Memaknai (Lagi) Ontosoroh Agus Hernawan  ;   Penyair; Terlibat dalam berbagai kerja edukasi dan advokasi sejak 1999; Pernah terlibat di  Tim Advokasi Child Labor-Firestone, di Liberia, Afrika

                                                        KOMPAS, 30 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

A settled home for white settlers! Demikian Hindia Belanda diinginkan di suatu waktu imperial. Waktu itu dimulai pangkal abad ke-20. Keberhasilan aneksasi pulau-pulau di luar Jawa sepanjang abad ke-19 dengan patok kekuasaan mulai dari Sumatera-Aceh masih pengecualian-sampai ke Benteng Dus Bus di Lobo, Papua, mendorong reorientasi penguasaan. Jika tujuan awal VOC sekadar mencari kekayaan, sejak pangkal abad ke-20 itu Hindia Belanda diproyeksikan jadi mukim permanen orang Putih. Linda Tuhiwai Smith (2005) menguraikan bagaimana imperialisme abad ke-20 itu berlangsung. Ia tidak lagi semata bertopang di ekspedisi militer dan ekspansi ekonomi, tetapi mewujud sebagai satu kesatuan analisis dan diskursif di wilayah pengetahuan. Pengetahuan jadi perangkat ideologi imperial untuk melahirkan kebudayaan, tradisi intelektual, dan ekspresi teknis. Tradisi penulisan yang melakukan pemisahan ketat antara sastra dan sejarah adalah salah satu bentuk ekspresi teknis itu. Fokus dialihkan dari struktur ke kultur. Kekuasaan merangkul pengetahuan. Monopoli ditukar hegemoni. Aneksasi diganti legitimasi. Ilmu pengetahuan jadi subtle ways, penjinakan dan penundukan secara halus guna melahirkan kepatutan menurut "etika kolonial". Di titik ini, seperti dinyatakan Edward Said, pengetahuan jadi cara-cara sistematik untuk menaklukkan orang lain (subjugation of others), sekaligus "bahan baku" ("raw material") bagi mesin produksi imperial. Narasi yang mengacaukan Novel Bumi Manusia-nya Pramoedya Ananta Toer diterbitkan pertama kali bulan Juli 1980.  Bumi Manusia bertahan hanya enam bulan sebelum dibredel oleh Jaksa Agung melalui SK-052/JA/5/1981. Respons kekuasaan di bandul kecurigaan, juga kepandiran.  Padahal, novel Pram ini membuka ruang bertemu sastra dan sejarah. Bahkan, Keith Foulcher menyebut Bumi Manusia memuat kemungkinan didaktis dan emansipatoris. Lebih jauh, pada hemat saya, Bumi Manusia merupakan konstruksi sejarah kebangsaan lewat perspektif yang disebut Heidegger subjective experience. Pengalaman subyektif Pram membuat Bumi Manusia berelasi dialektis atas narasi imperial.  Diskursif semantik didedahkan, berpusat pada sosok tokoh Nyai Ontosoroh.  Nyai Ontosoroh pada Pram menolak citraan Nyai yang direproduksi narasi imperial. Jamak, citraan Nyai hadir secara negatif. Ambil contoh Bas Veth dalam Het Leven in Nederlandsch-Indie (Kehidupan di Hindia Belanda, 1900). Bas menyebut para Nyai sebagai manusia sejenis kera! Ada juga cerita Nyai Dasima, baik karangan G Francis (1896) maupun Sair Njaie Dasima-nya OS Tjiang (1897). Keduanya menghadirkan Nyai Dasima sebagai perempuan serong, lemah, dan tak dapat dipercaya. Citraan negatif itu juga dilekatkan ke Saipa dalam Si Tjonat karangan FDJ Pangemanann, yang anehnya adalah pengarang pribumi. Saipa adalah Nyai Tuan Opmeijer, asal Desa Tjirenang, yang sangat elok dan muda belia, serta sangat dicintai tuannya.  Akan tetapi, Saipa serong dengan si Tjonat, jongos di rumahnya. Ontosoroh melawan citraan negatif itu. Ia adalah ikon antagonisme yang terhubung secara diametral dengan proyek imperial di wilayah ide dan diskursif pengetahuan. Ontosoroh menolak kategorisasi, menolak politik identitas beserta segala prasangka rasial yang ditanamkan. Ontosoroh menolak pembatasan. Ia menolak menjadi gambaran dalam narasi imperial: sekadar obyek seksual dan pajangan tuannya. Ia bukan perempuan "ganjal batu" dibungkus kain songket bersulam benang emas dan perak, tusuk konde Roos, peniti intan dan giwang yang terbuat dari berlian.  Ontosoroh menolak diisolasi dalam kesombongan dan keangkuhan warna kulit. Ontosoroh mengacaukan narasi imperial. Datang dari lantai terbawah dalam struktur masyarakat kolonial, seperti dikatakan Harry Aveling dalam Wanita yang Sengsara: Wanita dalam Bumi Manusia, Ontosoroh menghadirkan dirinya penjelmaan dari paras dan rupa Timur yang elok dengan keuletan dan keberanian pebisnis sejati dan kepintaran wanita Eropa tulen lulusan boarding school Inggris. Ia belajar membaca, dan belajar menulis dalam bahasa tuannya. Ontosoroh mempelajari banyak hal secara otodidak, juga mengajarkannya. Ia jadi guru Minke (sosok penting lain dalam Bumi dan Manusia) dalam hal kebangsaan. Emansipasi Pram menulis Bumi Manusia tidak untuk dibaca sebagai novel berlatar sejarah, tetapi sejarah itu sendiri. Sejarah sebagai alternative reality, satu patahan emansipasi.  Konteks pembacaan sosok Nyai Ontosoroh ialah situasi tanah jajahan Hindia Belanda menjelang akhir abad ke-19 yang terhubung ke proyek new imperialism Batavia. Ada kemiripan, bila tidak mau dikatakan peniruan, antara new imperialism Batavia dengan the Late Period (1870-1901) kolonialisme Inggris. Keduanya sama-sama tidak menonjolkan ekspansi dan eksploitasi ekonomi, tetapi rasa superioritas di dalam satu pertemuan budaya yang hierarkis sifatnya. Tujuannya menjadikan tanah jajahan a settled home for white settlers. Karena itu, sejak akhir abad ke-19, terjadi arus masuk  perempuan Eropa ke Hindia. Dari sekitar 60.000-an "orang Putih"  di Hindia pada 1900, mengutip Chailley-Bert, hampir separuhnya, yaitu sekitar 23.000, adalah wanita Eropa. Gelombang masuk perempuan Eropa tersebut menyudahi periode kolonialisme tua. Di periode yang disebut kolonialisme tua, khususnya sebelum akhir abad ke-19, arus masuk perempuan Putih ke Hindia sangat dibatasi. Sejak Cornelis de Houtman beserta 100  anggota ekspedisi datang ke  Banten pada 23 Juni 1596, baru pada 8 September 1627 untuk pertama kali dua perempuan Belanda menginjakkan kaki ke Kastil Batavia. Bahkan, sepanjang penguasaan VOC, malah diberlakukan pembatasan, dengan pengecualian hanya para pejabat tinggi, atau kalangan tertentu, yang dibolehkan membawa serta istri berlayar ke Hindia. Sebutlah seperti Benjamin Olitzsch yang direkrut VOC pada 1680 untuk mengelola tambang emas di Sumatera Barat. Gelombang masuk perempuan Eropa ke Hindia itu diikuti kampanye tentang kemurnian ras Kaukasia. Di waktu yang sama, perkawinan campuran, baik yang resmi maupun tidak, antara "pria Putih" dan perempuan Slam atau pribumi sudah jamak ditabukan. Perkawinan campuran berlangsung hanya di kalangan serdadu. Anak-anak hasil perkawinan itu disebut anak kolong-penamaan yang tentunya mengandung konotasi bawah. New imperialism Batavia mensyaratkan suatu tatanan masyarakat kolonial yang terkotak-kotak, senjang, dan hierarkis. Satu tatanan masyarakat kolonial yang berada di ruang dan waktu yang sama, tetapi terpisah oleh jarak, esensi, dan identitas  di balik warna kulit dan prasangka- prasangka rasial. Suatu masyarakat dengan kolonis berada di kasta tertinggi sebagai wakil dunia beradab, model dan arketif the most advanced civilication. Beb Vuyk, salah seorang perempuan pengarang Indo dalam Sebuah Rumah Nun Di Sana (1939), dengan ironi melukiskan bagaimana ".Manusia yang bersahaja waktu berangkat dari Genoa merasa seakan-akan derajatnya naik beberapa tingkat begitu tiba di Priok." Nyai Ontosoroh adalah Sanikem. Ia dijual bapaknya yang gila pangkat ke Herman Mellema, administrator pabrik gula. Namun, Ontosoroh, yang dipariakan di lantai terdasar struktur kolonial, ditindas oleh kuasa patriarki feodal-kolonial, menolak jadi sosok nyai yang dicitrakan negatif dalam narasi imperial. Dihadapkan dengan situasi new imperialism Batavia, Ontosoroh jadi indeksitas emansipasi kebangsaan. "Hidup bisa memberikan segala pada barang siapa tahu dan pandai menerima," ujar Ontosoroh kepada Minke. Memaknai Ontosoroh sebagai indeksitas emansipasi kebangsaan, dalam hemat saya, merupakan pesan penting Bumi Manusia. Pesan seorang sastrawan yang pernah dipariakan, tapi tak pernah sedetik pun kehilangan kecintaan pada Tanah Air. Sebuah pesan yang dialamatkan pada generasi bangsa ini untuk remembering, revitalizing, rewriting, dan representing sejarah ruang hidup mereka. Berdaulat atas ingatan, jadi tuan bagi masa depan. ●

Sejarah Sunyi Neruda Agus Hernawan   ;   Pekerja Kebudayaan yang lahir di Palembang

KOMPAS, 08 Februari 2015

                                                                                                                                     

                                                

Pernikahan Ferdinand of Aragon dengan Isabella of Castile menyatukan dua dominasi, melahirkan Spanyol sebagai bangsa dalam satu kesatuan dan realitas. Granada direbut kembali melalui pembantaian orang Moor atas nama perang suci Abad Pertengahan. Sang Ratu Isabella pun ditasbihkan oleh Pope Alexander VI sebagai ”pemilik dan tuan” Dunia Baru setelah Columbus bersama armadanya  merapat di pulau karang berbentuk cincin yang dinamai San Salvador. Tetapi, bagi Neruda, Granada telah hilang untuk selamanya. Kematian Lorca, perang saudara di Spanyol, dan simpatiknya ke kaum Republiken, membawa Neruda kembali ke Cile. Ia mengakhiri mimpi buruk: memanggul beban kesunyian 550 tawanan Indian yang diangkut Columbus, persembahan bagi Sang Ratu, the patroness of the Holy Inquisition.  Neruda—seorang yang ingin berterima di tanah beradab—mendapati dirinya memikul beban kesunyian budak Indian yang mati kedinginan dan dicampakkan ke laut. ”Kami menenggelamkan mereka, tidak jauh dari daratan Spanyol,” tulis Michele de Cuneo (dalam Journal and Other Documents on the life and Voyages of Christopher Columbus (ed) Morison, 1963). Sementara sisanya, tulis Galeano, dijual sebagai budak di Sevilla dan mati sengsara. Tetapi, saat kembali Neruda mendapati  Amerika Latin bukan ”the New World” yang eksotik seperti termuat dalam peta perjalanan ke Dunia Timur di Biblioteca Marciana sejak pangkal Abad ke-16. Ia mendapati sejarah yang menghampar di atas kekejaman pelatuk senapan. Dengan nada geram, dalam Explico Algunas Cosas, Neruda menulis: Dan kau akan bertanya: mengapa puisi-puisinya tidak berbicara  tentang anggur mimpi dan dedaun gugur dan kemegahan jubah gunung emas tanah asalnya? Datang dan lihat kematian menggenang di jalan-jalan. Datang dan lihat darah di jalan-jalan. Datang dan lihat darah menggenang di jalan-jalan! Sejarah modernitas adalah sejarah benua yang hilang. The primitive accumulation of capital di balik serbuan Barat, buruh-buruh imigran Irlandia yang dimiskinkan, budak-budak Asia dan Afrika yang diangkut kapal Portugis menuju Brasil, dan 90 juta kaum pribumi yang musnah dalam 500 tahun kolonialisme. Neruda pun mendatangi sebuah pangkal, sebelum waktu imperial. Ia berziarah  ke ketinggian Pegunungan Andes, ke reruntuhan kota kuno. Ia mendatangi Macchu Picchu untuk menemukan akarnya. Ziarah ke Macchu Picchu mengawali kemunculan puisi-puisi Neruda yang memanggul kewajiban dan etis pada hidup.  Suara untuk kematian masa lalu, untuk bebatu, dan di atas segalanya, untuk sejarah yang ditenggelamkan. Pedro Orgambide menyebut Neruda dalam Ganto General-nya menyuguhkan suara yang sangat politis, suara Amerika Latin dengan sejarah yang drastis dan penuh lubang peluru. Amerika Latin adalah tempat sastra menafsir ”realitas” sekaligus mentransformasikannya. Ia menjadi kesastraan yang penuh risiko karena menempatkan bahasa bukan melodi, melainkan ”suara dan gema” di dalam sistem komunikasi yang dimonopoli kekuasaan. Di keseluruhan Amerika Latin, kediktatoran militer yang didukung Barat meletakkan kebebasan berpikir di bawah bayang-bayang bayonet. Monopoli atas ”kata” (the monopoly of the world) membuat bahasa menjadi properti kekuasaan. Neruda jauh lebih beruntung dibandingkan Otto Rene Castilio, penyair paling menjanjikan dari Guatemala yang  dibakar di Zacapa oleh rezim militer—layaknya serdadu Portugis dan Spanyol yang membuat unggun dari tubuh laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indian yang jadi kayu bakar. Akibat surat terbuka berisi kritik pedas ke Presiden Gonzalez Videla, Neruda terpaksa bersembunyi, menyusuri Pegunungan Andes, dan menuju Argentina. Eksil adalah jarak, satu kemewahan di tengah ketiadaan lagi alternatif. Eksil menjadi semacam takdir sastrawan dan intelektual Amerika Latin, ujar Galeano. Masa bersembunyi di rumah-rumah petani itu membawa puisi-puisi Neruda menjadi ledakan dari ruang sejarah orang-orang yang diabaikan. Puisi-puisi Neruda lebih sederhana, tetapi sangat politis. Satu utang budi  ke compesinos yang melindunginya, satu kemurnian protogonisme pada kediktatoran yang mengakuisisi bahasa sebagai properti dan kata sebagai kutukan. Dalam Deber del Poeta, Neruda menulis: ...untuk siapa pun yang dibungkam di rumah atau di gedung-gedung pemerintah, buruh atau perempuan, yang terlempar di jalanan di lubang lubang tambang, atau dinistakan di balik sel penjara panas untuk mereka aku datang... Di tahun 1970, melalui pemilihan yang paling demokratis dalam sejarah Cile, Salvador Allende terpilih sebagai presiden. Tiga tahun kepemimpinannya, Cile menasionalisasi industri tembaga, perbankan, dan sistem telekomunikasi. Menggulirkan program pendidikan bagi semua, jaminan kesehatan, distribusi tanah, dan menerbitkan undang-undang yang mengakui hak-hak perempuan dan kaum pekerja. Di masa Allende, Neruda menduduki pos duta besar di Perancis. Itulah masa kegemilangan Neruda melayani Cile baik sebagai penyair  dengan mempersembahkan Nobel Kesastraan (1971). Juga sebagai politisi, ia ikut mendirikan satu pemerintahan demokratis yang dibayangkannya akan kekal. Kesehatan yang memburuk membawa Neruda,  di tahun 1973, kembali ke Cile. Di rumahnya, di Isla Negra, Neruda terbaring sakit. Di Luar, Santiago de Chile dikepung junta militer dipimpin Augusto Pinochet—didukung oleh CIA lewat sandi operasi bernama Operasi Djakarta. Allende gugur dalam  kudeta 11 September 1973 dan Cile pun kembali penuh lubang peluru dalam 17 tahun kediktatoran Augusto Pinochet. Sepanjang 1973-1990,  sekitar 3.000 orang tewas atau hilang. Dalam Descubridores de Chile,  Neruda menulis ...kesunyian terbaring di sepanjang garis. Tema kesunyian muncul tetapi lebih getir dibandingkan Amor America atau Los Rios Acuden. Bahkan, dijajarkan dengan the Heights of Macchu Picchu (alturas de Macchu Picchu) yang penuh gairah dan kedalaman puitis yang politis, Descubridores de Chile terbaca kesunyian yang sangat muram. Di puisi yang hanya beberapa baris itu setiap kata seperti kesunyian yang terbaring abadi jalur sempit pantai barat. Kesunyian yang membawa Cile, negeri ujung daratan Benua Amerika itu, berhadapan langsung dengan lautan sejarah yang tidak pernah tenang, dengan Samudra Pasifik yang penuh badai dan gejolak. Pinochet, dengan tangan besinya, membawa Cile menjadi kelinci percobaan pasar bebas dan agenda neoliberal. Kediktatoran dan ekonomi liberal yang diterapkan Pinochet, tulis Orlando Letelier, adalah dua sisi dari satu keping koin. Separuh industri yang sudah dinasionalisasi Allende dikembalikan Pinochet ke pemiliknya, separuh lagi dijual. Restorasi Pinochet ini telah mengembalikan ekonomi Cile dimonopoli segelintir elite. Duncan Green dalam Silent Revolution: The Rise and Crisis of Market Economics in Latin America mengisahkan bagaimana tak lama setelah berkuasa, Pinochet mengundang para ekonom University of Chicago (Milton Friedman, Friedrich von Hayek, dan Arnold Harberger) untuk mengarsiteki ekonomi Cile. Mereka yang dijuluki ”Chicago Boys” itu  merekomendasi prinsip-prinsip ekonomi liberal. Sebanyak 400 lebih perusahaan negara diprivatisasi, diikuti PHK 10.000 pekerja publik. Prinsip ekonomi liberal dari Chicago dipaksakan dengan mata penuh kebencian dan kecurigaan ke serikat pekerja dan organisasi politik. Agenda pasar bebas telah membuat negara kehilangan kontrol untuk berbagai produk. Susu yang jadi perhatian khusus masa Allende, sejak 1975, mengikuti mekanisme pasar. Hasilnya, harga ke konsumen menaik sampai ke 40 persen, sebaliknya  harga ke produsen terjun 22 persen. Dan, kematian bayi meningkat drastis, tulis Galeano dalam Sevent Years After. Hanya satu kuarter setelah kejatuhan Allende, program charity asing membanjiri kaum miskin Cile. Satu cara cuci tangan sekaligus menciptakan dependensi baru. Neruda, dalam Demasiodas Nombres, demikian liris, ”...semua kita debu atau pasir/semua kita berkubur sunyi tangis...”. ●

Pancasila dan Pertimbangan Kebudayaan Agus Hernawan  ;   Pekerja Kebudayaan

KOMPAS,  16 Oktober 2014

                                                                                                                       

HARI ini, persepsi publik atas Pancasila lebih mirip barang antik. Ia telah dikosongkan dari sublimitas ideologi. Kehadirannya bukan lagi supra-personal dengan nilai-nilai utama, melainkan produk yang mencari kelayakan dalam kepentingan politik sesaat. Lepas dari itu, ia ketidakbermaknaan yang tersebar. Bahkan, ia mungkin dianggap kayu rongsokan. Ketidakbermaknaan adalah bahasa lain dari kegagalan membumikan dan membunyikan Pancasila di kehidupan nyata. Nirkoneksi antara nilai-nilai utama dengan ekspresi kolektif jelas bukan karena nilai-nilai utama itu tidak lagi berterima di situasi kebangsaan saat ini. Masalah ada di kualitas membumikan dan kuantitas membunyikan. Apa yang dilakukan selama ini persis ”penjaga toko barang antik”. Sebagai kebudayaan Pancasila adalah holistisasi kebudayaan. Ia hadir, baik di covert culture (ruang terdalam kebudayaan) maupun overt culture (ruang terluar kebudayaan). Di covert culture, Pancasila menghimpun nilai-nilai utama yang mengandung keberterimaan di ruang hidup kebangsaan dan daya adaptasi dalam struktur sejarah. Di overt culture, Pancasila (seharusnya) menjadi aktualisasi nilai-nilai utama. Ia hadir dalam bentuk ekspresi dan identitas budaya, seperti adat-istiadat dan pola tutur-tindak budaya lainnya, juga mendasari sistem ekonomi, sosial, dan politik kita. Nirkoneksi antara nilai-nilai utama di covert culture dengan ekspresi dan manifes regulasi di overt culture terjadi akibat reproduksi bypass untuk memenuhi tujuan politik sesaat. Institusi kesadaran dan alat produksi kesadaran tidak digerakkan secara bersama. Akibatnya, kualitas kesadaran publik, kemudian mentalitas publik, terdorong pada pengingkaran. Akhirnya, nilai-nilai utama Pancasila cuma jadi niskala. Kesadaran negatif Kualitas kesadaran publik terberai dalam tiga kelompok kesadaran negatif, yakni mistis, naif, dan fanatik. Kesadaran mistis melahirkan sikap mental fatalistis dan rasa ketidakberdayaan, berkompromi dengan kenyataan hidup yang buruk sebagai ”nasib”. Sikap mental ini menciptakan masyarakat yang pasif, mudah menyerah tapi gampang tersulut. Konsekuensi luas ia mematikan daya juang, inisiatif, dan kreativitas dalam keadaban publik. Kesadaran naif ialah ketika segmen sosial memilih jadi ”obyek” yang lebih aktif. Mereka tidak lagi pasif, tapi beradaptasi dengan nilai, peran, dan tatanan sosial yang buruk, mengambil bagian di dalamnya, dan mendapatkan keuntungan. Kesadaran naif melahirkan mentalitas aji mumpung dan berbagai praktik penyalahgunaan wewenang. Fanatisme terjadi ketika frustrasi sosial berubah menjadi ”subyek” dalam kerumunan dengan klaim kebenaran sempit. Fanatisme melahirkan sikap mental yang radikal dan bias. Ia mendorong penolakan paripurna antarkelompok sosial. Masing-masing saling memberi stigma, antikritik, dan cenderung ke arah fasisme. Ketiga kesadaran di atas menyebabkan ruang hidup kebangsaan didominasi tiga mentalitas negatif. Pada overt culture masyarakat agraris dan perkebunan, misalnya, budaya klenik dan tahyulisme, budaya kepatuhan yang seketika bisa berubah amuk merunyak dan menciptakan masyarakat yang diam tapi seperti sekam yang mudah terbakar. Di lingkungan birokrasi, dunia usaha, dan masyarakat politik kita, budaya korupsi, sogok, gratifikasi, termasuk budaya transaksi politik, tumbuh seperti alang-alang di tengah padang. Sementara kaum muda terjebak budaya kekerasan, intoleransi menggejala di kota dan desa diikuti fundamentalisme keagamaan. Revolusi mental Revolusi mental merupakan strategi kebudayaan. Ia bergerak tidak di covert culture yang berarti revolusi guna meruntuhkan bangunan supra-personal yang sudah ada dan di atas reruntuhan itu dibangun yang baru. Ia juga tidak bergerak di overt culture yang membuatnya jadi kekuasaan penuh sensor: apa yang boleh dan apa yang tidak seperti di masa Orba. Tetapi, ia mewujud sebagai gerakan emansipasi kesadaran publik. Sebagai gerakan, ia tentu tidak bisa simsalabim-abrakadabra, tetapi berkecambah ke banyak institusi kesadaran dengan emansipasi kesadaran publik menjadi tujuan bersama. Tujuan ini merupakan pijakan bagi desain strategi bagaimana mentransformasikan ketiga kesadaran negatif di atas ke level kesadaran warga negara. Kesadaran warga negara bukan kloning kesadaran elite yang disuntikkan ke publik sebagaimana peristiwa menghafal butir-butir P4 di masa lalu. Ia adalah satu proses belajar dan bertindak untuk menghargai setiap ikhtiar publik. Subyektivitas publik didorong bertumpu pada observasi dan penalaran kritis, self-critical, kadar fleksibilitas dalam menilai, dan kepercayaan diri (self-confident) yang tumbuh di tengah relasi sosial (power to dan power with). Dari sini, partisipasi publik baru akan lahir, mendasari aksi-aksi positif membangun masyarakat yang lebih demokratis. Sebagai gerakan, substansi revolusi mental, yang juga jadi ukuran keberhasilannya, terletak pada kesanggupan memobilisasi elemen-elemen penting di masyarakat. Publik harus ditempatkan sebagai pusat dan nyawa gerakan. Mereka mencakup keragaman polar yang membulat selaku kolektif, berkumpul dan menyusun beberapa tujuan spesifik melalui program (mungkin) dengan sifat sentralis diimbangi proposal aksi yang bersifat desentralis. Namun, tanpa upaya menjangkau keterlibatan publik yang luas, tanpa upaya aktivasi modalitas sosial ke dalam koneksi solidaritas, suatu gerakan akan masuk kotak elitisme. Karena itu, revolusi mental harus jadi daya gerak bersama. Selamat datang Indonesia baru. ●

Jalan Ormas, Pilihan Benderang Agus Hernawan  ;   Bergiat di Populis Institute

KOMPAS, 16 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

KEBERADAAN relawan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014 adalah prestasi demokrasi. Kehadirannya seolah kelahiran kembali konglomerasi solidaritas Asia-Afrika Bandung dalam tradisi perpolitikan di Tanah Air. Namun, tak ada pesta yang tak selesai. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, panggung politik dipastikan kian ramai oleh aksi goreng-menggoreng isu, negosiasi, dan lobi-lobi kepentingan. Di dalam situasi itu, demokrasi terancam kembali menjadi klise.  Di sinilah situasi kritis bagi demokrasi dan krusial bagi relawan. Relawan dihadapkan pilihan: lanjut ke depan, masuk gelanggang dengan genderang perang baru dibunyikan; atau surut ke belakang, meresikan diri karena menganggap kerja sudah selesai. Pilihan terakhir akan mengulang sinopsis awal reformasi: menyerahkan nasib bangsa lima tahun ke depan dalam mekanisme elite. Tak gampang Menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) berarti pilihan pada lanjut ke depan. Pilihan yang tidak gampang karena ia menuntut napas panjang. Namun, ia juga menunjukkan kreativitas berpolitik generasi hari ini untuk mencari dan menemukan strategi serta metode baru bagaimana mewarnai kekuasaan politik agar sejalan dengan harapan publik. Tulisan ini coba mendiskusikan hadirnya ormas relawan berkenaan dengan tantangan kembar yang bersifat internal dan eksternal. ”Jangan seperti serangga atau bunga cantik pada awal musim dingin yang gegas mati digulung badai,” ujar Naomi Klein di hadapan ribuan orang muda dalam aksi Occupy Wall Street beberapa tahun lalu. Pesan Naomi itu lebih sebagai otokritik pada apa yang disebutnya kegagalan kultur gerakan membebaskan diri dari margin kesesaatan. Institusionalisasi relawan, hemat saya, dilatari maksud menolak margin, melawan perangkap kesesaatan itu. Kehadiran ormas adalah alur linearitas sejarah tradisi relawan yang lahir pada masa Pilpres 2014. Karena itu, ia bukan sebentuk kooptasi apalagi pembonsaian,  melainkan meng-upgrade karakter antitesis semasa pilpres. Bahwa, daya tarung melawan kekuatan politik dominan tidak berarti rampung seiring ketuk palu Mahkamah Konstitusi. Menjadi ormas bukan tanpa risiko. Ketika karakter di atas ikut terlembagakan, substansi ormas adalah satu tubuh gerakan. Keberadaannya mesti disertai kepekaan analisis konteks dan pembacaan relasi kuasa. Ini akan menjaga ormas tetap berasosiasi langsung dengan gelombang tuntutan keadilan ekonomi, pemerintahan yang bersih, perbaikan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi publik, dan dorongan reorientasi parpol. Di wilayah paling fundamen, kehadiran ormas relawan jadi penegasan dan penjabaran ideologis terkait ”siapa yang dilayani” dan ”siapa yang diuntungkan”. Penegasan dan penjabaran ideologis ini barometer reaksioner atau progresifnya ormas. Ini adalah pilihan yang terang benderang; apakah kehadiran ormas untuk melayani kepentingan orang-orang di lingkaran kekuasaan dengan mendapat keuntungan dari situasi itu, atau visibilitas kepentingan publik sebagai ”pihak yang dilayani” dan publik sebagai ”pihak yang diuntungkan”. Di kultur politik kita yang cenderung meredusir konflik (elite) ke dalam konsensus konservatif—lewat politik bagi-bagi dagang sapi, di sisi yang lain, situasi demokrasi liberal meniscayakan konflik, baik dengan istilah oposisi maupun di dalam relasi kuasa yang tersebar. Baik konflik maupun konsensus (elite), pada kenyataannya tetaplah pisau bermata rangkap yang mencederai kepentingan publik. Publik hanya jadi niskala di dalam kultur kekuasaan politik, seperti istana besar dipagari tembok tinggi. Ia tidak bisa ditembus kehendak publik. Keterlibatan publik absen. Dalam konteks kultur kekuasaan yang kedap dari kepentingan publik ini, perlu institusionalisasi relawan sebagai kekuatan penyeimbang. Mengarsiteki demokrasi Selain itu, kehadiran ormas juga akan makin memperjelas keterlibatan publik tidak hanya sebatas kawal dan kritik, tetapi juga diwujudkan lebih jauh lewat strategi kolaborasi, komplementasi, dan transformasi. Ketiga strategi ini diaplikasikan mulai dari desain kebijakan pembangunan ekonomi didasari tujuan-tujuan sosial, diikuti citizen education, termasuk leadership development dan advokasi penguatan partisipasi warga, sampai ke reorientasi parpol. Strategi kolaborasi dan komplementasi menyasar metode partisipasi dalam manajemen sosial kita untuk demokrasi yang membuka pintu bagi keadilan sosial. Strategi transformasi tujuannya lebih spesifik, yakni reorientasi parpol. Yang disebut terakhir ini akan makin memperjelas karakter antitesis ormas—jika itu yang diambil—tidak saja atas struktur, tetapi juga kultur yang membentuk sejarah trayektori gerakan sosial dan gerakan politik kita. Di satu sisi,  gerakan sosial tumbuh mengakar dan menyebar, tetapi cenderung mengisolasi diri dalam logika perlawanan. Di sisi lain, gerakan politik  terperangkap orientasi sempit organisasi politik yang minim komitmen keadilan sosial. Membangun dialog antarkedua polar ini akan menyelamatkan parpol, yang berarti menyelamatkan demokrasi dari menjadi klise. Reorientasi parpol membuat partai tidak lagi jadi alat elite atau kelompok kepentingan membeli kekuasaan. Parpol didorong jadi ”rahim” lahirnya pemimpin-pemimpin politik yang responsif dengan komitmen kuat pada proses demokratisasi. Di Brasil dan negara kawasan Pegunungan Andes, seperti Argentina, Bolivia, Cile, dan Venezuela, kepemimpinan jenis ini serupa Tembok Tiongkok yang membentengi hak-hak warga negara dari keserakahan crony-capitalism dalam wujud jaringan mafia. Sejauh mana ormas relawan, yang kehadirannya didasari keyakinan dan gairah pada perubahan, sukses mengarsiteki demokrasi berbasis daya cipta publik? Suatu demokrasi dengan kekayaan inisiatif dan inovasi, harapan dan impian; demokrasi yang terbebaskan dari kultur konflik dan konsensus elite. Jawabannya terletak di antara pilihan yang terang benderang. ●

Gairah Demokrasi Publik Agus Hernawan  ;   Bergiat di Populis Institute; Pernah ”Nyantri” di SIT, Vermont, AS

KOMPAS, 02 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

Kompetisi Pilpres 2014 terhitung paling tajam sepanjang sejarah perpolitikan di Tanah Air, khususnya setelah Reformasi. Gelanggang polarisasi terbangun di semua lapisan, dari partai pengusung sampai ke ruang-ruang kesadaran publik pemilih. Menarik disimak ialah antusiasme publik meningkat signifikan, diikuti menyusutnya angka golput. Antusiasme itu menandai tengah berkecambahnya kesadaran politik publik, baik sebagai alat (tool) maupun tujuan (objective). Sebagai alat, kesadaran politik memotivasi ragam analisis kritis pada kehidupan politik yang kian dinamis. Sebagai tujuan, ia membasisi partisipasi politik publik agar mengekstrakan kepentingan politik dengan lebih terukur dan bertanggung jawab. Tulisan ini melihat antusiasme tersebut sebagai episode awal efek  demokrasi kita. Reafirmasi berlangsung sepanjang hajatan pilpres itu, tempat di mana publik menemukan sepasang lensa untuk melihat, menemukan perangkat pengetahuan dan kepekaan sejarah dalam menghadirkan gagasan sekaligus responsibilitas dan solidaritas untuk berbuat. Kemenangan sesungguhnya tidak pada hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja, akan tetapi pada kesanggupan menciptakan ”ruang politik baru”, sebuah panggung tempat efek demokrasi berlangsung. Megafon demokrasi Situasi dialektis dari nomor punggung kedua pasangan capres-cawapres itu adalah satu ketegangan kreatif. Kadar reaktivitas memang masih cukup dominan. Hal itu tentu terkait dengan kesadaran politik mayoritas belum menukik, tetapi sesuatu yang masih sebatas menjalar di permukaan kondisi material. Namun, sebagai titik balik, ia membawa pesan ke semua organisasi politik kita untuk tidak lagi sekadar alat meraih kekuasaan dan kendaraan kelompok kepentingan memiliki ”deposit” di kekuasaan politik.  Hal menarik seputar pilpres kali ini ialah munculnya kelompok penekan yang datang dari bawah. Kehadiran kelompok penekan ini mengacaukan ekuilibrium politik yang selama ini dikuasai konsensus konservatif. Pencapresan Joko Widodo alias Jokowi tidak terlepas dari campur tangan kelompok ini, yang otomatis mengacaukan Kesepakatan Batu Tulis antara elite PDI Perjuangan dan Gerindra. Konsensus konservatif menjadi batal dengan kedua partai dihadapkan pada situasi dialektis yang masing-masing tidak dalam kondisi yang siap. Hal yang tidak kalah menarik ialah kemunculan ruang-ruang kurpol atau kursus politik di dunia maya. Internet diolah jadi ruang  ”folklor” politik. Opini berseliweran dan argumentasi politik beradu tangkis-menangkis dengan sengit. Peristiwa saling bully berlangsung, baik lewat update status maupun perang posting. Situs jejaring sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Youtube, menjadi gelanggang apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai war of position, pertarungan untuk memenangkan hegemoni. Ketegangan kreatif merupakan koridor mendekati, mewarnai, dan merengkuh kekuasaan politik. Perang dukungan yang masif di dunia maya justru telah melokalisir potensi konflik terbuka. Bahkan, ia telah mengubah materi kampanye politik yang biasanya klise  menjadi sangat kreatif. Situasi ini barangkali mendekati pengertian democracy’s megaphones yang disebut Jim Shultz. Kreativitas berdemokrasi itu sayangnya dicederai oleh kemunculan selebaran Obor Rakyat dan berbagai media yang mengeksploitasi unsur suku, agama, ras, dan antargolongan alias SARA. Frekuensi kampanye hitam yang intens disebarkan oleh Obor Rakyat dan permainan push polls menggiring publik dalam ketegangan destruktif. Dengan sangat sistematis dan bekal pengetahuan diferensiasi pemilih, Obor Rakyat membawa kualitas kesadaran politik publik jatuh pada kesadaran naif dan fanatik. Latar dan transformasi                                                       Gelombang relawan di kubu Jokowi-JK menciptakan tradisi baru perpolitikan di Tanah Air. Keberadaan para relawan ini tidak bisa dipisahkan dari kehadiran kelompok penekan dari bawah yang disebut di atas. Mereka membangun tradisi voluntaristik dengan kesadaran kritis sebagai basis kesadaran politis, yang diaplikasikan menjadi partisipasi politik. Sulit disangkal bahwa barisan relawan inilah latar utama kemenangan Jokowi-JK. Sepanjang proses pilpres, beragam modalitas sosial, seperti komunitas penyuka perkutut, komunitas sepeda onthel, komunitas layang-layang, sampai ke guyub-guyub profesi, berubah jadi modalitas politik, menjadi mesin pemenangan Jokowi-JK. Mereka lahir spontan, mendeklarasikan dukungan secara terbuka, bekerja tersebar, dan bersifat desentralis saat memasuki geografi pemilih. Kolektivitas dalam bentuk power to dan power with telah melahirkan semacam ledakan kegembiraan dan kreativitas serta militansi yang  mencengangkan. Tradisi voluntaristik itu tidak lain upaya derivatif melahirkan demokrasi yang terikat kuat pada citizenship, kewarganegaraan. Demokrasi sebagai ”kata dasar” dan citizenship sebagai ”afiks”. Jaringan relawan di kubu Jokowi-JK adalah perwujudan awal dari semangat kewarganegaraan itu. Mereka tumbuh kolektif yang bergerak bersama dalam sifat yang politis. Mereka dikatakan politis  karena peran ”users” (pengguna hak politik) dan ”chooser” (pemilih atau voters) di luar kaidah kontrol yang selama ini dimonopoli perspektif elite. Keparipurnaan citizenship ialah ketika kesadaran politik dan partisipasi politik selaku ”users” dan ”chooser” ditransformasikan menjadi ”makers” dan ”shaper”, yakni partisipasi publik untuk menghasilkan dan membuat perbedaan.  Partisipasi publik  harus melampaui sekadar partisipasi material atau fungsional kesesaatan, terlebih lagi token participation. Partisipasi harus jadi kepekatan warna demokrasi kita, demokrasi yang terbebaskan, sepenuhnya dalam gairah publik. ”Keeping citizens apart has become the first maxim of modern politics”, ujar Rousseau. ●

Opsi untuk Demokrasi

Opsi untuk Demokrasi Agus Hernawan  ;   S-2 di School for International Training, Vermont, AS, Aktif sebagai Peneliti pada Spark Education KOMPAS, 04 September 2013

Politik itu melayani. Di dalam dan melalui politik, sebagaimana diyakini Harry Truman, seseorang menemukan kesempatan berharga melayani masyarakat dan negara. Kitab Arthashastra yang ditulis Chanakya beberapa abad lampau menyebut seorang raja hanyalah pelayan yang dibayar. Mereka dibayar didasarkan pelayanannya kepada rakyat. Inilah kebajikan yang membuat politik itu menjadi penting.

Politik kebajikan merupakan orkestra sekaligus oase. Ia menyejukkan dan menghibur, menghilangkan dahaga dan mengisi kehidupan kita dengan harapan-harapan baru.

Melalui politik, kita menyaksikan gagasan, virtue, kecakapan, teknologi, uang, dan orang-orang berada dalam proses negosiasi guna mewujudkan kebaikan hidup bersama. Politik adalah art of the impossible, seni membuat diri kita dan dunia menjadi lebih baik, ujar dramawan dan mantan Presiden Cekoslovakia Vaclay Havel.

Menimbang ulang

Tahun 2013 menjadi tahun politik. Ada 152 pemilihan langsung kepala daerah, mulai dari wali kota, bupati, sampai gubernur. Dilihat dari jumlah saja sudah mencengangkan, belum lagi broad-based participation yang menakjubkan. Jutaan pemilih, tua-muda, laki-laki dan perempuan, tersebar di berbagai pulau, provinsi, kota, kabupaten, hingga desa.

Namun, broad-based participation yang menakjubkan itu mengakar tidak di kesadaran berpolitik warga negara yang sehat. Suksesi politik yang diyakini demokratis tidak lebih dari kompetisi para saudagar membeli suara, bukan memenangkan simpatik pemilih.

Strategi political marketing bertumpu di penetrasi uang, bukan program kerja kandidat yang bersentuhan dengan isu dan preferensi pemilih. Personal branding adalah pamer kedermawanan, bukan pertautan emosional pemilih dengan prestasi sosial kandidat.

Uang mendongkrak elektabilitas tanpa kandidat perlu bermandi peluh menjangkau the swing voters, berdialog dengan pemilih rasional yang disebut the saints, atau menyelami sentimen pemilih pemula (young voter) dan merangkul mereka.

Orientasi uang menciptakan image dan model komunikasi politik antara kandidat dan pemilih. Ia memberi suasana kebatinan dan kata sifat pada suksesi politik. Ia membangun nalar politik publik. Ujungnya, ia menjadi nilai takar kekuasaan politik dan mematikan politik kebajikan dan kedaulatan publik pada sebatas aksesori.

Menimbang ulang efektivitas pemilihan langsung kepala daerah merupakan PR pemerintahan yang harus dituntaskan. Pemerintah harus berani mengoreksi secara terbuka. Menggeser opsi pemilihan ke penetapan. Misalnya, penetapan gubernur seperti yang sudah diwacanakan tidak serta-merta harus dimaknai pemerintah membunuh demokrasi dan menghidupkan relasi kekuasaan otoritarian.

Minimal ada tiga hal yang jadi pertimbangan. Pertama terkait cost sosial-politik yang besar. Selain menyedot anggaran negara sampai ratusan miliar rupiah, kompetisi pemilihan kepala daerah juga menyedot energi sosial tidak sedikit. Namun, semua menguap dan jadi investasi gagal.

Kedua terkait mekanisme kompetisi elektoral yang faktanya saat ini jadi ”jalan tikus” elite antidemokrasi menyelundupkan kepentingan mereka.

Ketiga, produk yang dihasilkan justru melestarikan kultur kepemimpinan yang korup, eksklusif dan tidak responsif, cenderung ke arah penyalahgunaan wewenang (abuse of power), berlaku diskriminatif dan tidak toleran, serta melembagakan ketidaksetaraan sosial.

Opsi untuk demokrasi

Demokrasi tidak semata soal hak politik seseorang merengkuh kekuasaan politik. Demokrasi bukan juga ”konsensus” segelintir elite guna meredusir konflik dan memproteksi kepentingan mereka. Demokrasi kita adalah juga keadaban bagaimana mendekati dan mewarnai kekuasaan politik yang menuju cita-cita kemanusiaan dan keadilan seperti dibunyikan Pasal 2 dan 5 Pancasila.

Memburu predikat negara demokratis lewat memaksakan mekanisme pemilihan langsung justru menghasilkan demokrasi yang salah arah, demokrasi dengan nama depan, tanpa nama belakang. Demokrasi yang menghabiskan anggaran besar untuk belanja formal politics dan nafsu berkuasa segelintir orang, sebaliknya menyisihkan anggaran seirisan kulit bawang untuk informal politics dan keberdayaan sosial kapital.

Informal politics mengacu ke apa yang terjadi di tengah publik, keluarga, komunitas, dan organisasi sosial. Menumbuhkan keadaban demokrasi di wilayah informal politics tidak cukup dengan mencetak dan membagi-bagikan kartu pemilih. Pendidikan, sosialisasi, exposure to politics dalam pengalaman keseharian, dan menguatkan daya artikulatif warga negara selaku ”shaper” dan ”maker” akan melahirkan kualitas partisipasi yang disebut Sherry R Arnstein sebagai cornerstone of democracy.

Hal yang sama pada modalitas sosial yang ditandai Robert D Putnam sebagai sumber daya demokrasi, sekaligus kunci guna membuat demokrasi bekerja dengan baik.

Demokrasi yang hendak kita tuju ialah demokrasi yang diisi oleh gagasan cemerlang yang merepresentasikan virtualitas setiap warga negara. Orientasi yang bersifat historis ini menempatkan demokrasi sebagai satu ketegangan kreatif dengan konsekuensi.

Pertama, bangsa ini harus segera keluar dari terjebak berlama-lama dalam pluralitas konflik dan kepentingan elite. Kedua, menggeser fokus dari formal politics ke informal politics, dari seremoni ke substansi. Ketiga, meninggalkan politik sebagai art of possible ke politik sebagai art of impossible. ●