|
Calon
Kepala Daerah sebagai Tersangka
Ramlan Surbakti ; Guru Besar Perbandingan Politik Pada FISIP
Universitas Airlangga; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
|
|
Sampai akhir Maret 2018 terdapat
lima calon kepala daerah yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
sebagai tersangka karena diduga melaku- kan tindak pidana korupsi. Mereka
adalah calon gubernur NTT, calon gubernur Lampung, calon gubernur Sulawesi
Tenggara, calon bupati Subang, dan calon bupati Jombang.
Berdasarkan Undang-Undang (UU)
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, kelima calon kepala daerah
tersebut tidak dapat mengundurkan diri karena tidak ada syarat pengunduran
diri yang dipenuhi. Karena itu dua alternatif solusi ditawarkan oleh sejumlah
kalangan.
Pertama, meminta Presiden membuat dan mengeluarkan peraturan
pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang isinya memperbaiki UU yang
ada, sehingga siapa saja calon kepala daerah yang menjadi tersangka wajib
mengundurkan diri, dan partai berhak mengajukan calon pengganti.
Perppu dan aturan pencalonan
Menteri dalam negeri (mendagri)
memastikan pemerintah tidak setuju
membuat dan mengeluarkan perppu, dan
sebagai gantinya meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) merevisi Peraturan KPU
tentang Pencalonan.
Solusi kedua ini ditolak oleh KPU karena merasa tidak
memiliki dasar hukum untuk membuat peraturan seperti itu. Intinya, KPU tetap
berpendirian sesuai dengan UU. Dengan demikian, calon kepala daerah yang
menjadi tersangka tetap dapat melakukan kampanye, bahkan dapat saja terpilih
seperti yang pernah terjadi pada kasus walikota Tomohon dan bupati Buton.
Pada pemilihan presiden Amerika
Serikat tahun 1988, calon presiden dari Partai Demokrat, Gary Hart,
diprediksi oleh para ahli yang melakukan jajak pendapat akan memenangkan
pemilihan presiden. Menawarkan program yang menarik perhatian publik Amerika,
dan berpenampilan seperti mantan Presiden John F Kennedy, Gary Hart dinilai
oleh banyak kalangan memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi. Pemungutan
suara tinggal beberapa bulan lagi.
Tetapi pada suatu hari tabloid
Amerika memuat foto yang menggemparkan, yaitu seorang perempuan dengan
pakaian renang (kalau tidak salah, Donna Rice) duduk di atas pangkuan calon
presiden Demokrat tersebut di depan kolam renang.
Walaupun tidak ada hukum yang
dilanggar oleh Gary Hart dengan memangku perempuan tersebut (karena suka sama
suka, tanpa paksaan), keesokan harinya Gary Hart memundurkan diri sebagai
calon presiden. Mengapa dia mengundurkan diri pada hal tidak ada hukum yang
dilanggar?
Jawabannya sederhana tetapi
menentukan. Sang calon tidak akan terpilih karena mayoritas pemilih Amerika
Serikat tidak menghendaki calon presiden yang sudah mempunyai istri tetapi
berselingkuh dengan perempuan lain. Para pemilih Amerika Serikat tidak
menghendaki calon presiden yang womanizing (suka main perempuan). Pemilih
Amerika memang unik dalam hal keluarga: menghendaki presiden yang mencintai
istri dan keluarganya, dan pada hari Minggu presiden dan keluarganya ke
gereja.
Karena Amerika adalah negara
hukum, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya —lima dari 10 warga negara
Amerika adalah Sarjana Hukum, negara yang memiliki pengacara yang paling
banyak di dunia — maka para pemilih tidak akan memilih calon presiden (calon
senator, calon anggota DPR, calon gubernur, dan calon walikota) yang telah
ditetapkan sebagai tersangka oleh instansi penegak hukum. Karakteristik
seperti ini berlaku baik untuk calon presiden dari Partai Demokrat maupun
dari Partai Republik.
Calon yang menjadi tersangka
mengundurkan diri bukan karena mereka sangat bermoral dan memegang teguh
etika (perilaku politisi cenderung sama saja di seluruh dunia), tetapi karena
calon tersebut berkeyakinan tidak akan terpilih. Sekali lagi karena mayoritas
pemilih tidak menghendaki calon yang tidak pantas dari segi keluarga dan
tidak menaati hukum.
Alternatif solusi hukum memang
lemah karena salah satu prinsip negara hukum (rule of law) adalah due process
of law, seperti presumption of innocence. Seseorang dianggap telah melanggar
hukum bila pengadilan memutuskan yang bersangkutan terbukti bersalah dengan
meyakinkan, dan amar putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan
hukum tetap.
Bagaikan aktor yang taat hukum, para politisi dengan segera
melalui pengacaranya akan menggunakan ketentuan ini. Para politisi cenderung
menaati hukum bila sesuai dengan kepentingannya.
Hukum cenderung dipahami dalam
konteks kepentingan politisi yang bersangkutan. KPU juga tidak bisa
menyebarluaskan informasi bahwa calon kepala daerah tertentu telah ditetapkan
KPK sebagai tersangka karena tersangka belum tentu bersalah. Bila
menyebarluaskan informasi seperti itu para anggota KPU akan diadukan kepada
KPK sebagai melanggar kode etik penyelenggara pemilu, yaitu tidak menghormati
hukum.
Solusi yang paling ideal tetapi
mungkin sukar dilaksanakan untuk konteks Indonesia dewasa ini adalah pihak
ketiga melakukan kampanye untuk menyebarluaskan informasi perihal calon
kepala daerah yang telah ditetapkan KPU sebagai tersangka karena diduga
melakukan tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga (the Third
Party) adalah antara lain pemantau pemilu, berbagai organisasi masyarakat
sipil yang melaksanakan pendidikan pemilih, dan media massa. Pesan yang
hendak disampaikan Pihak Ketiga ini bukan informasi tentang calon yang
melanggar hukum melainkan informasi tentang calon kepala daerah yang telah
ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga melakukan tindak pidana
korupsi pada kasus atau proyek tertentu.
Pemilih cerdas
Dua kesulitan melaksanakan solusi
ini. Kesulitan pertama, pemantau pemilu ataupun organisasi masyarakat sipil
yang bergerak di bidang pendidikan pemilih dewasa ini kian sedikit, baik
karena sudah tidak ada donor yang menyediakan dana maupun semakin sedikit
warga negara yang tertarik terlibat dalam pemantauan pemilu ataupun
pendidikan pemilih.
Kesulitan kedua berkaitan dengan
kesadaran dan kepedulian pemilih akan integritas, kompetensi dan kepemimpinan
sang calon. Sebagian pemilih menyerupai pemilih di Tomohon dan Buton yang
memilih calon yang menjadi tersangka. Keterpilihan calon yang menjadi
tersangka sangat mungkin karena kriteria keterpilihan calon kepala daerah
bukan mayoritas (50 persen + 1), bukan pula suara terbanyak yang minimal
mencapai 30 persen, melainkan mencapai jumlah suara lebih banyak dari jumlah
suara dari masing-masing pasangan calon lain.
Barangkali deskripsi tentang
“kadar kedaulatan pemilih” mungkin dapat menggambarkan kesadaran dan
kepedulian pemilih Indonesia. Pertama, Warga Negara Indonesia (WNI) yang
berhak memilih tetapi terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang
ditetapkan KPU. Jumlah WNI berhak memilih yang tidak terdaftar sangat kecil.
Derajat cakupan WNI yang terdaftar pada DPT diperkirakan sudah mencapai 95
persen.
Kedua, WNI berhak memilih,
terdaftar dalam DPT, dan menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan pemilu anggota
DPR pada tahun 2014, jumlah pemilih terdaftar yang menggunakan hak pilihnya
hanya 75,11 persen. Sebanyak 24,89 persen pemilih terdaftar tidak menggunakan
hak pilihnya. Pilkada yang mencapai prestasi terendah dalam penggunaan hak
pilih adalah pemilihan walikota Medan pada tahun 2016 yang hanya mencapai 26
persen.
Ketiga, jumlah WNI terdaftar,
menggunakan hak pilih, dan suaranya sah. Pada pemilu presiden pada tahun 2014
jumlah surat suara tidak sah mencapai 1,02 persen (1.379.690 suara). Jumlah
surat suara tidak sah pada pemilu anggota DPR tahun 2014 mencapai 10,77
persen (15.076.606 suara). Jumlah surat suara tidak sah pada pemilu anggota
DPR lebih besar daripada pemilu presiden.
Keempat, pemilih terdaftar yang
menggunakan hak pilih secara sah tetapi memberikan suara secara cerdas. Sukar
untuk mengetahui secara pasti jumlah pemilih yang memberikan suara secara
cerdas.
Memberikan suara secara cerdas
adalah memberikan suara berdasarkan pertimbangan tentang integritas,
kompetensi, dan kepemimpinan politik dan administrasi sang calon. Pemilih
cerdas seperti ini akan membandingkan pasangan calon dari tiga kriteria itu.
Dia akan memilih pasangan calon yang terbaik dari tiga kriteria itu, dan dia
akan memilih untuk tidak memilih bila tidak ada pasangan calon yang memenuhi
ketiga kriteria tersebut.
Pemilih cerdas niscaya tidak akan
memberikan suara karena uang (jual-beli suara) atau karena “serangan fajar.”
Pemilih cerdas tidak akan memberikan suara hanya berdasarkan tradisi, dan
tidak akan memberikan suara semata-mata karena kekaguman pada pasangan calon
tetapi tanpa dasar atau bukti. Pemilih cerdas tidak akan memberikan suara
semata-mata karena pertimbangan suku, agama, ras ataupun jenis kelamin.
Pemilih cerdas tidak akan memberikan suara karena ujaran kebencian SARA atau
informasi bohong (hoaks).
Berdasarkan derajat kedaulatan
pemilih di atas dapat disimpulkan betapa tantangannya sungguh berat. Karena
keterbatasan sumber daya (dana) dan aktivis seyogianya ketiga provinsi dan
dua kabupaten (daerah yang memiliki calon sebagai tersangka) itu dijadikan
sebagai fokus atau prioritas.
Betapapun sukar dan berat, kampanye dalam
bentuk pendidikan pemilih ini perlu dilakukan agar menjadi preseden positif
pada masa yang akan datang (baca: agar pada masa yang akan datang setiap
calon yang ditetapkan tersangka oleh penegak hukum akan mengundurkan diri
bukan karena hukum tetapi tidak akan dipilih oleh pemilih). ●
|
|
Parpol
dan Korupsi di Daerah
Ramlan Surbakti ; Guru Besar Perbandingan Politik FISIP Universitas Airlangga;
Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
|
|
Sebanyak 75 kepala daerah
ditahan KPK sejak 2004 hingga 2017 dan sebanyak 144 anggota DPR/DPRD ditahan
KPK sejak 2007 sampai 2017 (”Kompas”, 14 dan 15 Februari 2018). Setelah
tanggal 15 Februari 2018, KPK kembali menangkap dua kepala daerah, yaitu Wali
Kota Kendari dan Bupati Lampung Tengah. Mengingat baik kepala daerah maupun
anggota DPR/DPRD berasal dari partai politik, patutlah dipertanyakan mengapa
sebagian dari kader parpol terlibat dalam praktik korupsi.
Partai politik sangat
diperlukan demi berfungsinya demokrasi perwakilan dan pemerintahan
demokratis. Akan tetapi, parpol saja tak cukup mampu untuk menggerakkan
demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis. Diperlukan sejumlah faktor
lain, seperti negara hukum (rule of law), kebangsaan yang kokoh, pembagian
kekuasaan yang seimbang dan saling mengawasi, serta partisipasi aktif warga
negara dalam proses politik.
Dua
peran penting parpol
Parpol dipandang mutlak
diperlukan bagi berfungsinya demokrasi perwakilan dan pemerintahan demokratis
karena parpol melaksanakan dua peran penting.
Pertama, menyiapkan
(kaderisasi), menyeleksi, dan menawarkan calon pemimpin kepada rakyat melalui
pemilu. Calon pemimpin yang ditawarkan kepada rakyat melalui pemilu dan
pilkada merupakan produk dari kaderisasi yang berjenjang (tingkat dasar,
madya, dan paripurna) dan hasil seleksi dari kader partai yang telah mencapai
paripurna.
Orang yang mengikuti
kaderisasi merupakan seleksi dari anggota partai yang memenuhi persyaratan
yang ditetapkan dalam UU dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh
partai. Tujuan kaderisasi tidak hanya terfokus pada peningkatan keterampilan
berorganisasi, perluasan dan pendalaman kompetensi pemerintahan serta
kepemimpinan politik. Akan tetapi, yang tidak kalah penting adalah pemahaman
dan komitmen akan parpol sebagai pengabdian kepada kepentingan publik
berdasarkan ideologi partai (negara dan bangsa yang dicita-citakan).
Menyiapkan calon pemimpin
seperti ini pasti tidak bisa bersifat instan. Calon pemimpin yang ditawarkan
kepada rakyat melalui pemilu adalah hasil pemilihan pendahuluan yang
dilakukan para anggota partai dari kader/calon pemimpin yang diajukan partai.
Mereka yang diajukan partai merupakan hasil seleksi dari para kader yang
telah melalui kaderisasi berjenjang. Dengan demikian, calon pemimpin yang
ditawarkan kepada rakyat/pemilih bukan asal comot karena popularitas atau
mempunyai uang banyak, tetapi merupakan hasil seleksi dari anggota partai
yang telah melalui kaderisasi paripurna.
Kedua, merumuskan rencana
kebijakan publik berdasarkan aspirasi rakyat yang dituntun oleh ideologi
partai dan menawarkannya kepada rakyat melalui pemilu. Rencana kebijakan yang
ditawarkan kepada rakyat melalui pemilu bukan visi dan misi yang cenderung
abstrak dan tidak terukur. Rencana kebijakan yang ditawarkan tersebut
merupakan serangkaian program konkret yang bersifat terukur untuk mengatasi
masalah yang dihadapi oleh rakyat. Rencana kebijakan tersebut tidak saja
merupakan hasil kajian dan analisis atas permasalahan yang dihadapi oleh
bangsa dan daerah, tetapi juga berdasarkan aspirasi rakyat.
Ideologi partai merupakan
penuntun dalam merumuskan rencana kebijakan tersebut. Rencana kebijakan yang
bersifat terukur itu akan diperjuangkan dalam proses pembuatan keputusan
politik demi kepentingan umum. Karena itu, parpol lebih dikenal publik bukan
dari siapa ketua umum atau elite partai yang populer, melainkan dari rencana
kebijakan yang diperjuangkan.
Empat
pola perilaku parpol
Apakah partai politik di
Indonesia telah melaksanakan kedua peran itu secara memadai? Tampaknya belum,
sebagaimana dikemukakan di bawah ini. Setidak-tidaknya terdapat empat pola
perilaku partai politik di Indonesia.
Pertama, parpol tidak
dikelola secara demokratis (intra-party democracy yang lemah), tetapi
dikelola secara oligarki, bahkan personalistik. Pengelolaan partai secara
demokratis berarti pengambilan keputusan partai yang menyangkut isu
penting—seperti penentuan calon anggota DPR dan DPRD, penentuan pasangan
calon presiden dan wakil presiden, penentuan pasangan calon kepala dan wakil
kepala daerah, serta perumusan rencana kebijakan partai—melibatkan anggota.
Hal ini sejalan dengan hak
anggota partai politik sebagaimana diatur dalam UU tentang Partai Politik
(yang berbunyi: ”Setiap anggota partai berhak memilih dan dipilih”). Akan
tetapi, dalam praktiknya, hak anggota tersebut dialihkan kepada pengurus
partai dalam AD/ART partai. Penentuan calon anggota DPR dan DPRD sama sekali
tidak melibatkan anggota partai, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan
puncak partai. Penentuan calon kepala dan wakil kepala daerah juga tidak
melibatkan anggota partai, tetapi sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan puncak
partai politik. Penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden juga
tidak melibatkan anggota.
Karena itu, partai politik
cenderung lebih sebagai pengorganisasian pengurus daripada pengorganisasian
warga negara yang menjadi anggota partai. Pengambilan keputusan mengenai
calon dan pasangan calon yang sepenuhnya ditentukan oleh pimpinan puncak
partai merupakan sumber penyebab mahar politik. Ditetapkan sebagai
calon/pasangan calon karena telah memberikan sumbangan dalam jumlah yang
cukup besar dan apabila terpilih dana itu harus kembali dari hasil korupsi.
Kedua, partai tidak
melaksanakan kaderisasi calon pemimpin secara sistematik, berjenjang, dan
komprehensif. Sejumlah partai membuka sekolah calon kepala daerah ataupun
kaderisasi tingkat nasional, tetapi tidak berjenjang dan tidak berkelanjutan.
Kalaupun melakukan kaderisasi cenderung bersifat instan. Bahkan, sebagian
calon kepala daerah ataupun calon anggota DPR dan DPRD baru jadi anggota
partai ketika ditawari jadi calon.
Kaderisasi yang bersifat
instan tersebut tidak mampu membentuk pemahaman, wawasan, dan komitmen kader
akan visi dan misi partai sebagai pengabdian bagi kepentingan umum
berdasarkan ideologi partai. Calon pemimpin yang bukan produk kaderisasi yang
bersifat berjenjang atau kaderisasi yang bersifat instan tersebut
menghasilkan calon anggota DPR/DPRD dan pasangan calon kepala dan wakil
kepala daerah yang memandang parpol bukan sebagai pengabdian bagi kepentingan
umum, melainkan memandang partai sebagai sarana mendapatkan jabatan, uang dan
fasilitas, dan akses politik. Upaya menyiapkan calon pemimpin politik yang
memandang partai sebagai pengabdian bagi kepentingan umum tidak bisa bersifat
seketika.
Penjabaran ideologi partai
dalam berbagai kebijakan publik seharusnya menjadi salah satu kurikulum
kaderisasi. Apabila dilakukan, hal itu akan menimbulkan dua dampak positif.
Dampak pertama, calon pemimpin produk kaderisasi akan memandang partai
politik bukan sebagai sarana mendapatkan jabatan, uang dan fasilitas, serta
akses politik, melainkan akan memahami dan memiliki komitmen memandang dan
memperlakukan partai politik sebagai sarana pengabdian bagi kepentingan umum
berdasarkan ideologi partai. Ideologi partai tidak lagi dilihat sekadar
tontonan (warna, tokoh, tanda gambar, mars, pidato berapi-api), tetapi akan
dilihat dan digunakan sebagai sumber tuntunan dalam merumuskan kebijakan
publik dan sumber tuntunan bagi perilaku pengurus dan kader partai. Dan,
dampak kedua, masyarakat umum akan mengenal suatu partai bukan dari
popularitas tokohnya, melainkan dari kebijakan publik yang diperjuangkan para
kadernya. Kedua hal ini sudah barang tentu mencegah perilaku korupsi dari
para kader sebagai pemimpin politik.
Cenderung
terfragmentasi
Ketiga, komposisi
keanggotaan DPRD cenderung fragmentaris alias terlalu banyak partai yang
memiliki kursi di DPRD, tetapi jumlah kursi yang dimiliki relatif seimbang
(tidak ada partai yang mencapai mayoritas di sebagian terbesar DPRD, bahkan
tidak ada partai yang memiliki kursi sebanyak 20 persen atau lebih di
sebagian besar DPRD). Konsekuensi komposisi keanggotaan yang terfragmentasi
tersebut adalah pola pengambilan keputusan menggunakan model ”bancakan”
(bagi-bagi pasal, bagi-bagi anggaran, atau bagi-bagi posisi) alias kolutif
daripada musyawarah untuk mufakat ataupun berdasarkan suara terbanyak.
Susunan DPRD yang fragmentaris menyebabkan kepala daerah cenderung
menggunakan kepemimpinan transaksional dalam upaya mendapatkan dukungan dan
persetujuan DPRD terhadap RAPBD.
Keempat, partai politik
tidak memiliki sumber penerimaan yang memadai. Partai melaksanakan peran
penting berdasarkan konstitusi, tetapi negara hanya memberikan Rp 1.000 per suara
untuk membiayai kegiatan partai. Sumber penerimaan utama partai bukan iuran
anggota, melainkan sumbangan kader yang menduduki jabatan di DPR/DPRD
(dipotong dari gaji anggota DPR dan DPRD) dan eksekutif serta upaya pengurus
inti partai mencari sumber penerimaan lain.
Konsekuensi dari situasi
ini adalah hanya mereka yang memiliki sumber daya ekonomi memadai (milik
sendiri atau mampu menarik sumber daya dari para pengusaha) yang bersedia
menjadi pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah atau menjadi calon
anggota DPR/DPRD. Setelah terpilih, mereka cenderung menggunakan jabatan
untuk mendapatkan uang tidak hanya agar dapat dicalonkan kembali, tetapi juga
agar terpilih kembali.
Apabila pengamatan ini
benar, keberadaan parpol di Indonesia belum sepenuhnya berdasarkan dua peran
sebagaimana dikemukakan di atas. Ketidakmampuan partai politik di Indonesia
dalam melaksanakan dua peran penting tersebut tidak hanya menunjukkan kadar
demokrasi Indonesia, tetapi juga menjadi salah satu penyebab politisi terlibat
dalam praktik korupsi. Partai politik tampaknya masih lebih banyak sebagai
sumber masalah daripada sumber solusi bagi bangsa dan negara. ●
|
|
Pilkada
dan Efektivitas Pemerintahan Daerah
Ramlan Surbakti ; Guru Besar Perbandingan Politik pada FISIP
Universitas Airlangga,
Surabaya; Anggota Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia
|
|
Otonomi daerah pada
dasarnya merupakan keadaan saat warga daerah mengatur dan mengurus rumah
tangga sendiri dalam jenis urusan yang diserahkan oleh pemerintah nasional
kepada daerah otonom. Apabila daerah mengatur dan mengurus rumah tangga
sendiri, warga daerah melalui wakil rakyat daerah dan kepala daerah akan
mampu membuat serta melaksanakan kebijakan daerah sesuai dengan harapan dan
aspirasi warga daerah.
Efektivitas pemerintahan
daerah menjadi kata kunci keberhasilan pendelegasian otonomi daerah kepada
provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan daerah dapat disimpulkan sebagai
efektif jika kebijakan daerah (APBD, perda non-APBD, dan peraturan kepala
daerah) tidak hanya dirumuskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga daerah dan karakteristik daerah.
Pemda yang mampu membuat kebijakan daerah seperti ini tak bisa disebut
efektif jika kebijakan daerah tersebut tidak dapat diimplementasikan menjadi
kenyataan.
Sesuai
aspirasi dan bisa diimplementasikan
Apabila tidak dapat
diimplementasikan, maka kebijakan daerah yang baik saja tidak dapat dinikmati
oleh warga daerah. Jadi, pemerintahan daerah yang efektif ditandai dua hal:
kebijakan daerah yang sesuai harapan dan aspirasi warga daerah serta
kebijakan publik tersebut dapat diimplementasikan menjadi kenyataan sehingga
hasilnya dapat dirasakan oleh warga daerah.
Yang menjadi pertanyaan
adalah apakah pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota atau pilkada dengan
biaya besar itu akan dapat menunjang efektivitas pemerintahan daerah. Pilkada
mempunyai posisi strategis dalam menciptakan efektivitas pemerintahan daerah
karena kepala daerah yang dicalonkan dan dipilih itu memegang peran
kepemimpinan daerah.
Peran kepemimpinan ini
tidak hanya tampak dalam perumusan dan pembuatan kebijakan daerah, tetapi
juga dalam melaksanakan kebijakan daerah tersebut. Kepala daerah tidak
sendirian dalam membuat kebijakan daerah. Hal ini tidak hanya karena ia harus
mendengarkan suara warga daerah (partisipasi warga daerah), tetapi juga
karena UUD 1945 mengharuskan penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota
DPRD sebagai mitra kepala daerah dalam pembuatan APBD dan perda non- APBD.
Kepala daerah dalam
melaksanakan kebijakan daerah dibantu perangkat daerah. Bahkan peran utama
dalam implementasi kebijakan daerah terletak pada perangkat daerah (dinas,
badan, dan sebagainya), tetapi di bawah kepemimpinan kepala daerah. Singkat
kata, peran kepemimpinan kepala daerah dalam mewujudkan efektivitas
pemerintahan daerah dipengaruhi oleh struktur dan kiprah DPRD serta
kompetensi dan efisiensi perangkat daerah (birokrasi daerah).
Parpol (dan perseorangan)
serta para pemilih merupakan dua pihak yang berperan besar dalam mendapatkan
kepala daerah terpilih yang memiliki kemampuan kepemimpinan. Parpol peserta
pemilu berperan dalam menyiapkan serta menyeleksi calon pemimpin dan kelompok
masyarakat mengajukan calon perseorangan. Apabila berperan menyiapkan calon
pemimpin daerah, maka parpol akan menyeleksi dan mengajukan kadernya yang
telah teruji menjadi calon. Akan tetapi, jika tidak menyiapkan calon
pemimpin, maka parpol akan mencari calon dari lingkungan lain yang dinilai
memiliki segudang prestasi atau mendukung calon yang diajukan oleh partai
lain. Bakal pasangan calon yang diajukan parpol atau gabungan parpol yang
telah ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota menjadi pasangan
calon kepala dan wakil kepala daerah akan dinilai oleh pemilih.
Kontribusi pilkada bagi
upaya menciptakan pemerintahan daerah yang efektif terletak pada faktor
kepemimpinan, baik kepemimpinan politik maupun kepemimpinan administrasi.
Kepemimpinan politik merupakan kemampuan memengaruhi dan meyakinkan pihak
lain agar mendukung rencana kebijakan yang ditawarkan.
Kepala daerah harus
berupaya mendapatkan dukungan dan persetujuan DPRD atas rencana kebijakan
daerah yang diajukan. Dukungan dan persetujuan DPRD tidak selalu mudah
diperoleh. Apakah sang kepala daerah menerapkan kepemimpinan transaksional
untuk memperoleh dukungan dan persetujuan DPRD, sebagaimana diterapkan di
banyak daerah (terakhir pemda dan DPRD Provinsi Jambi yang tertangkap KPK)
ataukah tidak dipengaruhi dua faktor. Kedua faktor itu adalah kemampuan
kepemimpinan politik sang kepala daerah dan/atau komposisi fraksi di DPRD
(berapa kursi DPRD yang berasal dari parpol yang sama dengan partai sang
kepala daerah).
Kepemimpinan
politik dan administrasi
Ada dua pendapat mengenai
kedua faktor ini. Pendapat pertama memandang faktor kepemimpinan politik yang
paling utama karena seorang kepala daerah yang punya kemampuan kepemimpinan
politik akan mampu meyakinkan dan mendapatkan dukungan dari DPRD walau
partainya hanya memiliki kursi minoritas.
Pendapat kedua
berpandangan dukungan mayoritas anggota DPRD atau sekurang-kurangnya 20
persen dari DPRD yang memiliki partai yang sama dengan kepala daerah
merupakan “modal dasar” dalam menggunakan kepemimpinan politik. Modal dasar
ini tidak hanya penting dari segi jumlah (tinggal menambah dukungan dari
fraksi lain), tetapi juga penting untuk mendapat dukungan dari fraksi lain
(bagaimana mungkin seorang kepala daerah meyakinkan fraksi lain jika sang
kepala daerah tidak memiliki dukungan dari fraksi partai sendiri di DPRD
dalam jumlah yang cukup signifikan).
Kepemimpinan administrasi
merujuk pada kemampuan mengarahkan dan mengendalikan perangkat daerah untuk
melaksanakan kebijakan daerah menjadi kenyataan. Implementasi kebijakan
daerah merupakan salah satu titik lemah efektivitas pemerintahan daerah di
Indonesia. Tugas utama perangkat daerah bukan merumuskan kebijakan daerah,
melainkan melaksanakan kebijakan daerah.
Pembuatan petunjuk teknis
pelaksanaan, pembuatan SOP (prosedur standar operasi), penyiapan petugas
pelaksana, penyiapan masyarakat dan sosialisasi kebijakan kepada masyarakat
yang bakal terkena, koordinasi antarinstansi, pengadaan barang dan jasa,
pencairan anggaran, pelaksanaan teknis, serta pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan, merupakan sejumlah kegiatan yang termasuk implementasi. Akan
tetapi, dalam praktik bagi sebagian perangkat daerah kegiatan implementasi
cenderung hanya soal pengadaan dan pencairan anggaran, sedangkan pelaksanaan
cenderung dilakukan dengan improvisasi.
Suatu program dilaksanakan
dari tahun ke tahun, jumlah anggaran bertambah dari tahun ke tahun, sedangkan
hasil pelaksanaan program (kebijakan daerah) baik dalam bentuk output dan outcome (hasil)
maupun dampak tidak pernah dievaluasi.
Pilkada akan mempunyai
kontribusi bagi upaya menciptakan pemerintahan daerah yang efektif jika
parpol yang mencalonkan dan para pemilih yang menentukan pasangan calon
terpilih mampu melihat dan menyeleksi calon pemimpin daerah yang memiliki
kepemimpinan politik dan kepemimpinan administrasi. Jawaban atas tiga
pertanyaan berikut menentukan apakah Pilkada 2018 akan punya kontribusi bagi
penciptaan pemerintahan daerah yang efektif.
Pertama, apakah
pelaksanaan kampanye Pilkada 2018 mampu menampilkan sisi kepemimpinan politik
dan administrasi sang calon kepala daerah? Kedua, apakah para pemilih
tertarik mengikuti proses pelaksanaan kampanye Pilkada 2018? Dan ketiga,
apakah para pemilih memiliki kemampuan memilah serta menilai kepemimpinan
politik dan administrasi calon kepala daerah?
Tahapan pencalonan pilkada
sudah selesai karena pasangan calon sudah ditetapkan Februari ini. Dari
pemberitaan media dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu
persyaratan yang digunakan oleh partai dalam menyeleksi dan menentukan calon
kepala daerah. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan di atas, kepemimpinan
politik dan administrasi hanya sebagian dari variabel yang memengaruhi
efektivitas pemerintahan daerah. Komposisi keanggotaan DPRD serta kompetensi
dan efisiensi perangkat daerah merupakan dua faktor lain yang tidak disentuh
pilkada. ●
|
|
Pemilu
Inklusif
Ramlan Surbakti ; Guru Besar Perbandingan
Politik pada FISIP
Universitas Airlangga,
Surabaya; Anggota Akademi Ilmu
Pengetahuan Indonesia
|
|
Partisipasi pemilih
(”voting turn out”) dalam pemilu di Indonesia belum mencapai tingkat yang
diharapkan, bahkan belum mencapai tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu
2004 (yang mencapai 81 persen). Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2014
mencapai 71 persen sehingga pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak
pilih (”nonvoters”) mencapai 29 persen (dari 193 juta pemilih terdaftar atau
lebih dari 55 juta pemilih).
Jumlah tersebut sungguh
sangat besar, apalagi kalau ditambah dengan jumlah pemilih tidak terdaftar,
jumlah suara yang tidak sah, dan jumlah suara sah yang diperoleh partai
politik peserta pemilu yang tidak mencapai ambang batas perwakilan. Salah
satu faktor yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih belum mencapai angka
80 persen adalah karena pemilu belum inklusif. Pemilih terdaftar yang
memiliki berbagai macam kebutuhan khusus belum difasilitasi.
Karena memilih adalah hak,
apakah menggunakan hak pilih atau tidak sepenuhnya tergantung pada pemilih.
Apabila pemilih terdaftar ”memilih untuk tidak memilih” (golput), tidak ada
yang dapat dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau pemerintah. Akan
tetapi, pembuat undang-undang dan KPU dapat membuat pengaturan yang memberi
kemudahan bagi para pemilih dalam pemberian suara.
Setidaknya terdapat dua
macam pengaturan yang dapat mendorong pemilih terdaftar datang ke tempat
pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara.
Pertama, pengaturan
pemungutan suara yang nyaman dan aman (adequate polling arrangement) bagi
pemilih. Jarak antara tempat tinggal pemilih dan TPS tidak terlalu jauh,
pemilih tidak menunggu giliran terlalu lama (antrean tidak panjang), dan
tempat menunggu giliran memberikan suara nyaman (tersedia tempat duduk yang
teduh). Di kota besar, masalah jarak dapat diatasi dengan alat transportasi,
tetapi di kawasan pedesaan persoalan jarak hanya dapat diatasi dengan
berjalan kaki.
Persoalan ini sudah lama
diatasi oleh pembuat undang-undang dengan menetapkan jumlah pemilih untuk
satu TPS paling banyak 300 orang. Dengan demikian, permukiman kecil yang
jumlah pemilihnya kurang dari 300 orang (di sebagian daerah di Indonesia satu
desa hanya memiliki 50 sampai 100 pemilih) dapat ditetapkan sebagai satu TPS.
Itulah sebabnya, jumlah TPS seluruh Indonesia mencapai lebih dari 550.000.
TPS seperti ini memang tidak efisien, tetapi nyaman bagi pemilih.
Karena jumlah pemilih di
suatu TPS maksimal 300 orang, daftar tunggu memilih juga tidak terlalu
panjang. Daftar tunggu yang tak terlalu panjang dan pemilih mendapat giliran
memberikan suara berdasarkan prinsip ”siapa datang lebih dahulu mendapatkan
giliran pertama” (first come, first served), niscaya memberikan rasa nyaman
dan aman bagi pemilih untuk memberikan suara.
Pemilih
berkebutuhan khusus
Kedua, pengaturan
pemungutan suara yang memungkinkan semua pemilih terdaftar yang memiliki
kebutuhan khusus dapat menggunakan hak pilihnya (equitable polling
arrangement). Pemilih terdaftar terdiri atas berbagai macam kategori
berdasarkan pelayanan yang diperlukan untuk dapat memberikan suara. Para
pemilih kategori difabel, seperti tunanetra dan tunarungu, jelas memerlukan
jenis dan bentuk pelayanan yang berbeda.
Yang sudah mulai dijamin
dalam pemilu, walaupun belum merata di seluruh Tanah Air, adalah TPS yang
ramah bagi pemilih difabel (seperti TPS yang dapat dimasuki kursi roda),
penyediaan huruf Braille bagi pemilih tunanetra, dan pemilih difabel dapat
memilih siapa yang akan membantunya untuk menandai pilihan di bilik suara.
Pemilih yang tengah dirawat di rumah sakit adalah pemilih kategori kedua yang
tak dapat meninggalkan rumah sakit untuk mendatangi TPS.
Mereka yang tengah dirawat
di rumah sakit jelas merupakan pemilih yang memiliki kebutuhan khusus, yaitu
pengaturan pemungutan suara yang memungkinkan mereka menggunakan hak pilih
tanpa harus meninggalkan rumah sakit. Pada Pemilu Legislatif 2014 sekitar 700
pasien di RS Dr Soetomo Surabaya tidak dapat menggunakan hak pilihnya
walaupun sudah menunggu sangat lama. Mereka yang dirawat di rumah dan pemilih
berusia lanjut yang sudah tidak kuat berjalan menuju TPS adalah contoh lain
pemilih kategori kedua.
Pemilih kategori ketiga
adalah mereka yang karena tugasnya tidak dapat meninggalkan tempat kerja
untuk mendatangi TPS, seperti tenaga paramedis dan dokter. Pemilih seperti
ini niscaya memiliki kebutuhan khusus yang perlu difasilitasi. Para wartawan
dan petugas survei hitung cepat yang meliput proses pemungutan dan
penghitungan suara di beberapa TPS merupakan contoh lain kategori ketiga ini.
Mereka tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS tempat tinggalnya karena
melaksanakan tugas profesional di luar kota. Mekanisme pindah tempat memilih
sebagaimana dimungkinkan oleh undang-undang jarang dapat digunakan karena
tidak tahu akan memilih di TPS yang mana.
Pemilih kategori keempat
yang juga memiliki kebutuhan khusus adalah mahasiswa dan pekerja musiman di
kota besar yang berasal dari luar daerah. Mereka ini sudah terdaftar sebagai
pemilih di daerah asal, tetapi karena sesuatu hal (seperti tidak memiliki
biaya) tidak dapat pulang kampung pada hari pemungutan suara. KPU Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Pemilu Legislatif 2014 membuat
pengaturan khusus yang memungkinkan para mahasiswa yang berasal dari luar
daerah menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi, KPU daerah lain tidak mengambil
kebijakan serupa karena tidak ada pengaturan yang bersifat nasional dari KPU.
Kategori pemilih kelima
yang juga memiliki kebutuhan khusus adalah mereka pemilih terdaftar yang
karena satu dan lain hal, seperti harus bepergian ke luar daerah atau luar
negeri dan/atau halangan lain, tidak dapat mendatangi TPS pada hari
pemungutan suara. Pemilih seperti ini juga memerlukan pengaturan pemungutan
suara yang memungkinkan mereka menggunakan hak pilih walaupun tidak bisa
hadir di TPS pada hari pemungutan suara.
Akhirnya, kategori pemilih
yang keenam adalah mereka yang tengah menjalani hukuman pidana di lembaga
pemasyarakatan. Mereka ini sudah barang tentu tidak dapat menggunakan hak
pilih di tempat asalnya masing-masing. Pemilih terdaftar dari keenam kategori
tersebut di atas diperkirakan mencapai jumlah yang signifikan.
Pengaturan
khusus
Pengaturan seperti apakah
yang hendaknya diadopsi oleh KPU untuk menjamin semua pemilih terdaftar dari
berbagai kategori tersebut dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan kata lain,
mekanisme dan prosedur macam apakah yang perlu diatur oleh KPU untuk menjamin
pemilu inklusif?
Pengaturan yang sudah
dijamin undang-undang adalah pindah tempat memilih bagi mereka yang pada hari
pemungutan suara akan bepergian ke tempat lain. TPS khusus dimungkinkan di lembaga
pemasyarakatan. TPS yang bergerak (mobile polling station) bagi pemilih
terdaftar yang karena sakit atau usia lanjut tidak dapat datang ke TPS.
Setidaknya terdapat dua
bentuk pengaturan pemungutan suara yang belum diadopsi dalam UU Pemilu, yaitu
memberikan suara beberapa hari sebelum hari pemungutan suara (advance voting
atau early voting) dan memberikan suara melalui pos (mail voting). Kedua
mekanisme pemberian suara tersebut sudah diterapkan bagi pemilih Indonesia
yang tinggal di luar negeri. Akan tetapi, bagi pemilih dalam negeri belum
dimungkinkan. Berdasarkan misi melayani rakyat (pemilih terdaftar)
menggunakan hak pilihnya, KPU seyogianya membuat pengaturan yang dapat
menjamin semua pemilih terdaftar yang memiliki kebutuhan khusus menggunakan hak
pilihnya. Dengan demikian, semua pemilih terdaftar dari enam kategori
tersebut akan dapat berpartisipasi dalam pemilu. ●
|
