Jalan Baru Tangkal Pencurian Ikan M Riza Damanik ;  Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia; Alumnus Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro

KOMPAS, 9 Agustus 2021

 

 

                                                           

Aksi pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia masih marak terjadi dengan beragam modus dan jenis alat tangkap. Ikhtiar menyeluruh harus dilakukan agar penanganan kejahatan perikanan segera tuntas: menyasar langsung ke faktor “penyebab”, bukan sekadar merespons “akibat.”   Sejak awal 2021, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap 94 kapal, terdiri dari 24 kapal ikan asing, enam berbendera Malaysia, dua Filipina dan 16 Vietnam (Kompas, 30/5/2021) dan 70 kapal ikan Indonesia. Dalam rentang 2015-2020, KKP juga telah menenggelamkan 94 kapal Malaysia, 90 kapal Filipina dan 322 kapal Vietnam. Selain itu, ada juga kapal ikan dari Thailand (22), China (3), Nigeria (1), dan Belize (1).   Kejadian berulang ini menjelaskan efek getar dari ekspose penenggelaman kapal pencuri ikan lima tahun terakhir belum memberikan efek jera.   Faktor penyebab   Keberhasilan memerangi aktivitas pencurian ikan di perairan seluas dan sesubur Indonesia mustahil hanya dengan pendekatan pengawasan. Pencurian ikan hanyalah akibat, sedang penyebab utamanya dapat ditelusuri dari dua faktor.   Pertama, faktor internal, yakni fakta bahwa perairan Indonesia memiliki potensi sumber daya perikanan teramat besar, namun berada dalam ragam ketimpangan yang tak kalah lebar. Secara vertikal, hanya 26 persen dari total kapal ikan Indonesia atau sekitar 5.000 kapal saja yang dapat izin pusat dengan ukuran di atas 30GT dan beroperasi di atas 12 mil laut.   Kondisi minimalis serupa juga tersaji di perairan internasional. Kapal ikan Indonesia yang menangkap ikan tuna di sekitar perairan Samudra Hindia yang terdaftar di Komisi Tuna Samudera Hindia (IOTC) berkurang dari 1.276 kapal (2014) menjadi 524 kapal (Juni 2021). Kapal ikan Indonesia yang terdaftar di Komisi Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan (CCSBT) juga turun dari 413 kapal menjadi 176 kapal.   Begitupun di Komisi Perikanan Pasifik Barat dan Tengah (WCPFC) turun dari 361 kapal menjadi 22 kapal. Bahkan, di Komisi Tuna Tropis Antar-Amerika (IATTC) yang sebelumnya masih ada tujuh kapal, kini tak ada sama sekali.   Lalu, di mana sebenarnya sebagian besar kapal ikan Indonesia itu berada? Sebanyak 74 persen beroperasi di perairan kepulauan atau kurang dari 12 mil laut. Jumlah ini belum termasuk ratusan ribu kapal ikan tak bermotor milik nelayan kecil dan tradisional.   Di satu sisi, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) relatif sepi sehingga “memancing” masuknya kapal ikan asing pencuri ikan. Di sisi lain, perairan kepulauan sangatlah padat. Nelayan kecil dan tradisional tak hanya saling rebut dengan kapal-kapal berukuran menengah dan besar, tapi juga saling sikut dengan sesama kapal kecil.   Ketimpangan serupa terlihat secara horizontal. Sebanyak 60 persen dari total 12,5 juta ton potensi ikan Indonesia ada di timur. Sementara, sekitar 60 persen kapal ikan dan 70 persen infrastruktur pelabuhan perikanan ada di barat. Itu sebabnya, meski potensi ikan Indonesia lebih besar di timur, 64 persen dari sekitar 7 juta ton total tangkapan ikan nasional di 2019 justru di barat dan baru 36 persen sisanya di timur.   Faktor kedua, kondisi eksternal. Yakni, terus meningkatnya permintaan dan perdagangan ikan di dunia. Organisasi Pangan dan Pertanian PBB memproyeksikan konsumsi ikan dunia di 2030 menjadi 28 juta ton setara berat hidup, 18 persen lebih tinggi dari 2018.   Peningkatan konsumsi terutama dipicu tingginya tuntutan perubahan gaya hidup sehat masyarakat dan tren perdagangan komoditas ikan yang terus tumbuh. Nilai ekspor global ikan dan produk ikan 1976-208 meningkat 8 persen per tahun secara nominal dan 4 persen secara riil. Nilai ekspor 2018 lebih dari 20 kali lipat 1976, yakni 7,8 miliar dollar AS.   Jalan baru   Masa pandemi Covid-19 adalah waktu tepat untuk mengintegrasikan ikhtiar negara dalam mengatasi pencurian ikan dengan mengurangi ketimpangan pembangunan antara timur dan barat, memperkuat ekonomi berbasis laut, serta menjaga keberlanjutan pangan-laut untuk anak bangsa.   Indonesia butuh tata kelola perikanan yang lebih baik guna mendukung lebih banyak lagi armada ekonomi (kapal ikan) beroperasi di seluruh penjuru perairan Indonesia.   Secara operasional, dapat dilakukan melalui tiga langkah. Pertama, memperbaiki ekosistem berusaha untuk memudahkan nelayan dan pelaku usaha perikanan lain bersama-sama melakukan transformasi paradigmatik: dari perairan kepulauan ke ZEEI, dari wilayah barat ke timur Indonesia, dari bahan baku ke produk bernilai tambah.   Arahan Presiden Jokowi pada rapat sidang terbatas 5 April lalu dapat dijadikan peluang mengakselerasi agenda transformasi ini. Presiden telah meminta dinaikkannya rasio kredit perbankan untuk UMKM dari 20 persen menjadi di atas 30 persen di 2024. Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa agunan dari sebelumnya Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta.   Bahkan maksimum pinjaman KUR yang sebelumnya Rp 500 juta direncanakan naik menjadi Rp 20 miliar. Selain pembiayaan, fasilitasi kemudahan perizinan dan pendampingan kemitraan usaha antara nelayan kecil, menengah dan besar harus terus ditingkatkan.   Kedua, memperkuat korporatisasi nelayan berbasis koperasi. Peluangnya ada pada Pasal 26 Ayat (1) dan (2) PP No 7/2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang membuka peran koperasi nelayan untuk kembali mengelola Tempat Pelelangan Ikan.   Strategi ini akan memudahkan koperasi melakukan konsolidasi hulu-hilir usaha nelayan kecil dan tradisional jadi setara korporasi. Maka, perikanan rakyat tak lagi hanya jadi “pemain belakang” (di bawah 12 mil laut), tetapi juga bisa terlibat aktif dalam mengelola perikanan di ZEEI atau terdaftar di Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RFMOs) untuk beroperasi di laut lepas.   Terakhir, memperkuat kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.   Sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, penugasan Bakamla dilakukan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Penguatan Bakamla bukan sekadar menambah jumlah armada patroli, tetapi juga dilengkapi sistem informasi maritim terpadu, SDM unggul dan dukungan anggaran memadai.   KKP bisa kembali pada tugas dan fungsi utama memperbaiki tata kelola perikanan dan kelautan nasional agar lebih optimal, adil, berkelanjutan. Jalan baru menangkal pencurian ikan adalah menjadikan laut senyata-nyata ruang hidup bangsa. ●

 

Terobosan Ekonomi Perikanan

EKONOMI PERIKANAN

Terobosan Ekonomi Perikanan

Oleh :  M RIZA DAMANIK

KOMPAS, 14 November 2019

Di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global, Indonesia harus mulai menggerakkan sumber-sumber ekonomi potensial baru untuk melaju. Syarat utamanya, relevan dengan perkembangan pasar global (market oriented), potensi sumber daya tersedia dalam jumlah besar di Tanah Air (comparative advantage principle) dan pasokan bahan baku tak tergantung impor (minimizing exchange rate and supplied side shocks). Maka, sektor perikanan dapat menjadi alternatif.

EKONOMI PERIKANAN

Peluang Perikanan 2024

OLEH :  M RIZA DAMANIK

 

KOMPAS, 18 Juli 2019

 

Organisasi Pangan dan Pertanian dalam publikasi terbarunya “The State of World Fisheries and Aquaculture 2018” memperkirakan dunia akan mengalami ketimpangan pasokan ikan sebesar 28 juta ton di awal 2020. Sementara harga ikan pada 2030 akan naik 25 persen dibanding 2016. Tantangan ini sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memajukan industri perikanan lima tahun ke depan.

Solusi Swasembada Garam

Solusi Swasembada Garam M Riza Damanik  ;   Alumni Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Semarang

                                                         KOMPAS, 07 April 2018

                                                           

Ibarat siklus tahunan, pro dan kontra kebijakan impor garam kembali mengemuka. Kali ini, Ekonom Senior Faisal Basri melalui akun twitter-nya mempersoalkan peralihan rekomendasi impor garam dari tangan Menteri Kelautan dan Perikanan ke Menteri Perindustrian sesuai Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2018 (17/3). Kritik ini sah, namun kurang tepat. Dinamika kebijakan impor garam 10 tahun terakhir menunjukkan: sesaat menjadi perhatian, lalu berangsur surut. Masalah garam dan kesejahteraan petambaknya tak juga tertangani. Urusan pergaraman harus dipahami sebagai satu kesatuan daur produksi-konsumsi. Dari sanalah jawaban untuk menyelesaikan persoalan garam. Tiga soal Merujuk angka Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Pusat Statistik, dapat diketahui total kebutuhan garam domestik setiap tahun tidak kurang dari 3,9 juta ton. Yakni, sekitar 700 – 800 ribu ton untuk konsumsi rumah tangga dan pengasinan ikan. Sisanya untuk industri, termasuk industri makanan dan minuman. Pertama, harus diakui volume produksi garam nasional kurun waktu 3 tahun terakhir belum mampu mencukupi kebutuhan garam di dalam negeri. Badai La Nina yang mengakibatkan kemarau basah sepanjang 2016 menyebabkan produksi garam rakyat sempat anjlok menjadi hanya 140 ribu ton (saja) dari target 3,6 juta ton. Produksinya sempat membaik menjadi 1,24 juta ton 2017. Namun, angka ini masih jauh dari target 3,6 juta ton. Teranyar, pada pekan pertama Maret 2018, stok garam secara nasional diperkirakan hanya tersisa 42 ribu ton yang tersebar di 14 kabupaten dari total 21 sentra garam nasional. Kedua, tidak ada perluasan ladang garam. Padahal, tambak yang ada kian menyempit akibat kerusakan lingkungan maupun perubahan peruntukan lahan di tiap-tiap daerah. Sebenarnya telah tersedia instrumen legal untuk memastikan kecukupan cadangan lahan garam nasional, yakni melalui skema penyusunan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Celakanya, baru 8 dari total 34 provinsi yang telah mengeluarkan Perda Zonasi Pesisir. Dari yang sedikit itu pun, tak terlihat komitmen politik untuk melindungi dan memperluas tambak garam rakyat. Terakhir, tidak terjadi peningkatan teknologi pergaraman, baik untuk meningkatkan kualitas maupun produktivitas garam rakyat. Sementara di sisi lain, tuntutan standar garam industri terus meningkat. Inovasi petambak Sebenarnya, petambak garam juga telah berinovasi. Di Lamongan misalnya, para petambak menggunakan “Rumah Prisma” untuk menjawab persoalan cuaca yang sangat dinamis belakangan ini. Hasilnya, petambak garam mampu berproduksi sepanjang tahun, pembentukan garam lebih cepat, dan kualitas garam dapat memenuhi standar industri. Inovasi serupa dilakukan petambak Indramayu. Mereka mengombinasikan pendekatan kimia dan fisika untuk mempersingkat waktu pembuatan garam menjadi sehari dan menghasilkan garam standar industri dengan kandungan NaCl 99.8 persen. Namun, beragam inisiatif ini belum terfasilitasi menjadi skala nasional. Keluarnya PP 9/2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri harus dimaknai sebagai kebijakan transisi. Oleh karena itu, energi kolektif bangsa sebaiknya digunakan untuk menyelesaikan masalah di hulu, yakni: memperbaiki kuantitas, kualitas dan harga garam di Tanah Air—daripada tersandera dengan persoalan di ujung pipa (baca: administrasi impor garam). Caranya tak sulit, para Gubernur, anggota DPRD, dan Menteri Kelautan dan Perikanan harus segera menyelesaikan Perda RZWP3K di masing-masing provinsi. Konsumen dan petambak garam juga harus aktif terlibat dalam pembahasannya agar produk legislasi daerah itu tidak sekadar ada, namun juga menjawab kebutuhan ruang untuk perluasan tambak garam rakyat. Terobosan lain adalah kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan petambak. Pengusaha “zaman now” tak boleh mengeluh, apalagi menunggu “di ujung” untuk menyalahkan rendahnya kualitas garam rakyat. Saatnya pelaku industri bertanggung jawab membereskan persoalan garam dengan membantu petambak mendapatkan modal, teknologi tepat guna, dan harga baik. Pemerintah, melalui skema Perhutanan Sosial dan sertifikasi tanah dapat memberdayakan lahan-lahan pantai terlantar untuk dikelola organisasi petambak garam dengan skala ekonomi. Sekarang pilihan ada di depan kita: mau terus berpolemik dengan administrasi impor atau bergegas mewujudkan swasembada garam. ●

Pemerataan Wilayah Kepulauan

Pemerataan Wilayah Kepulauan M Riza Damanik ;  Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI

                                                KORAN SINDO, 12 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Akhir-akhir ini tema ”ketimpangan” semakin banyak dibicarakan di ruang-ruang publik. Bukan hanya karena angka rasio gini Indonesia (sebelumnya) sempat mencapai 0,41, namun juga akibat tingginya komitmen pemerintahan Jokowi-JK menurunkan angka rasio gini tersebut menjadi 0,36 pada 2019. Presiden Joko Widodo mengatakan, perlu kerja keras untuk menurunkan ketimpangan antarwilayah ataupun kesenjangan antara si kaya dan miskin. Persoalan itu menjadi perhatian serius pemerintah ke depan. Bagi sebagian kalangan, tingginya angka rasio gini dideskripsikan sebagai masalah teknis ekonomi, di antaranya (sebatas) penguasaan inovasi teknologi dan pasar. Sementara dimensi kewilayahan dan kebudayaan kerap terabaikan. Padahal, terjadi pemusatan sumber daya—tidak terbatas pada sumber daya alam, finansial, dan manusia— di Pulau Jawa adalah contoh paling lengkap menggambarkan pengabaian aspek kewilayahan dan kebudayaan dalam pembangunan ekonomi masa lalu. Di sektor perikanan misalnya, meski sumber dayanya teramat besar, kekayaan ini belum menjadi jalan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Ketimpangannya dengan mudah terbaca. Sebanyak 68% pelabuhan perikanan tersebar di Indonesia bagian barat, 25% di tengah, dan hanya 7% di timur Indonesia. Pun demikian dengan unitunit pengolahan ikan di mana 67%-nya terpusat di Jawa dan Sumatera, sedangkan sisanya tersebar dari tengah ke timur Indonesia. Hari ini dampaknya masih dirasakan berupa tumpukan kemiskinan di kantung-kantung pesisir, bahkan (di antaranya) telah bertransformasi menjadi kecemburuan sosial dan konflik. Dua Penyimpangan Dalam aspek sosial budaya, ketimpangan ekonomi Indonesia berjangkar pada dua hal pokok. Pertama, terjadi pergeseran terhadap esensi perdagangan. Jika pada abad XI perdagangan antarpulau di Nusantara umumnya dimaksudkan sebagai sarana untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan kualitas hidup kolektif umat manusia, belakangan ini justru bergeser ke tabiat serakah-individual. Di era Majapahit misalnya interaksi ekonomi didasarkan pada komitmen mendasar bahwa komunitas di satu pulau mustahil dapat bertahan hidup dengan kualitas terbaik, tanpa didukung kebaikan dari pulau lain. Pun berlaku sebaliknya. Ambil contoh, Pulau Jawa boleh menghasilkan dan menjual beras. Maluku dan Maluku Utara berupa rempah-rempah dan cengkeh. Nusa Tenggara dan Jawa Barat pemasok ternak. Lalu, sagu dari Papua dan Maluku. Pertanyaannya, apakah interaksi ekonomi berdasarkan keunggulan ini akan menghasilkan teknologi? Iya. Menghasilkan pengetahuan? Iya. Menghasilkan modal finansial? Iya. Perdagangan semacam ini bahkan telah terbukti dapat meningkatkan kualitas hidup manusia, meminggirkan kecurigaan, dan menumbuhkan harapan kolektif warga. Dewasa ini inisiatif perdagangan ”saling-tukar keunggulan” tersebut masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Pasar Wulandoni, Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Di sana ada semacam bangunan interaksi budaya ekonomi dengan ekonomi budaya. Dengan demikian, Wulandoni merupakan rendesvouz, semacam pertemuan spontan wajah darat dan wajah laut yang membangun dan membentuk sebuah simpul persaudaraan dari generasi ke generasi, turun-temurun. Tidak sekadar tempat berdagang. Kedua, menyusutnya semangat gotong-royong. Indikasinya terang, sebanyak 1% orang terkaya di negeri ini menguasai lebih dari 49% aset nasional. Rob Rama Rambini, orang Indonesia pertama yang berhasil mengarungi samudra seorang diri dari California (AS) ke Pulau Dewata, telah membuktikan dan mengatakan ”Di lautan, semua bersaudara, tolong-menolong sudah biasa”. Maka, sifat dasar orang laut adalah gotongroyong. Tak peduli warna kulitnya, agama, dan kepercayaannya, apalagi sukunya. Semua warga harus bergotong-royong untuk menghasilkan dan mempertahankan kualitas hidup kolektif terbaik. Pada keduanyalah kita harus melakukan koreksi sekaligus merawat kolektivisme pembangunan di negara kepulauan. Yakni, setiap pulau di Republik Indonesia, apakah kategorinya pulau besar maupun kecil, posisinya di barat atau di timur, letaknya di pedalaman atau terluar, harus dipertahankan keunggulannya masing-masing untuk (juga) saling-bertukar keunggulan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sehingga, ke depan keterlibatan Indonesia dalam kerja sama dan perdagangan luar negeri adalah dalam rangka meningkatkan keunggulan, bukan sekadar (ikut) meramaikan pasar global. Cara Pandang Pasal 25A UUD 1945 berbunyi: ”Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hakhaknya ditetapkan dengan undang-undang”. Pernyataan deklaratif dan konstitusional tersebut memberi konsekuensi logis bahwa cara pandang dan cara hidup bangsa kita (harus) berbeda dengan negara lain; khususnya dari mereka yang bukan negara kepulauan. Berbeda dengan Amerika Serikat, berbeda dengan Australia, berbeda dengan India, berbeda dengan China, atau yang terdekat sekalipun, berbeda dengan Malaysia. Inisiatif Presiden Joko Widodo merombak target pembangunan dengan pendekatan mengurangi kesenjangan (baca: rasio gini) harus disambut dalam partisipasi aktif seluruh komponen bangsa di tingkat tapak. Mengembalikan keunggulan sosio- ekonomi, budaya dan lingkungan di tiap-tiap pulau adalah penting untuk menjawab Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Secara lebih operasional, program tol laut ala Jokowi tengah disiapkan untuk menjawab perbaikan kualitas hidup warga negara dengan menyambungkan keberagaman keunggulan antarpulau dan antarmasyarakatnya. Karena, Indonesia tidak saja berbineka dalam suku, ras, dan agama. Jauh sebelumnya, kita terlebih dahulu mengenal kebinekaan terhadap jenis tanah dan air, karakter ekosistem, serta segenap kekayaan sumber daya yang ada di dalamnya. ●

Memulihkan Wibawa Negara M Riza Damanik ;   Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI); Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo)

                                                    KORAN SINDO, 12 Mei 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setelah diketahui sarat praktik koruptif dan melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, teranyar proyek reklamasi Teluk Jakarta menampakkan tabiat utuhnya: melemahkan kewibawaan negara. Pemerintahan Jokowi-JK di dalam visi misinya, ”Jalan Perubahan untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian” (Mei, 2014), telah berhasil mendeteksi perihal merosotnya wibawa negara sebagai satu dari tiga persoalan pokok bangsa. Ada lima kondisi yang menyebabkan menurunnya wibawa negara. Pertama, ketika negara tidak kuasa memberikan rasa aman kepada segenap warga. Kedua, tidak mampu mendeteksi ancaman terhadap kedaulatan wilayah. Ketiga, membiarkan pelanggaran HAM. Keempat, lemah dalam penegakan hukum. Kelima, tidak berdaya dalam mengelola konflik sosial. Gejala kelimanya semakin terasa pada tahapan stadium lanjut polemik reklamasi di Teluk Jakarta. Abai Reklamasi 17 pulau baru maupun tanggul raksasa di depan Teluk Jakarta bukanlah solusi mengatasi banjir dan kemiskinan bagi warga Ibu Kota. Sebaliknya, proyek ini berpotensi memperluas area genangan banjir Jakarta hingga 31.000 hektare pada 2100 (KKP, 2015). Tidak cukup banjir, dua proyek ini bahkan berpeluang menggerus Pulau Onrust dan pulau-pulau lain di sebelah barat Teluk Jakarta. Kerusakan lingkungan dan penggusuran nelayan di luar Jakarta bahkan semakin sulit dihindari. Untuk keperluan pengurukan tanggul raksasa beserta 17 pulau barunya dibutuhkan sedikitnya 800 juta metrik ton material pasir. Kini risikonya justru semakin besar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan hampir seluruh dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pulau-pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta tidak memasukkan kajian kebutuhan bahan urukan, ketersediaan air bersih, dan pengaruh reklamasi terhadap kegiatan vital. Tepatlah prakarsa Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli pada 18 April 2016 bersama-sama Menteri LHK Siti Nurbaya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok), serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menghentikan sementara (moratorium) proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sayangnya, dua pekan setelah moratorium, kegiatan reklamasi dengan seluruh risikonya masih saja membayangi kehidupan warga. Dari Muara Angke, Jakarta, warga nelayan dengan mudah menyaksikan masih ada kegiatan reklamasi di Pulau G. Beragam aktivitas pembangunan juga masih berlangsung di Pulau C dan D, dengan dalih ketelanjuran. Di Desa Lontar, Banten, keresahan warga bahkan berlanjut setelah melihat kapal-kapal penambang pasir masih beroperasi dengan jarak hanya 2-3 mil dari garis pantai. Dus, tersungkurnya kewibawaan negara akibat tidak dijalankannya seruan moratorium reklamasi di Jakarta akan berdampak buruk terhadap penanganan lebih dari 30 proyek reklamasi lain, di luar Ibu Kota. Memulihkan Semua kita dapat berkontribusi memulihkan kewibawaan negara. Pertama, masyarakat luas, termasuk nelayan berkewajiban untuk terus-menerus mengingatkan penyelenggara negara agar tidak korup dan tebang pilih dalam menuntaskan polemik reklamasi Jakarta. Tentunya, tindakan konstitusional ini harus dapat membebaskan dirinya dari kebencian berbasis suku, agama, ras, maupun antargolongan. Kedua, Gubernur Ahok dapat merujuk pada laporan warga nelayan terdampak, temuan KLHK dan KKP untuk menyelenggarakan audit kepatuhan kepada seluruh pengembang reklamasi di Teluk Jakarta. Bila terbukti melanggar, gubernur sesuai kewenangannya dapat memberikan teguran, penyegelan, bahkan pencabutan izin. Namun, bila Gubernur Ahok sungkan atau ragu menjalankan tugasnya, Menteri Siti Nurbaya dapat menyelamatkan kewibawaan negara dengan mengambil alih kewenangan tersebut. Penyegelan yang dilakukan kemarin bisa jadi langkah awal. Selanjutnya, segera memberikan sanksi kepada Gubernur Ahok dan para pengembang sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terobosan (hukum) serupa dapat dilakukan oleh Menteri Susi Pudjiastuti sesuai kewenangannya. Ketiga, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga dapat berpartisipasi menegaskan posisi negara terhadap polemik reklamasi. Hakim dibenarkan untuk mengambil putusan sela terhadap perkara Nomor 193/G.LH/2015, Nomor 14/G/LH/2016, Nomor 15/G/ LH/2016, dan Nomor 13/G/ LH/2016 untuk membatalkan sementara dan menunda pelaksanaan izin reklamasi Pulau G, F, I, dan K, sambil menunggu proses persidangan berkekuatan hukum tetap (incraht). Keempat, Presiden memiliki kemewahan konstitusional untuk mengurai pembangkangan kebijakan moratorium reklamasi dengan mengeluarkan instruksi presiden (inpres) tentang moratorium reklamasi pantai di seluruh Indonesia. Inpres ini dimaksudkan untuk memperjelas dan mengakselerasi kerja para pembantu Presiden pada tiga hal pokok. Mulai dari menghentikan perusakan lingkungan dan penggusuran warga pesisir dan nelayan. Lalu, mempercepat eksekusi penegakan hukum. Puncaknya, memperjelas strategi pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dan nelayan dalam agenda pembangunan kota-kota pantai dan poros maritim dunia. Seperti visi Presiden, inilah momentum ”emas” melunasi janji memulihkan kewibawaan negara. ●

Ikan Melimpah, Kesejahteraan Turun M Riza Damanik  ;   Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia; Anggota World Forum of Fisher People

                                                     KOMPAS, 19 Februari 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada anomali pengelolaan perikanan setahun terakhir. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut sumber daya ikan telah kembali melimpah di laut Indonesia. Sebaliknya, indikator ekonomi perikanan dan kenelayanan justru menurun. Menurut Badan Pusat Statistik, hingga September 2015, nilai tukar nelayan masih tersandera pada kisaran 102-106. Bahkan, indeks kesejahteraan pembudidaya ikan sempat anjlok di bawah 100. Begitu pun terhadap rasio kredit macet (NPL) UMKM perikanan. Data Otoritas Jasa Keuangan (2015) menyebut NPL perikanan bergerak naik dari 3,77 pada Desember 2014 menjadi 5,18 pada Juli 2015. Anomali Pemburukan juga dihadapi industri perikanan. Sebenarnya, pada kuartal I hingga kuartal III- 2014 kapasitas terpakai industri perikanan nasional membaik dengan rata-rata 75,10 persen. Namun, laporan Bank Indonesia pada 2015 mengisyaratkan pelemahan menjadi 68,04 persen. Mengapa anomali terjadi? Terputusnya kelimpahan ikan dengan kesejahteraan nelayan dapat dijelaskan dalam persamaan matematika A+B+C. "A" adalah total ikan laut yang ditangkap untuk konsumsi dari perairan Indonesia. Pada 10 tahun terakhir, kontribusi subsektor perikanan tangkap terhadap kebutuhan pangan perikanan minimal 4,2 juta ton di mana 75 persennya adalah tangkapan nelayan kecil. "B" adalah ikan laut yang diambil untuk industri pengolahan dan ekspor. Volumenya cukup dinamis: 20 persen dari total produksi atau sekurang-kurangnya 1 juta ton. Penguatan nilai tukar mata uang dollar atau yen biasanya turut memengaruhi kinerja industri perikanan di Tanah Air. Namun, kali ini berbeda. Meski 2015 terjadi penguatan dollar AS terhadap rupiah, utilitas industri perikanan justru turun pada kisaran 3-8 persen. Di luar A dan B ada bilangan C yang kerap terabaikan, tetapi memengaruhi anomali. Bilangan "C" merupakan estimasi volume ikan yang dicuri dari perairan Indonesia setiap tahun. Tidak ada jumlah pasti, tetapi Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut nilai kerugian Indonesia akibat perikanan ilegal tidak diatur dan tidak dilaporkan mencapai 30 miliar dollar AS per tahun. Artinya, keberhasilan pemerintah memberantas pencurian ikan (sekaligus) menjelaskan ada potensi sekurang-kurangnya 1 juta ton ikan tidak terangkut dan berbiak di laut Indonesia. Itu sebabnya pasca moratorium kapal-kapal eks-asing dan penenggelaman kapal pencuri ikan terjadi kelimpahan ikan. Namun, kelimpahan tersebut baru sebatas potensi, belum berhasil dipindahkan ke kapal-kapal nelayan Indonesia, khususnya nelayan tradisional. Mengubah potensi Potensi bukanlah produksi! Potensi hanyalah estimasi total ikan di laut Indonesia yang berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI jumlahnya mencapai 6,5 juta ton. Angka ini kabarnya segera dikoreksi menjadi lebih dari 7 juta ton. Adapun produksi adalah kemampuan mengelola potensi tersebut secara adil dan lestari. Artinya, tak cukup hanya mengumumkan potensi ikan di laut Indonesia, Menteri Susi harus memimpin peningkatan produktivitas rakyat. Bergegaslah membenahi urusan hulu-hilir perikanan. Di hulu, percepatan akurasi data dan skema reformasi perizinan harus menjadi prioritas. Adapun di hilir, pembenahan pasar jauh lebih penting daripada sibuk membuka 100 persen industri pengolahan ikan kepada investasi asing. Perbaikan dapat dimulai dengan memperkuat soliditas Kabinet Kerja dalam mengoperasikan gagasan Revolusi Mental. Persiapkanlah anak-anak Indonesia menjadi generasi sehat, cerdas, dan kuat dengan kampanye makan ikan yang lebih serius. Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, dan tentunya KKP dapat mengonsolidasikan anggaran "Revolusi Mental" setiap kementerian untuk memfasilitasi makan siang gratis di seluruh sekolah dasar negeri dengan berbagai produk perikanan. Revolusi dengan makan ikan lebih bermanfaat daripada mereduksi "revolusi mental" menjadi proyek advertorial, spanduk, dan baliho. Di Jepang, tradisi makan ikan di sekolah telah menstimulasi bangkitnya industri perikanan dan pengolahan. Mari merayakan keberlimpahan ikan untuk mencerdaskan dan menyejahterakan anak bangsa. ●

Solusi Reklamasi untuk Ahok M Riza Damanik ;  Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

                                                     KOMPAS, 24 November 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Publik mengetahui bahwa proyek reklamasi pantai di Teluk Jakarta telah digagas dan dimulai pembangunannya jauh sebelum Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok didaulat memimpin Ibu Kota. Namun, meneruskan warisan buruk dari gubernur sebelumnya adalah kesalahan fatal. Mulailah mendalami masalah pesisir Jakarta secara lebih jeli. Terdapat dua persoalan klasik yang memperburuk kesejahteraan nelayan dan kualitas lingkungan di Teluk Jakarta. Pertama, tingginya kadar pencemar di 13 sungai dan Teluk Jakarta. Biasanya untuk menghilangkan jejak pelanggaran hukum lingkungan, pembuangan limbah industri di sekitar Teluk Jakarta digelontorkan pada malam hari atau saat hujan turun. Kedua, buruknya sanitasi lingkungan. Persoalan buruknya sanitasi lingkungan berhubungan dengan rendahnya pencapaian program sertifikasi tanah gratis yang dijanjikan pemerintah bagi warga Teluk Jakarta, termasuk minimnya akses informasi dan program aksi pembenahan permukiman warga. Itulah sebabnya, memasukkan reklamasi pantai sebagai solusi untuk menjawab kedua persoalan klasik tadi hampir pasti tidak terlihat adanya hubungan sebab-akibat (kausal). Sebaliknya, cenderung kontra-produktif. Hal lain perlu diketahui oleh Ahok adalah meneruskan program aksi reklamasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra jelas bertentangan dengan peraturan perundangan. Pertama, surat keputusan (SK) tersebut tidak didahului keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akibatnya, megaproyek reklamasi Teluk Jakarta berpotensi membahayakan masyarakat nelayan maupun pesisir pada umumnya karena tak dilengkapi instrumen pengendali risiko dan prediksi dampak lingkungan. Padahal, selain tempat mencari nafkah para nelayan, pembudi daya kerang, dan pedagang ikan, perairan sekitar Pulau G merupakan jalur kabel dan pipa gas untuk kebutuhan DKI Jakarta. Kedua, SK tadi juga bertentangan dengan UU Tata Ruang, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, dan Peraturan Presiden No 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Penjelasannya, bila reklamasi dilakukan dari garis pantai ke wilayah darat, maka Pemerintah DKI Jakarta cukup berpegang pada dokumen rencana tata ruang wilayah sebagai acuan. Namun, bila reklamasi di perairan pesisir atau menghubungkan antara wilayah darat dan laut, maka diwajibkan memiliki Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K). Faktanya, meski reklamasi Pulau G dilakukan di perairan pesisir, hingga kini Pemerintah DKI Jakarta belum punya RZWP3K. Terakhir, SK tadi juga bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan Teluk Jakarta sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Kembali merujuk ke UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dan perpres terkait reklamasi, maka reklamasi di kawasan strategis nasional (baca: Teluk Jakarta) seharusnya didahului izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Solusi untuk Ahok Tentu tak adil menyalahkan Ahok atas seluruh akumulasi persoalan di Teluk Jakarta. Sama tak adilnya bila Ahok mengabaikan keberatan nelayan Teluk Jakarta yang sejak masa pemerintahan gubernur-gubernur sebelumnya telah jadi korban sekaligus saksi; bahwa proyek reklamasi adalah ancaman bagi keberlanjutan kehidupan keluarga dan lingkungannya. Pertama, Ahok dapat segera membatalkan rencana pembangunan reklamasi Teluk Jakarta, termasuk Pulau G dan pulau-pulau lain. Ahok tidak perlu takut digugat atau berseberangan dengan para pengembang atau pemegang izin reklamasi. Karena, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia dalam rangka menjamin perlindungan terhadap nelayan, masyarakat adat dan lokal, maupun kepentingan menjaga keberlanjutan lingkungan. Kedua, Ahok bersama-sama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti maupun menteri terkait lainnya dapat berkolaborasi dalam rangka membenahi sanitasi lingkungan dan mempercepat pemulihan ekosistem Teluk Jakarta. Prioritas haruslah pada audit dan penegakan hukum lingkungan untuk menghentikan pencemaran sungai dan teluk. Memperluas pencapaian program sertifikasi tanah dan perumahan bagi nelayan. Lalu, merehabilitasi ekosistem pesisir dan pendidikan lingkungan kepada warga. Ketiga, pemerintah pusat dan daerah dapat memperkuat pembahasan rencana tata ruang laut nasional dengan memfasilitasi masyarakat menyusun peta jalur dan lokasi penangkapan ikan nelayan tradisional, peta sebaran wilayah kelola masyarakat adat di laut, peta pelayaran rakyat, dan peta migrasi ikan. Ke depan, sederet peta ini sangat bermanfaat guna mencegah konflik perebutan pemanfaatan ruang di seluruh perairan Indonesia. Keseluruhan strategi ini akan berhasil-guna bila pemerintah melibatkan masyarakat dari tahap inisiasi, pelaksanaan, dan pengawasan program. Percayalah, dengan mengakhiri era reklamasi di Teluk Jakarta, Gubernur Basuki telah menyelamatkan masa lalu sekaligus masa depan Indonesia sebagai sebuah bangsa besar; yang kekuatan budaya dan ekonominya berjangkar di laut. ●