Polisi Putu Setia ;   Pengarang; Wartawan Senior TEMPO

                                                       TEMPO.CO, 25 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Begitu mendengar Romo Imam pulang dari luar negeri, saya langsung ke padepokannya. Beliau lagi menatap televisi. "Sudah terang benderang Romo, tak akan ada yang menolak pencalonan Pak Tito menjadi Kapolri. Kok, Romo masih mendengarkan pertanyaan wakil rakyat yang bertele-tele itu?" Romo tenang saja dengan keusilan saya. Juga tidak memindahkan channel sebagaimana biasanya kalau saya sedang memprotes apa yang beliau tonton di layar kaca. "Saya tak fokus mendengarkan apa pertanyaan wakil rakyat," akhirnya Romo menanggapi juga. "Yang saya pikirkan, Tito Karnavian tak bisa memenuhi harapan yang begitu besar dari masyarakat. Memperbaiki citra polisi." "Kenapa Romo pesimistis?" saya bertanya. Romo mengecilkan suara televisi sebelum menjawab. "Karena memperbaiki citra polisi tak sepenuhnya ada di tangan kepala kepolisian. Tito bisa saja mengusulkan gaji dan tunjangan polisi naik seratus persen atau lebih. Gaji pokok polisi sampai berpangkat ajun brigadir di bawah upah minimun regional, di bawah dua juta rupiah. Kalaupun tunjangannya juga dinaikkan, tak jauh-jauh amat. Gaji jenderal itu tak sampai enam juta. Katakanlah ditambah ini dan itu, tak akan sampai dua puluh juta. Kalah oleh gaji polisi negara tetangga yang terendah, tiga puluh juta. Kalau naik terlalu tinggi, apa pemerintah mengabulkan? Anggaran di berbagai kementerian sudah dipangkas. Kita lagi darurat anggaran." Saya memotong, "Apakah memperbaiki citra polisi itu harus dengan menaikkan gaji?" Romo langsung menyambar, "Ya, itu pasti. Omong kosong citra polisi membaik kalau kesejahteraan mereka buruk. Memangnya ada berapa polisi seperti Bripka Seladi yang nyambi menjadi pemulung? Kejujuran sering kalah ketika perut lapar. Bukan lapar karena puasa, tapi lapar karena tak ada yang dimakan. Polisi jujur seperti Hugeng itu sudah tak ada. Buktinya, rencana membuat Hugeng Award batal karena calon yang diduga ada, ternyata, tetap bermasalah." "Padahal mensejahterakan polisi merupakan salah satu program Pak Tito," saya bergumam. "Pak Tito bisa melakukannya secara bertahap disesuaikan dengan anggaran, tapi ada instansi lain yang turut menentukan," jawab Romo. "Tapi, andai kata gaji polisi sudah naik, apakah masyarakat siap membantu polisi memperbaiki citranya?" "Apa kaitannya dengan masyarakat? Rakyat senang polisi jujur," saya nyeletuk. Romo tertawa. "Masyarakat yang lagi sakit ini punya andil besar menjerumuskan polisi. Sampeyan, kalau jelas bersalah melanggar lalu lintas, apa mau ditilang? Antre di pengadilan karena hakimnya terbatas, membayar denda tapi surat yang ditahan masih diurus ke panitera, buang banyak waktu. Nyogok seratus ribu ke polisi pasti sampeyan rela. Polisi mau disogok sampeyan hina: mata duitan. Polisi menolak, sampeyan memaki: sombong, sok jujur. Polisi salah melulu." Romo melanjutkan: "Itu baru polisi di jalanan. Kalau yang punya jabatan, besar lagi godaannya. Setingkat kepala sektor digoda bandar judi dan makelar minuman keras. Rumor yang beredar, polisi yang pernah memegang jabatan kepala resor di kabupaten pasti punya rumah pemberian pengembang. Apa ada jenderal polisi yang jatuh miskin?" "Romo menakut-nakuti. Kita harus mendukung Pak Tito untuk membersihkan korupsi di kepolisian. Hanya dengan itu citra polisi baik," kata saya. "Ya, kita dukung," Romo menyambar. "Tapi itu perlu waktu dan harapan yang besar ini janganlah cepat ditagih. Pasti Presiden mengangkat Tito karena tahu, membenahi citra polisi butuh waktu panjang, perlu Kapolri yang tak cepat pensiun." ●

Perintah Presiden M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                         KOMPAS, 23 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pilihan Presiden Joko Widodo atas Komisaris Jenderal (Pol) Tito Karnavian-Kepala BNPT-sebagai calon tunggal Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, seperti biasanya, terus menjadi buah bibir. Bedanya, jika waktu-waktu sebelumnya pembicaraan hampir selalu diwarnai polemik, kontroversi, atau penolakan; kali ini mulus. Resistensi nyaris tidak ada. DPR pun bersuara bulat mendukung Tito. Biasanya pergantian Kapolri cuma tradisi rutin. Artinya jenderal-jenderal bintang tiga (komjen) senior yang menduduki posisi-posisi strategis dianggap paling punya kans menerima estafet kepemimpinan puncak Polri. Kalau logika dan kebiasaan itu yang terus ditradisikan, Tito tentu tak masuk nominasi karena dianggap paling "yunior" dibanding jenderal-jenderal lain yang lebih senior. Namun, kategori yunior Tito itu sirna dikalahkan kapasitas Tito yang diakui banyak kalangan. Tidak mengherankan, penunjukan calon Kapolri kali ini bisa dicatat sebagai sejarah baru. Presiden Jokowi tampaknya ingin membangun tradisi baru yang lebih segar, bukan sekadar ritual rutin. Kapolri bukanlah jatah buat para jenderal sebelum masa pensiun. Selama ini, Kapolri memang dipilih di antara jenderal bintang tiga senior. Meskipun di pundak Tito ada bintang tiga, ia dinilai paling yunior. Maka, begitu ditunjuk Presiden, Tito pun melompati sekitar enam angkatan di atasnya. Tentu saja, Presiden Jokowi tampaknya telah belajar dari pengalaman. Ketika menunjuk calon tunggal Komjen Budi Gunawan untuk menggantikan Jenderal (Pol) Sutarman, awal tahun 2015, justru terjebak polemik berkepanjangan yang menguras energi bangsa. Barangkali karena posisinya yang sangat strategis, setiap pergantian Kapolri selalu menjadi berita besar dan membuat gaduh. Hampir selalu ada kepentingan politik dan titipan partai politik. Sampai akhirnya, Wakil Kapolri Komjen (Pol) Badrodin Haiti ditunjuk sebagai Kapolri. Setelah tahun kedua masa jabatannya, Presiden Jokowi mampu keluar dari kekisruhan rutin tersebut. Tidak seperti tahun lalu saat Presiden begitu sulit keluar dari dekapan parpol. Kini, Presiden Jokowi sudah makin leluasa. Walaupun pada awalnya basis kekuasaan (power base) Jokowi kurang kuat, karena di PDI-P dianggap sebagai "petugas partai", sekarang ini telah berubah drastis. Pada awal pemerintahannya tahun 2014, Presiden Jokowi ditopang PDI-P, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI yang dikenal dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Anehnya, relasi politik Jokowi dan PDI-P justru terlihat kurang mesra. PPP kemudian merapat ke Istana, PKS juga berkunjung ke Istana. Dan, kini posisi Presiden Jokowi kian kuat setelah pentolan Koalisi Merah Putih (KMP), yaitu PAN dan Golkar, mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Golkar malah sudah mewacanakan mendukung Jokowi pada 2019. Tidak ada lagi KIH. KMP pun mrotol satu per satu. Sekarang yang gemuk adalah Koalisi Kerja Sama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP4). Dengan basis kekuasaan terus menguat itu, langkah Presiden Jokowi pun kian mantap. Penunjukan Tito bisa jadi contoh. Presiden bisa saja memberikan posisi untuk jenderal-jenderal senior yang dilampaui Tito. Namun, pastinya tradisi pergantian Kapolri sudah dijauhkan dari kepentingan politik. Dengan begitu, Presiden Jokowi telah mengembalikan wibawa presiden yang punya kuasa dalam penunjukan calon Kapolri. Dan, perintah Presiden Jokowi jelas agar Tito menyuntikkan "darah segar" ke seluruh aliran darah di tubuh Polri. ●

Mengapa Sebaiknya Tito yang Menjadi Kapolri? Adrianus Meliala ;   Kriminolog dan Guru Besar FISIP UI; Mantan Komisioner Kompolnas; Kini Komisioner Ombudsman RI

                                              MEDIA INDONESIA, 17 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

TITO Karnavian memang sosok fenomenal di Polri. Tidak ada perwira yang sejak berusia amat muda sudah diramalkan bakal menjadi pimpinan Korps Bhayangkara. Itu bukanlah disebabkan yang bersangkutan anak pejabat atau pengusaha kaya, melainkan lebih karena intelektualitasnya. Kemampuan intelektual itu yang lalu membawanya meroket. Saat ia mampu menangkap beberapa pelaku kejahatan dan membongkar aksi teroris, jelas diperlukan intelektualitas. Saat ia memenangi hati masyarakat Papua dan DKI Jakarta, saat menjadi kapolda, juga diperlukan intelektualitas, apalagi ketika ia meraih master of science dari Selandia Baru, Doctor of Philosophy (Phd) dari Nanyang University, Singapura, serta Penghargaan Seroja dari Lemhannas RI (selaku lulusan peringkat 1). Sejatinya, pekerjaan kepolisian, tempat Mohammad Tito Karnavian berkarier, memang institusi yang sarat dengan komponen intelektual. Masalahnya, ini yang disayangkan. Banyak kegiatan kepolisian yang sudah dibungkus dengan praktik rutin, kebiasaan turun-menurun, ataupun kultur kerja khas polisi, yang tidak lagi membutuhkan intelektualitas dalam melakoninya. Satu contoh sederhana, di kepolisian ternyata masih ada istilah TR alias telegram, mengacu ke surat keputusan kapolri perihal penempatan atau mutasi personel polisi. Pada TR tersebut, titik pun masih ditulis harafiah 'titik'. Pertaruhan Tito Dalam lingkungan seperti itulah, kemampuan akademik level Phd yang disandang Tito lalu dipertaruhkan untuk menjadikan Polri sebagai learning organization. Sebutan itu menunjuk kualitas Polri yang mau dan mampu terus berubah seiring dengan perubahan di sekelilingnya atau bahkan dalam dirinya. Karena itu, terdapat 10 hal yang perlu diubah dalam Polri dengan terlebih dahulu ditangani Kapolri yang berijazah luar negeri ini. Ada kalanya sudah pernah didengar, ada kalanya kalanya politis, tapi dengan semangat kebersamaan, Kapolri Tito bisa menempuhnya. Tidak hanya itu, yang bersangkutan juga bisa membuatkan time line plus indikator capaian masing-masing. Hal-hal tersebut sebagai berikut. Pertama, manajemen personalia (SDM). Manajemen SDM Polri termasuk yang paling tradisional dan memungkinkan terjadinya KKN. Kedua, jauh sebelum manajemen personalia, strategi SDM Polri pun perlu dibenahi. Jika selama ini Polri terlalu berpola personnel-heavy, seiring dengan kemajuan teknologi, Polri perlu mengubah diri menjadi technology heavy. Dengan begitu, anggaran dapat dihemat dan direalokasikan untuk belanja barang dan belanja modal. Ketiga, masih terkait SDM, yaitu urusan pendidikan dan latihan. Dewasa ini terdapat persepsi bahwa Polri perlu memiliki semua lembaga pendidikan, mulai level akademi hingga program doktor. Aktivitas itu upanya menyerap banyak anggaran, demikian pula sejumlah personel, mulai bintara hingga jenderal. Namun, dapat dipastikan anggaran yang diperlukan jauh lebih rendah apabila pendidikan Polri diserahkan ke lembaga-lembaga di luar Polri. Keempat, struktur organisasi Polri yang gemuk juga perlu memperoleh perhatian Tito. Polri kini memiliki 260 perwira tinggi (pati) untuk tugas pokok dan fungsi yang tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan saat pati Polri masih berjumlah 80-an orang. Kelima, oleh banyak kalangan dalam Polri, teknologi informasi dianggap sebagai upaya membangun 'kerajaan' sendiri. Alih-alih terintegrasi, banyak sekali satuan kerja dan satuan wilayah yang membuat laman sendiri-sendiri secara independen. Keenam, teknologi forensik Polri kini ketinggalan zaman. Sama ketinggalannya ialah SDM alias ahli forensik yang jumlahnya terbatas. Belum lagi struktur fungsi forensik yang tersebar. Ada yang di bawah Bareskrim, ada yang langsung di bawah Kapolri, ada pula yang di bawah bagian SDM. Pengembangan teknologi Ketujuh, teknologi yang dibutuhkan kepolisian akan semakin mahal jika proses pengadaannya berbelit-belit dan koruptif. Itu yang diduga kuat terjadi di kepolisian saat ini. Banyak vendor yang malang-melintang di lingkungan Bagian Sarana Prasarana (Sarpras) dan menyodorkan hal-hal yang sebenarnya tidak atau kurang dibutuhkan kepolisian. Kedelapan, setelah dibeli, bagaimana dengan pemeliharaan (maintenance) mulai teknologi hingga seluruh infrastruktur kepolisian. Sebagai organisasi dengan aset bernilai puluhan triliun rupiah, tentu mereka perlu mengalokasikan dana dan mekanisme pemeliharaan yang memadai. Namun, jika tidak, dana itu hanya akan menjadi bancakan para anggota kepolisian sendiri. Kesembilan, untuk konteks operasional, perhatian Kapolri baru perlu diarahkan kepada fungsi reserse kriminal. Sebenarnya, sudah cukup banyak ketentuan yang diberlakukan dalam fungsi ini guna mencegah penyimpangan yang dilakukan para penyidik. Namun, banyak dari mereka yang berintegritas rendah. Alih-alih menolong, mereka malah menjadi pemeras tersangka. Kesepuluh terkait dengan konteks operasional, Kapolri baru perlu mendayagunakan fungsi intelijen. Fungsi ini tertinggal dalam hampir seluruh aspeknya. Dewasa ini, ada atau tidak ada fungsi intelijen, hampir tidak ada dampaknya. Menyangkut 10 (sepuluh) hal tersebut, kelihatannya hanya Tito yang menjanjikan perubahannya. ●

Selamat Datang Pemimpin Kepolisian Berwajah Human

Selamat Datang Pemimpin Kepolisian Berwajah Human Lely Arrianie ;   Dosen Komunikasi Politik Universitas Bengkulu; Ketua Program Pascasarjana Komunikasi Universitas Jayabaya, Jakarta

                                              MEDIA INDONESIA, 17 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KOMISARIS Jenderal Tito Karnavian bakal menghadapi uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk menjadi pemimpin tertinggi di Polri. Sudah seharusnya hal itu tidak boleh menisbikan hak prerogatif presiden dalam menunjuk Kapolri. Sebagai kepala negara, presiden sudah pasti tidak mengabaikan pertimbangan logis, politis, dan rasional dengan cuma mengajukan satu kandidat. Perdebatan soal patut dan layak itu tidak boleh dikooptasi ke dalam isu yang tidak substantif, misalnya soal umur yang terkait senior dan junior di tubuh kepolisian. Yang harus dibaca ialah bagaimana Polri ke depan bisa ditempatkan dalam frame yang lebih human di mata masyarakat. Di sisi lain, Polri harus menjadi lembaga yang ditakuti kalangan yang bermain-main dengan kejahatan. Wajah human Pada 4 Juni 2016 sebuah media daring memuat wawancara saya dengan judul `Pakar Komunikasi Politik ini Prediksi Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Kapolri', dan ternyata memantik banyak argumentasi di kalangan pengamat dan media massa yang tampaknya masih fokus pada peluang Budi Gunawan (BG) atau Budi Waseso (Buwas) yang paling potensial menggantikan Badrodin Haiti. Itu semata-mata disebabkan faktor senioritas. Padahal, potensi kepemimpinan di mana pun, termasuk di militer dan atau kepolisian, seharusnya tidak lagi digagas atas dasar pertimbangan senioritas semata. Calon pemimpin itu harus bisa menggerakkan roda organisasi, punya kemampuan komunikasi organisasi dan sekaligus kemampuan komunikasi interpersonal baik komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping. Itu semua dibutuhkan agar apa pun kebijakan yang diputuskan tidak akan menimbulkan potensi konflik. Tentu saja selain loyalitas dan integritas dia sebagai orang yang layak dan patut untuk mengemban jabatan itu. Tito ialah gambaran polisi human. Meskipun nama BG dan Buwas juga populer, itu soal lain mengingat dua nama itu, terutama BG, pernah menyisakan perdebatan panjang di kalangan elite politik, petinggi negeri, hingga masyarakat di kedai-kedai kopi dan warung pojok. Pelantikan Badrodin dimulai dengan kegaduhan yang, secara sengaja atau tidak, begitu menyita energi publik. Sembilan puluh hari pemerintahan Jokowi saat itu dijejali kehebohan luar biasa, pascapenangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjoyanto (BW) oleh Bareskrim Mabes Polri (23 Januari 2013). Hal itu terjadi setelah BG ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kepemimpinan Jokowi yang begitu menuai harapan publik seolah terdegradasi oleh kasus perseteruan KPK dan Polri yang dianggap sebagai perseteruan cecak-buaya jilid dua. Polri ketika itu dianggap tengah `menguliti' KPK dan apresiasi publik pada korps baju cokelat itu menjadi rendah. Fase gejolak kekisruhan Polri-KPK menjadi catatan sejarah gagalnya BG menjadi petinggi di kepolisian. Kini, pengajuan Tito Karnavian ke DPR oleh Presiden Jokowi nyaris steril dari kisruh. Kapasitas Tito di internal kepolisian dan integritasnya di tengah masyarakat yang low profile tampak begitu human. Sosok seperti itulah menerbitkan harapan akan hadirnya polisi human yang begitu dirindukan masyarakat. Tito harus mewujudkan harapan itu, di samping banyaknya persoalan di masyarakat yang akhirnya menuntut kepolisian untuk bisa menanganinya, termasuk soal keberagaman. menanganinya, termasuk soal keberagaman. Keberagaman dan potensi konflik Tidak ada persatuan tanpa kebinekaan atau keberagaman karena keberagaman itulah kita membutuhkan persatuan. Tito sudah pasti jadi Kapolri. Bukan Tidak ada persatuan tanpa kebinekaan atau keberagaman karena keberagaman itulah kita membutuhkan persatuan. Tito sudah pasti jadi Kapolri. Bukan hanya karena DPR memang harus memuluskan jalan Tito sebagai figur pilihan Presiden, melainkan juga karena dia sesungguhnya bisa menjadi jembatan terhadap masalah etnik, agama, dan perbedaan yang kadang tidak substantif. Semua potensi konflik yang muncul atas nama keberagaman itulah yang menjadi beban dan sekaligus tanggung jawab yang harus dicintai Tito untuk dijalankan. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan sekaligus karier profesional yang dijalani Tito, wajar kiranya kita berharap pada kemampuan dia untuk mengubah wajah kepolisian menjadi lebih dekat dengan masyarakat agar keberagaman itu menjadi potensi membangun bangsa. Dengan gaya komunikasi yang dimilikinya, Tito dapat melampaui harapan publik. Kasus kejahatan seksual, kekerasan terhadap anak dan perempuan, narkoba dan terorisme seolah menjadi masalah klasik. Terlebih menjelang pemilu serentak yang bukan mustahil bisa memicu amuk massa selama masa kampanye. Ada juga persoalan kekerasan yang begitu lekat dengan ciri politik yang sangat kental. Teknik atau cara kekerasan itu dilakukan kian canggih termasuk kekerasan yang bersifat tidak langsung (indirect violence). Tito juga akan menghadapi banyak soal kekerasan yang mengarah kepada isu kekuasaan. Hal itu agar kekuasaan seolah mengalami krisis legitimasi, tetapi tidak dalam bentuknya yang riil atau formal prosedural, tetapi dalam tataran simbolis. Anehnya justru pejabat dan petinggi negeri menjadikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan itu seolah selesai saat dirapatkan, lalu melupakan tindakan penanganan. Nah, setumpuk soal yang bisa menggelembung menjadi potensi konflik kemasyarakatan itu menjadikan pertanyaan ‘mengapa Tito’ ini harus dijawab dengan kinerja yang direalisasikan Tito Karnavian. Jadi, bukan sekadar soal mengapa Tito yang junior itu dipilih di antara para seniornya yang begitu menginginkan jabatan itu. Bukan soal apakah seorang Tito dapat merangkul berbagai potensi yang mendukung atau internal kepolisian yang diam-diam menolak pencalonannya. Bukan juga soal betapa layaknya Tito dengan segudang prestasi, pendidikan, dan karier yang pernah ditempuhnya. Akankah Tito memanfaatkan momentum keterpilihannya menjadi Kapolri, sebagai sebuah ajang pamer atas semua kinerja tim yang dipimpinnya? Akankah dia lalu menorehkan prasasti monumental sebagai pemimpin yang sukses di jajarannya dan juga mengakar dan diapresiasi masyarakat? ●

Menjadi Kapolri Pilihan Rakyat Emerson Yuntho ;   Anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Jakarta

                                                       JAWA POS, 17 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

POLEMIK mengenai siapa calon kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) mendatang akhirnya selesai sudah. Presiden Joko Widodo pada Rabu lalu (15/6) resmi menunjuk Komisaris Jenderal Polisi Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti. Lepas dari semua keterkejutan yang muncul, keputusan Presiden Jokowi memilih Tito Karnavian sebagai calon Kapolri harus dihormati dan layak diapresiasi. Tito sosok ideal sebagai Kapolri. Sebab, dia memiliki keunggulan pada aspek kepemimpinan (leadership), integritas, rekam jejak, kapasitas, serta komitmen yang kuat dalam mendorong agenda reformasi dan antikorupsi di tubuh Polri. Tito merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1987 dengan menerima penghargaan Adhi Makayasa, menyelesaikan pendidikan di University of Exeter Inggris pada 1993, dan terakhir pada 1996 menjadi lulusan terbaik Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dengan mendapatkan Bintang Wiyata Cendekia. Mantan Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Papua itu juga termasuk polisi yang berprestasi cemerlang untuk tugas di bidang reserse kriminal maupun penanganan terorisme. Selama bertugas, Tito pernah menangkap Tommy Soeharto (putra mantan Presiden Soeharto) dalam kasus pembunuhan serta membongkar jaringan Noordin M. Top dan menangkap Azahari Husin dalam kasus terorisme. Dari aspek integritas, hingga saat ini belum pernah ada laporan atau bukti tentang dugaan korupsi maupun kepemilikan rekening tidak wajar atas nama Tito Karnavian maupun keluarga. Tito juga rutin melaporkan kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Surat penunjukan Tito Karnavian sebagai calon Kapolri telah disampaikan Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seminggu mendatang komisi hukum DPR dijadwalkan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Kapolri. Namun, seperti kebiasaan sebelumnya, calon Kapolri yang diusung presiden dipastikan bakal disetujui oleh parlemen. Artinya, jika tidak ada gejolak politik, tidak lama lagi Tito Karnavian menjadi Kapolri baru. Di negara ini jabatan Kapolri adalah jabatan paling strategis dan merupakan tangan kanan presiden di bidang penegakan hukum. Meski demikian, tugas yang diemban Tito sebagai Kapolri pada masa mendatang bukanlah suatu yang ringan. Sejumlah tantangan dan pekerjaan rumah untuk membenahi Polri telah menanti orang nomor satu di korps Bhayangkara. Pertama, konsolidasi di internal Polri. Sebelum melangkah ke luar, penting bagi Tito selaku Kapolri untuk melakukan konsolidasi di internal Polri serta membentuk tim kerja yang solid. Tito perlu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan sejumlah jenderal polisi yang senior dan masih aktif maupun petinggi Polri lainnya. Kedua, mendorong reformasi di kepolisian. Persoalan mengenai integritas aparat, perekrutan dan pendidikan, serta pengawasan yang dinilai menghambat reformasi di kepolisian perlu dijawab dengan pembenahan secara menyeluruh. Diperlukan sosok Kapolri yang tegas untuk memastikan bahwa agenda reformasi di tubuh Polri berjalan baik. Ketiga, memperbaiki citra institusi Polri di mata publik. Sudah banyak survei maupun laporan resmi lembaga lain yang menilai institusi kepolisian masih memiliki persoalan serius tentang independensi, praktik mafia peradilan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM), serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam praktiknya juga masih ditemukan intervensi pihak tertentu dalam sejumlah penanganan kasus. Citra Polri juga semakin merosot ketika ada oknum polisi yang terlibat kasus korupsi, pencucian uang, narkotika, maupun kejahatan lain. Komnas HAM dalam peringatan Hari HAM Sedunia pada 2015 menyebutkan, selama lima tahun terakhir institusi yang paling sering dilaporkan karena melanggar HAM adalah kepolisian. Pada awal 2016 Komisi Ombudsman menyebutkan, kepolisian merupakan salah satu institusi -selain Badan Pertanahan Nasional dan Kepegawaian Negara- yang dinilai paling sering dilaporkan karena buruknya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Agar tidak selalu dilaporkan sebagai institusi yang banyak melanggar HAM, untuk kerja-kerja penegakan hukum sebaiknya Polri perlu mengubah pendekatan yang biasanya menggunakan cara kekerasan. Juga, menggantinya dengan pendekatan lain yang lebih humanistis. Meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalitas staf juga harus jadi prioritas untuk menjawab keluhan masyarakat yang terkait dengan layanan yang diberikan polisi. Keempat, menjadikan Polri sebagai bagian penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Membangun dan menegakkan zona antikorupsi dan antisuap di lingkungan kepolisian secara konsisten menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh Kapolri baru. Juga, memastikan seluruh agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana dimandatkan presiden, termasuk pelaporan kekayaan ke KPK, dilaksanakan seluruh jajaran Polri. Polri dan KPK juga perlu memperkuat kerja sama dan koordinasi dalam upaya penindakan terhadap kasus korupsi. Hal lain yang lebih penting, keharmonisan antara dua lembaga penegak hukum itu perlu dijaga agar tidak muncul lagi kegaduhan dan perseteruan yang pernah terjadi. Pada akhirnya jutaan rakyat di Indonesia punya harapan besar di bawah kepemimpinan Tito Karnavian: Semoga performa institusi kepolisian menjadi lebih baik dan lebih profesional. Tito perlu bekerja keras mewujudkan harapan tersebut sekaligus membuktikan bahwa dirinya memang layak bukan hanya sebagai Kapolri pilihan presiden maupun DPR, tapi juga Kapolri pilihan rakyat. ●

Makna Potong Empat Angkatan Kapolri Rohman Budijanto ;   Wartawan Jawa Pos

                                                       JAWA POS, 16 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

JOKO Widodo kali ini menunjukkan diri benar-benar sebagai presiden. Di luar spekulasi yang beredar, Komjen Pol Muhammad Tito Karnavian diajukan sebagai calon tunggal Kapolri. Lompat generasi dari Badrodin Haiti angkatan 1982 ke Tito yang angkatan 1987 juga merupakan kejutan; kejutan yang membesarkan hati. Tongkat komando Polri beralih ke orang terbaik saat Akpol: Badrodin maupun Tito sama-sama peraih bintang Adhimakayasa alias lulusan terbaik. Diperkirakan, sosok yang pernah ''duet'' dengan Ahok saat menjabat Kapolda Metro Jaya itu akan mudah lolos di DPR. Sebab, tak ada suara keras terhadap Jokowi atas calon Kapolri. Selain itu, figur Tito relatif tidak pernah bersinggungan dengan nuansa politis. Karena itu, tak ada alasan kuat bagi DPR untuk menentang Tito. Naiknya Tito memotong generasi yang cukup panjang, yakni melompati 1983-1986, adalah langkah yang cukup strategis. Generasi Polri dipimpin orang yang muda usia. Tito kelahiran 1964, baru akan pensiun pada 2022. Jauh melampaui masa jabatan Jokowi yang akan berakhir pada 2019.  Dengan masa kerja yang leluasa, setidaknya bisa dianggap sampai 2019, Tito wajib memenuhi harapan pembangunan postur Polri yang lebih bersahabat dengan rakyat. Dan, yang lebih penting, bersahabat dengan nilai-nilai integritas. Polri cukup piawai dalam kemampuan teknis membongkar perkara. Namun, sering dipertanyakan dalam keseriusan membersihkan dirinya. Geger pencalonan Kapolri tahun lalu membawa pertanyaan besar kepada integritas. Pencalonan tunggal Komjen Pol Budi Gunawan (BG) memicu KPK menetapkan sang bintang tiga sebagai tersangka korupsi. Kita sudah tahu akhirnya. Kasus BG berakhir di Bareskrim Polri setelah dia memenangkan praperadilan atas penetapan status tersangka. BG boleh dianggap ''berjasa'' karena memberikan preseden status tersangka dipraperadilankan. Dan kemudian Mahkamah Konstitusi membenarkan langkah itu. Nama BG masih beredar dalam spekulasi munculnya cakapolri sebelum nama Tito melejit. BG dikaitkan dengan jejaring yang kuat di kalangan para perwira Polri. Namanya masih disebut pengamat dan anggota DPR. Bahkan, ada yang menilai sang Wakapolri bisa langsung dilantik menjadi Kapolri karena tahun lalu sudah lulus fit and proper test di DPR. Spekulasi lanjutan berkembang dengan nama-nama alternatif para penyandang bintang senior yang dianggap dekat BG. Termasuk Komjen Pol Budi Waseso yang namanya berpendar-pendar setelah menjabat kepala Bareskrim Polri dan kini kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Jokowi, rupanya, sudah mengalami ''evolusi mental''. Perlu lebih dari satu tahun, dengan menempatkan Badrodin Haiti sebagai Kapolri, yang sebenarnya masa pensiunnya hanya 17 bulan sejak dilantik April 2015. Lazimnya, jabatan Kapolri minimal masih punya masa jabatan dua tahun saat mulai menjabat. Tetapi, keadaan ''darurat'' menaikkan posisi Badrodin ke puncak dari posisi Wakapolri. Sebagai Kapolri, kinerja Badrodin tidak mengecewakan, meski yang mengisi banyak jabatan penting di bawahnya dianggap lebih dekat ke BG, sang Wakapolri. Naiknya Tito seperti permainan takdir yang menarik. Polri sedang diombang-ambingkan oleh isu klik dan angkatan. Tapi, yang muncul malah nama perwira tinggi muda ini. Dan, Tito seperti sudah ''menyiapkan diri'' jadi Kapolri. Selama menjabat asisten perencanaan Bidang Umum dan Anggaran (Asrena) Polri dua tahun lalu, Tito membuat rencana strategis (renstra) Polri 2014-2019. Nah, karena menjadi Kapolri, Tito bisa ditagih atas pelaksanaan renstra yang ditulis saat dirinya menjabat itu. Renstra tersebut setidaknya bisa dilihat dari delapan quick wins atau program cepat prioritas. Yakni, (1) Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti-Pancasila. (2) Perburuan dan penangkapan jaringan terorisme. (3) Aksi nasional pembersihan preman dan premanisme. (4) Pembentukan dan pengefektifan satuan tugas operasi (satgas ops) Polri serta kontra-radikal dan deradikalisasi. (5) Pemberlakuan rekrutmen Polri yang terbuka dan bebas pungutan liar. (6) Polri sebagai penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. (7) Pembentukan tim internal antikorupsi. (8) Crash program pelayanan masyarakat serta pelayanan bersih dari percaloan. Quick wins 1, 2, dan 4 terkesan ''Tito banget''. Tito kenyang pengalaman menghadapi radikalisme karena pernah menjadi kepala Densus 88 pertama saat dibentuk di Polda Metro. Timnya pernah menembak mati Dr Azhari dan Noordin M. Top. Dia juga meraih PhD magna cum laude dalam Strategic Studies with interest on Terrorism and Islamist Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Singapura. Terlebih, kini dia menjabat kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Tak diragukan, Tito bakal keras terhadap radikalisme. Yang perlu pembuktian cepat adalah pemberantasan pungli, korupsi, calo, serta pelayanan bersih. Singkatnya, Polri di bawah Tito perlu mempercepat penguatan antikorupsi internal dan eksernal yang pernah menonjol pada zaman Kapolri Sutanto. Geger yang mengiringi pengangkatan Kapolri tahun lalu juga terkait dengan polemik korupsi. Untuk itu, pantas diingat langkah Abraham Samad dkk. Kita pantas berharap Tito juga keras terhadap korupsi yang tak kalah ''radikal'' pula. Apalagi kini KPK, tampaknya, sudah sulit diharapkan beraksi seperti zaman Abraham Samad dalam ''membantu'' Polri membersihkan diri. Potong generasi empat angkatan dalam pengapolrian Tito ini perlu dimaknai sebagai upaya untuk membuat postur Polri yang berbeda. Yang lebih lincah, bebas sarat kepentingan jejaring ala gerbong urut kacang.  Kalau kepemimpinan mantan Kapolda Papua ini berhasil membuat Polri yang lebih akuntabel, setidaknya ''lapor kehilangan sapi kembali kambing'', maka reformasi di tubuh Polri bisa berjalan lebih cepat. Apalagi Tito relatif sepi dari terpaan isu keraguan integritas. ●

Tito M Subhan SD ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                         KOMPAS, 16 Juni 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

We have spilt an ocean of blood for the brotherhood and unity of our people and we shall not allow anyone to touch or destroy it from within. (Josip Broz Tito) Begitulah Marsekal Tito (1892-1980), arsitek bangsa Yugoslavia modern. Berani menumpahkan lautan darah untuk persaudaraan dan kesatuan bangsa, dan takkan membiarkan siapa pun menghancurkannya dari dalam. Di zamannya, Tito berhasil merekatkan semua etnik dan menjadikan Yugoslavia sebagai bangsa yang disegani pasca Perang Dunia II (1939-1945). Entah mengapa tiba-tiba saja terlintas ingatan pada Tito ketika Rabu (15/6), Presiden Joko Widodo mengajukan Komisaris Jenderal Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Mungkin gara-gara ada kemiripan sepotong nama, secara homograf maupun homonim. Tito Karnavian memang dikenal sebagai polisi yang bersinar. Lama malang melintang dalam penindakan terorisme, kini Tito memegang komando di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak Maret lalu. Tito dikenal perwira polisi cemerlang. Namun, tidak banyak yang menduga karier puncaknya di jajaran Korps Bhayangkara secepat ini. Sampai beberapa hari lalu, nama Tito belum benar-benar masuk bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Badrodin Haiti yang memasuki pensiun pada Juli nanti. Tito masih masuk dalam daftar next Kapolri. Tak heran, keputusan Presiden Jokowi kemarin membuyarkan pikiran banyak orang. Keputusan Presiden itu tak diragukan. Tito memang memiliki kapasitas dan kualitas sebagai Kapolri. DPR pun mengamini. Kalaupun ada pertanyaan, bukanlah hal mendasar, melainkan menyangkut "senioritas". Maklum, stok perwira tinggi senior cukup banyak. Tito adalah lulusan Akpol 1987. Artinya Tito melangkahi enam angkatan di atasnya, yaitu Akpol 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, dan 1986. Perwira bintang tiga yang punya kans masuk bursa calon Kapolri adalah Wakapolri Komjen Budi Gunawan (1983), Kepala BNN Komjen Budi Waseso (1984), Irwasum Polri Komjen Dwi Priyatna (1982), Kalemdikpol Komjen Jenderal Syafrudin (1985), Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayuseno (1984), Sekretaris Utama Lemhannas Komjen Suhardi Alius (1985), Kabaintelkam Komjen Nur Ali (1981). Dari nama-nama tersebut, belakangan santer lagi nama Budi Gunawan (BG), setelah pencalonan pertama pada awal 2015 menimbulkan kegaduhan politik. DPR pun tampaknya memberi sinyal positif. Menjadi rahasia publik bahwa jabatan Kapolri sering kali erat dengan kepentingan politik. Misalnya BG dinilai dekat dengan PDI-P. Maklumlah BG pernah menjadi ajudan Presiden Megawati (2001-2004). Ada beberapa nama lain juga diduga punya kedekatan dengan pihak tertentu. Presiden Jokowi tampaknya sadar betul. Karena itu, catatan pencalonan Tito ini, pertama, Presiden Jokowi sepertinya hendak memutus rantai politik. Tito dikenal tak punya kedekatan dengan pihak tertentu. Kedua, Presiden Jokowi tidak ingin di bawah tekanan pihak tertentu, termasuk parpol pengusungnya. Ketiga, Presiden Jokowi ingin menyegarkan institusi Polri dengan komandan yang lebih muda dan segar. Keempat, dengan Tito, posisi Presiden Jokowi juga dapat lebih nyaman. Meski begitu, karena melangkahi para seniornya, mungkin saja Tito menghadapi riak-riak internal. Namun, seperti analogi Josip Tito, dalam konteks lebih spesifik, tantangan bagi Tito Karnavian adalah menyatukan dan menjaga soliditas Polri. ●