Demi Tegaknya Demokrasi Ivan Hadar  ;   Direktur Eksekutif Indonesian IDe (Institute for Democracy Education)

KORAN SINDO, 24 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

Dalam Pemilu 2014 ini, semakin terasa kerinduan rakyat terhadap sosok (para) pemimpin sejati, yaitu dia yang dicintai dan dipercaya luas. Tindakannya terasa dipenuhi niat baik untuk kemaslahatan rakyat. Ketegasannya, menyiratkan kecintaan pada keadilan. Keberpihakannya, teruji untuk yang lemah demi kesejahteraan semua. Perilakunya tulus, bukan sekadar pencitraan. Ia menjadi teladan, bersih dari tindakan koruptif dan manipulatif, memiliki sense of crisis, dan menunjukkan keprihatinan atas berbagai beban yang sedang dan bakal dipikul rakyat, terutama rakyat miskin. Harus diakui bahwa saat ini pemimpin sejati belum banyak bermunculan. Mereka seolah ”barang langka” yang perlu diperbanyak dalam sebuah sistem demokratis yang benar-benar sejati. Dalam gegap gempita kampanye Pemilu 2014, saya teringat buku Jean Ziegler, Les Nouveaux Maitres du Monde (2002). Dalam bab tentang demokrasi, Ziegler bercerita tentang Swedia, Finlandia, Norwegia, dan Denmark, di mana para pejabat tingginya berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan kendaraan umum ke kantor. Seorang gubernur, menteri, atau presiden yang berangkat kerja dengan mobil dikawal belasan mobil dan motor polisi dengan sirene meraung-raung diyakini mengurangi suara untuk terpilih kembali, apalagi jika harus menutup jalan-jalan vital karena alasan pribadi. Rumah para pemimpin terkenal Eropa, seperti Olof Palmes (Swedia) dan Bruno Kresky (Austria), pun terbilang sederhana dan ditempati sepanjang paruh terakhir hidup mereka. Jelas, jauh berbeda dengan ”istana” kebanyakan pemimpin negara berkembang, termasuk Indonesia. Ziegler menarik kesimpulan, makin miskin sebuah bangsa, sering kali semakin mewah kehidupan dan ”perilaku aneh” elite penguasanya. Hal yang juga lumrah di negeri ini. Betapa tidak. Ketika cerita busung lapar masih menyisakan keprihatinan mendalam dan seruan penghematan dari pemerintah, mencuat berita keinginan (mayoritas) anggota parlemen menaikkan penghasilan dari gaji yang sudah puluhan juta rupiah. Lalu, ”studi banding” ke luar negeri berbiaya miliaran rupiah. Parkiran gedung parlemen pun sering disindir bagaikan show room mobil mewah. Dan seakan ”kebakaran jenggot”, anggota DPR pun balik menuding eksekutif. Konon, beda dengan negara tetangga yang lebih kaya dan hanya membawa lima staf, rombongan presiden ketika ke luar negeri bisa berjumlah 75 orang. Alangkah borosnya. Tiga Pilar Demokrasi Tampaknya, dari tiga pilar Revolusi Prancis yang mewarnai sistem demokrasi, terjadi kecenderungan berikut. Ketika ”kebebasan” politik relatif merebak secara global, termasuk di negeri ini, padanannya berupa ”kesetaraan atau pemerataan” dan ”persaudaraan atau solidaritas” nyaris dilupakan. Welfare state yang mewajibkan negara memberi perlindungan bagi warga miskin dianggap ”jalan sesat” Eropa. Dalam paradigma neoliberal yang mendominasi praktik ekonomi global—termasuk di negeri ini, pemerataan dianggap bukanlah alat ampuh dalam melawan kemiskinan, bahkan hal tersebut dianggap memperparah keadaan. Semua itu dilandasi argumentasi yang sekilas terkesan plausible. Pertama, pemerataan akan mengurangi kuota investasi. Setiap rupiah yang konon diinvestasikan kaum kaya bersifat produktif, sebaliknya hanya akan ”dikonsumsi” kaum papa. Kedua, sebagian besar bantuan tidak akan sampai sasaran karena dikorup birokrasi. Ketiga, yang menjadi asumsi Bank Dunia, pemerataan akan membahayakan stabilitas politik dan bisa bermuara pada konflik kekerasan karena membuat marah para ”elite” (World Bank Report, Attacking Poverty, 2000:56f). Namun, bagi Erhard Berner (Hilfe-lose Illusionen, E+Z, 2005: 6), semua itu secara teoretis rapuh, secara empirissalah, danbila dipraktikkan menjadi sesuatu yang sinis. Masalahnya, apa salahnya orang miskin menggunakan dana bantuan untuk membeli makan, membayar uang sekolah, dan menebus obat? Asumsi kelompok elite akan marah dan mendestabilisasi pemerintahan di negara berkembang yang menjalankan strategi pembangunan pro-poor mungkin realistis. Namun, apakah layak untuk ikut membatasi kebijakan itu? Sementara itu, asumsi orang miskin sama sekali tidak berinvestasi adalah sebuah ignorance. Bagi pembangunan, yang lebih penting daripada ”investasi produktif” adalah investasi bagi human capital masyarakat miskin, terutama kesehatan dan pendidikan anak-anak. Dulu banyak negara melakukan itu dan kini menuai hasil, misalnya Malaysia dan Korea Selatan. Tanpa itu, berlaku ”lingkaran setan”. Peningkatan tenaga kerja murah akan menurunkan pendapatan yang tidak memungkinkan mereka untuk sehat dan pintar. Dengan pertumbuhan ekonomi (termasuk pro-poor growth), kondisi ini tidak bisa diatasi. Bagi peneliti kemiskinan Michael Lipton, ”kesenjangan ekstrem adalah penyebab utama terganjalnya pertumbuhan”. Kemiskinan massal, menurutnya, bukan hanya akibat stagnasi ekonomi, melainkan juga penyebab terpenting stagnasi ekonomi itu sendiri (Pro-poor Growth and Pro-growth Poverty Reduction: Meaning, Evidence, and Policy Implications, 2000). Bersama Eastwood, Lipton menganjurkan strategi cerdas Pro-Growth Poverty Reduction. Dalam kerangka ini, pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan bukan biaya sia-sia, tetapi investasi produktif dan pilar kebijakan ekonomi. Cerita sukses di Brasil, Vietnam, dan beberapa negara industri baru membenarkan analisis Lipton. Pada tataran makroekonomi, Howard White (National and International Redistribution as Tools for Poverty Reduction, 2001) secara empiris menunjukkan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lewat pemerataan. Pemerataan, ikut meningkatkan kebebasan politik, kesetaraan dan persaudaraan antaranak bangsa. Karena itu, tanpa terwujudnya kesetaraan dan persaudaraan yang berarti solidaritas belum dijadikan paradigma yang mewarnai kebijakan ekonomi sebuah bangsa, siapa pun yang pernah menjadi pemimpin kelak akan dilupakan, atau bahkan dihujat oleh rakyatnya sendiri. ●

Mendambakan Pemimpin Sejati

Mendambakan Pemimpin Sejati Bambang Arianto  ;   Peneliti Politik di Bulaksumur Empat Research and Consulting (BERC) dan Jaringan Intelektual Muda UGM Yogyakarta

SUARA KARYA,  11 November 2013

  

Demokrasi elektoral 2014 akan menghadirkan rivalitas yang diprediksi bakal menimbulkan pertarungan sengit antar-calon presiden (capres), sebab setiap capres memiliki peluang sama untuk mengkapitalisasi sumber daya mereka di tengah ketiadaan figur petahana (incumbent). Selain mendongkrak elektabilitas, para capres disibukkan guna memanaskan mesin partai dan kerja organisatoris untuk menebar pesona ke seluruh basis pemilih. Harapannya akan dapat memperbesar tingkat keterpilihan menjelang ritual pesta demokrasi Pemilu 2014. Menjadi sorotan publik belakangan ini, adalah pemetaan calon presiden alternatif pilihan rakyat. Ada tren pergeseran persepsi publik tentang sosok calon pemimpin ke depan, karena perbincangan seputar pemimpin alternatif seolah telah menjadi menu wajib yang dikonsumsi publik. Tidak mengherankan, kini bermunculan gerakan dan diskusi mendukung figur alternatif yang notabene didominasi oleh capres muda guna melaju dalam ritual Pemilu 2014. Dari sekian banyak calon pemimpin muda, sosok Joko Widodo (Jokowi) Gubernur DKI Jakarta, menjadi sosok yang banyak menarik atensi publik. Gaya blusukan Jokowi telah menjadi tren tersendiri yang diikuti oleh banyak politisi Tanah Air. Jokowi dapat dikatakan sebagai pemimpin sejati-solutif, bahkan telah berkembang menjadi 'media darling' bagi publik dan insan pers. Bila ada isu miring menyangkut eksistensi Jokowi, publik otomatis bereaksi dengan cepat, baik itu melalui berita maupun komentar masyarakat. Pilihan Rakyat Media telah mampu mengkonstruksi Jokowi sebagai pemimpin muda pilihan rakyat, di tengah kultur politik Indonesia yang cenderung koruptif, patronatif, bahkan manipulatif. Hal inilah yang kemudian menjadikan masyarakat rindu akan pemimpin alternatif, sejati, populis dan mampu mengayomi kedaulatan rakyat. Mengutip puluhan survei, termasuk yang digelar oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pimpinan Denny JA, pada rentang waktu (12 September - 5 Oktober 2013), kembali posisi Jokowi tetap tidak tergoyahkan di posisi teratas, yakni 38,3 persen, Prabowo Subianto 11,1 persen, dan di ikuti oleh urutan ketiga, Wiranto 10,0 persen. Jokowi bahkan mampu meninggalkan figur populis lainnya. Ini sebagai pembuktiaan akan kerinduan dan harapan rakyat dengan sosok pemimpin sejati representasi publik. Merebaknya gejala deparpolisasi atau emoh partai, sekaligus menegaskan akan merebaknya fenomena personalisasi politik, menjadikan figur sejati dan solutif menjadi lebih penting ketimbang partai politik. Platform parpol tidak lagi memadai untuk menjelaskan perilaku pemilih. Bagi rakyat, mendambakan sosok figur solutif dianggap lebih merepresentasi gagasan.  Keberadaan partai politik bahkan tidak lagi menjadi satu institusi yang dapat menyalurkan pilihan politik rakyat. Gejala ini sebagai konsekuensi dari modernisasi kampanye politik. Sosok Bung Karno, Hatta, Sjahrir dan Agus Salim adalah contoh pemimpin bangsa, yang ketika menjabat mampu menjadi pemimpin bukan karena sebagai pejabat publik, melainkan karena konsistensi antara visi kepemimpinan dan integritasnya. Itulah yang mengantarkan dan melegitimasi mereka menjadi pemimpin sejati yang sangat disegani. Kedaulatan rakyat banyak memberikan penilaian yang jujur, apakah ia pemimpin sejati ataukah oportunis. Ada perbedaan tajam antara keabadian makna seorang pemimpin sejati dengan kesetaraan makna temporal pemimpin oportunis. Legitimasi seorang pemimpin sejati adalah legitimasi moral, artinya ketika dinobatkan oleh rakyat, didasari oleh kontribusi dan perjuangan moralnya, bukan semata-mata aspek popularitas. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang dihargai berkat ide dan visi pemerdekaan, agar bangsanya terbebas dari keterpurukan, dan peka mendengar jeritan rakyat. Inilah yang menjadi sumber makna seorang pemimpin sejati. Pemimpin sejati kerap memberikan keteladanan, yang tidak lekang dirayu korupsi, suap, dan tidak bergeming dengan berdusta atas nama penjualan martabat bangsa. Legitimasi Pemimpin Legitimasi seorang pemimpin sejati berasal dari ketulusan penerimaan rakyat banyak, yang dengan bahasa menerimanya sebagai pemimpin bangsa. Legitimasi ini tidak bisa diganti dengan puluhan gelar akademik. Legitimasi pemimpin adalah warisan keteguhan, kesabaran mendidik bangsa, pengorbanan sejati yang diwujudkan dalam kesahajaan, kekayaan waktu, tenaga, pikiran dan keringat yang tanpa pamrih dicurahkan demi kepentingan rakyat. Kemunculan pemimpin sejati dapat mengurangi kejenuhan masyarakat di tengah kepemimpinan nasional yang cenderung stagnan. Ada gairah dari masyarakat untuk bergerak lebih dinamis sesuai tuntutan zaman akan hadirnya pemimpin sejati, yang dapat membawa arah baru bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang terbiasa menghadapi situasi krisis bangsa. Ia berani bertanggung jawab untuk memberi analisa solusi yang transparan, substansial, otentik mengenai tugas nyata seorang pemimpin sejati. Dan, selalu berada di tengah rakyat tanpa embel-embel protokoler.  Struktur dan kultur politik kita yang cenderung patronatif menjadikan publik harus rasional-kalkulatif untuk dapat membedakan mana pemimpin sejati dan mana pemimpin oportunis. ●

Mendambakan Pemimpin Sejati

Mendambakan Pemimpin Sejati Setyo Pamuji ;  Akademisi pada IAIN Sunan Ampel Surabaya

SUARA KARYA, 23 Oktober 2012

 

Pemimpin merupakan kemudi sebuah perkumpulan. Jika pemimpinnya baik, maka yang dipimpin juga akan menjadi baik. Sebaliknya, jika yang memimpin jelek, maka secara otomatis yang dipimpin juga menuju ke arah kejelekan. Setidaknya, catatan ini dapat menjadi sebuah pengingat diri, apalagi bagi mereka yang sedang, atau akan mencalonkan sebagai pemimpin bangsa saat ini. Pemimpin adalah sebuah amanah, bukan jabatan yang hanya digunakan untuk menyombongkan diri. Sekaligus, pemimpin adalah teladan bagi orang yang dipimpinnya. Kepemimpinan Nabi Muhammad saw memang sudah tidak diragukan lagi oleh orang Islam, bahkan juga orang non-Islam. Oleh sebab itu, Allah swt tidak segan-segan mengabadikan sebuah perintah untuk mencontoh beliau. Sungguh, pada diri Rasulullah kamu dapatkan suri teladan yang indah bagi orang yang mengharap (rahmat Allah), dan (keselamatan) hari terakhir, serta banyak mengingat Allah (QS Al-Ahzab Ayat 21). Orang Islam percaya bahwa Nabi Muhammad saw adalah panutan terbaik manusia akhir zaman. Selain itu, ilmuwan barat, Michael Hart menganggap Nabi Muhammad sebagai orang yang berpengaruh besar bagi pergerakan peradaban dunia. Dalam buku bertajuk Emotional Spiritual Quotient (ESQ), karya Ary Ginanjar (2001) menyebutkan bahwa pada tahun 1978 Michael Hart membuat sebuah analisa dan tulisan serta daftar dan urutan rangking nama-nama dari orang yang berpengaruh besar di dunia. Dari daftar itu, ia menemukan beberapa nama orang berpengaruh yang kemudian diseleksi kembali untuk menentukan rangking yang paling atas. Dari situ ia kemudian mendapatkan seratus tokoh besar dunia. Namun, yang mengejutkan dari pekerjaannya itu adalah, bahwa Nabi Muhammad saw dianugerahi sebagai tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Michael Hart menjatuhkan pilihan urutan pertama pada Nabi Muhammad saw, karena menurut pendapat dia, Muhammad merupakan satu-satunya manusia dalam sejarah yang berhasil meraih sukses luar biasa, baik diukur dari agama maupun ruang lingkup dunia. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam memimpin tentu ada formulanya. Nabi Muhammad saw memiliki cara memimpin yang dapat menobatkan beliau sebagai pemimpin agama, sekaligus dunia yang diakui oleh sebagian besar umat manusia, bahkan semua orang. Kenapa demikian, Nabi Muhammad menjadi orang teratas dalam kepemimpinan dunia, tidak lain disebabkan cara-cara kepemimpinan beliaun yang dilandasi suatu faktor pendukung luar biasa. Yakni apa yang selama ini dikenal adalah nabi memimpin bersifat jujur (sidik), terpercaya (amanah), menyampaikan (tablig) dan cerdas (fathanah). Pertama, sikap sidik merupakan landasan dasar dalam menjalankan tugas, tidak terkecuali dalam tugas kepemimpinan. Mustahil tanpa sebuah kejujuran suatu bangsa akan maju. Kejujuran sebagai pangkal kebaikan segala aktivitas. Logikanya, jika ada seorang yang ingin melakukan kejahatan, termasuk mengkhianati rakyat, semisal korupsi, maka orang tersebut tidak akan pernah jadi atau batal melakukan kejahatan yakni apabila dalam dirinya masih ada kejujuran. Logikanya, bagaimana mereka berani berbuat jahat, jika mereka jujur. Katakanlah, ketika seseorang ingin melakukan korupsi, namun rencana itu bisa batal karena orang tersebut jujur. Ketika ditanya, apakah kamu korupsi? Maka orang tersebut akan menjawab iya, karena adanya kejujuran pada dirinya. Sehingga, orang itu akan berfikir berulang untuk melakukan kejahatan atau korupsi tersebut. Kedua, sikap amanah adalah bagian penting dari sebuah kepemimpinan. Jika seorang pemimpin tidak memiliki jiwa terpercaya, maka kelak justru akan mengecewakan banyak orang. Ia telah dipercaya untuk membawa suara rakyat, tetapi justru menghianati rakyat. Ketiga, sikap tabliq wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Sebagai seorang wakil rakyat, pemimpin harus merepresentasikan suara rakyat, serta menyampaikan sesuatu sebagaimana semestinya. Jatah untuk rakyat kecil jangan sampai masuk ke kantung pribadi. Di samping itu, pemimpin harus menyampaikan sesuatu kepada rakyat secara efektif dan efisien. Kebutuhan dasar rakyat kecil harus terpenuhi dahulu. Selain itu, dalam menyampaikan sesuatu jangan sampai ditunda-tunda, bahkan sampai membuat rakyat menderita. Keempat, sikap fathanah harus dimiliki oleh tiap-tiap pemimpin. Ini dipertegas ketika ada perintah untuk menyerahkan segala sesuatu urusan pada ahlinya. Jika tidak demikian, dapat dipastikan pekerjaan yang dilakukan akan mengecewakan, bahkan amburadul. Keempat sikap itu seyogianya tercermin dalam tiap kepemimpinan, tak terkecuali pemimpin masyarakat Aceh. Empat metode sikap dalam memimpin itu telah terbukti ampuh dalam menata negara menuju kehidupan yang lebih baik. Ketika Allah swt telah memerintah manusia untuk menyontoh Rasulullah, secara tidak langsung sebenarnya Allah swt menjelaskan bahwa manusia itu sebenarnya mampu untuk meniru Nabi Muhammad saw seperti itu, sebagai pemimin sejati di tengah umat manusia di dunia ini. Maka, buanglah pikiran sulit dalam diri, sejatinya sulit itu masih ada jalan. Semoga kepemimpinan bangsa ini umumnya, serta Aceh khususnya menjadi pionir dalam mewujudkan pemimpin yang diridhoi Allah swt. Amin. ●