Gugatan ‘Kekalahan’ Partai Islam M Najibur Rohman  ;   Staf pada Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum  IAIN Walisongo Semarang

SUARA MERDEKA, 15 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan hasil Pemilu 2014 tapi hasil perhitungan cepat (quick count) sejumlah lembaga survei memberikan gambaran perolehan suara partai politik. Suara-suara partai Islam, sebagaimana diprediksi banyak pengamat, tetap tidak bergeser dari posisi medioker. Artikel FS Swantoro berjudul ”Kemeredupan Partai Islam” (SM, 10/4/14) sedikit banyak menyorot fenomena itu. Saya merasa ada yang kurang tepat berkait pernyataan dalam artikel itu. Keyakinan ini mendasarkan pada karakteristik umat Islam Indonesia yang tidak ”Islamis”. Karakteristik itu memiliki andil besar menentukan preferensi umat Islam terhadap parpol. Sedari awal umat Islam di Indonesia tak berasumsi untuk membangun negara Islam meskipun dukungan itu ada. Sebanyak 85%, menurut Mujani dan Liddle (2003), tidak menyetujui negara Islam. Kecenderungan mayoritas itu dapat ditangkap sebagai tipologi umat yang akomodatif, bahkan terhadap nilai-nilai sekuler. Umat Islam di Indonesia cerdas membedakan mana wilayah duniawi dan ukhrawi. Karena itu, partai-partai Islam yang semata-mata ”menjual” Islam tak begitu menarik bagi mayoritas muslim . Fakta ini menunjukkan massa Islam adalah massa yang cair, afiliasi politik tidak bersifat tunggal. Meskipun orang melihat PKB lahir dari rahim NU, dan PAN berasosiasi pada Muhammadiyah misalnya, tidak berarti bahwa kader militan mereka nihil di partaipartai sekuler. Apalagi NU memiliki khitah untuk tak berpolitik dan Muhammadiyah selalu menyampaikan netralitasnya dalam pertarungan politik. Itu artinya kemenangan partai sekuler bukan berarti kekalahan umat Islam. Pilihan umat Islam terhadap parpol tak semata-mata pragmatis namun didukung perspektif keagamaan yang akomodatif. Apakah itu berarti Islam sebagai ideologi tak lagi menarik? Belum tentu. Partai politik, baik sekuler maupun lebih-lebih yang berplatform Islam, masih meyakini bahwa agama memainkan efek penting dalam menentukan suara konstituen. Permasalahannya bukan hanya partai Islam yang mendekati konstituen dengan memainkan ”rasa keagamaan” melainkan juga partai-partai sekuler. Sifat akomodatif umat Islam Indonesia menyebabkan strategi itu mungkin terjadi. Kegalauan Persoalan lain adalah kegalauan umat Islam terhadap partai yang menyangga sistem demokrasi. Kita tentu mafhum jika pembedaan partai sekuler dan partai Islam tidak begitu penting. Alasannya, saat ini ideologi seolah-olah tidak memainkan peran dalam praktik kekuasaan. Baik partai sekuler maupun partai Islam sama-sama memiliki kader yang berisiko menjadi zombie. Mereka itu haus kekuasaan dan koruptif sehingga masyarakat melihat partai politik adalah sama saja dan satu rasa. Kemelemahan yang diidap partai Islam adalah ketidakmampuan membedakan diri dari partai sekuler melalui program-program riil. Tidak adanya program yang menurut masyarakat dapat dianggap meyakinkan, membuat partai Islam tidak lagi seksi. Tapi juga perlu dicatat andai partai-partai Islam bergabung, masih cukup kuat untuk mengusung nama capres. Karena alpanya program ini, partai Islam sedikit banyak masih bertumpu pada konstituen yang masih mengandalkan sentimen keagamaan. Dalam hal ini, penelitian R William Liddle, Saiful Mujani, dan Thomas B Pepinsky (2012) menyebutkan bahwa partai Islam memiliki keunggulan dibanding partai sekuler (bahasa yang digunakan dalam penelitian itu adalah partai berbasis Pancasila) ketika program parpol sama-sama buruk. Dari sisi ini, partai Islam unggul dalam keterpilihan, Tapi saat partai politik itu sama-sama memiliki program, partai Islam akan unggul hanya pada saat partai lain tak memiliki program ekonomi secara jelas. Dengan melihat hasil suara partai Islam pada Pemilu 2014 tampak bahwa umat Islam tidak dipermainkan oleh dikotomi sekuler-Islam, Islam tak menjadi faktor tunggal dalam penentuan sikap memilih partai tapi bukan berarti sentimen keagamaan tidak memberikan kontribusi apa pun. Di sinilah mengapa suara jumbo umat Islam di negeri ini tidak harus selaras dengan kemenangan partai Islam. Secara faktual partai-partai Islam sebetulnya telah menjabarkan strategi perluasan pengaruh tak hanya dari muslim. Semasa kampanye 2014 partai Islam tidak eksklusif, mereka tak ragu-ragu menggandeng nonmuslim misalnya. Para peserta pun tidak hanya dari kalangan berpeci atau berjilbab namun dari berbagai kalangan, bervariatif. Akhirnya, dengan jumlah muslim terbesar di dunia, Islam tetap menjadi variabel penting dalam perjalanan Indonesia. Kita selalu berharap demokrasi mengarahkan bangsa ini menjadi sejahtera, kokoh, dan berdaulat. Soal bagaimana umat Islam mengimplementasikan cita-cita, itu merupakan persoalan kompleks, dan fenomena partai Islam hanya salah satunya. ●

Nalar Kolektif Kebangkitan Nasional

Nalar Kolektif Kebangkitan Nasional M Najibur Rohman ;  Staf Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Hukum IAIN Walisongo Semarang

SUARA MERDEKA, 18 Mei 2013

KELAHIRAN Indonesia melalui pergolakan kebangsaan yang panjang. Pergolakan itu diawali dengan mendirikan Boedi Oetomo pada 20 Mei 1908. Para sejarawan memang berdebat soal penempatan Boedi Oetomo sebagai tonggak bagi nasionalisme Indonesia. Alasannya, organisasi itu dihidupi oleh kalangan bangsawan Jawa, kaum intelektual yang terbatas, dan bukan gerakan politik dengan dukungan massa yang luas.

Akira Nagazumi dalam Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Boedi Oetomo 1908-1918 (1989) telah memberikan jawaban untuk itu. Menurutnya, dapat dimengerti jika orang-orang Jawa, sebagai basis utama massa Boedi Oetomo, yang lebih dulu menyerukan nasionalisme karena menjadi golongan yang paling terkena dampak kolonialisme, di samping situasi saat itu tidak relevan untuk hadir sebagai organisasi massa. 

Kelahiran Boedi Oetomo, karena itu, merupakan archetype bagi perlawanan terhadap kesenjangan dan ketidakadilan kolonial. Di sisi lain, nasionalisme Indonesia memerlukan proses, dan tahapan itu perlu dilalui dari konteks yang terbatas untuk kemudian meluas. Proses itu terlihat dari penggunaan istilah-istilah yang merujuk pada cita-cita kemerdekaan seperti Javaansch nationalisme, Indisch nationalisme, dan lalu Indonesische nationalisme (Sartono Kartodirdjo, 1972). 

Kendati Boedi Oetomo dipandang masih memiliki pemahaman kesatuan Indonesia yang terbatas, dari sanalah tahapan menuju nasionalisme Indonesia dimulai. Catatan sejarah juga memperlihatkan bagaimana pada masa berikutnya anggota-anggota Boedi Oetomo tampil dinamis dalam pilihan gerakan mereka yang menunjukkan keberbedaan dalam langkah perjuangan, walau tentu dengan cita-cita serupa. 

Pembangunan solidaritas kebangsaan bertransformasi secara bertahap dari nasionalisme kultural menjadi nasionalisme politik, dan yang terakhir ini bersifat lintas kultural bernama Indonesia (Yudi Latif, 2011). Hal ini menunjukkan pergerakan nasional adalah gerakan kesatuan yang kolektif dan tidak didasari atas kultur, ideologi, atau agama tertentu. 

Dengan kata lain, Indonesia dibangun sedari awal dengan napas pluralisme yang tidak menganakemaskan golongan tertentu. Pergerakan nasional mencita-citakan berdirinya negara kesatuan yang didasari kemajemukan kultur dan agama yang hidup di Nusantara. Dalam konteks (ideologi) agama misalnya, karena isu ini terus berdengung hingga kini, Boedi Oetomo memilih bersikap netral.

Sikap itu mencerminkan keengganan organisasi yang didirikan beberapa mahasiswa Stovia Jakarta itu membangun negara agama. Agama justru ditempatkan pada posisi aman sebagai salah satu alat pengikat kebangsaan, sebagaimana tulisan Soewardi Soerjaningrat dalam Het Javaansche National in de Indische Beweging. Pada sebuah kongres di Bandung 1916 Sarekat Islam (SI) juga memutuskan untuk mengikatkan diri dalam semangat kebangsaan Hindia, bukan semata-mata Islam (Slamet Muljana, 2008).  

Superioritas

Nalar kolektif, yang tercermin dalam pilihan memegang pluralisme, berarti menolak setiap superioritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tiap individu memiliki kebebasan sepanjang tidak merugikan orang lain dan melanggar kontrak yang disepakati. Karena itu,  memahami kebangkitan nasional berarti juga bertaruh pikiran dan tenaga untuk membahagiakan dan memuliakan seluruh anak negeri ini. 

Namun setelah lebih dari satu abad berdirinya Boedi Oetomo, 105 tahun lalu, tantangan yang dihadapi negeri ini tak kurang beratnya. Korupsi, kekerasan, dan berbagai potret buram dalam kehidupan negara menjadi cermin dari kekemudaran moral dan kohesi sosial. Situasi ini sebagai akibat pengelolaan negara yang nihil cita-cita kesejahteraan bersama. Institusi-institusi politik demokrasi dilanda badai besar dalam hal orientasi pengabdian. 

Di banyak tempat, momen peringatan kebangkitan nasional semacam ini kerap menumbuhkan spirit baru dalam menghidupi negara. Tetapi kita tak perlu merasa kecewa jika ternyata spirit itu cepat menguap. Padahal, sebagaimana kebangkitan nasional pada 1908 yang mendorong masyarakat mengkreasi nalar bersama, nalar kolektif itu hari-hari ini butuh untuk kembali dibangkitkan. Ketidakberdayaan untuk membangkitkan nalar kolektif, dengan prasyarat ideal berupa keadilan dan kesejahteraan bersama, akan menyuburkan perasaan tak bernegara pada masyarakat kita. 

Jika keadaan itu terus berlangsung maka kita patut khawatir soal keberlangsungan negara ini. Keterkoyakan nalar kolektif masyarakat akan memicu kerugian besar dalam kehidupan negara dan demokrasi. Legitimasi kekuasaan akan memudar dan negara menjadi sosok yang ganjil: ada tetapi tidak kuat. Untuk itulah, patut mewujudkan usaha-usaha serius melalui spirit kebangkitan dan laku memperjuangkan kemerdekaan yang tidak semu. 

Hal ini memang tak mudah dilakukan. Di India, Mahatma Gandhi harus berjuang keras agar ide-ide kebangkitan itu diterima rakyat. Ia melakukan berbagai usaha guna meyakinkan rakyat bahwa kemerdekaan dari kolonialisme merupakan pilihan tepat. Kemerdekaan Indonesia kurang lebih juga mengalami hal serupa. Demikian pula dengan Boedi Oetomo pada masa awal-awal pergerakan. 

Karena itulah tiap elemen dari bangsa ini, baik pemerintah maupun rakyat, perlu bergotong royong memperbaiki kehidupan negara. Pemerintah perlu mengokohkan otoritas negara dengan supremasi hukum, sementara rakyat memperkuat modal sosial sehingga salah satunya mendorong keterciptaan kehidupan yang toleran dan demokratis. 

Berbagai problem yang dihadapi bangsa ini bukan rapalan tragedi. Semua itu, menuntut penuntasan sehingga kebersamaan dari tiap individu bangsa ini memiliki peran yang tidak dapat diabaikan. Dalam catatan harian bertarikh 10 Maret 1969, Ahmad Wahib menulis dengan pasase,’’ ...demokrasi tegak dan rubuhnya bukan hanya tergantung pada penguasa, melainkan juga tergantung pada rakyat’’. Semoga tanggal 20 Mei tidak terlewati sebagai sekadar tanggal dalam almanak. ●

Etos Sosial Haji

Etos Sosial Haji M Najibur Rohman ;  Bekerja di IAIN Walisongo

KOMPAS, 05 Oktober 2012

Sebagai rukun Islam kelima, berhaji ke Tanah Suci merupakan hasrat besar bagi setiap Muslim. Sejak lama orang Islam di Nusantara selalu berbondong-bondong menuju jazirah tempat Islam disemaikan pertama kali itu. Dalam pengamatan Martin van Bruinessen (1995), umat Islam di Indonesia masuk dalam jajaran bangsa yang tinggi penghargaannya terhadap ibadah haji. Wajar jika Bruinessen mencatatkan bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, dari seluruh umat Islam di dunia yang melaksanakan haji, 20 persen di antaranya dari Indonesia.

Atmosfer untuk berhaji jauh dari kata redup hingga sekarang. Banyak orang rela antre bertahun-tahun untuk diberangkatkan ke sana. Mekkah sejak mula memang menjadi magnet yang menggetarkan karena di tempat itulah Tuhan dirasakan berada dalam jarak yang paling dekat.

Haji Abdul Malik Karim Amarullah atau Hamka memilih Mekkah sebagai latar bagi kisah Di Bawah Lindungan Kabah. Berkisah tentang percintaan antara tokoh Hamid dan Zainab, latar Mekkah ternyata membawa nuansa tersendiri dalam mengeksplorasi kekuatan hati dan kepasrahan kepada Tuhan yang energik, sekalipun kisah cinta ini sungguh dalam kemurungan.

Hamzah Fansuri lain lagi. Ia menemukan Mekkah dalam perjalanannya mencari Tuhan. Mekkah adalah tempat yang patut disinggahi, sekalipun penyair sufi yang kontroversial itu justru menemukan Tuhan dalam dirinya sendiri: Hamzah Fansuri di dalam Makkah/mencari Tuhan di Bait Al-Ka’bah/di Barus ke Qudus terlalu payah/akhirnya dapat di dalam rumah.

Dengan banyak cara, pengalaman estetik transendental dalam dunia kepenyairan jauh melampaui sebuah lokus tertentu. Syair-syair yang ditulis oleh para sufi berkecenderungan mengandung spiritualitas—yang semaksimal mungkin dieksplorasi—dengan meniadakan segala hal yang profan. Alhasil, ritualitas dalam ibadah haji dianggap tidak memberikan jaminan bahwa seseorang akan ”menemukan” Tuhan.

Justru ritualitas semata dalam beribadah jadi elemen yang paling mengganggu dalam upaya menjalin kemesraan dengan Tuhan. Paradigma semacam ini bukan berarti mengoposisikan antara ritualitas dan spiritualitas. Dalam sajak ”Tahu-Tahu” (1993) Gus Mus menuturkan: Isya tahu-tahu/Subuh tahu-tahu/Lohor tahu-tahu/Asar tahu-tahu/Tahu-tahu/Maghrib!/ (Padahal salat Aku belum sempat).

Gus Mus tidak mengabaikan atau menolak ritualitas. Ia hanya melakukan kritik terhadap pemaknaan yang sempit atas rutinitas religius. Banyak orang kehilangan hakikat karena terjebak pada profanitas dalam melaksanakan ritual ibadah. Karena itulah dibutuhkan keseimbangan antara keduanya.

Berhaji, dengan demikian, meruwat elemen lokus dalam rangka mencintai Tuhan. Ada unsur- unsur hukum Islam yang tidak diabaikan—karena harus dipenuhi—tetapi bukan klimaks peribadatan, tetapi berhaji menjadi media untuk benar-benar mendekatkan diri pada Tuhan (taqarrub ila Allah) dalam hakikat. Di dalamnya terdapat totalitas, seperti halnya syair Chairil Anwar: Biar susah sungguh/mengingat Kau penuh seluruh.

Ritus Sosial

Keseimbangan ritualitas dan spiritualitas itu dilecutkan untuk mendorong tujuan-tujuan haji yang pula terkandung dalam ibadah lain. Fungsi ritus keagamaan selalu dikaitkan dengan upaya melampaui personalitas yang egoistis karena Tuhan menggariskan sebuah dorongan bagi manusia untuk dapat berguna bagi yang lain. Etos sosial ini, misalnya, pernah muncul dalam sejarah perlawanan kolonialisme di bumi Nusantara. Spirit nasionalisme yang mewabah pada abad ke-19 dan 20 adalah ”oleh-oleh” dari generasi Muslim Indonesia yang berhaji karena di Mekkah mereka berdialektika dengan pemikiran Islam dari wilayah lain. Pergolakan ini yang mendorong Snouck C Hurgronje mempelajari Islam secara serius dan meneliti ritual haji ke Mekkah.

Etos sosial ini menjadi penting lantaran kesalehan tak bersandar pada penghambaan atas ritus-ritus, tetapi berurat akar pada kesediaan membuka pintu-pintu kebahagiaan dan pertolongan bagi sesama. Tokoh Satadewa dalam Burung-Burung Manyar-nya YB Mangunwijaya melantunkan ketulusan kasih dengan merawat tiga anak yatim piatu, yang kedua orangtua mereka wafat dalam kecelakaan saat berangkat haji.

Kisah ini meletakkan kecintaan kepada Tuhan dengan mengeliminasi egoisme dan menuntun diri manusia dengan kesadaran jiwanya untuk menemukan sebuah hakikat. WS Rendra mengingatkan kita mengenai hal ini: Mengolah cinta kasih/harus meninggalkan/pamrih tentang diri kita,/berarti,/mencari ning.

Begitulah, berhaji jadi pintu untuk ”bertemu” dengan Tuhan sekaligus mengekspektasikan hadirnya etos sosial yang nyata. Sebagai rukun Islam yang terakhir, haji didamba sebagai kawah keparipurnaan Muslim mengabdi kepada Tuhan-nya. ●