mempermudah masuknya informasi atau pesan yang ingin disampaikan sebagai sesuatu yang serius dan formal (Dick Gauter via Didiek Rahmanadji). ●

Karakter Apresiasi

Karakter Apresiasi Kelik M Nugroho  ;   Wartawan Tempo

TEMPO.CO,  05 Desember 2013

  

Ketika perhelatan Ujian Nasional 2013 diwarnai kekacauan di beberapa daerah, dan buntutnya ada laporan penyelewengan yang dialamatkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi, saya terpikir untuk berkomentar di Twitter. "Ketika yang baik-baik tidak diapresiasi, jangan salahkan jika yang buruk-buruk malah terkuak ke publik," kata saya kurang lebih begitu. Kicauan ini di-retweet (RT) beberapa teman yang mengindikasikan bahwa pendapat saya menarik dan didukung sejumlah follower saya. Saya sendiri tidak mencoba menyebut (mention) akun Menteri Nuh yang kadang-kadang aktif, atau akun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang kurang aktif, karena bagi saya peristiwa di Kementerian Pendidikan itu hanya saya ambil hikmah dan renungannya. Kicauan saya pun tak menyebut nama Kementerian, karena hal yang serupa sangat mungkin terjadi di lembaga lain. Padahal harus diakui renungan itu bisa muncul sejatinya memang karena saya sedikit tahu "daleman" Kementerian Pendidikan. Setahu saya penunjukan pejabat di kementerian ini, khususnya pejabat eselon I setingkat direktur jenderal, dilakukan berdasarkan pertimbangan politik, selain sedikit pertimbangan kompetensi. Si Anu diangkat menjadi dirjen karena itu pesanan dari partai ini, partai itu, demikian bisik-bisik antar-orang. Salah satu indikasi yang mencolok di mata saya, ada seorang pejabat yang pernah mendapat penghargaan internasional, tapi dia tak kunjung mendapat promosi. Kalaupun naik jabatan, diperlukan waktu lebih lama.  Berbicara soal apresiasi, pada Jumat, 29 November 2013, Kementerian Pendidikan menyelenggarakan Anugerah Peduli Pendidikan. Sebanyak 29 penghargaan diberikan untuk mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam bidang pendidikan melalui berbagai cara sepanjang tahun 2013. Para penerima penghargaan dibagi dalam lima kategori: Perusahaan/BUMN, Kabupaten/Kota; Yayasan Nirlaba/Kelompok Masyarakat; Individual/Inovator Pendidikan; dan Program Acara Televisi. Sebuah perusahaan jamu menyalurkan dana sosialnya untuk mengobati siswa yang menderita penyakit mata, karena hal itu mengganggu prestasi belajar siswa. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman pribadi, seseorang dari perusahaan itu membuat program sosial itu--sesuatu yang masuk akal. Dari kategori lain, ada nama-nama seperti Andi F. Noya, Yayasan Indonesia Mengajar-nya Anies Baswedan, dan AA Ayu Ketut Agung. Di depan para penerima penghargaan dan tetamu lain, Menteri Muhammad Nuh mengatakan bahwa salah satu alasan pemberian apresiasi itu adalah karena kementerian ingin belajar memberikan penghargaan. "Karena kebiasaan menghargai itu harus dibangun," kata Menteri Nuh yang wajahnya terpancar di layar LCD jumbo berdefinisi tinggi dengan tangan kanan diletakkan di depan dadanya. Kata kuncinya, kebiasaan mengapresiasi harus dibangun karena kecenderungan manusia itu susah menghargai prestasi orang lain. "Hanya orang yang berhasil yang bisa menghargai keberhasilan orang lain, karena dia tahu betapa berat efffort-nya," kata Nuh lagi. Tentu, sikap mengapresiasi itu positif. Tapi Menteri Nuh mestinya mengimbangi budaya mengapresiasi pihak luar dengan mengapresiasi juga birokrat-birokrat yang baik di dalam Kementerian. ●

Revitalisasi Budaya Lokal

Revitalisasi Budaya Lokal

Kelik M Nugroho ; Pemilik Situs www.piringanhitam.com

SUMBER :  KORAN TEMPO, 20 Mei 2012

Sebuah upacara kecil-sederhana berwarna tradisi digelar. Ada sekelompok remaja yang mempertunjukkan sebuah tarian lokal. Ada sekelompok ibu-ibu berbusana panjang berwarna merah marun dan berbawahan sarung bermotif kotak-kotak berwarna kuning-merah mengetuk-ngetukkan batang kayu di lesung panjang (padendang). Ada juga sekelompok laki-laki dewasa berpakaian tradisional memainkan seperangkat gamelan mini (ganrang pamanca).

Namun yang paling penting justru ketika Maing, Ketua Lembaga Adat Desa Botolempangan, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, memperkenalkan kepala desa yang baru saja terpilih. “Kepala desa terpilih secara damai, calon lain menerima kekalahan, karena kami menerapkan nasihat orang tua kami, seperti sipakatau dan sipakainga,” kata Maing di depan sekitar 40 orang dari rombongan Kementerian Dalam Negeri pada 10 Mei 2012.

Orang-orang pun bertepuk tangan. Maklum, belakangan ini banyak pemilihan kepala daerah di Indonesia yang berekses konflik sosial yang berdarah-darah. Sipakatau adalah nasihat yang mengharuskan orang memberikan penghargaan kepada seluruh manusia tanpa memandang derajat, sedangkan sipakainga adalah saling mengingatkan untuk kebaikan. Dua nilai itu merupakan bagian dari nilai-nilai adat-istiadat masyarakat Maros, yang berlokasi dekat dari Makassar.

Kabupaten Maros menjadi salah satu dari 10 kabupaten yang dijadikan proyek percontohan (pilot project) program pelestarian adat-istiadat dan budaya Nusantara (PABN) yang dilaksanakan Direktorat Pemberdayaan Adat Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri. Program ini telah berlangsung selama tiga tahun dan tahun ini memasuki tahap terakhir implementasi.

Program pelestarian adat ini dimaksudkan untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan (governance) dan pembangunan di desa berdasarkan otonomi asli, melalui upaya mendorong kemandirian masyarakat untuk meningkatkan karakter dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai upaya pengembangan budaya nasional.

Strategi pelaksanaannya dilakukan melalui identifikasi nilai budaya, penguatan lembaga adat dan aparat desa, pengembangan model koordinasi, pelestarian adat dan budaya, serta revitalisasi nilai sosial dan budaya yang ditransformasikan dengan kondisi kekinian dan tantangan masa depan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan menumbuhkan prakarsa dan inisiatif masyarakat setempat.

Setelah tiga tahun program ini berjalan, kini telah terbentuk lembaga adat di seluruh desa lokasi proyek percontohan, serta telah tersusun sejarah dan profil budaya desa dalam dokumen. Muatannya antara lain hasil identifikasi sistem nilai yang telah digali dan direkonstruksi kembali sebagai roh dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengaturan masyarakat desa.

Desa Botolempangan di Kabupaten Maros adalah salah satu contoh yang berhasil menjalankan program ini. Desa ini telah menggali, merekonstruksi, bahkan menerapkan nilai-nilai adat lokal seperti sipakatau, sipakainga, dan sipakkalebbi (memperlakukan manusia sepantasnya). Mereka juga memiliki nilai-nilai lokal yang mesti dimiliki seorang pemimpin, yaitu macca na malempu (pintar dan jujur), waran na magetteng (berani dan konsisten), dan tudang sipulung (bermusyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan).

Dari sisi regulasi, desa ini telah mengeluarkan tiga peraturan lembaga adat desa, antara lain tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, tentang tata cara pelaksanaan hajatan pernikahan, tentang pemberian rekomendasi calon kepala desa, serta keputusan lain tentang penyelesaian sengketa tanah dan perselisihan antarwarga. Berlangsungnya pemilihan kepala desa yang baru saja berlalu secara damai adalah salah satu hasil nyata dari rekonstruksi kepemerintahan (governance) berbasis adat budaya lokal ini.

Dari sisi ekonomi, program pelestarian adat ini mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal melalui pelatihan kewirausahaan dan pembinaan usaha-usaha ekonomi kreatif, seperti kuliner, kerajinan, kesenian, wisata spiritual, dan festival budaya.

Untuk mencapai misi besar dari pemerintah pusat ini tentu tak semudah mengedipkan mata. Menurut Maing, selama ini masyarakat khususnya generasi muda tidak terlalu tertarik untuk memahami adat dan budaya lokal, karena ekses dari perkembangan teknologi modern. Kendala lain, terbatasnya anggaran di desa untuk membiayai infrastruktur kelembagaan adat dan pelestarian adat-istiadat serta budaya. Karena itu, menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat seusai pelaksanaan proyek percontohan--yang dibiayai pemerintah pusat--mereka harus bisa melanjutkan program secara mandiri.

Program pelestarian adat budaya versi Kemendagri ini perlu diberi catatan kritis. Secara idiil, upaya pelestarian adat dan budaya lokal ini mesti diapresiasi. Jika kita menengok ke belakang, pembangunan desa di Indonesia pada masa Orde Baru selama sekitar 30 tahun menganut paham pembangunanisme, yang menekankan pada aspek perkembangan ekonomi. Juga dalam pembangunan, pemerintahan Orde Baru bersikap top-down, yang cenderung menumpulkan inisiatif dari masyarakat. Jadi, dari sisi ini, program pelestarian adat versi Kemendagri ini suatu kemajuan.

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati oleh pemerintah. Bahwa kinerja birokrasi pemerintah selama ini tidak solid-solid amat. Ego sektoral kementerian selama ini masih kuat. Program pelestarian adat dan budaya lokal ini mestinya dikerjakan secara lintas kementerian. Sebab, kalau tidak, akan terjadi tumpang-tindih program dan anggaran di lapangan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pemetaan masalah pembangunan desa berbasis adat dan budaya lokal. Pembangunan desa berbasis budaya lokal adalah masalah yang sangat kompleks, dan tampaknya tidak semua daerah bisa diperlakukan secara pukul rata. ●