Membangun Kembali Lebih Baik, Lewat Pemulihan Hijau Victoria Kwakwa ;  Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik

KOMPAS, 6 Juli 2021

 

 

                                                           

Ketika gempa bumi dan tsunami 2004 memusnahkan rumah, gedung, dan jalan di Aceh, pemerintah dihadapkan pada dua pilihan: membangun semuanya kembali ke kondisi sebelum bencana, atau menggunakan kesempatan untuk ‘membangun kembali dengan lebih baik’. Pemerintah memilih pilihan yang kedua, memprioritaskan kebutuhan masyarakat setempat sambil memastikan ketahanan terhadap bencana di masa depan.   Saat ini, ketika ekonomi global berusaha bangkit dari dampak pandemi, para pemimpin dihadapkan pada pertanyaan yang sama: bisakah kita merancang pemulihan yang tidak hanya menyelamatkan nyawa dan menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga pemulihan yang tangguh dan berkelanjutan dalam jangka panjang?   Pertanyaan ini menjadi lebih penting karena dampak perubahan iklim telah kita rasakan bersama. Frekuensi dan intensitas bencana akibat perubahan iklim di Indonesia meningkat.   Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mengalami kekeringan berkepanjangan dan kebakaran hutan di Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan pada 2019. Setahun berikutnya, banjir besar terjadi di beberapa daerah di Pulau Jawa menyusul curah hujan tertinggi dalam 150 tahun terakhir.   Risiko iklim Indonesia akan terus meningkat dan dampaknya akan paling dirasakan oleh masyarakat miskin. Risiko iklim di Indonesia menimbulkan biaya yang signifikan, diperkirakan antara 2,5 persen hingga 7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), menurut laporan Profil Risiko Iklim yang dikembangkan oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.   Rendah karbon   Beberapa tahun terakhir, upaya global untuk bertransisi menuju ekonomi yang lebih hijau telah mengalami peningkatan. Upaya mendorong pertumbuhan rendah karbon terus berkembang, seperti terlihat dalam transisi menuju energi terbarukan di seluruh dunia.   Inisiatif penerapan harga karbon—seperti perdagangan emisi dan instrumen pajak—yang saat ini telah diterapkan atau sedang dikembangkan di 61 yurisdiksi, telah meningkat hampir dua kali lipat hanya dalam satu dekade terakhir. Lebih dari 100 negara telah menetapkan atau sedang mempertimbangkan target nol emisi (net-zero emission target), termasuk Indonesia. Menanggapi sinyal ini, investasi hijau di Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa meningkat hampir dua kali lipat sejak 2016.   Tantangannya adalah menjaga momentum ini melalui proses pemulihan pasca-Covid 19, termasuk dengan mengalokasikan stimulus fiskal untuk program-program hijau. Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan dana dari sektor swasta untuk membantu mendorong inovasi dan investasi. Penerbitan sukuk hijau merupakan awal yang menjanjikan.   Indonesia tak hanya dapat beralih ke ekonomi hijau, pemodelan terbaru oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan, ekonomi hijau adalah strategi yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan target pembangunan negara.   Menurut Bappenas, jalur pembangunan rendah karbon menuju target nol emisi (net-zero emission) pada 2045 dapat menghasilkan tingkat pertumbuhan PDB rata-rata 6 persen per tahun, di atas proyeksi jika bisnis dilakukan seperti biasa saat ini, dan menciptakan sekitar 15,3 juta lapangan pekerjaan. Pembangunan rendah karbon juga akan memosisikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi swasta hijau.   Transisi energi   Seperti yang dilakukan di Aceh, Indonesia dapat berfokus pada peluang dan kebutuhannya dalam melakukan transisi energi dan tata guna lahan menuju masa depan yang rendah karbon. Di sektor tata guna lahan, terdapat peluang untuk berinvestasi dalam pertanian bernilai lebih tinggi, perencanaan penggunaan lahan yang efisien, serta mengurangi deforestasi dan kebakaran, yang didukung pendanaan iklim.   Upaya ini berdasarkan pada keberhasilan Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan menuju target netralitas karbon 2030 di sektor kehutanan dan tata guna lahan. Sebagai satu-satunya negara berhutan tropis yang berhasil mengurangi deforestasi selama empat tahun terakhir, Indonesia bisa jadi pemimpin global, menunjukkan bagaimana ekonomi hijau yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila bisa dicapai.   Kemitraan antara Bank Dunia dan Indonesia untuk mengurangi emisi dari deforestasi di Provinsi Kalimantan Timur dapat direplikasi dan ditingkatkan. Peluang lain ada pada sektor energi. Tahun lalu, kita menyaksikan evolusi yang cepat dari kemauan Pemerintah Indonesia dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait sektor ketenagalistrikan di Indonesia.   Wacana dekarbonisasi listrik telah mengemuka dengan komitmen untuk tak membangun pembangkit listrik tenaga batubara baru setelah 2023 dan menghentikan secara bertahap semua pembangkit tenaga listrik batubara pada 2056.   Bank Dunia mendukung transisi energi melalui investasi seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air – pumped storage (PLTA-PS) pertama untuk memungkinkan penetrasi energi terbarukan di jaringan Jawa-Bali dan melalui berbagai analisis untuk menyiapkan skema komprehensif menuju sektor energi yang lebih berkelanjutan. Analisis awal Bank Dunia, tenaga surya berpotensi menghasilkan 300.000-515.000 lapangan kerja baru untuk Indonesia.   Rencana komprehensif untuk menghasilkan bidang pekerjaan baru bagi masyarakat yang bergantung pada industri terkait pemanfaatan batubara akan melengkapi moratorium dalam pembangkit listrik tenaga batubara. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa semua bagian masyarakat mendapatkan manfaat. Untuk mendukung transisi energi, Indonesia bisa menggunakan penerapan harga karbon dan perbaikan kerangka peraturan untuk mendorong investasi di energi terbarukan dan efisiensi energi.   Melalui berbagai aksi ini, Indonesia dapat memanfaatkan peluang terkait rendah karbon untuk menciptakan pekerjaan dan pertumbuhan dengan kualitas yang lebih tinggi, memastikan bahwa Indonesia membangun kembali secara lebih baik dari sebelumnya melalui pemulihan hijau.   Mempercepat transisi hijau bukan hanya hal yang benar untuk dilakukan untuk melindungi manusia dan lingkungan, transisi hijau adalah hal yang cerdas untuk dilakukan demi ekonomi dan masa depan. ●

 

Investasi Nutrisi Anak dan Kemakmuran Indonesia

Investasi Nutrisi Anak dan Kemakmuran Indonesia Victoria Kwakwa  ;   Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik

                                                    KOMPAS, 25 November 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Pada kunjungan pertama saya sebagai Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, saya berkesempatan mempelajari apa saja pencapaian dan tantangan Indonesia untuk mewujudkan aspirasinya menjadi salah satu negara paling makmur di dunia. Setelah krisis keuangan yang melanda Asia hampir 20 tahun lalu, Indonesia telah memperkuat ketahanan makroekonominya dan mengurangi kerentanan melalui pengelolaan makroekonomi yang kuat. Indonesia berkembang menjadi negara berpenghasilan menengah, dengan terus melipatnya jumlah kelas menengah dan pemangkasan angka kemiskinan lebih dari setengah. Namun, Indonesia tetap menghadapi tantangan pemerataan kemakmuran yang lebih luas. Ketimpangan pendapatan masih tinggi, sepertiganya karena perbedaan keadaan antara warga yang ditentukan saat kelahiran. Misalnya, malnutrisi memperburuk ketidakdilan yang dialami anak-anak miskin, mulai dari awal kehidupan mereka. Hal ini menghambat kemampuan mereka sebagai orang dewasa. Stunting (pengerdilan; anak yang tidak tumbuh normal) berkembang pada 1.000 hari pertama kehidupan seorang anak; masa kritis yang akan mengganggu perkembangan sel otak. Dampaknya bisa sangat berbahaya. Menurut penelitian, anak- anak penderita stunting sulit berprestasi di sekolah dan mungkin penghasilan mereka selama hidup akan 10 persen lebih rendah. Pada 2013, hampir 9 juta atau 37 persen anak balita di negara ini terhambat pertumbuhan tinggi badannya. Hal ini menempatkan Indonesia dalam perangkat kelima negara terbesar di dunia dengan persentase jumlah terbanyak anak penderita stunting. Stunting bisa berhubungan dengan meningkatnya risiko penyakit tidak menular dan risiko obesitas saat dewasa. Akibat mahalnya biaya kesehatan dan berkurangnya nilai produktivitas, maka cenderung akan berkaitan dengan kerugian ekonomi. Pengalaman global menunjukkan, kita dapat mengatasi stunting dengan menerapkan pendekatan holistik yang mengatasi beberapa sebab stunting dan menciptakan sinergi di antara beberapa program intervensi, baik di dalam maupun luar sektor kesehatan. Contohnya, Peru berhasil memangkas persentase stunting sebesar setengah dalam kurun kurang dari satu dekade. Faktor utama keberhasilan adalah: komitmen kuat pada tingkat tertinggi pemerintahan; alokasi anggaran ke daerah geografis dengan tingkat stunting yang tinggi; penggunaan struktur insentif yang inovatif dan sejalan dengan kebutuhan rumah tangga; fasilitas kesehatan dan pemerintahan lokal guna mengatasi stunting; dan penggunaan sistem data terpadu yang mengintegrasi program bantuan sosial. Dengan dukungan Bank Dunia, Pemerintah Indonesia telah memperkuat upaya mengatasi akar penyebab malnutrisi. Dalam kunjungan ke Indonesia, saya sempat berkunjung ke Yogyakarta dan melihat bagaimana program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dilaksanakan pemda bersama masyarakat di 32 provinsi Indonesia. Kurangnya air bersih bisa mengancam kesehatan ibu dan anak, yang berujung pada kekurangan gizi akut dan meningkatnya prevalensi stunting. Program Pamsimas memberikan penyuluhan menerapkan kebersihan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hingga akhir tahun lalu, program ini membantu lebih dari 9 juta warga Indonesia untuk mendapatkan air bersih dan menyediakan fasilitas sanitasi bagi 8,4 juta orang di 12.000 desa. Karena dianggap sebagai pilihan yang efektif secara biaya untuk meningkatkan kualitas air dan sanitasi, program ini diharapkan dapat meluaskan jangkauannya hingga dinikmati lebih dari 27.000 desa di 400 kabupaten. Perkiraan biaya sekitar 1,64 miliar dollar AS. Kunjungan saya ke puskesmas yang didukung program Generasi Sehat dan Cerdas memberi saya pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya kemitraan yang kuat antara pemda, penyedia layanan, dan masyarakat guna memperbaiki kesehatan serta nutrisi kaum ibu dan anak. Program ini memberi dukungan perawatan dan nutrisi kepada 5 juta ibu dan anak di 5.500 desa di 11 provinsi. Melalui dana hibah program ini, kami ingin memastikan ibu hamil mendapat asupan zat besi yang cukup, serta mendapat perawatan yang layak sebelum dan sesudah melahirkan. Anak-anak mereka mendapat imunisasi dan perawatan yang baik. Di salah satu provinsi termiskin, program ini mampu mengurangi hingga 20 persen kasus berat badan kurang pada bayi, juga mengurangi 33 persen jumlah anak-anak penderita kurang berat badan. Jumlah kasus stunting di provinsi ini berkurang hingga 21 persen setelah implementasi program selama tiga tahun. Keberhasilan dua program ini perlu diperluas ke seluruh pelosok. Para pembuat kebijakan, masyarakat, kalangan swasta, dan mitra-mitra pembangunan perlu bekerja sama untuk meningkatkan investasi pada peningkatan kualitas nutrisi, meningkatkan apa yang masih bisa ditingkatkan, dan menyokong penelitian yang dapat menentukan arah kebijakan. Kerja sama ini diharapkan bisa memperkuat koordinasi dan integrasi dari beberapa program lain guna mengatasi faktor-faktor penentu stunting yang bersifat multisektoral. Juga memperbaiki kualitas belanja pemerintah dan pemberian layanan di tingkat lokal guna menghasilkan nutrisi yang sehat. Bank Dunia berkomitmen untuk bekerja dengan Pemerintah Indonesia dan mitra pembangunan lain guna menciptakan strategi, kebijakan, dan program-program yang akan memajukan negara ini menuju suatu visi di mana tak ada satu anak pun yang mengalami stunting atau malnutrisi. Sebuah visi di mana setiap anak akan mendapat kesempatan terbaik di awal hidup mereka guna memenuhi kemampuan mereka untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi bagi aspirasi Indonesia jadi salah satu negara paling makmur di dunia. ●