Berbenah Diri Hadapi Bumerang Bogor Goals

APEC, Manfaat bagi dan Sumbangan Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dinamis Asia Pasifik Berbenah Diri Hadapi Bumerang Bogor Goals KOMPAS, 01 Oktober 2013

Pengantar Redaksi:

Menyambut pertemuan pemimpin ekonomi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober 2013, harian ”Kompas” menggelar diskusi panel bertajuk "APEC, Manfaat bagi dan Sumbangan Indonesia dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dinamis Asia Pasifik". Sebagai panelis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Wishnu Wardhana, Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk Franciscus Welirang, Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Yuri O Thamrin, dan Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri, dengan moderator pengajar Unika Atma Jaya Jakarta A Prasetyantoko. Hasil diskusi disajikan berikut ini dan empat tulisan lain di halaman 6-7. Laporan disusun oleh Pieter P Gero, Johan Waskita Utama, Anastasia Joice Tauris Santi, FX Laksana Agung Saputra, dan Ninuk M Pambudy.

—————————————————————————

Sulit untuk mengingkari kedahsyatan potensi ekonomi dalam 21 kelompok ekonomi anggota Konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Sangat logis apabila anggota kelompok ekonomi berusia hampir seperempat abad itu (dibentuk di Canberra, Australia, 1989) bakal mendapat faedah dari potensi tersebut. Indonesia termasuk pendiri dan anggota APEC.

Data mengungkapkan, 21 anggota ekonomi (tidak disebut negara karena China menolak sebutan negara untuk Taiwan dan Hongkong) APEC menyumbang 56,4 persen dari 58 triliun dollar AS produk domestik bruto dunia. APEC menjadi mesin pertumbuhan ekonomi global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi APEC lebih tinggi daripada rata-rata dunia.

Dengan penduduk hampir 3 miliar dari 7 miliar penduduk dunia yang tersebar dari ujung utara pesisir Samudra Pasifik di Rusia dan Amerika Serikat hingga ujung selatan di Cile dan Selandia Baru, anggota APEC berkontribusi 43,7 persen dari nilai perdagangan dunia sebesar 38 triliun dollar AS. Semua ini tak lain karena berkurangnya hambatan ekspor dan impor hingga 60 persen sejak keberadaan APEC.

Dari sisi investasi terjadi peningkatan empat kali lipat dalam 14 tahun ini (1989-2008). Pertumbuhan tersebut mendorong lahirnya kelas menengah dengan daya beli potensial. Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan peningkatan 11 persen dalam periode tahun 1995-2007. Kemiskinan menurun 44 persen.

Seluruh data itu tidak lepas dari visi APEC pada pertemuan pertama pemimpin APEC di Blake Island, Seattle, AS, 1993. Ditegaskan, perlu ”tercipta komunitas yang dilandasi semangat keterbukaan dan upaya kerja sama untuk menghadapi perubahan, memperlancar arus barang, jasa, dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi lebih merata, mencapai standar hidup dan pendidikan lebih tinggi, dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan”.

Dalam pertemuan pemimpin APEC di Bogor (Indonesia) tahun 1994 dikeluarkan maklumat Bogor Goals. Ditegaskan, ”Tercapainya perdagangan dan investasi bebas di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2010 bagi ekonomi maju dan pada tahun 2020 bagi anggota ekonomi sedang berkembang”.

Pertanyaan besarnya, setelah hampir dua dekade sejak seruan Bogor Goals, apa yang hendak dicapai Indonesia saat kembali menjadi tuan rumah pertemuan pemimpin APEC?

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku tuan rumah pertemuan di Nusa Dua, Bali, 7-8 Oktober, menekankan perlunya membumikan Bogor Goals. Namun, sejauh mana kesiapan Indonesia menghadapi konsekuensi Bogor Goals? Siapkah Indonesia mengambil manfaat dari APEC?

Daya tahan domestik

Kesiapan Indonesia tak lepas dari tema yang diusung Indonesia, yakni ”Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”. Tujuannya, mencapai kawasan Asia Pasifik yang tangguh dan segera pulih dari krisis ekonomi global, serta mempertahankan APEC sebagai mesin pertumbuhan ekonomi dunia.

Konsekuensi Bogor Goals cukup berat bagi Indonesia tanpa pembenahan ke dalam. Konsekuensinya dapat menjadi bumerang berdampak masif. Ini berkaitan dengan daya tahan ekonomi Indonesia belakangan ini yang memprihatinkan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih relatif tinggi, sekitar 5,8 persen tahun 2013. Tahun 2014 mungkin masih sekitar 5,9 persen. Masalahnya, pertumbuhan ekonomi ini didorong konsumsi yang sebagian besar dipenuhi produk impor. Sementara ekspor masih bergantung pada produk primer.

Ekspor produk manufaktur terus merosot dari waktu ke waktu dan belakangan defisit. Begitu pula dengan neraca produk makanan dan minuman yang defisitnya melebar. Ketahanan pangan Indonesia praktis lemah. Produksi kedelai nasional, misalnya, merosot dari 1,9 juta ton tahun 1999 menjadi hanya 800.000 ton tahun 2013. Harga kedelai pun melambung dan murni bergantung impor.

Alhasil, defisit neraca perdagangan terjadi sejak 22 bulan lalu, pertama kali setelah Indonesia merdeka. Ini mengindikasikan rapuhnya daya tahan ekonomi Indonesia. Impor, terutama produk minyak dan gas, terus meningkat. Neraca perdagangan periode Januari-Juli 2013 defisit sekitar 5,65 miliar dollar AS. Bumerang dari Bogor Goals akan kian dahsyat.

Kondisi ekonomi Indonesia ini merupakan hasil pembenahan diri yang sangat terlambat. Salah satu contohnya, terlambat menyesuaikan harga bahan bakar minyak dan pengendalian konsumsinya. Juga belum terlihat upaya spektakuler mendorong produksi pangan dan meningkatkan daya saing produk manufaktur di pasar ekspor.

Biaya pangan di Indonesia termasuk tinggi, sekitar 50 persen merupakan biaya politik dalam bentuk pungutan dan retribusi. Sekitar 30 persen merupakan biaya riil eksploitasi petani dan 20 persen biaya inefisiensi infrastruktur. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan tentang daya tahan ekonomi Indonesia.

Indeks korupsi Indonesia 8,83, termasuk paling tinggi dalam APEC. Bahkan lebih tinggi dari negara yang baru membuka diri seperti Myanmar (8) dan Kamboja (7,84). Berkaitan dengan inefisiensi infrastruktur yang sering dikeluhkan, indeks daya saing global Forum Ekonomi Dunia menempatkan ketahanan infrastruktur Indonesia di posisi ke-78 dari 144 negara.

Banyak niat baik hendak diusung Indonesia dalam perhelatan APEC 2013 dengan mempertahankan semangat Bogor Goals, mendorong konektivitas dalam APEC, mendorong usaha kecil dan menengah serta inklusi keuangan, dan memangkas peraturan dan tarif.

Namun, berkaitan dengan interkonektivitas dan pembangunan infrastruktur, pengelolaan perekonomian yang realistis dan memadai tak bisa diabaikan. Swasta akan berperan aktif apabila pemerintah membuat aturan pasti, transparan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi. Jelas Indonesia harus berbenah diri sebelum melangkah jauh. ●

APEC dan Peran Indonesia

APEC dan Peran Indonesia

Firmanzah ;  Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

SINDO, 10 September 2012

Sejarah mencatat, peran Indonesia dalam kerja sama perdagangan dan investasi Asia Pasifik (APEC) sangatlah penting. 

Indonesia berperan dalam pendirian APEC dan hadir pada konferensi tingkat menteri di Canberra 1989. Setelah pertemuan APEC di Blake Island Seattle (AS) pada 1993, Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC 1994 yang bertempat di Bogor. Selanjutnya, perjuangan kepentingan nasional di sejumlah forum APEC terus dilakukan, baik pada tataran konsultasi, penyusunan maupun implementasi kesepakatan.

Saat ini, kita mendapatkan momentum di saat dunia melihat Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki daya tahan (resilient) terhadap krisis global. Pada KTT APEC ke-24 di Vladivostok Rusia, 7–9 September 2012, terjadi perpindahan keketuaan APEC dari Rusia ke Indonesia sehingga peran Indonesia dalam mewarnai kerja sama di tingkat regional semakin meningkat dengan puncaknya pada KTT APEC 2013 yang akan diselenggarakan di Bali. Tema besar yang akan diusung Indonesia pada KTT APEC tahun depan adalah Resilient Asia Pacific: The Global Engine Growth.

Melalui keketuaan Indonesia pada APEC 2013, kita yakin peran dan posisi Indonesia dalam kancah internasional akan semakin strategis. Hal ini tentunya tetap didasarkan pada perjuangan kepentingan nasional dalam forum tersebut. Posisi Indonesia sebagai salah satu di antara sembilan negara APEC yang masuk G-20 sangatlah strategis dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi kawasan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2011 merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Pasifik.

Pada 2012 tren ini juga masih menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara sentral dalam menjaga pertumbuhan kawasan. Dengan produk domestik bruto (PDB) berdasarkan purchasing power parity (PPP) lebih dari USD1 triliun dan meningkatnya kelas menengah, Indonesia menjadi salah satu tujuan investasi di Asia Pasifik. Tentunya besaran (size) ekonomi nasional bukan hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar bagi produk impor bagi negara-negara yang tergabung dalam APEC. Terbukanya pasar kawasan merupakan peluang bagi ekspor produk nasional.

Pada 2011, aktivitas perdagangan Indonesia-APEC mencapai 76% dari total perdagangan Indonesia-dunia. Terlebih masuknya sejumlah negara Amerika Latin seperti Meksiko,Cile, dan Peru memberikan alternatif ekspor produk nasional di tengah pelemahan ekonomi sejumlah negara yang menjadi pasar tradisional Indonesia.

Tantangan ke Depan

Keketuaan Indonesia pada APEC 2013 hampir dapat dipastikan berada dalam situasi penyelesaian krisis keuangan dan ekonomi global. Efek pelemahan global akibat krisis berkepanjangan di Zona Eropa berdampak pada pelemahan kawasan Asia Pasifik, khususnya bagi mereka yang mengandalkan ekspor ke Eropa dan Amerika. Sepanjang 2010–2011, negara-negara yang tergabung dalam APEC mengalami tekanan pelemahan global akibat krisis utang Eropa.

Hal ini ditambah dengan pelemahan ekonomi yang juga terjadi di Amerika Serikat turut menambah penurunan kinerja ekonomi sejumlah negara APEC. Imbas dari hal ini telah terasa. China, Jepang, dan sejumlah negara lainnya mengalami perlambatan ekonomi. Tekanan ini akan semakin kuat jika konsolidasi ekonomi kawasan Asia Pasifik berjalan lamban atau stagnan. Oleh karena itu, tema yang diusung selama keketuaan Indonesia pada APEC 2013 adalah untuk membangun daya tahan terhadap krisis, baik yang terjadi di kawasan Asia Pasifik ataupun krisis yang diakibatkan kawasan lain.

Asia Pasifik terintegrasi dengan kawasan lain sehingga perlu adanya kemampuan adaptasi (adaptive capacity) untuk merespons setiap sentimen negatif. Ketidakpastian pasokan pangan dan minyak dunia membutuhkan koordinasi dan kerja sama kawasan untuk terhindar dari persaingan yang berpotensi menciptakan destabilitas kawasan. Kepemimpinan Indonesia juga akan sangat menentukan bagi tidak hanya terciptanya ketahanan ekonomi, tetapi juga pengondisian bagi terciptanya kawasan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia Pasifik.

Pada KTT APEC di Vladivostok diangkat empat tema sentral, yaitu integrasi regional melalui perdagangan dan investasi,ketahanan pangan, sistem rantai nilai (supply-chains), dan intensifikasi kerja sama untuk pertumbuhan yang inovatif. Keempat tema sentral ini merupakan pijakan bagi Indonesia dalam merumuskan agenda pertemuan tahun depan di Bali. Keketuaan Indonesia pada APEC 2013 juga diharapkan mampu meningkatkan pencapaian kerja sama ekonomi APEC selama ini.

Hal ini terlihat pada semakin menurunnya biaya transaksi perdagangan periode 2007–2010 sebesar 5% dengan nilai penghematan mencapai USD58,7 juta. Penurunan tarif pada 2010 dapat ditekan menjadi 5,8% dari 17% pada 1989.Kerja sama ekonomi APEC juga berhasil meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 10,8% dalam kurun waktu 1 dekade (1999–2009) sehingga tingkat kemiskinan di kawasan APEC dapat ditekan dan berkurang 35% dalam kurun 1999–2009. Ketika Indonesia memimpin APEC 2013, berarti juga Indonesia menjaga perekonomian dunia mengingat APEC menguasai 56% PDB dunia, 39,8% penduduk dunia, dan total PDB 2011 USD38,9 triliun.

Di saat kawasan ini berhasil meningkatkan daya tahan dengan tetap menjaga pertumbuhan, hal itu akan berdampak positif terhadap perekonomian global. Oleh karena itu, tantangan keketuaan Indonesia pada APEC 2013 menjadi sangat strategis dalam meningkatkan posisi tawar-menawar Indonesia di tingkat global. Keberhasilan Indonesia keluar dari krisis ekonomi 1998 dan menjaga daya tahan perekonomian nasional pada sejumlah krisis seperti subprime mortgage dan krisis keuangan di Zona Eropa dapat menjadi inspirasi bagi APEC.

Kemampuan nasional untuk tetap menjaga defisit fiskal pada posisi yang aman, pembangunan inklusi, proteksi sosial, terkendalinya inflasi, dan terjaganya stabilitas sosial-politik merupakan kunci melewati kondisi krisis. Pembangunan nasional yang tidak hanya bertumpu atas keberpihakan industri besar tetapi juga industri mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi model pembangunan di Asia Pasifik.

Pengurangan disparitas infrastruktur dan pembangunan antarnegara APEC menjadi tantangan selama keketuaan Indonesia. Perlu disadari, di dalam APEC tidak semua negara memiliki kemampuan ekonomi yang setara. Dinamika antara kepentingan negara berkembang dan maju dalam APEC terus mewarnai kesepakatan perdagangan dan investasi. Indonesia sebagai bagian dari negara berkembang dapat berperan untuk lebih menyeimbangkan kepentingan antara negara maju dan berkembang.

Dengan demikian sebagian besar manfaat kerja sama perdagangan dan investasi APEC tidak hanya dinikmati oleh negara maju, tetapi negara berkembang juga dapat mengambil manfaat secara signifikan dalam forum tersebut. ●