Kerusakan Lingkungan

Kerusakan Lingkungan Hadi S Alikodra ;   Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB

SUARA KARYA, 15 Juni 2013

Bulan Juni 2013, yang berdasarkan siklus iklim sudah mulai musim kemarau, hujan masih terus mengguyur Jakarta. Sementara di bulan Mei, kota Oklahoma, AS, dua kali diterjang badai (tornado). Awal Juni, Eropa Tengah dilanda banjir. Dua bulan sebelumnya, Filipina dan China dilanda banjir dan longsor.

Indonesia sepanjang musim hujan sampai hari ini, masih terus dilanda banjir dan longsor di berbagai daerah. Semua itu merupakan dampak peningkatan suhu bumi (global warming). Jadinya, siklus iklim kacau dan bibit-bibit badai di makin tumbuh subur.

Kenapa suhu bumi makin panas, penyebabnya adalah meningkatnya kadar karbon (gas karbon dioksida) di atmosfer. Dan, salah satu pemicunya adalah kerusakan hutan (deforestasi). Data Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) mengungkapkan: selama kurun waktu lima tahun, 2003-2008, total emisi karbon di Indonesia setara dengan 638,975 gigaton. Sumber emisi itu: konversi hutan dan lahan (36%), emisi pemakaian energi (36%), emisi pertanian (8%), dan emisi proses industri (4%).

Wetlands dan Universitas Delft, Belanda, merilis data yang cukup memprihatinkan: emisi gas rumah kaca di Indonesia, terutama akibat pengeringan dan perusakan lahan gambut di Sumatera dan Kalimantan. The Georgetown International Environmental Review (1999) menunjukkan bahwa pada kurun waktu 1997-1998 saja, sekitar 1,7 hektar hutan terbakar akibat cuaca panas El-Nino.

Sedangkan WWF (World Wide Fund for Nature) tahun 2000 mengungkapkan data yang lebih besar, 2-3,5 juta hektar hutan terbakar pada periode tersebut. Sementara deforestasi karena kebakaran dan penebangan hutan di seluruh dunia menyumbang sebanyak 20% emisi karbon atau sekitar 7,5 milyar ton gas asam arang. Dari jumlah itu, sumbangan Indonesia sekitar 2,5 miliar ton.

Selain dampak deforestasi, Indonesia juga menyuplai karbon dari pembakaran sumber energi fosil (minyak bumi dan batubar), industri, sampah, dan pertanian. Lembaga Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC) menyatakan: selain dampak deforestasi, emisi karbon asal Indonesia di tahun 2006 mencapai 333,483 giga ton - peringkat ke-19 dari 210 negara.

Emisi Karbon

Sementara itu emisi karbon dari kendaraan bermotor di Indonesia - di mana sebagian besar dari kita (pemobil dan pemotor) terlibat di dalamnya - ternyata cukup signifikan. Tahun 2005, misalnya, emisi karbon diprediksi mencapai 70 metrik ton. Tahun 2030, emisi karbon dari transportasi ini diperkirakan naik hingga 500 metrik ton. Ke depan bisa kita bayangkan, berapa ribu metrik ton emisi karbon akibat kendaraan bermotor ini.

Sepeda motor, yang jumlahnya naik jutaan unit tiap tahun, nanti akan menjadi kontributor utama emisi karbon di Indonesia. Tahun 2012 saja, penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai 7,1-7,2 juta unit. Sementara penjualan mobil tahun 2012, menurut catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mencapai 1,1 juta unit. Dengan penjualan sepeda motor dan mobil sebanyak itu, apa yang akan terjadi kelak? Padahal, tiap tahun penjualan sepeda motor dan mobil naik sekitar 5 persen.

Kenaikan itu akan bertambah mengingat perekonomian Indonesia terus bertambah - naik 6,5% tiap tahun - sehingga makin banyak orang-orang yang status ekonominya naik ke kelas menengan. Kelas menengah inilah yang membutuhkan kendaraan bermotor. Saat ini, jumlah kelas menengah Indonesia, sudah mencapai lebih dari 60 juta orang - jauh melebihi penduduk Malaysia. Bahkan menurut rilis Bank Dunia, tahun 2013 ini jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 130 juta. Sebuah jumlah yang amat besar yang niscaya berkontribusi terhadap emisi karbon yang amat besar pula.

Mari kita bayangkan. Jika pemakaian satu sepeda motor sehari rata-rata membutuhkan satu liter premium, itu artinya tiap satu sepeda motor merilis karbon sebesar 3 kg karbon ke atmosfir. Bila satu juta sepeda motor, berarti tiap hari 3.000.000 kg karbon terlepas di udara. Ini belum termasuk emisi karbon dari mobil. Jika dikalikan satu tahun (360 hari), berapa miliar ton jumlah karbon yang masuk atmosfir?

Karbon adalah pemicu terbesar kenaikan suhu bumi. Dan, kita sebagai manusia yang punya tanggung jawab terhadap lingkungan, bisa mengurangi emisi karbon tersebut. Mungkin kita sulit berpartisipasi dalam mengurangi jumlah karbon yang berasal dari hutan karena kita tinggal di kota besar. Tapi, sungguh tidak sulit untuk berpartisipasi mengurangi emisi karbon bagi orang yang tinggal di kota-kota besar. Apalagi, jika di kota anda, ada bus dan kereta api komuter seperti di Jakarta.

Sebagai contoh Jakarta, kota berpenduduk sekitar 8,8 juta jiwa plus 9,7 juta penduduk Botabek (Bogor Tangerang, Bekasi - belum termasuk Depok). Pada tahun 2000, tiap hari para komuter yang memakai kendaraan bermotor (kerja pulang balik pakai sepeda motor dan mobil dari Botabek) - menurut Wikipedia - jumlahnya mencapai 29,2 juta perjalanan. Dari jumlah itu, persentase moda angkutan itu, menurut Wikipedia, bus 52,7%, mobil pribadi 30,8%, sepeda motor 14,2%, kereta api 2%. Melihat jumlah tersebut, jelas tidak 'hijau' - maksudnya tidak mencerminkan upaya pengurangan emisi karbon. Kenapa?

Mungkin hanya sekadar meng-klik sakelar listrik agar mati jika ruang itu tak terpakai. Itu pun sebuah langkah untuk mengurangi emisi karbon. Sederhana memang, tapi dampaknya akan luar biasa. Benar apa kata artis Nadine Chandrawinata, Klik locally, think globally. Ada niat, ada jalan. Dan, jalan di depan adalah jalan menuju ke seluruh dunia! Jalan menuju perbaikan global. Perbaikan dengan melakukan 'sesuatu' demi mengurangi emisi karbon! ●

Daerah Terbius Kepentingan Sesaat

LAPORAN AKHIR TAHUN 2011

Daerah Terbius Kepentingan Sesaat

Sumber : KOMPAS, 16 Desember 2011

Mendongkrak pendapatan daerah. Itulah ambisi semua pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi selama beberapa tahun terakhir.

Sikap ini positif, tetapi dalam banyak kasus selama 2011 upaya itu menyisakan persoalan serius bagi daerah, yakni kehancuran komoditas andalan rakyat dan makin meluasnya kerusakan lingkungan. Kasus yang cukup menonjol adalah maraknya penambangan pasir besi, seperti di Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di semua lokasi penambangan, masyarakat menolak kehadiran investor karena diyakini hanya memiskinan mereka. Namun, para pemodal pantang mundur karena telah mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah daerah setempat.

Kasus sejenis tampak pula di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Di sana, banyak bermunculan perusahaan swasta dengan mengantongi IUP batubara. Lokasi penambangan yang diperoleh bukan hanya hutan, melainkan juga dalam perkebunan karet rakyat dan rumah warga. Penambangan batubara pun kian marak dan kerusakan lingkungan makin tak terkendali. Lubang-lubang berdiameter belasan meter dengan kedalaman sekitar 10 meter tersebar di sejumlah lokasi.

Bahkan, di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, muncul pula industri penimbunan batubara. Industri ini berkembang tanpa kendali hingga ke zona inti kompleks percandian Muaro Jambi. Jelas akan mengancam keberadaan situs peninggalan Melayu kuno tersebut.

Sekitar 8.000 petani telah menjadi penggali batubara, tukang ojek, dan sopir truk pengangkut. Satu lokasi galian menghasilkan sekitar 1.500 karung batubara per hari. Bisa dibayangkan kerusakan lingkungan yang membayangi usaha rakyat tersebut.

Lain lagi di Provinsi Bangka Belitung. Daerah tersebut sejak awal abad ke-19 memiliki lada putih yang telah mendunia. Hingga akhir 1990-an, lada dari Bangka paling disukai konsumen dunia, terbukti menguasai 80 persen dari total kebutuhan di pasar dunia. Akan tetapi, selama satu dekade terakhir, suplai lada dari bangka turun tajam. Tahun 2010, misalnya, volume ekspor hanya 4.334,5 ton dari total kebutuhan di pasar dunia sekitar 100.000 ton. Penurunan itu tidak lepas dari menyusutnya lahan budidaya lada akibat ekspansi penambangan timah dan perkebunan kelapa sawit.

Berbagai Dalil

Dengan berbagai dalil, pemerintah daerah selalu menyatakan, semua yang dilakukan sebagai upaya menyejahterakan masyarakat, menambah pendapatan asli daerah, dan lainnya. Jika demikian, mengapa kebijakan itu menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat?

Dari kasus-kasus ini menunjukkan pemerintah daerah kurang mengenal secara baik kekuatan ekonomi lokal yang bisa digerakkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mereka cenderung terbius tawaran-tawaran jangka pendek dari para pemodal yang ingin berinvestasi tanpa peduli dampak kehancuran lingkungan dan risiko lain yang bakal menimpa warga.

Kasus tersebut juga membuktikan bahwa sejumlah pemerintah daerah tidak punya konsep jelas dan terarah dalam menggali dan menggerakkan ekonomi lokal. Ketika menyaksikan daerah lain berhasil membudidakan komoditas tertentu, mereka pun langsung ingin meraih sukses dengan komoditas sama.

Itu terbukti di Bangka Belitung. Meski lada putih telah menjadi komoditas unggulan dan memakmurkan masyarakat setempat, pemerintah setempat kurang memedulikan. Mereka lebih tergiur kelapa sawit. Padahal, hingga kini belum ada komoditas asal Indonesia yang mampu menguasai 80 persen pasar dunia, kecuali lada putih dari Bangka.

Pengabaian terhadap lada di Bangka Belitung sungguh nyata. Perkebunan kelapa sawit pada tahun 2004, misalnya, hanya 2.507 hektar, tahun 2010 telah 42.657 ha. Sebaliknya, tanaman lada yang tahun 2004 seluas 45.797 ha, pada 2010 tersisa 36.372 ha. Krisis lada sulit terhentikan karena antusiasme pemilik modal untuk menanam sawit di Bangka begitu tinggi.

Di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, atas nama perluasan lahan sawit, kawasan gambut seluas 600 ha di Rawa Pacing, Menggala, Tuba, yang menjadi habitat burung rawa dikorbankan. Aksi penolakan warga sama sekali tidak dipedulikan. Pemerintah setempat nyaris tidak bersuara.

Kondisi ini membuat kita bertanya: untuk siapa pembangunan dilakukan? Benarkah demi kesejahteraan masyarakat atau ada motif keuntungan pribadi pihak tertentu di balik kebijakan itu?

Bukan rahasia lagi pemilihan langsung kepala daerah selama ini memaksa calon mengeluarkan ongkos miliaran rupiah. Dana itu bukan semata dari modal pribadi, melainkan subsidi dari berbagai pihak, termasuk pemodal besar. Setelah berkuasa, pejabat bersangkutan mencari cara untuk membalas jasa para sponsor.

Memasuki 2012, praktik semacam ini bakal terulang lagi. Maka, semua pihak yang terkait harus bangkit melawan praktik kebijakan ekonomi sesaat yang mengatasnamakan rakyat. ●

(Jannes Eudes Wawa/ Irma Tambunan/Yulvianus Harjono/Kris Razianto Mada)