Menikmati Api Membesar

Menikmati Api Membesar AS Laksana  ;   Cerpenis dan Esais yang tinggal di Jakarta

                                                       JAWA POS, 03 April 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

JIKA apa yang sedang berlangsung di Jakarta mewakili situasi Indonesia hari ini, mewakili mood sebagian besar warga negara, tampaknya kita tidak membutuhkan serbuan atau campur tangan bangsa-bangsa lain untuk kian sengsara pada waktu-waktu mendatang. Pemilihan gubernur DKI harus berlangsung dua putaran. Sebab, putaran pertama tidak menghasilkan pemenang dengan perolehan suara lebih dari 50 persen. Sekarang, dengan dua pasangan kandidat saling berhadapan, para pendukung dua kubu sedang sibuk berperang kata-kata, saling menggempur dengan senjata kebencian, dan berlindung di balik tameng agama. Kita tahu memang sulit menyingkirkan agama dari wilayah politik. Saya pikir bahkan jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan membersihkan daki di punggung sendiri saat kita mandi. Bagaimanapun, harus diakui bahwa pesan-pesan sosial dan politik muncul sangat kuat di dalam teks-teks agama selain pesan-pesan untuk meningkatkan iman dan takwa. Agama memberi tahu para bujangan, jika hendak menikah, pilihlah pasangan yang cantik atau tampan agamanya, jangan memilih pasangan karena dibutakan semata-mata oleh kecantikan atau ketampanan fisik. Teks-teks agama mengajarkan bahwa iblis berseliweran di tengah-tengah kita dalam bentuk jin dan manusia serta berupaya menyeret kaum beriman ke api neraka. Agama juga meminta para pemeluknya waspada terhadap kaum lain; mereka adalah orang-orang yang ingin menyesatkan kita dari jalan yang benar. Saya tahu setiap agama mengajarkan kebenaran mutlak versi masing-masing yang tak mungkin dikoreksi pihak lain. Tiap pemeluk agama, yang mengimani surga dan neraka, akan meyakini bahwa hanya jalannya yang bisa membawa orang ke taman firdaus atau tempat lain yang semacam itu. Para pengikut Kristus mengimani bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa, untuk memasuki kerajaan surga dan menikmati kebahagiaan kekal di akhirat. Kaum muslim meyakini bahwa satu-satunya agama yang dirahmati Allah adalah Islam dan merekalah para penghuni surga kelak. Hindu juga menawarkan jalan yang akan membawa orang ke swarga loka. Buddha mengajarkan jalan menuju kekosongan, nirwana. Bayi-bayi Yahudi sejak lahir diberi tahu bahwa mereka adalah bangsa terpilih. Para pengikut sekte Salamullah, saya yakin, mengimani bahwa Lia Aminuddin adalah kebenaran dan satu-satunya jalan tol menuju kebahagiaan abadi. Agama-agama besar pun bukan entitas-entitas tunggal. Dari setiap agama muncul denominasi atau rumpun-rumpun yang lebih kecil dengan keyakinan dan penghayatan yang lebih spesifik. Tiap rumpun juga akan meyakini bahwa jalannyalah yang paling benar. Tribalisme semacam itu, kita tahu, adalah salah satu naluri paling kuat yang mengendalikan perilaku manusia. Ia melindungi kita dan memberikan perasaan tenteram bahwa kita berada di jalan yang benar. Namun, pada saat yang sama, ia bisa menghadirkan ancaman, terutama ketika kita berada dalam situasi tidak menentu yang melumpuhkan nalar. Jakarta sedang mengalaminya saat ini. Pemilihan kepala daerah, sebuah prosedur dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan kepala administrasi pemerintahan, tiba-tiba berubah menjadi seolah-olah perjuangan mencari pemimpin agama. Ini seperti kelanjutan saja dari pemilihan umum presiden pada 2014. Jargon-jargon keagamaan dihambur-hamburkan. Para demagog berdiri di baris depan, memberi tahu kita apa yang harus dilakukan. Orang-orang digerakkan untuk turun beramai-ramai melawan dajal, menghujat kandidat yang dikonstruksi sebagai musuh agama, jika mungkin menyingkirkannya sekalian ke neraka. Para politikus jahat menyukai hal semacam itu. Mereka menyukai apa saja yang menguntungkannya. Jika menggunakan agama, mereka akan senang membungkus nafsu politik dan syahwat berkuasa dengan teks-teks agama, memompa fanatisme, dan mengacaukan emosi publik dengan sentimen-sentimen keagamaan. Kita tahu bahwa agama adalah alat politik yang sangat efektif untuk meraih dukungan massa. Ia tidak hanya manjur untuk menarik hati orang-orang saleh, tetapi juga manjur untuk merayu para penelan pil koplo. Tidak peduli bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari, para penelan pil koplo adalah kaum yang juga mudah tersentuh ketika disodori isu-isu agama. Kita tidak bisa menganggap remeh para penelan pil koplo ini. Pemilihan umum adalah urusan mendapatkan lebih banyak pemilih ketimbang kandidat lain. Dalam keadaan berimbang, suara satu orang penelan pil koplo sudah cukup untuk membuat perbedaan, apalagi lebih dari 20. Jakarta sungguh menyedihkan. Baru sekali ini, dalam pilkada, ada bentangan spanduk dan ceramah yang sampai mengancam tidak menyalatkan jenazah. Lalu, kita diminta memaklumi bahwa itulah ekspresi warga. Saya pikir itu sulit dimaklumi. Ancaman seperti itu, entah diwujudkan entah tidak, sama belaka daya rusaknya dengan rembesan air pada atap rumah kita. Mungkin semula itu hanya rembesan kecil, tetapi air yang merembes pada atap itu lama-lama akan mengakibatkan kerusakan pada langit-langit, memunculkan jamur, melapukkan kusen-kusen, dan sebagainya. Para politikus buruk tidak memedulikan hal itu. Mereka menikmati api membesar dan perpecahan. Golongan semak-semak digerakkan untuk berperang melawan sesamanya, melakukan apa saja untuk membenamkan pihak lawan, dan meyakini bahwa mereka sedang berperang melawan musuh agama. ●

Agama dan Politik Komaruddin Hidayat  ;   Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

KORAN SINDO,  21 Maret 2014

                          

                                                                                         

                                                      

Tak terhitung lagi berapa jumlah buku dan artikel yang membahas hubungan antara agama dan politik. Isu ini selalu jadi bahan diskusi yang tak kunjung selesai dari dekade ke dekade baik di Barat maupun di Timur. Isu ini bahkan mempunyai akar kesejarahan ke abad-abad lalu. Sebuah teori mengatakan, politik pada awalnya dilahirkan oleh agama. Misi Rasul Tuhan dengan agama yang dibawa pada urutannya membentuk jejaring kekuasaan untuk menyebarkan dan mewujudkan doktrinnya. Ini berarti agama mesti memiliki kekuasaan politik. Kekuasaan politik yang dilahirkan agama ini semakin diperlukan ketika gerakan keagamaan menghadapi musuh yang merasa terancam oleh gerakan kenabian. Karena itu, para Rasul Tuhan selalu dihadang dan diancam oleh rezim kekuasaan yang ada. Tak mengherankan makanya ketika membaca kisah Ibrahim, Musa, Jesus, dan Muhammad yang berhadapan secara frontal dengan rezim tiran yang menindas rakyat. Sebuah kekuasaan politik mesti dihadapi dengan kekuasaan politik. Jadi, punya alasan logis-historis bahwa agama dan politik tak bisa dipisahkan. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad setelah pindah ke Madinah lalu menyusun kontrak sosial politik yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Salah satu warisan budaya yang sangat fenomenal yang diwariskan Nabi Muhammad adalah komunitas politik religius yang berpusat di Madinah yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi dengan berbagai inovasi dan deviasinya. Di Barat pun tak jauh berbeda. Negara Vatikan meskipun sebagai institusi moral-keagamaan, tak pernah lelah memberikan perhatian dan pesan moral pada kehidupan politik ketika politik dinilai telah merendahkan derajat kemanusiaan dan menjadi sumber perang. Jadi, agama dan politik tidak mungkin dipisahkan. Para biksu Buddha di Thailand pun sekali-sekali terlibat dalam gerakan politik dengan membawa pesan moral keagamaan. Rasanya, tak mungkin politik steril dari agama. Hanya format hubungannya yang mengalami perbedaan dan perubahan dari zaman ke zaman, berbeda antara negara yang satu dan yang lain. Baik agama maupun politik pada awalnya mulia dan suci, tujuannya untuk mengangkat harkat-derajat kemanusiaan didasarkan pesan-pesan Ilahi. Namun, dalam perjalanannya panggung politik jadi ajang perebutan kekuasaan dengan mengkhianati pesan mulia agama. Agama dan politik lalu dipisahkan secara tegas. Agama ditempatkan pada wilayah pribadi, paling jauh wilayah komunal, lalu politik melekat pada wilayah negara dan pemerintahan. Agama jangan lagi mencampuri politik dan negara. Namun, di Indonesia tidak sejauh itu yang terjadi, negara bahkan memberikan dukungan, pengakuan, dan perlindungan pada agama. Hanya, posisi agama tidak lagi punya wibawa dan pengaruh efektif sebagaimana zaman keemasan agama ketika melahirkan komunitas sebagaimana masa Nabi Muhammad di Madinah. Dunia telah berubah. Sosok suci seorang Nabi tak lagi ada. Masyarakat dunia mungkin telah merasa dewasa dengan warisan agama para Rasul Tuhan dan dukungan iptek yang dibangunnya. Yang kadang membuat sedih adalah ketika ajaran agama lalu dipelintir dan dimanipulasi sebagai instrumen perebutan kekuasaan politik, bukan sebagai rujukan etika berpolitik. Sampai di sini posisi dan hubungan antara agama dan politik menjadi berbalik. Bukan agama membimbing bagaimana berpolitik yang anggun dan terhormat, melainkan agama dibajak dijadikan jampi-jampi politik. Agama yang tegas mengajarkan hidup bersih antikorupsi, tetapi banyak orang yang selalu mengusung simbol dan identitas agama telah melakukan korupsi. Agama lalu kehilangan ethosdan daya dobraknya dalam memberantas korupsi, melainkan ajarannya dikonstruksi sedemikian rupa sehingga pemahaman dan pengamalan agama dijadikan mekanisme penyucian dosa dari korupsi. Sebuah pemahaman yang jelas tidak berdasar pada ajaran dasar agama. Berbagai tindakan pidana ingin diputihkan dengan zikir-zikir dan ritual keagamaan, sebuah paham dan praktik keagamaan yang justru merusak martabat agama. ●

Antara Agama dan Politik

Antara Agama dan Politik

Irfan Sona ; Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang,
Peserta Sekolah Ilmu Politik di Monash Institute

SUMBER :  SUARA KARYA, 25 Mei 2012

Kemerosotan akhlak dan moral para penyelenggara negara kian parah di bumi Pertiwi ini. Para politisi penyelenggara negara sudah tidak mementingkan agama lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ini tidak hanya terjadi di pusat, tetapi di daerah juga tidak kalah hebatnya.

Kemerosotan moral kiranya memicu para politisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang kurang manusiawi. Mereka condong memikirkan nasib dan perut sendiri ketimbang nasib rakyat. Kenapa hal ini bisa terjadi? Rupanya gejala ini akibat kurangnya pengetahuan tentang agama. Seharusnya agama menjadi dasar bagi para penyelenggara negara agar tidak salah melangkah.

Banyak orang beranggapan bahwa agama bukanlah bagian yang bisa dikaitkan dengan politik. Urusan agama tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan pemerintahan apalagi politik. Agama dan politik adalah dua bidang yang berbeda jauh, dan keduanya tidak dapat disatukan. Mereka menilai bahwa nilai yang terkandung dalam politik sangat berbeda dengan nilai yang terdapat dalam agama.

Dalam pandangan ini, institusi yang digunakan dalam politik adalah sebuah negara, yang definisi idealnya adalah bangunan universal yang cocok untuk semua komunitas politik, tanpa memandang suku dan golongan. Sementara itu agama tidak memiliki institusi utama. Agama hanya membentuk dirinya melalui institusional khas yang dibentuk oleh kultur lokal dan latar belakang historis. Masing-masing bidang memiliki tugas sendiri-sendiri, sehingga agama tidak menjadi bagian dari urusan negara dan ketatanegaraan.

Perdebatan-perdebatan panjang ini selalu terjadi di kalangan para politisi di Indonesia. Mereka selalu menganggap bahwa agama bukanlah bagian yang melandasi mereka dalam urusan politik. Mereka lebih senang menggunakan pola pikir Barat yang mayoritas adalah politik liberal, monarki, dan lain sebagainya.

Masih ada alasan lain bagi kelompok ini untuk tidak memasukkan nilai-nilai agama dalam diri politisi, yakni adanya kekhawatiran bila suatu saat terjadi perang antar-kelompok agama lalu berakhir pada perang antar-dunia politik. Sebab, di Indonesia sekarang ini, para penguasa partai politik tidak hanya orang Islam saja akan tetapi juga kalangan non Islam. Oleh karena itu, mereka selalu menolak gagasan tentang agama dan politik disatukan.

Ada beberapa perdebatan hebat yang terjadi sekarang dan itu merupakan tantangan bagi para politisi tentang hubungan antara agama dan politik. Masing-masing membuat rumusan masalah sendiri-sendiri. Ada yang berpendapat bahwa agama memang penting jika dimasukkan ke kancah politik khususnya para penyelenggara negara. Sebab, bagi mereka para penyelengara negara saat ini sudah benar-benar minus akan nilai dan moral serta adab yang baik. Mereka lebih dominan mengadopsi budaya politik Barat yang mayoritas mengandalkan kekuasaan sebagai media untuk memperkaya diri. Dari situlah para politisi seperti ini akhirnya melupakan hakikat norma yang terkandung dalam Pancasila.

Namun berbeda dengan orang-orang yang menolak jika agama dijadikan tulang punggung para penyelenggara negara. Mereka beranggapan bahwa budaya politik tidak sama dengan budaya dalam agama. Politik selalu berkaitan dengan struktur negara dan dengan hubungan internasional. Sedangkan agama hanya bergerak dalam bidang suku atau kelompok tertentu dalam suatu negara itu sendiri. Lalu, ada juga yang sering mempertanyakan apakah konsep etika berakar pada tradisi historis tertentu atau berakar pada suatu gagasan rasional universal.

Ketiga perdebatan ini melibatkan kelompok-kelompok partisipan yang berbeda dan tumpang-tindih pada hubungan antar-agama dan politik. Pada saat yang sama, mereka sama-sama meyakini bahwa konvensi-konvensi mapan pemikiran Barat tidak memadai untuk secara sepenuhnya dijadikan media untuk memahami komunitas politis dan hakikat ketatanegaraan di Indonesia.

Namun, sangat disayangkan sekali hal ini tidak berlaku bagi para pengurus negara ini. Mereka tetap saja mendambakan budaya politik Barat yang otoriter itu. Mereka tidak lagi menggunakan makna yang terkandung dalam kata 'demokrasi', akan tetapi kata 'demokrasi' sendiri sudah mereka salah artikan. Inilah dampak yang timbul jika penyelenggara negara sama sekali tidak memiliki nilai-nilai agama dalam dirinya. Apalagi, jika mereka sudah asyik bergaul dengan pilitisi-politisi Barat sehingga mereka lupa akan sejarah dan corak budaya politik bangsanya sendiri.

Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Bah-kan mereka sudah beranggapan bahwa agama tidak layak mendasari politik itu sendiri.

Sudah barang tentu, para politisi itu sudah sepatutnya kembali menghayati nilai-nilai agama yang dianutnya dengan baik. Mereka harus dibebaskan dari paradigma kebaratan, agar mereka sadar bahwa agama sangat penting demi menuju budaya politik yang bersih dan terciptanya penyelenggara negara yang benar-benar memiliki akhlak yang baik. Hal ini bertujuan agar para politisi negara Indonesia benar-benar siap dan bisa mengerti bahwa budaya politik yang mereka gunakan selama ini dalam budaya politik yang buruk karena tidak sesuai dengan ideologi negara.

Dengan adanya relevansi antara agama dan politik diharapkan bisa menciptakan para penyelenggara negara yang handal, jujur, cerdas, bertanggung jawab, dan tidak korupsi. Jika para politisi Indonesia memahami dan mau menerima nilai-nilai agama, maka kompetensi mereka tidak akan diragukan lagi di dunia internasional. ●