PEMBANGUNAN EKONOMI

Kebijakan Ekonomi Menuju Masa Depan

ANWAR NASUTION

 

KOMPAS, 21 Agustus 2019

 

Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diharapkan dapat menyusun strategi kebijakan ekonomi yang ampuh dan memilih personel yang kompeten untuk kabinetnya. Kebijakan yang ampuh dapat segera mewujudkan cita-cita tahun emas 2045 menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju.

Strategi Hadapi Krisis Global

Strategi Hadapi Krisis Global Anwar Nasution  ;  Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

                                                    KOMPAS, 07 September 2018

                                                           

Dewasa ini ada lima sumber utama yang secara potensial menimbulkan gejolak baru ekonomi internasional.  Kelima potensi masalah itu adalah 1) peningkatan suku bunga internasional, 2) peningkatan laju inflasi dunia, 3) tingginya tingkat utang dunia usaha dan perorangan maupun pemerintah di berbagai negara, 4) kebijakan perdagangan sepihak Presiden Trump yang proteksionistis dan bertentangan dengan aturan baku WTO, serta 5) penurunan tarif Pajak Pendapatan di AS. Peningkatan suku bunga adalah akibat dari berakhirnya kebijakan pemompaan likuiditas oleh bank sentral negara-negara besar (terutama AS, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris) untuk mengatasi krisis keuangan global 2008-2009. Kebijakan pemompaan likuiditas itu dikenal dengan Quantitative Easing (QE). Melalui QE, bank sentral membeli obligasi negara maupun surat-surat berharga perusahaan swasta berkualitas tinggi. Pemerintah AS juga menguatkan modal lembaga-lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan General Motor, pabrik mobil yang mengalami kesulitan karena krisis. Terkait kebijakan perdagangan, di masa pemerintahan Trump, AS bukan lagi jadi motor penggerak liberalisasi perekonomian dunia sebagaimana tecermin dari pembatalan keikutsertaannya di Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), modifikasi perjanjian dagang di Amerika Utara dengan Kanada dan Meksiko serta kebijakan dagang yang protektif. Kenaikan tarif impor besi dan aluminium di AS belakangan ini memicu perang dagang dengan mitra dagangnya sehingga memperburuk keadaan. Sementara penurunan tarif Pajak Pendapatan di AS akan menyedot investasi dan pelarian modal dari seluruh dunia ke AS. Tadinya modal keluar dari AS karena rendahnya suku bunga dibanding dengan di luar negeri. Pada dasarnya, AS memang lebih menarik bagi investor dunia karena selain memiliki stabilitas politik dan sosial paling tinggi, pasar uang dan modalnya juga paling besar dan dalam. Pada gilirannya, pelarian modal antarnegara akan menimbulkan gejolak kurs antarnegara. Untuk menghadapi berbagai ketidakpastian internasional, Indonesia perlu meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negerinya sendiri seraya memperluas ekspor ke negara-negara nontradisional. Berakhirnya QE Pada gilirannya, banjir likuiditas karena QE telah menurunkan tingkat suku bunga pinjaman bank mendekati nol persen dan bahkan negatif di berbagai negara, seperti di Jepang dan Norwegia. Artinya, deposan tak lagi memperoleh balas jasa bunga depositonya di bank, tetapi justru membayar jasa penyimpanan uangnya. Lebih rendahnya suku bunga di negara-negara maju itu telah mendorong arus modal keluar dari negara maju. Salah satu penyebab pelarian modal antarnegara adalah adanya perbedaan suku bunga efektif. Tujuan QE dengan menurunkan suku bunga pinjaman maupun deposito adalah untuk menguatkan modal lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, serta merangsang pengeluaran masyarakat, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Murahnya tingkat suku bunga telah meningkatkan pinjaman masyarakat, baik dunia usaha maupun perorangan. Pinjaman negara juga meningkat karena suku bunga pinjaman yang menurun yang dipergunakan untuk mendorong pengeluarannya. Tujuan lain dari ekspansi likuiditas itu adalah meningkatkan kembali tingkat laju inflasi agar dapat memberikan insentif bagi produsen barang dan jasa. Dengan kian sehatnya kondisi keuangan lembaga-lembaga keuangan dan dunia usaha, secara bertahap, pemerintah negara-negara maju mengakhiri QE. Perusahaan yang meminjam modal mulai melunasi utangnya pada pemerintah. Bank-bank sentral mulai menjual kembali obligasi negara dan saham dunia usaha yang mereka beli. Bank-bank sentral mengurangi kredit kepada perbankan seraya meningkatkan suku bunga pinjamannya. Dalam masa empat tahun neraca bank sentral diharapkan normal kembali dengan pengurangan portepel yang sangat besar berupa obligasi pemerintah serta saham maupun surat utang dunia usaha. Pengetatan likuiditas dan penjualan obligasi negara serta surat-surat utang dunia usaha telah mulai meningkatkan tingkat suku bunga. Peningkatan suku bunga itu diawali di negara maju yang menghentikan QE dan kemudian menjalar ke seluruh dunia. Pada gilirannya, kenaikan suku bunga menyulitkan debitor karena memberatkan pembayaran utang, baik utang pribadi dan dunia usaha maupun negara. Lalu lintas modal antarnegara memengaruhi nilai tukar mata uang atau kurs devisa. Pada gilirannya, kurs devisa memengaruhi tingkat harga-harga, tingkat upah tenaga kerja maupun suku bunga efektif. Yang terakhir ini merupakan penjumlahan tingkat suku bunga nominal dan persentase perubahan kurs mata uang. Dampak dari arus lalu lintas modal antarnegara karena perbedaan suku bunga setelah berakhirnya QE sudah kita rasakan di Indonesia dewasa ini. Karena kombinasi QE, pemasukan modal dan penurunan Pajak Pendapatan di AS, mata uangnya terus menguat. Akibatnya rupiah dan mata uang berbagai negara lain terus melemah. Di satu pihak, peningkatan suku bunga di luar negeri dan pelemahan rupiah akan sangat memberatkan pihak yang berutang dalam mata uang asing ke luar negeri. Sebagai contoh, merosotnya nilai rupiah lebih dari tujuh kali lipat pada 1997 telah membangkrutkan pihak swasta maupun pemerintah yang banyak berutang dalam bentuk valuta asing ke luar negeri. Beban kian berat jika utang luar negeri dalam mata uang asing itu adalah dalam bentuk jangka pendek dipergunakan untuk membangun proyek infrastruktur yang jangka panjang seperti telepon, listrik, jalan tol, dan real estat yang memberikan balas jasa dalam jangka panjang dan dalam rupiah. Para ahli ekonomi menyebutnya sebagai gabungan ketidakserasian mata uang dan antara jangka waktu kredit dan pengembaliannya. Di lain pihak, kalau bisa memanfaatkannya, pelemahan rupiah seharusnya memberikan insentif bagi peningkatan ekspor dan pariwisata dan menurunkan impor. Eksportir dan produsen memperoleh penghasilan rupiah lebih banyak dari setiap satuan mata uang asing yang dihasilkan. Tarif hotel, transportasi, dan makan minum serta jasa-jasa kian murah diukur dalam satuan mata uang asing. Sebaliknya, harga komoditas impor dalam mata uang asing akan menjadi lebih mahal dalam satuan rupiah. Biaya umrah dan turisme ke luar negeri juga menjadi lebih mahal dalam satuan rupiah. Apa yang harus dilakukan? Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menguatkan fundamental perekonomian Indonesia guna mengatasi berbagai ketakpastian di atas. Pertama, meningkatkan pemantauan tingkat kesehatan finansial lembaga-lembaga keuangan, dunia usaha, dan pemerintah secara lebih cermat. Khususnya, untuk mencegah terjadinya kembali krisis keuangan seperti 1997-1998, Otoritas Jasa Keuangan perlu lebih jeli dan tegas dalam menerapkan aturan prudensial bagi bank, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Dewasa ini, pemerintah tak lagi memberikan bantuan untuk menyehatkan kondisi keuangan lembaga keuangan (bail out). Menurut aturan baru, pemilik lembaga keuangan sendiri yang bertanggung jawab untuk menyehatkan kondisi keuangan perusahaannya (bail in). Sementara BI perlu memantau pinjaman dunia usaha. Pemerintah pun perlu menahan dari agar tak lagi melakukan pinjaman luar negeri untuk membangun proyek mercusuar. Contoh proyek mercusuar adalah pembangunan kereta api dengan kecepatan 500 kilometer per jam untuk menempuh jarak 180 kilometer Jakarta-Bandung. Kedua, pemerintah perlu mengembalikan operasi lembaga keuangan nasional pada fungsi semula dan memodernisasikannya. Ilmu ekonomi percaya, persaingan pasar yang sehat merupakan cara terbaik untuk dapat merangsang efisiensi dan modernisasi badan usaha negara dan bukan melindunginya secara berlebihan melalui perlindungan pasar dan hak istimewa. Dilihat dari nilai aktiva dan jumlah kantor cabangnya, dewasa ini, industri keuangan Indonesia bertumpu pada empat bank negara (Mandiri, BNI, BRI, dan BTN), dan rangkaian Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang hidupnya hanya bergantung pada proteksi pemerintah. Bank-bank negara itu tak efisien dan tak mampu bersaing dengan bank-bank swasta nasional, apalagi bank-bank asing, termasuk Maybank dan CIMB Niaga dari Malaysia serta DBS (Development Bank of Singapore) dari Singapura. Industri asuransi nasional juga dikuasai oleh perusahaan saing, sedangkan perusahaan asuransi negara semakin terpinggirkan. Ketiga, untuk tujuan pemerataan berusaha dan pendapatan, fungsi BRI perlu dikembalikan sebagai bank bagi rakyat dan pengusaha menengah dan kecil, koperasi, tani, dan nelayan guna memerangi pelepas uang. Bank Tabungan Pos (BTP) perlu dibangun kembali untuk memobilisasi tabungan masyarakat dan mengajari masyarakat menggunakan lembaga keuangan modern. Kantor pos tersebar di seluruh pesolok Tanah Air dengan jumlah yang jauh lebih besar dari kantor cabang bank. Nilai aktiva BTP di Jepang dan Eropa Barat jauh melebihi aktiva bank swasta terbesar di negara-negara itu. Peranan BTP di Singapura tetap penting di tengah sistem keuangannya yang modern dan maju. Proyek-proyek pemerintah dan pembiayaan UKM di Jepang didanai dari dana yang dimobilisasi BTP. Keempat, meningkatkan penerimaan pajak melalui implementasi aturan perpajakan. Hanya dengan meningkatkan tabungan nasional, termasuk penerimaan pajak, Indonesia dapat terlepas dari status negara pengutang di tingkat dunia walaupun sudah 73 tahun merdeka. Program pemerintah yang bersifat kosmetik selama ini hasilnya belum seperti diharapkan. Misalnya amnesti pajak, pembukaan rahasia bank, maupun kerja sama internasional mengenai informasi perpajakan. Rangkaian program itu hanya untuk sekadar mendapatkan informasi mengenai wajib pajak serta kekayaan dan pendapatannya. Program itu tak akan meningkatkan penerimaan pajak tanpa adanya audit dan upaya paksa untuk melunasi pembayarannya. Pada sisi pengeluaran, pemerintah reformasi sudah mengganti disiplin fiskal anggaran berimbang Orde Baru dengan disiplin fiskal yang berlaku berdasarkan Perjanjian Maastricht di Uni Eropa. Disiplin fiskal itu dituangkan dalam UU Keuangan Negara Tahun 2003. Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, seluruh defisit APBN ditutup dengan hibah dan pinjaman yang diterima dari negara-negara donor Barat—yang tergabung dalam Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan kemudian digantikan oleh Consultative Group on Indonesia (CGI). Dalam aturan Maastricht, jumlah utang negara untuk menutup anggaran dibatasi maksimum 3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sementara batas maksimum utang negara 60 persen dari PDB. Strategi pembangunan ekonomi Kelima, mengubah strategi pembangunan ekonomi ke arah orientasi ekspor (export oriented development strategy). Strategi ini ditujukan untuk mencapai dua sasaran ganda: meningkatkan penerimaan devisa ekspor serta menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi penduduk yang padat, terutama di Jawa. Strategi ini perlu berbagai bentuk kebijakan yang meningkatkan efisiensi perekonomian dan daya saing di pasar dunia. Pertama, meningkatkan kurs efektif riil rupiah (REER). Kedua, kebijakan fiskal yang tak distortif. Ketiga, kebijakan struktural yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Ketiga kebijakan itu akan merangsang peralihan produksi dari non-traded goods (NTG) yang tak efisien ke traded goods (TG) yang lebih produktif dan efisien. NTG berorientasi pada pemenuhan keperluan dalam negeri saja. TG menghasilkan barang jasa untuk pasar dunia. Kebijakan ekonomi yang berorientasi pada ekspor akan mendorong peningkatan produksi dan ekspor industri manufaktur dan pengolahan SDA yang dapat diproduksi dengan teknologi padat karya oleh tenaga kerja Indonesia yang surplus, tetapi dengan tingkat pendidikan dan keahlian rendah. Peningkatan efisiensi dan produktivitas pekerja akan meningkatkan pendapatan produsen komoditas ekspor. Industri berorientasi ekspor itu termasuk tekstil dan pakaian jadi, industri perabot kayu, alas kaki, pengolahan bahan mentah seperti minyak goreng dan produk minyak kelapa sawit, komponen serta suku cadang industri otomotif dan elektronik. Pemasukan investor asing perlu dirangsang untuk mengembangkan ekspor itu karena selain membawa modal dan teknologi, perusahaan asing juga sekaligus membuka pasar di luar negeri. Kenapa Salim Group dan Sinar Mas bisa mengekspor minyak goreng, kertas, dan mi instan, kenapa BUMN tak mampu mengembangkan ekspor? Pemasukan modal asing dan peningkatan ekspor mengurangi keperluan Indonesia melakukan pinjaman luar negeri dan meningkatkan kemampuan melunasi utang luar negeri. Untuk memperluas pasar ekspor, Kementerian Agama perlu mewajibkan seluruh jemaah umrah dan haji menggunakan pakaian buatan Indonesia, mulai dari baju ihram, kerudung, ikat pinggang, kopiah, tasbih, sandal, hingga peralatan makan dan minum. Dengan warna lain dan renda-renda kerudung yang sama dapat dijual ke Eropa untuk dipakai oleh wanita Katolik beribadah ke gereja. WNI juga perlu didorong bermitra dengan pemodal Arab Saudi untuk mendirikan perusahaan angkutan darat, asrama haji, losmen, maupun hotel dan restoran Indonesia di Arab Saudi. Dodol Garut dan Kudus harus dapat bersaing dengan Turkish Delight yang terkenal itu. Bank-bank nasional pun dapat bermitra dengan lembaga keuangan Arab Saudi, Kuwait, dan negara-negara penerima TKI lain dalam mengelola keuangan jemaah maupun transfer uang pekerja Indonesia ke kampung halaman. Tekstil, batik, barang-barang kerajinan, hingga sabun mandi maupun sabun cuci Indonesia sangat populer di berbagai negara Afrika. Untuk menurunkan biaya produksi yang tak perlu, logistik harus diperbaiki. Ini perlu penertiban pungli di jalan raya dan kelancaran urusan di pelabuhan udara dan laut. Kelancaran logistik juga memberikan kepastian berusaha dalam pengiriman barang. ●

Sumber Krisis Keuangan Baru

Sumber Krisis Keuangan Baru Anwar Nasution  ;   Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

                                                        KOMPAS, 23 Maret 2018

                                                           

Dewasa ini ada lima sumber utama yang secara potensial menimbulkan gejolak baru ekonomi internasional. Kelima potensi masalah itu adalah: (1) peningkatan tingkat suku bunga internasional, (2) peningkatan laju inflasi dunia, (3) tingginya tingkat utang dunia usaha dan perorangan ataupun pemerintah di sejumlah negara, (4) kebijakan perdagangan AS yang proteksionis, dan (5) dampak penurunan tarif pajak pendapatan di AS. Peningkatan tingkat suku bunga merupakan akibat dari berakhirnya kebijakan pemompaan likuiditas oleh bank sentral negara-negara besar (terutama Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan Inggris) untuk mengatasi krisis keuangan global tahun 2008-2009. Kebijakan pemompaan likuiditas itu dikenal dengan istilah quantitative easing (QE). Melalui QE, bank sentral membeli obligasi negara ataupun surat-surat berharga perusahaan swasta berkualitas tinggi. Pemerintah Amerika Serikat (AS) juga menguatkan modal lembaga-lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan pabrik mobil General Motor. Terkait sumber kerawanan keempat, yakni kebijakan perdagangan AS yang proteksionis, dalam masa pemerintahan Presiden Trump, AS bukan lagi menjadi motor penggerak liberalisasi perekonomian dunia sebagaimana tecermin dari pembatalan keikutsertaannya di Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/ TPP), modifikasi perjanjian dagang di Amerika Utara dengan Kanada dan Meksiko, serta kebijakan dagangnya yang protektif. Kenaikan tarif impor besi dan aluminium di AS belakangan ini akan memicu perang dagang dari mitra dagangnya sehingga memperburuk keadaan. Sumber kerawanan kelima, penurunan tarif pajak pendapatan di negara itu akan menyedot investasi dan pelarian modal dari seluruh dunia ke AS. Tadinya modal keluar dari negara itu karena rendahnya tingkat suku bunga dibandingkan dengan di luar negeri. Pada dasarnya, negara tersebut memang lebih menarik bagi investor dunia karena selain memiliki stabilitas politik dan sosial yang paling tinggi, pasar uang dan modalnya juga paling besar dan dalam. Pelarian modal antarnegara tersebut akan menimbulkan gejolak kurs mata uang antarnegara. Likuiditas dan suku bunga Pada gilirannya, banjir likuiditas karena QE telah menurunkan tingkat suku bunga pinjaman bank mendekati nol persen dan bahkan negatif di beberapa negara, seperti di Jepang dan Norwegia. Artinya, deposan tidak lagi memperoleh balas jasa bunga atas depositonya di bank, tetapi justru membayar jasa penyimpanan uangnya. Lebih rendahnya tingkat suku bunga di negara-negara maju dibandingkan dengan di negara-negara berkembang telah mendorong arus modal keluar dari negara-negara maju. Salah satu penyebab pelarian modal antarnegara itu adalah adanya perbedaan tingkat suku bunga efektif. Tujuan QE dengan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman ataupun deposito adalah untuk menguatkan modal lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, serta merangsang pengeluaran masyarakat, baik untuk keperluan konsumsi maupun investasi. Murahnya tingkat suku bunga telah meningkatkan pinjaman masyarakat, baik dunia usaha maupun perorangan. Pinjaman negara juga meningkat karena tingkat suku bunga pinjaman yang menurun yang dipergunakan untuk mendorong pengeluarannya. Tujuan lain dari ekspansi likuiditas itu adalah untuk meningkatkan kembali tingkat laju inflasi agar dapat memberikan insentif bagi produsen barang dan jasa.Dengan semakin sehatnya kondisi keuangan lembaga-lembaga keuangan dan dunia usaha, secara bertahap, pemerintah negara-negara maju mengakhiri QE. Perusahaan yang meminjam modal mulai melunasi utangnya kepada pemerintah. Bank-bank sentral mulai menjual kembali obligasi negara dan saham dunia usaha yang mereka beli. Bank-bank sentral mengurangi kredit kepada dunia perbankan seraya meningkatkan tingkat suku bunga pinjamannya. Dalam masa empat tahun diharapkan neraca bank sentral bisa normal kembali dengan pengurangan portofolio yang sangat besar berupa obligasi pemerintah serta saham ataupun surat utang dunia usaha. Berakhirnya QE Pengetatan likuiditas dan penjualan obligasi negara serta surat-surat utang dunia usaha telah mulai meningkatkan tingkat suku bunga. Peningkatan tingkat suku bunga itu diawali di negara-negara maju yang menghentikan QE dan kemudian menjalar ke seluruh dunia. Pada gilirannya, kenaikan tingkat suku bunga menyulitkan debitor karena memberatkan pembayaran utang, baik utang pribadi dan dunia usaha maupun negara. Lalu lintas modal antarnegara memengaruhi nilai tukar mata uang antarnegara atau kurs devisa. Pada gilirannya, kurs devisa memengaruhi tingkat harga-harga, tingkat upah tenaga kerja maupun tingkat suku bunga efektif. Yang terakhir ini merupakan penjumlahan dari tingkat suku bunga nominal dan persentase perubahan kurs mata uang. Dampak dari arus lalu lintas modal antarnegara karena perbedaan tingkat suku bunga setelah berakhirnya QE sudah kita rasakan di Indonesia dewasa ini. Karena kombinasi QE, pemasukan modal dan penurunan pajak pendapatan di AS, mata uang dollar AS terus mengalami penguatan belakangan ini. Akibatnya, mata uang rupiah dan mata uang beberapa negara lain terus melemah. Di satu pihak, peningkatan tingkat suku bunga di luar negeri dan pelemahan rupiah akan sangat memberatkan pihak yang berutang dalam mata uang asing ke luar negeri. Sebagai contoh, merosotnya nilai rupiah lebih dari tujuh kali lipat pada tahun 1997 telah membangkrutkan pihak swasta ataupun pemerintah yang banyak berutang dalam bentuk valuta asing ke luar negeri. Beban semakin berat jika utang luar negeri dalam mata uang asing itu adalah dalam bentuk jangka pendek dipergunakan untuk membangun proyek infrastruktur jangka panjang, seperti telepon, listrik, jalan tol, dan real estat yang memberikan balas jasa dalam jangka panjang dan dalam rupiah. Para ahli ekonomi menyebutnya sebagai gabungan ketidakserasian mata uang dan antara jangka waktu kredit dan pengembaliannya. Di lain pihak, kalau bisa memanfaatkannya, pelemahan nilai tukar rupiah seharusnya memberikan insentif bagi peningkatan ekspor dan pariwisata dan menurunkan impor. Eksportir dan produsen memperoleh penghasilan rupiah lebih banyak dari setiap satuan mata uang asing yang dihasilkannya. Tarif hotel, transportasi, dan makan-minum serta jasa-jasa semakin murah diukur dalam satuan mata uang asing. Sebaliknya, harga komoditas impor dalam mata uang asing akan menjadi lebih mahal dalam satuan rupiah. Biaya umrah dan turisme ke luar negeri juga menjadi lebih mahal dalam satuan rupiah. ●

Uang Tunai dan Transaksi Elektronik

Uang Tunai dan Transaksi Elektronik Anwar Nasution ;   Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

                                                      KOMPAS, 18 Oktober 2017

                                                           

Peningkatan penggunaan kartu kredit dan uang elektronik dalam sistem pembayaran jelas akan mengurangi penggunaan uang tunai dalam transaksi barang dan jasa. Namun, penggunaan uang elektronik tersebut tidak akan meniadakan keperluan masyarakat akan uang tunai, baik uang kertas maupun uang logam. Di Indonesia, penggunaan uang elektronik dimulai dengan transaksi uang tol. Namun, keberadaan dan operasionalisasi jalan tol itu sendiri masih terpusat di Pulau Jawa, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) dan beberapa tempat di Sumatera dan Sulawesi Selatan. Penggunaan uang elektronik dalam penggunaan jalan tol akan memodernisasi sistem pembayaran nasional dan sudah mulai dilakukan oleh toko-toko besar, baik supermarket besar maupun toko eceran berskala lebih kecil. Pertumbuhan penggunaan transaksi nontunai itu juga berlangsung cukup tinggi dengan pesatnya pertumbuhan toko-toko seperti itu di seluruh pelosok wilayah Indonesia. Secara perlahan, transaksi itu akan semakin meluas dengan perubahan mendasar dalam struktur pembayaran Indonesia. Pertama, semakin berkurangnya transaksi nonpasar dalam perekonomian Indonesia dan meningkatnya transaksi pasar yang menggunakan uang tunai. Transaksi nonpasar itu antara lain adalah dalam bentuk barter dan gotong royong tanpa upah di mana tenaga kerja dibayar dengan tenaga. Kedua, modernisasi transaksi ekonomi masyarakat. Ketiga, perpanjangan pembangunan jalan tol yang sudah dimulai di luar Pulau Jawa, mulai dari Sumatera Utara, Kalimantan, hingga Papua. Pembayaran melalui kartu kredit mengurangi waktu transaksi yang diperlukan dalam transaksi uang tunai dan waktu perjalanan, dan ini pada gilirannya akan menghemat waktu dan biaya. Transaksi elektronik itu sekaligus memudahkan administrasi keuangan karena langsung dicatat dalam pembukuan kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Berjalan lambat Namun, karena berbagai alasan, penetrasi penggunaan uang elektronik dalam perekonomian diperkirakan masih akan berlangsung sangat lambat. Peranan transaksi nonpasar masih tetap penting dalam perekonomian kita. Penetrasi teknologi, terutama pada usaha skala kecil dan menengah (UKM), masih berjalan lamban. Penduduk desa masih bisa minta sayur dan cabai pada tetangga sebelahnya dan membayar secara tunai. Jaringan kantor cabang bank belum dapat menjangkau semua UKM. Belum semua daerah di Indonesia tersambung dengan aliran listrik dan jaringan telekomunikasi yang andal dan tepercaya yang diperlukan oleh transaksi nontunai itu. Perusahaan besar enggan menggunakan administrasi usaha yang baik antara lain untuk keperluan penggelapan pembayaran pajak. Sektor negara pun belum sepenuhnya menggunakan bank dan sebagian dari pegawai negeri dan anggota ABRI maupun pegawai BUMN serta BUMD masih menerima gaji dan upah dalam bentuk uang tunai. Sebagian dari pembelian sektor negara pun masih menggunakan uang tunai. Demikian juga dengan pembayaran berbagai bentuk pajak dan pungutan pemerintah. Pemberian bantuan sosial, termasuk zakat fitrah dan kolekte masjid, gereja, dan tempat ibadah lainnya, masih dilakukan dalam bentuk uang tunai. Sebagai alat kontrol untuk membatasi pengeluarannya, turis asing dan dalam negeri juga lebih suka menggunakan transaksi tunai daripada elektronik dan kartu kredit. Sebagian orang menahan uang asing sebagai alat penyimpan kekayaan yang sewaktu-waktu dapat digunakan dalam keadaan darurat. Para jemaah haji dan umrah masih menyimpan sisa mata uang riyal sebagai tabungan berjaga-jaga. Demikian pula dengan para perantau dan pekerja yang pernah merantau ke sejumlah negara. Meskipun ada penurunan nilai mata uang asing, kurs dan tingkat bunganya dirasakan lebih stabil daripada rupiah. Sebagaimana telah disebut di atas, peningkatan penggunaan uang elektronik dan kartu kredit memang menurunkan penggunaan uang tunai, tetapi tidak menghilangkannya. Perluasan jaringan kantor ATM mengurangi kebutuhan masyarakat untuk menahan uang tunai. Menurut laporan Bank Sentral Inggris, penggunaan kartu kredit dalam transaksi di negara maju itu mencapai 7 persen dari nilai seluruh transaksi pada tahun 2016. Penggunaan uang tunai masih penting dalam melakukan transaksi. Menurut survei, sebanyak 79 persen dari penduduk Inggris dan 76 persen dari penduduk Uni Eropa masih memegang uang tunai. Oleh karena itu, bank sentral di seluruh dunia masih menambah jumlah uang kertas dan logam, terutama tukaran kecil yang banyak digunakan oleh masyarakat untuk keperluan transaksi. ●

Penyehatan Keuangan Bank

Penyehatan Keuangan Bank Anwar Nasution  ;  Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

                                                        KOMPAS, 27 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/27/Penyehatan-Keuangan-Bank

                                                           

Diperlukan dua bentuk tindakan radikal untuk menyehatkan kondisi keuangan industri perbankan yang sangat terganggu dewasa ini. Tindakan radikal pertama adalah dengan menambah modal bank agar memenuhi ketentuan modal minimum sebagaimana diatur oleh undang-undang. Tindakan radikal kedua adalah untuk membersihkan pembukuan bank dari kredit bermasalah agar tidak melanggar aturan kehati-hatian (prudential rules and regulations) industri perbankan. Tindakan darurat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini yang melonggarkan aturan prudensial atau kehati-hatian tersebut dapat menunda sementara kesulitan keuangan itu yang nantinya diharapkan akan dapat diatasi setelah harga-harga komoditas primer membaik kembali. Gangguan pada kesehatan keuangan industri perbankan dewasa ini adalah bersumber dari penurunan tingkat harga komoditas primer di tingkat internasional yang terjadi terus-menerus selama beberapa tahun terakhir. Komoditas primer ekspor Indonesia tersebut adalah terutama berupa hasil tambang, seperti batubara dan nikel, maupun hasil pertanian, seperti minyak kelapa sawit, serta hasil perikanan laut, yang terutama kita ekspor ke China, India, Jepang, dan Korea Selatan. Pada gilirannya, penurunan ekspor bahan mentah tersebut telah mengganggu tingkat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama di daerah pertambangan dan perkebunan, maupun kemampuan dunia usaha untuk melunasi kreditnya sehingga meningkatkan kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) industri perbankan. Akibat dari gabungan antara kemerosotan pendapatan dan kenaikan tingkat suku bunga, sektor rumah tangga juga mengalami kesulitan melunasi kredit rumah dan perabotnya maupun kendaraan bermotor. Kebijakan pelonggaran sementara aturan prudensial oleh OJK dianggap tidak cukup karena jumlah NPL beberapa bank sudah mendekati jumlah modal dan cadangan atau provisinya. Melalui transaksi antarbank, kesulitan likuiditas suatu bank akan berjangkit pada bank-bank lain yang merupakan mitranya. Masa sementara itu pun sulit diperkirakan karena penurunan harga komoditas primer sudah berlangsung sejak tahun 2011 walaupun sudah mulai membaik sejak beberapa waktu terakhir. Periode sekarang ini adalah sangat berbeda dengan sewaktu terjadinya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997. Pengaturan dan pemeriksaan bank dewasa ini jauh lebih baik daripada masa represi sektor keuangan pada masa Orde Baru. Meski demikian, pada waktu itu, ekspor dan pendapatan nasional dapat segera ditumbuhkan kembali melalui devaluasi rupiah yang merosot nilainya dari Rp 2.300 per dollar AS menjadi di atas Rp 15.000 per dollar AS. Rahasianya adalah karena gabungan antara harga komoditas primer yang masih baik pada waktu itu dengan tingginya perdagangan internasional serta tingkat laju pertumbuhan ekonomi China dan India maupun negara-negara maju. Devaluasi 1997 telah meningkatkan daya beli petani cokelat, sawit, dan ikan laut di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sehingga memungkinkan mereka membeli kendaraan bermotor dan melakukan umrah. Dewasa ini, tingkat harga komoditas primer yang menurun itu diikuti oleh rendahnya tingkat laju pertumbuhan ekonomi serta perdagangan dunia. "Bail out" dan "bail in" perbankan Ada lima cara untuk menambah modal bank. Cara pertama, meminta pemiliknya untuk menambah modal karena pada hakikatnya pemegang sahamlah yang wajib untuk memenuhi ketentuan perbandingan saham dengan risiko yang dihadapi oleh bank. Cara kedua, mengeluarkan surat utang atau obligasi berjangka panjang yang dapat diakui sebagai modal inti (Tier 12). Obligasi bank ada yang diasuransikan dan ada yang tidak. Cara ketiga adalah mengeluarkan obligasi yang dapat dikonversikan sebagai saham bank yang disebut sebagai contingent convertible (CoCo) bonds. CoCo bonds dapat diakui sebagai utang jangka panjang sehingga dapat digunakan untuk menambah modal inti bank. Cara keempat adalah mewajibkan deposan besar untuk ikut menanggung kerugian bank dengan cara mengonversikan sebagian atau seluruh depositonya ke dalam bentuk saham ataupun obligasi bank. Keempat cara ini disebut sebagai bail in di mana risiko bank ditanggung bersama antara pemilik bank dengan deposan serta kreditornya. Cara kelima untuk memulihkan kembali kecukupan modal bank adalah melalui suntikan modal dari pemerintah. Secara bertahap, bank mengembalikan pinjamannya kepada pemerintah setelah keadaan membaik kembali. Cara ini dilakukan di seluruh dunia mulai dari krisis perbankan di negara-negara Skandinavia pada awal tahun 1990-an, di Asia tahun 1997-1998, krisis Rusia, maupun krisis di Amerika tahun 2007-2008. Selain menambah modal bank, pemerintah juga mendirikan perusahaan, seperti Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang menjual ataupun melakukan strukturalisasi kredit bermasalah. Yang dibantu bukan saja bank, melainkan juga termasuk nasabahnya seperti perusahaan asuransi AIA dan industri mobil, General Motor, di Amerika Serikat. Campur tangan pemerintah itu bisa menimbulkan biaya fiskal ataupun mendatangkan keuntungan bagi negara jika peminjam mengembalikan pokok kredit ditambah dengan bunga. Biaya fiskal krisis perbankan di Indonesia tecermin dari besarnya jumlah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum dibayar dan mahalnya bunga Surat Utang Negara (SUN) yang terus-menerus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga hari ini. Untuk menghindarkan beban fiskal, dalam pertemuan puncak (KTT) G-20 di Seoul pada tahun 2010 diputuskan agar pemerintah negara-negara anggota menghentikan kebijakan penalangan (bail out) dan menggantikannya dengan bail in. Bail in hanya bisa berjalan jika pemodal bank masih punya kekayaan maupun agunan yang berharga. Pengalaman dari krisis 1997 menggambarkan bahwa sebagian besar dari surat berharga, personal guarantee, atau jaminan pribadi pemilik bank atau pihak yang berutang adalah tidak berharga. Penjualan aset BPPN hanya secuil dari nilai BLBI. Campur tangan pemerintah juga dilakukan karena alasan politik, misalnya untuk membantu bank kolaps yang sahamnya sebagian besar dikuasai oleh para pemodal lemah. Kreditor dan deposan di bank yang bermasalah dapat menanggung kerugian melalui dua cara. Cara yang pertama melalui penurunan nilai pasar obligasi serta tingkat suku bunganya. Cara yang kedua adalah melalui konversi obligasi menjadi saham bank. Menurut pemrakarsanya, bail in dapat digolongkan atas dua golongan. Kelompok pemrakarsa pertama adalah karena tekanan pemerintah kepada deposan dan pembeli besar obligasi untuk ikut serta menanggung kerugian bank. Kelompok pemrakarsa kedua karena adanya kesepakatan antara deposan serta pemegang obligasi dengan bank. Menurut aturan yang berlaku di seluruh dunia, deposan yang memiliki suatu jumlah deposito tertentu wajib ikut menanggung kerugian bank bermasalah. Restrukturalisasi internal Bank juga dapat mengatasi kekurangan modal dan kredit bermasalah dengan melakukan penghematan internal untuk mencapai dua sasaran sekaligus. Sasaran pertama adalah untuk menekan biaya produksi dengan mengurangi jumlah cabang maupun anjungan tunai mandiri (ATM) serta karyawan yang kurang produktif. Efisiensi juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi risiko kredit, risiko pasar, maupun risiko operasional. Risiko operasional termasuk pengadaan barang dan jasa yang diperlukan bank. Sasaran kedua adalah untuk memupuk cadangan atau provisi maupun menjual aktiva serta agunan kredit atau kolateral yang ada. Pengalaman pada krisis 1997 dan 2008 juga menggambarkan bahwa sebagian besar agunan kredit bank yang dijaminkan hanya dapat dijual dengan tingkat harga obral. Pada gilirannya, pemupukan provisi akan mengurangi kemampuan bank menjalankan bisnisnya untuk memberikan kredit dan melakukan investasi. Masalah pokok NPL di Indonesia adalah bukan pada nilai buku agunan kredit atau kolateral tersebut, tetapi pada harga pasarnya. Nilai buku kolateral itu hampir tidak ada kaitan dengan harga pasarnya. Dewasa ini, sebagian terbesar dari kolateral kredit bank adalah dimiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan dalam bentuk mesin pabrik, traktor, dan alat-alat berat maupun bangunan komersial yang berada di daerah pertambangan dan perkebunan di daerah terpencil di pedalaman Kalimantan, Sumatera, dan Papua. Karena hampir tidak mungkin dipindahkan ke daerah perkotaan, harga kolateral yang ada di daerah terpencil tersebut merosot secara drastis bilamana perusahaan tersebut berhenti beroperasi. Pelunasan kredit untuk perorangan dan rumah tangga kelihatannya lebih cerah karena individu perorangan dianggap lebih mampu melunasi kembali kreditnya setelah keadaan ekonomi kembali membaik sehingga ia bisa mendapatkan kembali pekerjaan dan memulihkan pendapatannya. Kondisi di Indonesia Mengikuti keputusan KTT G-20 di Seoul pada tahun 2010, Pemerintah Indonesia telah membuat aturan bahwa suntikan modal untuk penyelamatan bank bermasalah hanya dapat dilakukan melalui bail in. Untuk menghindari krisis fiskal suntikan modal bank tidak lagi akan melakukan bail out. Logika aturan ini sangat baik karena adalah lebih baik jika pengeluaran APBN pemerintah itu dipergunakan untuk membelanjai pendidikan dan kesehatan masyarakat serta memperbaiki infrastruktur guna meningkatkan tingkat laju pertumbuhan ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Pengambilalihan BLBI oleh negara adalah juga bersifat regresif karena hanya menguntungkan pemiliknya yang merupakan orang kaya yang dibelanjai oleh penerimaan negara dari pajak serta utang negara yang lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat miskin. Demikian juga dengan amnesti pajak yang mengampuni perbuatan kriminalitas para penggelap pajak. Karena dua alasan, tekad pemerintah untuk menjalankan bail in dan mengharamkan bail out bank-bank bermasalah di Indonesia tidak akan dapat direalisasikan. Alasan pertama adalah karena sistem keuangan Indonesia adalah didominasi oleh bank-bank komersial. Pangsa pasar industri bank komersial tersebut adalah dikuasai oleh lima bank negara dan 26 Bank Pembangunan Daerah (BPD). Sumber pendapatan bank-bank negara dan BPD adalah berasal dari pemiliknya sendiri. Kekayaan keuangan serta transaksi keuangan pemerintah pusat dan BUMN dilakukan melalui bank-bank negara. Seperti hanya dengan pemerintah, pengusaha swasta nasional adalah mengutamakan bank miliknya sendiri. Pilihan lain bagi pengusaha nasional adalah bank asing yang membantu transaksi internasionalnya. Sementara itu, kekayaan keuangan pemda dan badan usaha milik daerah (BUMD) disimpan di BPD miliknya sendiri dan transaksi keuangan mereka pun dilakukan melalui BPD-nya. Seperti tahun 1997, industri perbankan akan kolaps jika pemerintah tidak mencukupi modal dan membersihkan buku bank-bank negara dan BPD. Sebagian besar dari BLBI tahun 1997 adalah disuntikkan pada sekelompok kecil bank-bank milik negara itu. Alasan kedua adalah karena pemerintah tidak mungkin akan memaksa BUMN dan BUMD untuk membeli CoCo bonds atau mengonversikan depositonya ke dalam bentuk obligasi CoCo bonds agar ikut menanggung kerugian bank-bank negara dan BPD. Hal seperti ini hanya memindahkan masalah dari satu BUMN ke BUMN lainnya. Yang biasa dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan bank bermasalah hanyalah sekadar memindah- mindahkan penyimpanan rekeningnya ataupun rekening BUMN dan BPD non-bank dari satu bank yang sehat ke bank yang mengalami kesulitan. ●

Perubahan Keuangan Global

Perubahan Keuangan Global Anwar Nasution  ;   Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI

                                                        KOMPAS, 18 April 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/04/18/Perubahan-Keuangan-Global

                                                                                                                                                           

Pada tahun 2016, dunia menyaksikan perubahan mendasar sistem politik yang sangat memengaruhi sistem perdagangan dan keuangan internasional.  Pada pertengahan tahun itu, referendum di Inggris menghasilkan putusan keluarnya negara itu dari Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yang tadinya ikut dibentuknya. Referendum itu menghasilkan Brexit-kependekan dari British Exit -dari MEE. Di Amerika Serikat, Donald Trump terpilih menjadi presiden dengan program yang populis anti-elite, nasionalistis, protektif, dan anti-imigran asing. Pemerintahan otoriter yang terpusat pada presiden kembali berkuasa di Hongaria, Polandia, dan Turki. Amerika Serikat dan negara-negara Eropa berbalik menentang globalisasi produksi dan perdagangan internasional, sistem keuangan, dan tenaga kerja. Globalisasi perdagangan, keuangan, dan tenaga kerja dianggap merupakan faktor penyebab peningkatan tingkat pengangguran, hambatan mobilitas sosial, penurunan kualitas hidup, dan erosi nilai-nilai budaya tradisional. Padahal, justru Amerika Serikat dan Inggris-lah yang tadinya merupakan penggagas dan pelopor deregulasi dan liberalisasi internasional sejak berakhirnya Perang Dunia II. Liberalisasi sistem perdagangan dan keuangan internasional terjadi karena kombinasi antara kemajuan teknologi dan perubahan aturan pemerintah nasional. Kemajuan teknologi transportasi dan komunikasi telah memperpendek waktu tempuh dan menurunkan biayanya. Rangkaian aturan pemerintah itu tadinya menghambat lalu lintas perdagangan serta mobilitas faktor produksi antarnegara, baik berupa tenaga kerja, modal, maupun teknologi. Liberalisasi sistem perdagangan, keuangan, dan tenaga kerja telah memungkinkan terwujudnya rantai pasokan global (global supply chains). Artinya, proses produksi suatu barang dilakukan melalui berbagai tahapan produksi suku cadang dan komponen di beberapa negara. Telepon genggam dan komputer iPod dirakit di China dengan menggunakan suku cadang dan komponen yang diimpor dari 27 negara. IPod adalah produk perusahaan Apple milik Amerika Serikat yang memindahkan produksinya ke mancanegara untuk mengurangi ongkos produksi. Desain baju seragam tentara NATO yang dijahit di Solo dibuat di Eropa. Materialnya pun diimpor, sedangkan pengguntingannya dilakukan di Singapura atau Hongkong. Melalui pemindahan fasilitas produksi ke luar negeri, Presiden Trump menuduh perusahaan multinasional dari negaranya mengekspor lapangan kerja ke negara lain, terutama Meksiko dan China serta negara Asia lainnya. Di satu pihak, migrasi perusahaan ke luar negeri mengurangi kesempatan kerja di Amerika Serikat. Di lain pihak, impor produk luar negeri menambah defisit neraca pembayaran luar negeri. Presiden Trump merasa terganggu oleh besarnya migrasi tenaga kerja kasar dari Meksiko yang ia sebut menambah kriminalitas. Inggris merasa terganggu oleh migrasi tenaga kerja dari Polandia dan negara-negara Eropa Timur lainnya. Migrasi itu telah menyaingi tenaga kerja lokal dan menambah permintaan akan perumahan dan jasa-jasa sosial, seperti pemeliharaan kesehatan, sekolah, menambah kemacetan lalu lintas, serta mengganggu ketertiban dan keamanan. Migrasi dari beberapa negara Arab, pemeluk agama Islam, dihambat masuk ke Amerika Serikat karena alasan keamanan. Hambatan seperti ini justru merugikan negara itu sendiri karena mengurangi turisme serta kedatangan orang asing untuk tujuan berobat atau sekolah. Akibat dari deregulasi, dewasa ini pedagang buah di Jakarta menjual jeruk dari Pakistan dan China. Sebaliknya, pisang dan salak dari Yogyakarta dan Bali merupakan barang mewah di China. Selain pakaian seragam tentara NATO, sebagian dari sepatu olahraga serta baju mahal yang dijual di toserba negara-negara maju dijahit di Indonesia. Orang asing pun membeli suku cadang dan komponen buatan Indonesia. Pembelian orang asing atas produk-produk Indonesia telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penghasilan devisa ekspor bagi Indonesia. Sementara itu, pemerintah membelanjai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-nya dengan menjual Surat Utang Negara (SUN) dan obligasi sukuk di pasar keuangan dunia. Hampir sebesar 40 persen SUN dan sukuk yang dipasarkan di Bursa Efek Indonesia dibeli oleh modal asing jangka pendek. Ini terjadi karena Indonesia tidak punya perusahaan asuransi dan dana pensiun yang kaya maupun bank tabungan pos yang dapat menyerap SUN dan SBI. Pemasukan modal swasta asing berjangka pendek sangat rawan pada perekonomian karena mengandung dua jenis risiko, yakni risiko kurs dan risiko perbedaan jangka waktu kredit dengan pelunasannya. Menggerakkan perekonomian Kelompok negara G-20 dan Dana Moneter Internasional (IMF) menempuh kebijakan stabilisasi perekonomian yang bertolak belakang untuk mencegah kebangkrutan sistem ekonomi dunia setelah Lehman Brothers kolaps pada tahun 2008. Untuk mengobati krisis Asia tahun 1997, IMF mempersyaratkan agar negara-negara yang terkena krisis mengadopsi kebijakan stabilisasi yang terdiri dari: (1) kebijakan fiskal yang mengencangkan ikat pinggang; (2) meningkatkan tingkat suku bunga guna mencegah pelarian modal; (3) mendevaluasikan mata uang nasional guna merangsang ekspor dan membatasi impor; dan (4) melakukan deregulasi perekonomian untuk meningkatkan produktivitas dan produksi nasional. Pertemuan puncak (KTT) G-20 di London pada tahun 2008 memberikan arahan yang bertolak belakang dari standar kebijakan IMF yang biasa. Dunia beruntung karena disertasi PhD Bernanke di Massachusetts Institute of Technology (MIT) adalah mengenai resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 2008 itu, Bernanke menjabat sebagai Ketua Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat. Dalam KTT tahun 2008 di London, G-20 menambah dana IMF sehingga bisa memberikan bantuan lebih besar kepada negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran luar negeri agar tidak berlomba mendevaluasikan (competitive devaluation) mata uang nasionalnya. Selain dari pinjaman kepada IMF, dana bantuan luar negeri diperbesar dengan adanya currency swap facilities dari sejumlah negara. AS memberikan fasilitas bantuan kepada 14 negara penting. Indonesia dibantu Jepang, Korea Selatan, dan China. Tersedianya fasilitas ini telah menghindarkan terjadinya perlombaan melakukan devaluasi, dan menurunkan pengeluaran negara, sehingga menambah instabilitas perekonomian internasional. Upaya untuk menggalakkan perekonomian dunia dilakukan melalui empat cara. Cara pertama adalah untuk membangun kembali industri keuangan yang terpuruk dengan menambah modalnya dan membersihkan bukunya dari kredit bermasalah. Cara kedua, melalui kebijakan tingkat suku bunga yang rendah, adakalanya negatif. Untuk menurunkan tingkat suku bunga hingga di bawah nol persen, bank sentral di Jepang, Uni Eropa, dan AS memompakan likuiditas ke pasar uang dengan membeli surat utang negara (seperti SUN) ataupun surat-surat berharga (saham dan obligasi) yang dikeluarkan oleh badan usaha swasta. Penurunan tingkat suku bunga diharapkan dapat merangsang investasi swasta ataupun konsumsi masyarakat atas barang-barang tahan lama (durable goods), seperti mesin cuci, kompor listrik, lemari es, dan sepeda motor. Cara ketiga adalah dengan ekspansi pengeluaran anggaran negara, seperti untuk proyek-proyek infrastruktur. Pada tahun 2008-2009, Indonesia dibantu oleh Jepang, Australia, dan Bank Dunia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan melakukan ekspansi pengeluaran negara. China juga membangun perumahan rakyat di semua pelosok ataupun industri besar padat modal. Cara keempat, untuk menggalakkan perekonomian adalah melalui deregulasi perekonomian guna meningkatkan produktivitas dan produksi. Penyederhanaan perizinan, prosedur, dan aturan maupun hambatan perdagangan di dalam negeri dapat menekan ongkos produksi yang memurahkan tingkat harga-harga sehingga dapat bersaing di pasar dunia. Cara keempat ini yang ditempuh Deng Xiaoping untuk memajukan ekonomi negaranya mulai tahun 1978. Pada waktu itu, ia meninggalkan ajaran komunis garis keras ala Mao Zedong yang anti-modal asing dengan mengundang mereka untuk menanamkan modalnya di Pantai Timur China. Hanya dengan sekejap mata, struktur ekonomi Pantai Timur China berubah dari tadinya pertanian komunal dengan produktivitas hampir sama dengan nol menjadi kawasan industri yang berorientasi pada ekspor dengan produktivitas yang lebih tinggi. Belum mampu bersaing Perubahan itu terjadi karena masuknya modal asing berbondong-bondong ke China membawa modal, teknologi, dan jaringan pasar internasional. Akibatnya, ekonomi China dapat tumbuh rata-rata 10 persen setahun secara terus-menerus selama 30 tahun terakhir, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekspor. Secara bertahap, China dapat meraih kemajuan teknologi dan kini negara itu merupakan negara eksportir dunia yang kedua setelah Jerman. Pada awalnya China hanya memproduksi barang-barang murahan berkualitas rendah. Sekarang, China mengekspor ponsel dan laptop dan kereta api supercepat dan membangun jalan tol di Inggris. Strategi ini yang ditiru oleh India sejak era Perdana Menteri Manmohan Singh pada tahun 1990 yang diteruskan Perdana Menteri Modi sekarang ini. Seperti halnya Taiwan, India sekarang merupakan produsen dan eksportir penting dalam hal suku cadang serta komponen barang-barang elektronik dan otomotif. Dalam dua tahun terakhir, pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah mengintroduksi lebih dari 12 deregulasi perekonomian. Namun, hasilnya masih mengecewakan karena belum dapat merangsang investasi modal swasta dan penciptaan tenaga kerja. Pantai timur Pulau Sumatera tetap miskin dan merupakan sumber bahan baku serta tenaga kerja murah bagi Malaysia dan Singapura di seberang Selat Malaka yang sempit itu. Demikian juga Kalimantan di Indonesia yang tak bisa bersaing dengan negara bagian Malaysia yang ada di pulau yang sama, walaupun suku bangsa penduduknya, tanah, dan sungainya pun sama. BUMN Indonesia masih tetap tidak berperan bagi pembangunan nasional. PT Perkebunan (PTP) belum mampu menyaingi perusahaan swasta untuk mengolah sawit dan memasarkannya di pasar dunia. Perusahaan kertas BUMN tidak dapat menyaingi swasta yang sudah merambah pasar Asia Pasifik hingga India. BUMN dan swasta nasional belum mampu memanfaatkan pasar Timur Tengah yang bisa digunakan untuk penetrasi pasar Afrika dan Asia Tengah. Indonesia adalah pengirim jemaah haji dan umrah yang terbesar jumlahnya di dunia. Namun, produsen pakaian untuk keperluan mereka adalah China: baju ihram, kopiah, kerudung dan baju kebaya wanita, sandal, tasbih, hingga tikar shalat. Indonesia pun tak berperan dalam bisnis transportasi ataupun penginapan jemaah dan pengemasan air zamzam. ●