Lansia Baru di Era Digital Lilis Heri Mis Cicih ; Pengajar di FEB UI, Peneliti Senior di Lembaga Demografi, dan Pengajar di FKM UMHT

KOMPAS, 06 Juni 2021

 

 

                                                           

Digitalisasi sedang melanda berbagai wilayah di dunia, dan juga semua golongan. Apalagi saat pandemi Covid-19, dengan adanya pembatasan sosial mendorong setiap orang untuk menggunakannya di berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya digunakan untuk komunikasi, pertemuan, tetapi juga untuk keperluan belanja, konsultasi medis, dan juga teknologi finansial atau fintech.   Kondisi seperti ini memerlukan kemampuan untuk mengoperasikannya, selain juga harus memiliki alatnya. Suatu tantangan besar bagi negara kita, apakah ini sudah dapat diakses semua orang? Termasuk oleh warga lanjut usia (lansia). Bagaimana era digital ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk mewujudkan kelanjutusiaan sehat pada Decade of Healthy Ageing 2021-2030?   Pada 10 tahun ini, berbagai upaya perlu dilakukan untuk mewujudkannya, dengan sasaran bukan semata kepada lansia, juga generasi calon lansia. Meningkatkan pemahaman generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi lansia masa depan yang lebih sehat, berpendidikan, dan didukung literasi teknologi digital.   Wawasan ke depan, bahwa lansia harus lebih maju dibanding lansia saat ini. Konsep the new old age yang sudah lebih dari 20 tahun didengungkan oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) perlu dipromosikan kembali. Untuk mencapainya perlu terobosan-terobosan dan komitmen dari berbagai pihak terkait, dan menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.   Era pandemi seperti ini selayaknya dapat dimaknai sebagai momentum untuk peningkatan kualitas hidup lansia melalui penguasaan teknologi digital. Sehingga, lansia masih bisa beraktivitas, berkomunikasi dengan keluarganya, kerabat, dan terhindar dari rasa kesepian (gangguan psikis) lainnya.   Seperti diketahui, pandemi berdampak pada berbagai aspek kehidupan lansia. Dari hasil penelitian penulis tahun 2020, lansia yang kehilangan pendapatan di atas 50 persen sebanyak 40,5 persen. Selain itu, menurunnya hubungan sosial (52 persen), dan 53,4 persen merasa khawatir akan situasi yang terjadi.   Bahkan dari data Kementerian Kesehatan, lansia terutama dengan komorbid (penyakit penyerta), merupakan kelompok yang paling berisiko kematian terkait Covid-19. Suatu tantangan untuk mengatasinya, sehingga lansia terhindar dari semua itu, minimal melalui penggunaan teknologi digital.   Sayangnya lansia Indonesia kondisinya mengkhawatirkan karena masih banyak yang tergolong sosial ekonomi rendah. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020, tingkat pendidikan lansia masih didominasi rata-rata sekolah hanya sampai kelas lima SD (67,51 persen). Umumnya mereka berada pada kelompok ekonomi 40 persen terbawah (59,24 persen).   Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi telepon genggam (46,68 persen), internet (11,44 persen), dan hanya sedikit sekali yang menggunakan komputer (1,47 persen). Artinya literasi digital lansia masih cukup rendah. Kelompok ini perlu mendapat perhatian dengan memberikan kesempatan yang sama untuk memanfaatkannya. Apalagi jika mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan prinsip tak meninggalkan satu orang pun (leave no one behind).   Perubahan paradigma   Langkah untuk memanfaatkan momentum ini salah satunya melalui perubahan paradigma terkait lansia. Sampai saat ini masih berkembang persepsi salah terhadap lansia, dengan menganggap mereka sebagai beban. Juga terjadi pengucilan sosial, dan berkembangnya ageism (tindakan yang berupa stereotip, prasangka, dan diskriminasi terhadap lansia). Bahkan disinyalir tindakan tersebut cenderung meningkat saat pandemi ini.   Kejadian ini tidak terlepas dari orang yang dekat dengan lansia, misal pasangan, anak, menantu, cucu, atau pendampingnya. Sehingga perlu peningkatan pemahaman terkait lansia, bahwa mereka masih berharga, bukan hanya tinggal menunggu giliran dipanggil Tuhan. Mereka yang sehat masih berharga di dalam keluarga, pekerjaan sukarela, bisnis, politik, atau berbagi pengalamannya yang berharga untuk generasi muda.   Hal lain yang penting dalam kehidupan lansia adalah hubungan antar generasi yang harmonis. Jika tidak harmonis, adanya perbedaan kohor kelahiran dapat menyebabkan konflik, dan komunikasi yang tidak lancar.   Terkait dengan pemanfaatan teknologi, harapannya generasi muda dapat menjadi mitra. Umumnya lansia masih banyak yang “gaptek” karena tingkat pendidikannya rendah. Mereka yang lebih muda dapat memberikan bantuan cara menggunakan teknologi digital, dan kemudahan mengaksesnya. Di sisi lain, pemerintah juga perlu upaya untuk peningkatan mutu jaringan, sehingga semua wilayah dapat mengakses teknologi digital dengan baik.   Memiliki literasi digital dan akses terhadap teknologi merupakan keharusan dan tidak bisa ditunda. Ini juga hal yang sangat diperlukan terutama jika ingin mencapai 5.0 society. Saat ini Jepang sedang mengupayakan ke arah itu. Pada era ini, teknologi digital diaplikasikan dan berpusat pada kehidupan manusia. Setiap orang termasuk lansia diharapkan dapat bertransformasi mengaksesnya sehingga memudahkan dalam berinteraksi dan melakukan kegiatan sehari-hari.   Jika melihat kondisi negara kita yang sedang mengupayakan industri 4.0, tentunya ini merupakan tantangan yang cukup besar. Persoalan kepemilikan, dan akses terhadap teknologi digital seiring dengan adanya ketimpangan (pendapatan, desa-kota, jender) perlu ditangani dengan baik oleh pemerintah. Harmonisasi antara pusat dan daerah suatu hal yang menjadi keharusan, dan perlu implementasi nyata dalam menyelesaikan persoalan tersebut. ●

 

Lansia dan SDGs

Lansia dan SDGs Lilis Heri Mis Cicih ;  Peneliti dan Dosen Universitas Indonesia

                                                          KOMPAS, 28 Mei 2018

                                                           

Saat ini, dunia menghadapi penuaan penduduk, dengan meningkatnya jumlah orang berumur tua, dan hidup lebih lama. Bahkan PBB memproyeksikan orang-orang yang berusia 60 tahun dan lebih (lansia) akan mencapai 2 juta orang pada tahun 2050. Perubahan demografis seperti ini dialami juga oleh Indonesia, yang tentunya berimplikasi terhadap pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs). Tahun 2015, PBB mencanangkan SDGs dengan tujuan untuk memenuhi hak orang, tanpa membedakan kelompok umur, dengan fokus khusus pada kelompok paling rentan, termasuk warga lansia. Mengacu pada data BPS, proporsi penduduk lansia Indonesia tahun 2010 sudah 7,6 persen, meningkat menjadi 8,5 persen tahun 2015. Ini berarti penduduk lansia semakin banyak dan berdampak pada tantangan pemenuhan kebutuhan yang berbeda dengan kelompok penduduk lainnya. Bertambahnya sosok penduduk lansia ini perlu dilihat dari karakteristiknya, juga perbedaan orientasi, dibandingkan periode sebelumnya. Dulu, ketika memasuki usia 50 tahun, orang tersebut dianggap sudah tua. Mereka umumnya dianggap sudah tidak dapat melakukan hal-hal yang biasa dilakukan kaum muda. Lansia dan kesehatan Saat ini, warga lansia menyuarakan keinginannya untuk dihargai haknya. Mereka bersemangat masih ingin berkarya sesuai kemampuan dan kapasitasnya. Mereka ingin mandiri dan memperlihatkan eksistensi dirinya. Sebagaimana dilansir The Economist (2017), ”The New Old”, adanya pengakuan terhadap para warga lansia yang pada kenyataannya masih sehat dan aktif. Ini didasarkan pada kondisi lansia sekarang yang dianggap jauh lebih baik daripada kakek-neneknya dulu ketika usia yang sama. Kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan capaian dalam usia harapan hidup sehat (healthy life expectancy atau HALE), baik saat lahir maupun saat usia 60 tahun dan lebih, yakni suatu perkiraan rata-rata tahun hidup yang masih dijalani yang sudah mempertimbangkan kondisi kesehatan penduduknya. Jika dilihat hasil estimasi Badan Kesehatan Global, Indonesia mengalami peningkatan HALE saat lahir maupun usia 60 tahun dan lebih. Selama kurun 16 tahun (2000-2016), peningkatan HALE saat lahir sekitar tiga tahun, 59,7 tahun menjadi 63 tahun. Sementara untuk saat lansia meningkat sekitar satu tahun, dari 12,6 menjadi 13,6 tahun. Angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan capaian HALE negara maju. Umumnya negara maju mencapai lebih dari 70 tahun untuk saat lahir, dan lebih dari 20 tahun saat lansia. Artinya, pada saat lansia, perkiraan rata-rata tahun hidup yang masih dapat dijalani dalam keadaan sehat sekitar 20 tahun. Tentunya ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, bagaimana meningkatkan status kesehatan dan kesejahteraan penduduknya. Meskipun diperkirakan warga lansia Indonesia masih sekitar 14 tahun hidup dalam kondisi sehat, masih banyak yang tidak menikmati hidup sejahtera.  Begitu juga dengan kondisi penduduknya secara umum, seperti dikemukakan UNDP pada Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2016, bahwa 140 juta penduduk masih hidup dengan penghasilan kurang dari Rp 20.000 per hari. Padahal, disebut-sebut bahwa Indonesia mengalami penurunan kemiskinan secara tajam dalam dua dekade terakhir. Tentunya kemiskinan dan ketimpangan seperti ini harus menjadi  perhatian pokok, terutama dalam menyongsong era lansia di masa depan. Negara mempunyai pekerjaan besar dalam menanganinya. Apalagi ini merupakan salah satu tujuan pertama SDGs yang harus dicapai setiap negara, yaitu ”Menghapus segala bentuk kemiskinan”. Jika kondisi kemiskinan ini menimpa para warga lansia, dan diiringi kondisi kesehatan yang buruk, tentunya akan menambah beban negara. Sebab, umumnya warga lansia menderita penyakit degeneratif yang kadang lebih dari satu jenis, dan memerlukan biaya cukup tinggi. Sementara dari data BPS tahun 2015 tampak masih 55 persen dari 21,5 juta warga lansia yang belum memiliki jaminan kesehatan. Kementerian Kesehatan RI telah mencanangkan kesehatan lansia merupakan salah satu prioritas pembangunan, dan menjadi target dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebagaimana kita ketahui bahwa JKN ditargetkan untuk menjangkau seluruh rakyat (universal health coverage/UHC), yang masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Jika hal ini dapat dibenahi dan diimplementasikan dengan baik, maka dapat mencapai tujuan SDGs ke-3, yaitu ”Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia”. Di usianya yang masih belia, memang pelaksanaan program BPJS Kesehatan sampai saat ini masih menjadi bahan perbincangan di berbagai kalangan. Lansia dan pendidikan Selain sehat, penduduk juga perlu berpendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas. Saat ini penduduk lansia Indonesia masih didominasi oleh yang bependidikan hanya sampai tamat SD, sekitar 56 persen. Namun, di masa depan, diperkirakan penduduk lansia semakin berpendidikan, dengan tidak menutup kemungkinan mereka masih ingin melanjutkan sekolah atau kuliah. Tentunya tujuan mereka bukan untuk mencari pekerjaan seperti usia muda umumnya, melainkan untuk eksistensi diri. Ini merupakan tantangan tersendiri dalam pemenuhan hak penduduk lansia dalam bidang layanan pendidikan, yang juga merupakan tujuan SDGs ke-4, yaitu ”Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua”. Kapasitas pendidikan yang dimiliki penduduk lansia cukup memadai, memungkinkan mereka memperoleh pekerjaan yang layak sesuai usianya. Hal ini menunjang pencapaian tujuan SDGs ke-8, yaitu ”Meningkatkan pekerjaan yang layak untuk semua”. Terkait pekerjaan, hal yang masih menjadi tantangan adalah adanya ketimpangan gender dalam hal pekerjaan. Perempuan, termasuk lansia, meski mencurahkan waktu lebih banyak dalam kegiatan, tetapi banyak yang tidak dianggap bekerja. Pada kondisi tertentu, perempuan memperoleh upah lebih rendah daripada laki-laki. Pembenahan dalam hal ini perlu dilakukan karena merupakan tujuan SDGs ke-5, ”Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan”. Upaya mencapai lansia sejahtera, sehat, dan aktif pada dekade 2020-2030 perlu dilakukan secara multisektoral dengan memperhatikan tujuan SDGs lainnya. Tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kapasitas lansia itu sendiri, tetapi ditunjang faktor eksternal lainnya. Kota tempat tinggal lansia dibuat inklusif, aman, dan berkelanjutan; dan diperkuat dengan adanya kelembagaan yang tangguh dalam memberikan layanan kepada penduduk lansia. Selain itu, untuk menjaga keberlanjutan program lansia, maka perlu didukung dengan melakukan kemitraan skala nasional dan global. Tentu saja agar tujuan SDGs tersebut terealisasi, perlu ada strategi dan rencana aksi tentang penuaan penduduk. Terkait dengan ini, sejak beberapa tahun lalu Bappenas menginisiasi perumusan Strategi Nasional Kelanjutusiaan di Indonesia demi mencapai ”Masa Depan yang Kita Inginkan” untuk generasi sekarang dan mendatang. ●

Lansia sebagai Anugerah

Lansia sebagai Anugerah Lilis Heri Mis Cicih  ;   Dosen; Peneliti LD-FEB UI

                                                          KOMPAS, 29 Mei 2017

http://print.kompas.com/baca/opini/artikel/2017/05/29/Lansia-sebagai-Anugerah

                                                           

Setiap orang mengharapkan umur panjang, dan itu salah satu doa yang dipanjatkan ketika ulang tahun tiba.  Seiring lagu yang dinyanyikan, orang berharap panjang umur dengan sejahtera, sehat, sentosa, dan bahagia. Hidup lebih lama dapat menjadi anugerah jika orang itu ditunjang jaminan pendapatan, dan masih aktif berpartisipasi. Tantangan tidak mudah bagi bangsa Indonesia untuk melakukan investasi SDM sejak dini. Bagaimana mempersiapkan penduduk supaya berkualitas? Indonesia saat ini sedang menua dengan persentase penduduk usia 60 tahun ke atas lebih dari 7 persen. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) 2015 BPS, persentase lansia 8,5 persen dari 255,2 juta total penduduk. Selain itu, juga terjadi pergeseran komposisi umur ke arah penduduk tua. Kurun 2010-2035, semula dari setiap 100 penduduk usia 0-14 tahun hanya terdapat 23 lansia, meningkat menjadi 73 lansia (UNFPA, 2014). Peningkatan jumlah lansia perlu diiringi kondisi kesehatan, sosial, dan ekonomi yang memadai. Meski kondisi kesehatan yang dicerminkan usia harapan hidup (UHH) meningkat, perlu melihat kondisi kesehatan penduduk secara riil. Data BPS, UHH 2015 mencapai 71 tahun. Angka ini angka hipotetis yang memperlihatkan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani seseorang, tak berarti setiap orang yang lahir pada 2015 akan mati pada 2086. Meski angkanya cukup tinggi, diperkirakan sekitar delapan tahun penduduk Indonesia kehilangan masa hidup sehat. Hal ini dapat dilihat dari data Global Health Observatory (GHO)-WHO, usia harapan hidup sehat (HALE/healthy life expectancy) sekitar 62 tahun. Upaya meningkatkan kesehatan penduduk dilakukan antara lain dengan mencegah kematian akibat berbagai penyakit.Menurut Kementerian Kesehatan, telah terjadi pergeseran penyakit penyebab kematian, terbanyak sejak 2010 diakibatkan oleh penyakit tidak menular. Stroke, jantung, kanker, dan diabetes merupakan urutan penyakit dengan persentase tertinggi diderita penduduk, dan diperkirakan kian meningkat. Perubahan budaya ke arah modernisasi dan gaya hidup tak sehat salah satu pemicu timbulnya penyakit. Kondisi ini bagi sebagian besar orang mungkin sulit dihindari, apalagi disertai stres sehingga perlu kemampuan mengelola. Data lain menunjukkan penurunan angka kesakitan lansia sebesar 3 persen dalam kurun 2011-2014 menjadi 25 persen. Semua ini tak terlepas dari perjalanan hidup seseorang sejak usia muda. Jika investasi kesehatannya bagus, saat lansia masih dapat menikmati kehidupan dengan baik, dan bukannya kondisi bedridden dan tergantung pada bantuan orang lain. Jika kondisi ini tak diantisipasi dari sekarang, beban pembiayaan kesehatan yang harus ditanggung pemerintah kian berat. Apalagi, pemerintah menjamin semua orang untuk memperoleh pelayanan kesehatan (universal health coverage) melalui BPJS Kesehatan. Total biaya pelayanan kesehatan yang sudah dikeluarkan tahun 2014 saja Rp 4,25 triliun. Dari sisi jaminan pendapatan, masih banyak lansia Indonesia keburu tua sebelum kaya. Data BPS 2015, lansia miskin 14 persen atau 11 persen dari total penduduk miskin di Indonesia. Sebanyak 42 persen lansia masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selayaknya mereka bekerja lebih diarahkan untuk eksistensi diri dan partisipasi aktif mengisi waktu luang. Ini dapat terwujud jika kondisi ekonomi mereka memadai, baik dari jaminan hari tua maupun dana tabungan yang dipersiapkan sejak usia kerja. Lansia sebagai prioritas Pemerintah selayaknya menempatkan isu lansia sebagai salah satu prioritas pembangunan karena menguntungkan pemerintah di masa depan. Penanganan lansia bukan untuk lansia semata, melainkan juga untuk semua kelompok umur. Jika tidak, saat terjadi lonjakan jumlah penduduk lansia nanti, pemerintah akan kesulitan mengatasi. Bagaimana supaya lansia menjadi anugerah? Penanganan permasalahan kelanjutusiaan harus menjadi bagian dari upaya mengatasi masalah kependudukan secara keseluruhan. Berbagai program dilakukan tak hanya berbasis bantuan, tetapi juga diarahkan untuk pemberdayaan dan upaya preventif dan promotif persiapan masa tua. Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah, selayaknya program dilakukan terpadu antarkementrian/lembaga bahkan keluarga dan masyarakat sehingga komprehensif. Sebagai acuan strategi dan indikator capaian penanganan lansia, Bappenas dan kementerian terkait menyusun Stranas Kelanjutusiaan. Lansia sebagai warga negara berhak memperoleh kehidupan layak dan bermartabat. Banyak lansia, kala memasuki usia pensiun, bukannya surut kegiatannya, tetapi malah seperti memasuki awal karier kedua. Suatu hal yang bagus jika setiap lansia yang punya kapasitas tinggi sesuai bidangnya dapat menularkannya kepada generasi muda secara arif dan tepat. Suatu hubungan antargenerasi yang harmonis dan saling menguntungkan satu sama lain dengan menghilangkan rasa saling bersaing dan tersaingi. Hal positif ini perlu dikembangkan sebagai suatu anugerah lansia, apalagi ke depan diperkirakan lansia semakin berpendidikan, sehat, serta didukung kemajuan teknologi. Tentunya hal ini perlu didukung payung hukum yang memosisikan lansia sebagai subyek pembangunan, punya hak sama untuk hidup bermartabat, dan sejahtera. Pemerintah diprakarsai Kementerian Sosial kini berupaya merevisi UU No 13 tentang Kesejahteraan Lansia. ●

Suara Politik Lansia Lilis Heri Mis Cicih  ;   Peneliti di Lembaga Demografi FEUI; Kandidat Doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

KOMPAS,  10 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

SUARA politik lansia jangan disalahartikan sebagai lansia yang memaksa jadi elite politik. Juga bukan lansia sebagai obyek politik. Sebaliknya, suara politik lansia seharusnya dipandang sebagai dukungan dari para lansia dan menjadikan lansia sebagai aset bangsa demi masyarakat yang sejahtera. Namun, bagaimana supaya penduduk lansia bisa menyumbangkan suaranya dengan baik? Tentunya mereka harus punya kualitas yang baik. Jika tidak, suara politik mereka akan hilang percuma. Pengalaman pemilu legislatif lalu, beberapa kasus penduduk lansia mengalami kesalahan pengisian formulir atau karena ketidaktahuan mereka sehingga mengisi asal saja. Memang secara umur mereka umumnya sudah mengalami penurunan berbagai kondisi tubuh. Namun, kecepatan penurunan tersebut sebenarnya bisa dicegah jika para elite politik sudah punya wawasan kelanjutusiaan sehingga dapat melakukan investasi sumber daya manusia dari sekarang. Jika para elite politik jeli, seharusnya dapat memanfaatkan potensi mereka karena penduduk lansia cenderung semakin meningkat jumlahnya di masa depan. Tahun 2014 ini jumlahnya 20,793 juta dan pada 2019 akan mencapai 25,901,9 juta. Suatu jumlah yang tidak bisa diabaikan dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Aset bangsa Oleh karena itu, para bakal capres perlu mengusung program kelanjutusiaan sebagai aset bagi ketahanan nasional bangsa. Kenapa demikian? Sebab, ketahanan nasional bangsa akan terwujud jika penduduknya adalah manusia berkualitas baik. Ketahanan bangsa tak semata pada kemampuan militer dan pertahanan keamanan, tetapi juga dari segi penduduknya sebagai aktor ketahanan nasional. Mengapa harus lansia? Mungkin saat ini lansia masih merupakan golongan penduduk yang terabaikan. Namun, siapa sangka bahwa penduduk lansia juga masih bisa jadi aset bangsa. Saat ini masih banyak penduduk lansia yang bekerja dan aktif beraktivitas. Dari data BPS tahun 2010, sekitar 87,9 persen penduduk lansia laki-laki dan sekitar 31,99 persen penduduk lansia perempuan masih menjadi tulang punggung keluarga. Lebih dari setengah penduduk usia 60-69 tahun atau 53,4 persen dari total kelompok umur tersebut tergolong masih bekerja. Bahkan, pada usia yang lebih tua (80 tahun ke atas) sebanyak 19,7 persen lansia yang masih bekerja. Pada kelompok penduduk lansia tertentu kadang mereka baru menemukan karier saat sudah mencapai usia tua atau mencapai karier kedua di usia tua. Ini sekaligus menepis anggapan bahwa usia tua merupakan usia akhir bagi karier seseorang.  Guna mencapai kondisi seperti ini tentu perlu upaya untuk mempertahankan kondisi tubuh agar dapat bertahan dari berbagai risiko kehidupan. Apakah kondisi seperti ini masih berlangsung di masa depan? Sebab, dilihat dari kondisi demografis, penduduk lansia cenderung mengalami peningkatan dibandingkan penduduk usia muda. Di masa depan, jika penurunan fertilitas sudah sangat rendah, peningkatan jumlah lansia jadi suatu hal yang tak dapat diabaikan. Hasil perhitungan ageing index terlihat meningkat dari 26,4 penduduk lansia per 100 penduduk usia kurang dari 15 tahun pada 2010 menjadi hampir tiga kali lipat pada 2035, yaitu 73,3 persen. Ini menunjukkan persoalan di masa depan akan lebih kompleks jika tak diantisipasi dari sekarang. Jika kondisi mereka kurang baik, kita harus bersiap menghadapi serbuan tenaga kerja asing yang akan mengisi kesempatan kerja di Indonesia. Kondisi seperti ini sudah dialami Singapura yang mengalami penuaan penduduk lebih cepat daripada Indonesia. Di sana banyak lansia yang bekerja di sejumlah tempat umum seperti cleaning service. Sudah seyogyanya para bakal capres punya wawasan mengenai penduduk lansia sebagai suatu investasi SDM untuk pembangunan. Suatu program komprehensif perlu dipersiapkan sejak dini sampai tua. Orientasi semacam ini suatu keharusan yang perlu dimiliki setiap capres demi masa depan bangsa yang sejahtera. Jika tidak dipersiapkan dari sekarang, negara akan menanggung penduduk usia tua yang lebih besar dengan kualitas sumber daya manusia yang rendah. Di masa depan, jika terjadi era lansia, dapat dijadikan sebagai aset bagi ketahanan nasional berbasis penduduk. Kerja sama dan harmonisasi antargenerasi dalam mengisi pembangunan merupakan suatu keharusan, bukan menganggap saingan antara satu sama lain. Harmonisasi tua-muda Dari segi ekonomi, mungkin sumbangan para lansia tidak dalam bentuk uang. Sumbangan mereka dapat diperhitungkan dalam bentuk keuntungan ekonomi bagi keluarga anak-anaknya. Seharusnya tenaga dan waktu yang dicurahkan para lanjut usia ini dapat diperhitungkan dari segi ekonomi dan keuntungan yang bisa diperoleh dari suatu keluarga. Bayangkan berapa besar penghematan yang bisa dilakukan oleh suatu keluarga dengan menitipkan anak-anaknya kepada kakek-neneknya. Penghematan dimaksud, yaitu pengeluaran untuk membayar gaji pembantu atau pengasuh bayi. Selain itu, keuntungan lain yang diperoleh para keluarga adalah adanya rasa aman dengan menitipkan anaknya tersebut. Sebab, terdapat beberapa kasus anak yang dititipkan kepada bukan anggota keluarga mengalami tindak kekerasan atau pelecehan. Meski para keluarga yang menitipkan anak-anaknya kepada kakek-neneknya merasa khawatir anak-anaknya menjadi lebih manja, mereka merasa tenang ada yang mengurus anak-anaknya. Kondisi ini bisa membantu konsentrasi para keluarga untuk bekerja dan meningkatkan produktivitas kerja. Harmonisasi antara yang muda dan yang tua tetap harus dipertahankan dan perlu berbagi informasi dan pengalaman. Yang tua sudah begitu sarat dengan berbagai pengalaman dan kearifan kiranya bisa berbagi dengan yang muda untuk mencapai kesuksesan hidup. Yang muda diberi pengetahuan bagaimana mempersiapkan menjadi penduduk lansia yang masih bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Yang muda tetap berbakti, menghormati, dan menghargai para lansia untuk bersama membangun bangsa. Ide tulisan ini diambil dari disertasi penulis mengenai ”Ketahanan Penduduk Lansia dalam Perspektif Penuaan Sehat, Aktif, dan Produktif dalam mewujudkan Ketahanan Nasional Bangsa”. Demi masa depan bangsa yang lebih baik dan lebih sejahtera, mari dukung bakal capres yang pro program kelanjutusiaan! ●

Elite Politik, Pemilu, dan Ketahanan Lansia Lilis Heri Mis Cicih  ;   Kandidat Doktor pada Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

KORAN SINDO, 29 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Era pesta politik tahun ini diwarnai dengan semua elite politik berlomba-lomba mencari peminat untuk menjadi pendukungnya. Dari calon anggota legislatif sampai calon presiden. Berbagai iming-iming program ditawarkan mulai pendidikan sampai kesehatan untuk kesejahteraan rakyat. Semua demi memenangkan pemilu. Namun, tak satu pun yang bicara mengenai penduduk lansia (lanjut usia), untuk mendulang suara dari penduduk lansia. Padahal, kelompok usia ini dapat menjanjikan dukungan politik yang menggiurkan. Di tahun 2015 ini penduduk lansia telah berjumlah 21,7 juta, yang merupakan 11,7% dari seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas. Suatu persentase yang besar, dan menggiurkan untuk ditangkap. Apalagi, bersama para lansia tadi adalah generasi muda yang mempunyai perhatian pada para lansia. Generasi muda ini pasti akan berminat dengan program lansia. Lebih lanjut, jumlah dan persentase penduduk lansia akan terus meningkat menjadi 27,1 juta tahun 2020 dan 41 juta tahun 2030. Ini adalah pangsa ”suara” yang besar sekali. Namun, ketidakpedulian elite politik memang dapat dimaklumi. Pemahaman yang ada masih sebatas pemahaman negatif, menganggap bahwa penduduk lansia merupakan beban bagi penduduk usia lainnya. Bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukan para lansia, selain menunggu saat-saat dipanggil Tuhan. Kenyataannya tidak demikian. Masih banyak di antaranya yang masih aktif bekerja, berkarya, bahkan masih menghidupi keperluan hidup keluarga anak-anaknya. Banyak elite politik, bahkan yang masuk bursa capres dan cawapres, juga lansia. Program apa yang dapat dijual para elite politik? Mumpung belum banyak yang bicara mengenai program lansia, elite politik dapat menyiapkan program yang mengubah pandangan negatif terhadap lansia tadi. Menawarkan program yang membuat penduduk lansia menjadi aset bangsa. Sebenarnya persoalannya tidak berhenti pada kelompok usia tua, melainkan sangat kompleks dan mencakup semua kelompok umur. Justru hal penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya seseorang dipersiapkan sejak dalam kandungan untuk menjadi lansia yang sehat, aktif, dan produktif di masa depan. Menjadi lansia yang demikian memerlukan ketahanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman, tantangan, gangguan, dan risiko kehidupan, dan tumbuh menjadi lansia yang tangguh. Tentunya hal ini memerlukan upaya yang komprehensif dari berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadikan penduduknya tahan. Para elite politik dapat menawarkan program ketahanan lansia, membentuk penduduk lansia yang tetap sehat, aktif, dan produktif. Penduduk lansia yang dapat menjadi keuntungan komparatif suatu perekonomian, karena jumlahnya yang besar. Selanjutnya, ketahanan lansia yang tinggi akan sangat menunjang ketahanan nasional suatu bangsa. Sebagai contoh, jika penduduk lansia mempunyai ketahanan yang tinggi maka dampaknya sangat baik bagi perekonomian, karena pengeluaran untuk biaya pengobatan menjadi berkurang. Seandainya ketahanan penduduk lansia rendah, mereka sakit-sakitan, dan terserang berbagai penyakit degeneratif, sudah dapat dibayangkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun tidak akan dapat membiayai ledakan jumlah orang yang sakit-sakitan ini. Para elite politik dapat menawarkan program mengalihkan pandangan negatif mengenai penduduk lansia. Ciptakan program yang meningkatkan kerja sama, saling membantu, antara penduduk lansia dan yang lebih muda. Ciptakan program sehingga makin aktifnya penduduk lansia di pasar kerja akan menguntungkan generasi muda, terkurangi beban dan dapat bekerja lebih baik. Pemikiran mengenai ketahanan lansia ini seharusnya sudah dikembangkan dari sekarang, mulai dari mereka yang masihmuda. Kaum muda diberikan motivasi dan wawasan bahwa mereka menjadi generasi muda yang produktif, bukan saja untuk kehidupan saat muda, melainkan pada saat lansia. Jika demikian, mereka tidak perlu takut tersaingi dalam hal meraih kesempatan kerja yang ada, tapi bisa bahu membahu antar generasi dalam mewujudkan pembangunan bangsa. Untuk yang sudah lansia, elite politik perlu mempersiapkan penduduk lansia supaya masih mampu bekerja, menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk pembangunan. Berbagai program untuk mempersiapkan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara komprehensif, dan berwawasan kelanjutusiaan. Bayi yang berat badan lahir rendah (BBLR), jika tidak ditangani dengan baik, akan tumbuh menjadi balita yang kurang gizi atau gizi buruk, dan kondisi ini akan berpengaruh pada saat masuk usia sekolah, remaja, bahkan sampai usia produktif. Seharusnya usia produktif ini dilalui setiap orang dengan menghasilkan produktivitas yang optimal, sehingga dapat menabung untuk persiapan hari tua. Namun, kondisi kesehatan yang buruk justru dapat menjadikan mereka beban dalam perekonomian. Ketika mereka menjadi lansia, kondisi mereka akan makin parah, dan menjadi beban yang lebih besar untuk perekonomian. Itu sebabnya, hal yang tidak menguntungkan ini harus diubah, melalui program seawal mungkin, bahkan sejak dalam kandungan. Para elite politik sudah selayaknya mempunyai wawasan bahwa masa tua merupakan hasil dari investasi masa muda. Investasi perlu dilakukan tidak hanya dari kesehatan dan gizi, tetapi juga persiapan tabungan masa tua. Agar tabungan berguna untuk masa depan, pemerintah perlu menekan agar inflasi menjadi lebih rendah daripada 3 persen, dan bunga tabungan lebih tinggi dari angka inflasi. Inflasi yang tinggi dan bunga tabungan yang rendah, justru menyebabkan tabungan menjadi sia-sia. Dengan kata lain, para elite perlu segara memberi perhatian pada ketahanan penduduk lansia. Dengan penangan yang tepat, para elite dapat menciptakan ketahanan lansia, yang selanjutnya meningkatkan ketahanan nasional Indonesia. Kalau gagal memberi perhatian pada penduduk lansia, peledakan jumlah dan persentasenya akan berubah menjadi bencana bagi ketahanan nasional. Ancaman tersebut menjadi lebih terasa, karena jumlah dan persentase penduduk lansia Indonesia akan terus meningkat dengan lebih cepat. Para elite politik juga perlu sadar bahwa sesungguhnya sekarang ini isu mengenai ketahanan lansia ini sudah mulai dibicarakan. Kalau mereka tidak ikut, mereka akan tertinggal. Isu ini berawal dari kajian penulis mengenai ketahanan penduduk lansia dari perspektif penuaan sehat, aktif, dan produktif. Akhirnya, siapa capres dan cawapres yang berani paling awal mendulang suara dengan menawarkan program ketahanan lansia? Bravo lansia. ●