Darurat Pola Pikir

Darurat Pola Pikir M Zaid Wahyudi  ;   Wartawan Kompas

                                                    KOMPAS, 24 Desember 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Setahun terakhir, bangsa Indonesia dihadapkan pada situasi emosional. Kesulitan menalar dan berpikir kritis mengikis persaudaraan dan saling percaya anak bangsa. Sebaliknya, curiga, benci, dan eksklusivitas meraja. Ujian sepertinya masih berulang pada tahun depan. Sejak Pemilu Presiden 2014, masyarakat seolah terbagi dua, antara kelompok pengagum (lover) dan pembenci (hater). Jika pembedanya dulu hanya soal pilihan presiden, kini beragam, mulai dari penyikapan unjuk rasa hingga perdebatan Bumi bulat versus Bumi datar. Setiap kelompok membangun argumentasi demi menguatkan diri dan kelompoknya serta memengaruhi kepercayaan lawan. Teori konspirasi sering dijadikan pijakan untuk berargumen dengan memanfaatkan informasi dangkal, tak lengkap, dan tanpa data. Teks lebih penting dibandingkan dengan konteks. Provokasi, cacian, dan fitnah sering menyertai argumen yang disampaikan. Etika, sopan santun, dan penghormatan atas perbedaan tidak dipertimbangkan. Media sosial membuat pandangan berdasar teori konspirasi yang miskin saringan kian mudah menyebar. Sejumlah tokoh pun menduplikasi pandangan itu hingga teori konspirasi menyebar ke pelosok negeri melintasi batas geografis dan latar belakang sosial, ekonomi, serta pendidikan. "Masyarakat makin kabur, bingung mana yang benar dan tidak benar, mana informasi bohong atau betul," kata Kepala Pusat Studi Otak dan Perilaku Sosial Universitas Sam Ratulangi Manado Taufiq Pasiak, Rabu (21/12). Masyarakat seolah dihadapkan hanya pada dua pilihan yang bertentangan dan menafikan kemungkinan adanya pilihan lain. Tak berdaya Repotnya, hampir semua isu yang berkembang dimaknai dengan teori konspirasi. Mulai dari isu tenaga kerja asal Tiongkok, vaksinasi, pengampunan pajak, impor makanan kaleng Thailand, hingga pencetakan uang baru. Bahkan fenomena "Om Telolet Om" dinilai sebagai upaya pendangkalan keyakinan agama. Kemunculan berbagai teori konspirasi merupakan reaksi atas ketidakberdayaan menghadapi ketidakpastian dan ketidakmampuan mengontrol situasi yang terjadi. Mereka yang menghadapi situasi itu biasanya berusaha memahami dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Usaha itu membuat mereka menghubungkan hal yang di kehidupan nyata belum tentu saling berkait," kata psikolog sosial dari Universitas Vrije Amsterdam, Belanda, Jan-Willem van Prooijen, seperti dikutip time.com, 14 Agustus 2015. Otak manusia memang memiliki kapasitas luar biasa untuk mengembangkan narasi. Saat tak berdaya dan menghadapi ketakpastian, bagian otak yang disebut amigdala akan menganalisis, menelaah ulang informasi, hingga menciptakan narasi yang koheren dan mudah dipahami. Namun, otak pada dasarnya membenci keacakan. Manusia takut, situasi acak itu akan menghancurkan mereka. "Cara termudah melawan ketakutan itu adalah memercayai teori konspirasi sehingga mereka bisa menunjuk orang lain untuk disalahkan," ujar ahli kognitif Universitas Western Australia, Stephan Lewandowsky, seperti dikutip psychologytoday.com, 28 Mei 2015. Manusia memang lebih suka hidup dengan hal-hal konyol dibanding rasa takut. Namun, umumnya orang akan mengonfirmasi teori konspirasi yang mereka terima. Masalahnya, konfirmasi itu sering menghadapai kesalahan standar, bias konfirmasi yang merupakan penyimpangan dari berpikir kritis. Bias karena mereka hanya mencari informasi pendukung anggapannya atau pikirannya. Hal yang mereka cari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Akibatnya, gunungan bukti diabaikan dan meyakini sejumput bukti paling sesuai pikirannya. Teori konspirasi umumnya muncul di tengah ketidakpastian dan histeria massal, seperti krisis ekonomi, serangan teror, bencana alam, dan konflik politik. Psikolog Universitas Westminster, Inggris, Viren Swami, di nytimes.com, 21 Mei 2013, menyebut mereka yang membangun dan percaya teori konspirasi biasanya memiliki pandangan sinis pada dunia atau persoalan politik. Kepercayaan diri untuk memberi arti bagi dunia juga rendah. Taufiq menambahkan, mudahnya teori konspirasi berkembang di Indonesia tak lepas dari tak terbiasanya masyarakat menalar, berpikir kritis, dan skeptis atas setiap informasi yang diperoleh. Akibatnya, rumor dan gosip pun lebih mudah diterima. "Bangsa Indonesia tidak cukup mampu mengolah pikiran dan menalar, mereka lebih mengedepankan insting," katanya. Berpikir kritis Di tengah derasnya informasi era digital saat ini, ketidakmampuan menalar itu membahayakan. Anak Indonesia akan sulit mengolah informasi, bahkan yang sederhana sekalipun. Kondisi itu sudah jadi keluhan sebagian pengusaha karena banyaknya pekerja yang gagap memahami panduan tertulis kerja. Dosen kosmologi Institut Teknologi Bandung, Premana W Premadi, saat berpidato di Forum Pidato Kebudayaan, Dewan Kesenian Jakarta, 10 November lalu, menyebut ketakmampuan menalar itu membuat seseorang mudah terdisorientasi karena pijakan logikanya tak kokoh. Pengetahuan yang mereka miliki belum cukup untuk menilai dan menyaring informasi. Akibatnya, muncul salah pengertian, salah perhitungan, salah paham, dan salah putusan. Persoalan inilah yang sering memicu banyak masalah dan ketegangan dunia. "Akar semua itu kurangnya latihan berpikir sehingga ruang gerak pikirannya sempit," katanya. Tanpa kemampuan menalar, sulit menumbuhkan dialog antarkelompok berbeda, bukan kelompok satu ide. Dialog butuh kemampuan bahasa untuk menata dan mengejawantahkan pikiran. Tanpa nalar, dialog hanya akan berisi emosi dan kosakata mentah, tanpa ide atau konten yang bisa dikomunikasikan. Ketidakmampuan menalar itu juga berbahaya bagi masa depan anak bangsa. Howard Gardner dalam buku Five Minds for the Future (2007) menyebut kemampuan berpikir yang dibutuhkan di tengah dunia yang mengglobal adalah kemampuan menghargai sesama, menjunjung etika, fokus satu bidang, menyintesis informasi, dan berpikir kreatif. Semua itu butuh nalar. Karena itu, di tengah kuatnya intoleransi dan kebencian pada kelompok lain, perlu menata ulang pendidikan. Pendidikan harus menekankan nalar agar bisa memahami sebab-akibat dengan runut dan cermat, tak bisa lagi mengutamakan pengoleksian informasi dan pengetahuan secara dogmatis dan menghafal. Tanpa nalar, bangsa Indonesia akan jadi wayang. Tak hadirnya nalar akan membuat kehidupan kita berbangsa penuh konflik dan gejolak. Hilangnya nalar akan membuat proses demokrasi kita hanya jadi drama hura-hura yang penuh huru-hara. "Hal yang bisa menghancurkan bangsa ini bukan perbedaan suku, agama, bahasa, atau budaya, tapi cara berpikir," kata Taufiq. ●

Menagih Komitmen Politik

Menagih Komitmen Politik M Zaid Wahyudi  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  18 Desember 2013

  

LONJAKAN jumlah kematian ibu melahirkan selama lima tahun terakhir, yang diumumkan September 2013, mengagetkan lembaga eksekutif ataupun pendidikan yang mengurusi kesehatan masyarakat. Ada yang menerima dengan lapang dada, ada pula yang menggugat metode penelitiannya. Namun, respons dari lembaga-lembaga politik di pusat dan daerah hanya terdengar sayup-sayup. Dari 100.000 kelahiran hidup, kematian ibu melahirkan meningkat dari 228 pada 2007 menjadi 359 pada 2013. Sebuah alarm atas buruknya kualitas layanan kesehatan dasar di Indonesia. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah kematian ibu melahirkan tertinggi di Asia. Kepala Lembaga Demografi Universitas Indonesia Sonny Harry B Harmadi menyebut besarnya angka kematian ibu mencerminkan seberapa besar kemauan dan komitmen suatu negara membangun kualitas manusianya.  Jika dalam tahap awal pembentukan sumber daya manusia saja penuh gejolak, pembangunan manusia pada tahap selanjutnya—mulai dari balita, anak-anak, remaja, hingga dewasa—pasti sarat dengan masalah dan ironi. Tengoklah anak-anak balita kita. Lebih dari 35 persen di antara mereka tumbuh lebih pendek daripada tinggi tubuh seharusnya sesuai umur mereka. Kondisi ini adalah buah dari kurangnya pemenuhan gizi hewani pada anak balita Indonesia. Kemiskinan dan buruknya pola asuh membuat anak-anak menjadi korban. Kemampuan mereka berpikir di masa depan dan daya tahan tubuh mereka terancam. Menginjak remaja, mereka hidup dalam kegamangan. Di satu sisi mereka masih dianggap anak-anak dan rasionalitasnya belum matang, di sisi lain mereka sudah matang secara emosional dan seksual. Di masa peralihan yang penuh gejolak inilah remaja justru terombang-ambing. Kurangnya kasih sayang di rumah, buruknya sistem pendidikan di sekolah, hingga contoh perilaku melanggar norma di sekitar mereka membuat banyak remaja terlibat dalam perilaku kriminal dan asusila. Persoalan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas, yang telah lama didorong untuk menumbuhkan tanggung jawab remaja atas tubuhnya, hingga kini belum terlaksana. Tudingan mengajarkan seks bebas masih jadi alasan. Seolah menutup mata bahwa seks bebas yang tidak bertanggung jawab itu sudah menjadi budaya sebagian remaja. Perilaku itu memicu sejumlah persoalan lanjutan, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, pengabaian anak, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Saat remaja pulalah anak-anak kita mulai mengenal rokok. Renggangnya aturan pembatasan rokok saat ini membuat mereka yang belum berusia 18 tahun itu bisa bebas mengonsumsi dan membeli rokok. Persepsi tentang merokok yang sukses ditanamkan industri rokok menjadikan anak-anak muda Indonesia tumbal atas kekurangpedulian negara untuk melindungi mereka. Desakan bertahun-tahun sejumlah kelompok kesehatan agar Pemerintah Indonesia segera mengaksesi Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (Framework Convention on Tobacco Control/ FCTC) hingga kini belum terwujud. Itu menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara Asia dan satu dari dua negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam—selain Somalia—yang belum menandatangani FCTC. Pemerintah masih ragu aksesi itu akan berdampak pada petani dan industri tembakau. Padahal, Direktur Jenderal Pusat Penelitian dan Pelatihan Statistik, Ekonomi, dan Sosial untuk Negara-negara Islam (SESRIC) Savas Alpay telah berulang kali meyakinkan Indonesia bahwa industri tembakau di negara-negara yang telah menandatangani FCTC, seperti China, Turki, India, dan Brasil, tetap hidup. Pada saat pemerintah ragu atas aksesi FCTC, DPR justru mendorong Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang semangatnya justru bertentangan dengan kesehatan. Para petani tembakau, buruh pabrik rokok, industri kecil rokok, ataupun rokok kretek sebagai aset budaya bangsa dijadikan alasan tanpa dasar yang kuat. Masyarakatlah yang kini harus menanggung derita akibat abainya pemerintah terhadap bahaya rokok. Penyakit jantung, stroke, paru obstruktif kronik, hingga kanker menyebar di masyarakat: menyerang siapa pun, baik yang kaya maupun papa, yang di kota maupun desa. Di tengah kondisi belum adanya jaminan kesehatan yang memadai, banyak masyarakat harus menanggung sendiri biaya pengobatan yang amat mahal. Sebagian kalangan memilih pasrah menunggu kematian. Penyakit-penyakit tidak menular yang selama ini menjadi ikon orang tua itu kini mulai banyak diderita kelompok usia muda. Padahal, merekalah penggerak pembangunan ekonomi bangsa. Ekonomi keluarga pun terimbas karenanya. Manajemen kependudukan Selain masih harus menghadapi berbagai persoalan medis, pemerintah juga masih bergulat pada persoalan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan. Distribusi yang tidak merata, komunikasi petugas kepada pasien yang buruk, hingga sarana dan prasarana layanan kesehatan yang tidak memadai masih menjadi persoalan klasik yang berlaku dari dulu hingga kini. Pendidikan tenaga kesehatan yang menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan pun masih menghadapi berbagai persoalan pelik. Munculnya fakultas kedokteran baru dengan kualitas rendah, keberadaan akademi kebidanan dan keperawatan yang marak di ruko-ruko, hingga munculnya sekolah menengah kejuruan keperawatan membuat kualitas dan manajemen sumber daya kesehatan Indonesia makin runyam. Sebagian persoalan kesehatan yang muncul itu adalah bukti buruknya perencanaan dan manajemen kependudukan. Manusia masih dianggap sebagai angka-angka statistik yang akan dijadikan klaim atas keberhasilan pembangunan oleh kepala pemerintahan di pusat maupun daerah pada akhir masa jabatan mereka. Manusia Indonesia belum ditempatkan sebagai subyek pembangunan dengan segala potensi yang dimilikinya. Belum diarusutamakannya pembangunan manusia, terlihat dari rendahnya pembiayaan negara pada sektor kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengatur bahwa pembiayaan kesehatan pemerintah di luar gaji sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD. Namun, hingga kini ketentuan itu tak pernah dilaksanakan. Berbagai persoalan kesehatan, kependudukan, dan keluarga berencana juga masih dianggap urusan dinas atau kementerian terkait. Padahal, banyak persoalan yang memengaruhi kualitas manusia Indonesia itu justru bersumber dari buruknya infrastruktur, budaya yang tak mendukung, hingga pendidikan masyarakat yang masih rendah. Pejabat politik maupun calon anggota legislatif di pusat dan daerah lebih senang menjanjikan program pengobatan gratis bagi masyarakat dalam kampanyenya di bidang kesehatan. Penanganan kesehatan di hulu melalui upaya promotif preventif, penggalakan keluarga berencana, hingga penyiapan tenaga kesehatan yang berkualitas dianggap tak menarik hanya karena hasilnya tak akan terlihat dalam lima tahun masa jabatan mereka. Tahun 2014, di tahun politik, saatnya rakyat menagih lagi komitmen pemerintah dan wakil rakyat atas pembangunan manusia Indonesia. Pembangunan manusia adalah investasi jangka panjang untuk mempersiapkan anak bangsa menjadi manusia yang berdaya saing tinggi dengan bangsa-bangsa lain di era global. Peluang itu masih ada. Terlebih lagi, mulai tahun 2020-2030 Indonesia akan memasuki jendela peluang dari bonus demografi yang sudah dirasakan sejak tahun 1990-an. Jika kesempatan itu lolos, Indonesia bisa masuk dalam jebakan negara kelas menengah yang tak bisa bergerak menjadi negara maju.  ●