Kegalauan Parpol Maskulin

Kegalauan Parpol Maskulin Ya’qud Ananda Gudban ;  Ketua DPC Partai Hanura, Anggota DPRD, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Semuanya di Kota Malang

JAWA POS, 12 April 2013

  

Menjelang pencalegan, soal keterwakilan perempuan di parlemen menyeruak. Banyak partai yang mengeluh sulit untuk memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan. Aneh karena itu sudah digulirkan cukup lama. Dalam UU No. 2/2008 tentang Partai Politik dan UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum yang dijabarkan Peraturan KPU Nomor 7/2013 ditegaskan kewajiban itu. Bahkan, keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) sudah final menyatakan tiap partai harus memenuhi kuota 30 persen perempuan dalam daftar calon legislatifnya. Jika merujuk UU tersebut, sudah lima tahun secara hukum ikhtiar kesetaraan gender dalam berpolitik ditetapkan. Nyatanya, sampai saat ini, saya membaca kegalauan partai-partai politik. Bahkan, beberapa parpol melalui Komisi II DPR meminta KPU agar merevisi Peraturan KPU Nomor 7/2013 itu karena banyak partai yang sulit untuk memenuhinya.  Sikap negatif itu merupakan langkah mundur. Kalau para pemimpin parpol itu mau sungguh-sungguh, memenuhi kuota tersebut bukan masalah yang sulit. Beberapa di antara wakil parpol yang minta aturan tersebut direvisi sudah berkiprah panjang dalam dunia politik. Jelas mereka memiliki banyak waktu untuk merekrut kader-kader perempuan. Meski gaung kuota 30 persen keterwakilan perempuan itu baru panas sepuluh tahun terakhir, harusnya kini sudah siap dengan sebarisan panjang politikus perempuan. Kalau malah minta Peraturan KPU Nomor 7/2013 direvisi, itu mencerminkan tidak seriusnya parpol dalam melibatkan perempuan. Ini menegaskan anggapan bahwa perempuan hanya konco wingking, mengurusi rumah tangga alias domestik. Kesan bahwa parpol sangat maskulin akan sulit terbantahkan karena tidak signifikan melibatkan perempuan di dalamnya. Jelas terlihat kecenderungan parpol yang maskulin itu akhirnya menempuh jalan pintas untuk mematuhi formalitas aturan dan tetap boleh ikut pemilu. Ramailah model rekrutmen dadakan, last minute, yang penting jumlahnya cukup. Sesuai dengan aturan tersebut, partai harus punya 30 persen caleg perempuan di setiap dapil (daerah pemilihan), mulai DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR.  Kalau parpol galau, saya risau. Jangan-jangan parpol menggaet perempuan hanya untuk lolos Pemilu 2014, mengabaikan kualitas. Padahal, legislator perempuan dalam jumlah signifikan diperlukan untuk mengoreksi arah kebijakan pemerintah yang sering tidak sensitif gender dan tidak pro perempuan. Sewajarnya partai melakukan kaderisasi perempuan sejak dini agar yang menjadi legislator punya kemampuan mumpuni. Pengalaman saya, yang mengetuai DPC Hanura Kota Malang, tidak sulit merekrut kaum perempuan. Sebanyak 46 persen pengurus kami perempuan.  Selain itu, rekrutmen caleg secara terbuka juga dilakukan enam bulan belakang ini. Yaitu dengan mengajak masyarakat nonpartai untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Jadi, mereka yang tidak sempat berpartai tetapi ingin melakukan perubahan terhadap dunia politik, terutama parlemen (perempuan atau laki-laki), bisa berperan langsung.  Itu bukan berarti kader internal partai tidak berkualitas, tapi karena ada yang berkomitmen untuk membesarkan partai tidak lewat parlemen, melainkan fokus menyiapkan kebijakan-kebijakan partai yang prorakyat. Kebijakan itu kemudian diperjuangkan oleh fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai di parlemen. Mereka yang ada di parlemen harus sejalan dengan kebijakan partai (mengantisipasi kasus pemecatan legislator karena dianggap membangkang). Ketika partai-partai meminta penghapusan Peraturan KPU Nomor 7/2013, upaya pemberdayaan perempuan yang sudah sekian lama dilakukan berbagai pihak menjadi sia-sia. Sebaliknya, parpol harus optimistis karena ini sebuah kesempatan bagi parpol untuk berjuang lebih keras memberdayakan perempuan. Bukan malah minta peraturan dihapus karena tidak mampu memenuhinya. Padahal, aturan itu diturunkan dari undang-undang yang dibuat wakil parpol di parlemen. Tidak perlu ketua partainya seorang perempuan untuk merekrut kader-kader politisi perempuan. Sebab, jaringanlah yang bisa membentuk itu. Bagi politisi laki-laki, mulailah dari lingkungkan terdekat. Yakni melibatkan istri, saudara perempuan, tetangga, atau siapa pun, komunitas perempuan, seperti PKK, kelompok arisan, akademisi, termasuk kelompok ibu-ibu dalam berbagai elemen.  Karena pendekatan dengan "bahasa perempuan" bisa lebih meyakinkan bahwa perempuan berpolitik bukan hal tabu, tetapi asyik. Politik yang menjadi wadah kaum perempuan turut membangun dan memajukan bangsa secara riil. Para perempuan tidak lagi menjadi penonton, melainkan ikut merancang, memberikan masukan, dan memutuskan sebuah kebijakan. Seperti yang pernah ditegaskan Masruchah, wakil ketua Komnas Perempuan, ada kaitan perempuan legislator dengan kebijakan beperspektif gender. Buktinya, berbagai produk perundangan seperti UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah sejumlah kebijakan yang lahir dari inisiatif dan dorongan perempuan. Karena itu, tidak perlu seribu alasan lagi untuk tidak melibatkan perempuan dalam berpolitik. Sebab, makin banyak perempuan yang berperan dalam mengambil kebijakan, negeri ini akan lebih berperasaan. Ya, bangsa berperasaan. ●

Dicari, Politisi Vacuum Cleaner

Dicari, Politisi Vacuum Cleaner Ya’qud Ananda Gudban  ;  Ketua DPC Hanura Kota Malang, Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Malang

JAWA POS, 01 Maret 2013

PEMILIHAN kepala daerah (pilkada) Kota Malang dihelat pada 23 Mei 2013. Tapi, sejak pertengahan 2012, ''gegernya'' mulai terasa. Sebagai salah seorang pelaku politik di Kota Malang, saya ikut merasakan kontraksi politik yang dimainkan para calon beserta partai pengusungnya.  Setahun memimpin Partai Hanura atau sejak 2011, rupanya, dianggap sebagai modal -oleh sebagian orang- untuk maju dalam pencalonan. Sudah ada yang meminta dan mendorong agar saya ikut meramaikan pilkada dengan segala macam tawaran dan konsesi politiknya (plus intrik). Dari proses singkat tersebut, saya sudah bisa menemukan banyak masalah, sehingga membenarkan asumsi bahwa politik itu kotor. Sejak itu, saya memutuskan untuk tidak ambil bagian sebagai salah seorang calon. Saya hanya ingin berfokus membesarkan partai dengan berusaha mengubah paradigma politik yang kotor, jahat, dan curang. Sampai akhir masa pendaftaran calon wali Kota Malang 23 Februari lalu, komitmen saya tetap terjaga. Saya tidak maju sebagai N-1 (wali kota) maupun N-2 (Wawali), meski ada empat calon yang sempat ''meminang'' saya. Di tengah godaan, bagi politikus, memang berat untuk menjaga komitmen bahwa pikiran, hati, omongan, dan tindakan bisa sejalan. Walk the talk. Membangun lagi rasa percaya masyarakat pada dunia politik, bagi saya, tidak mustahil, meski harus dengan perjuangan ekstrakeras. Memang, faktanya, banyak politikus yang belok mendadak demi kekuasaan. Sikut kanan sikut kiri, telikung sana-sini. Segala cara seolah tak ada yang haram. Setidaknya, itulah yang saya alami selama ini. Banyak di antara kita yang tidak percaya lagi pada politik karena cara-cara ''hitam'' yang dilakukan ''oknum'' (tapi banyak) politikus. Bukan hanya politikus Senayan, tapi juga politikus-politikus daerah yang melakukan aksi-aksi yang melawan moral dan akal sehat.  Tak bisa disalahkan jika masyarakat kita sama sekali tak peduli terhadap siapa pemimpin yang lahir nanti. Tapi, tidak berarti sikap apatis tersebut tak bisa disembuhkan. Para politikus harus serius mengobati penyakit apatis itu dengan langkah konkret. Zaman melakukan praktik-praktik busuk harus diakhiri.  Serapi apa pun kebusukan itu disimpan, pasti suatu saat akan tercium juga. Bau busuk itulah yang saat ini merebak dan masyarakat sudah tahu sumber kebusukannya, politis. Sangat mengenaskan kalau kebusukan tersebut terkuak ketika era berkuasa sudah selesai. Alangkah banyak yang pensiun ''gratis'' di bui. Kondisi itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menimbulkan banyak korban, para politikus dan terutama rakyat. Wajib dibangun paradigma politik yang lebih bersih. Apalagi, sebentar lagi masuk 2014. Akan tersaji hajat demokrasi akbar, pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden. Pada era itu, diharapkan lahir politikus-politikus muda yang bisa mengambil alih peran menggantikan era lama yang lengket dengan cap kotornya. Inilah momen yang tepat untuk mengakhiri era politik ''riting'' kanan belok kiri.  Saya berharap muncul politisi generasi baru yang diharapkan bisa menjadi ''vacuum cleaner'' atas dosa-dosa pendahulunya. Mereka harus punya pijakan moral yang kuat agar tidak terkontaminasi saat masuk ke dalam komunitas yang sudah dicitrakan jelek. Mereka harus mampu membawa misi perubahan menjadikan lembaga itu lebih baik. Caranya, menjadi calon legislatif. Dengan terjun langsung, mereka bisa merasakan keluhan masyarakat dan membawanya menjadi sebuah aspirasi arus bawah. Dari sana, kebijakan politis bisa diambil dan dilaksanakan. Ingat bahwa parlemen adalah pelaksana kebijakan partai. Tapi, jangan sekali-kali banting setir mendadak dari tujuan semula. Sebab, langkah seperti itu hanya akan mengiris borok lama. Namun, memang butuh proses lama untuk mencapai sebuah kondisi waras tersebut. Apalagi, menurut Socrates, bapak filosofi dunia, demokrasi belum bisa dijalankan di negara yang kondisi ekonomi dan pendidikannya rendah. Tapi, karena Indonesia sudah memulai pada era reformasi bergulir 1998 dan kita sudah berada di point of no return, titik tidak bisa kembali lagi ke awal, proses ini harus berjalan. Pendapatan per kapita kita sudah USD 3.500 per tahun, tanda ekonomi kita tidak jelek-jelek amat. Saya pun optimistis akal sehat masyarakat akan tergugah. Memilih demi kebajikan bersama dan tidak tergoda duit receh.  Karena itu, saya menyerukan, jika ada peluang untuk terjun ke politik dan bergabung dengan parlemen, masuklah dan ambil bagian untuk memperbaiki. Pihak-pihak yang selama ini gencar mengkritik politisi dengan segala macam tingkahnya sebaiknya masuk ke dalam parpol apa pun yang condong di hati untuk melakukan perubahan. Jadilah caleg, rebut hati rakyat, dan laksanakan ide-ide dalam keputusan politik parlemen. Salah satu penyebab rendahnya kualitas wakil rakyat adalah terbatasnya SDM berkualitas yang mau masuk ke dalamnya. Para pengamat, para intelektual di perguruan tinggi, dan para aktivis yang biasanya kritis perlu masuk ke dunia menarik itu. Kalau tidak, jangan banyak komplain. ●

30 Menit di Samping Suu Kyi

30 Menit di Samping Suu Kyi Ya’qud Ananda Gudban ;  Politik Malang, Anggota DPRD Kota Malang dari Hanura

JAWA POS, 25 Januari 2013

  

SELAMA dua hari, 15-16 Januari lalu saya mendapat kesempatan berkunjung ke Myanmar untuk menghadiri dua kegiatan penting. Pertama, menjadi pembicara dalam pelatihan bertajuk Women Leading Democracy Building in Myanmar, lokakarya kepada para perempuan Myanmar sebagai persiapan mereka terjun ke politik. Kegiatan tersebut mendapat sambutan anstusias dari para perempuan di negeri tersebut. Saya diundang sebagai pembicara dalam kapasitas saya sebagai ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia Malang, anggota DPRD, dan ketua partai.                     Workshop digagas oleh dua lembaga donor Wilson Center dan Ratiu Fondation dengan menghadirkan pembicara dari berbagai negara dengan tujuan untuk berkontribusi pada perempuan Myanmar. Ketika pemerintah militer mulai membuka diri, masyarakat mulai antusias untuk ambil peran dalam bidang politik. Kedua, acara yang paling ditunggu adalah bertemu pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi di rumah dinasnya di ibu kota baru Myanmar, Naypyidaw, untuk menyerahkan award dari dua lembaga donor itu. Meskipun sudah dijadwal, rombongan yang terdiri atas Prof Rangita de Silva de Alwis dari Wilson Center dan Nicolae Ratiu dari Ratiu Fondation dan beberapa tokoh lain belum mendapat kepastian kapan akan bertemu Daw Suu ("daw" bermakna harfiah "bibi" sebagai penghormatan).  Rombongan tetap berangkat dari Yangoon menuju Naypyidaw (bermakna "singgasana" atau "ibu kota") sejauh 320 km menggunakan bus, karena tidak ada penerbangan antardua kota penting tersebut. Pemerintah Myanmar benar-benar menyiapkan Naypyidaw sebagai ibu kota baru menggantikan Yangon. Kota dengan akses tol itu sangat bagus dengan bangunan indah, penataan lingkungan yang cantik. Meski demikian, kota baru ini masih sepi.  Setelah menempuh perjalanan sejak pagi sampai sore, rombongan sampai di rumah dinas Daw Suu. Rumah itu dikelilingi pagar tinggi, dilengkapi kawat berduri sebagai pengaman, tidak tampak penjagaan yang ketat. Untuk bisa bertemu tokoh partai NLD Myanmar itu tidak mudah, harus melewati beberapa tahap. Sebenarnya Daw Suu tidak mau menerima penghargaan tersebut karena sudah banyak lembaga yang memberikannya.  Sebagai orang yang sangat dicintai rakyat Myanmar beliau sebenarnya tidak ingin menjadi ikon bagi mereka. Sosok sederhana itu adalah orang yang terpelajar, karena sebagai anak jenderal dan pendiri Burma, Aung San, beliau menghabiskan pendidikan di Inggris. Mengentaskan bangsanya dari keterbelakangaan merupakan perjuangan lebih berat dibanding yang lain, apalagi pihak junta militer enggan dengan perubahan. Daw Suu khawatir, kalau orang-orang luar banyak memberikan penghargaan kepadanya pemerintah militer akan marah dan menutup celah kebebasan. Makanya, Daw Suu sangat menjaga aktivitasnya agar tidak membuat pemerintah militer naik darah. Setelah menunggu beberapa waktu, rombongan mendapat kepastian diterima Daw Suu setelah dubes Jepang. Itu pun tidak semua rombongan yang berjumlah 50 orang bisa masuk. Pihak ring satu penjaga Daw Suu hanya mengizinkan tujuh orang. Tentu saja Prof Rangita dan Nicolae Ratiu mendapat prioritas karena akan menyerahkan award kepada Daw Suu, sementara yang lain diseleksi. Alhamdulillah, saya termasuk yang terpilih untuk bisa bertemu tokoh yang sangat dicintai rakyat Myanmar tersebut. Saya berdebar. Tokoh ini sangat istimewa, memenangkan Nobel Perdamaian karena perjuangan politik dengan kesabaran panjang dan tanpa kekerasan.  Saya sudah mengadakan kunjungan ke berbagai negara.Tapi, kunjungan ke Myanmar dan bertemu Daw Suu sangat berbeda. Sebelum masuk, kami bertanya kepada penjaga, bagaimana kami memberi salam, apakah dengan jabat tangan atau tidak. Akhirnya disepakati memberi hormat seperti orang menyembah. Saat yang ditunggu akhirnya tiba, kami masuk ke ruang kerja Daw Suu. Kami semua merasa takjub saat kali pertama menatap Daw Suu. Menurut pandangan saya, dia sangat cantik meskipun di usia yang sudah tidak muda (lahir 1945). Wajahnya menabur senyum memesona dengan kulit bersih. Pakaian yang dikenakan sangat serasi dengan tubuhnya yang langsing, mengesankan keanggunan yang luar biasa. Prof Rangita yang berada di depan mendapat kesempatan pertama memberi salam dengan penuh hormat, membungkukkan badan cukup lama. Sementara yang lain hanya memberikan isyarat seperti menyembah. Tapi, giliran saya, justru Daw Suu mengulurkan tangan untuk mengajak bersalaman. Saya menyambutnya dengan gemetar.  Penyerahan award dari dua lembaga pun dilakukan. Setelah itu Daw Suu memberikan sambutan yang tidak terlalu panjang. Beliau mengatakan perlunya kerja sama antarnegara, terutama dalam situasi berat seperti yang dialami Myanmar saat ini. Dukungan dan bantuan negara-negara sahabat sangat dibutuhkan untuk memperbaiki keadaan di negaranya. Sambutannya memang tak ada sesuatu yang mengentak. Saat tahu bahwa saya dari Indonesia, Daw Suu mengutarakan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia dan negara-negara ASEAN. Selama setengah jam acara itu diadakan, saya selalu berada di samping perempuan anggun tersebut. Dengan penuh perhatian beliau melihat pakaian yang saya kenakan. Saya katakan ini batik, kain khas Indonesia. Beliau tampak kagum dan senang sambil mengelus pundak saya.  Inilah momen 30 menit tak terlupakan dalam hidup saya. ●