Membaca Tanda Zaman

Membaca Tanda Zaman Benny Susetyo ;   Sekretaris Dewan Nasional Setara Institute

SINAR HARAPAN,  04 Desember 2013

  

Membandingkan survei CSIS kali ini (November 2013) dan yang terdahulu (Mei 2013), bisa dilihat tren konsisten kenaikan dukungan terhadap Joko Widodo (Jokowi) di antara pemilih PDI Perjuangan, naik dari 51,9 persen menjadi 63,6 persen. Dukungan terhadap Jokowi juga naik signifikan di antara pemilih Gerindra, dari 12,6 persen menjadi 20,6 persen pada survei bulan November. Artinya, pendukung Prabowo juga mulai berpaling pada Jokowi. Jarak tingkat dukungan terhadap Jokowi semakin lebar dari bakal calon presiden lain. Ini menunjukkan rakyat semakin cerdas dalam memilih pemimpinnya yang benar untuk melayani publik. Fenomena Jokowi sebagai Gubernur Jakarta memberikan efek kepada rakyat. Hampir tiap hari publik melihat apa yang dilakukan dan dibuatnya. Rakyat merindukan pemimpin yang memiliki jiwa pelayan, bukan pemimpin yang hanya mencari kekuasaan. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki kredibilitas di mata publik bila politik menjadi alat untuk melayani kesejahteraan masyarakat. Berpolitik sejatinya merupakan panggilan untuk menyejahterakan masyarakat. Namun, partai politik kita justru gagal menciptakan situasi kondusif untuk kesejahteraan rakyat. Partai politik gagal menata keadaban politik mereka dan memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat. Kini saatnya partai melakukan perubahan mendasar dalam diri mereka agar kembali diterima. Partai politik diharapkan lebih aktif mencari figur pemimpin yang memiliki keutamaan. Pemimpin yang memiliki keutamaan akan melayani rakyatnya karena itu merupakan panggilan nurani. Kita membutuhkan pemimpin yang tulus mengabdi untuk kesejahteraan bangsa ini. Pemimpin yang betul-betul memperhatikan nasib masa depan bangsa, bukan nasib dirinya. Ketulusan menjadi dasar seseorang untuk mengantarkan bangsa ini kepada masa depan yang dicita-citakan. Sikap tulus itu tentu harus disertai kecerdasan dalam mengoordinasikan tujuan dan target yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai harus membebaskan masyarakat dari politik adu domba yang kerap dipicu perilaku politik kekuasaan. Justru negara seharusnya memfasilitasi pertumbuhan nilai-nilai kemanusiaan yang tercermin dalam peradaban para aparaturnya. Aparatur yang beradab selalu mengutamakan tertib sosial dan hukum. Setiap pemimpin yang terpilih selalu dicita-citakan sebagai pemimpin bangsa masa depan. Oleh karena itu, mereka harus berani menegakkan keadilan tanpa melupakan kebenaran. Kebenaran tanpa keadilan tidak akan menciptakan tata dunia baru. Tata dunia baru tercipta bila hukum memiliki kedaulatan di atas kepentingan politik. Politik harus tunduk pada moralitas. Itulah zaman yang diharapkan dengan lembaran baru tercipta demi terwujudnya cita-cita para pendiri bangsa ini. Amanat Penderitaan Rakyat Para pemimpin terpilih seharusnya kembali mengingat untuk apa mereka memimpin. Tentu bukan untuk hura-hura karena merasa telah memenangi kompetisi demokrasi, melainkan justru untuk sebuah agenda yang sangat berat.  Rasa bersyukur yang berlebihan bukan sesuatu yang elok dipandang. Menjadi pemimpin bukanlah sebuah hadiah, melainkan amanat penderitaan rakyat. Tentu mereka harus kembali mengingat etika dan tujuan berpolitik.  Berpolitik harus menjelma menjadi tindakan untuk melayani masyarakat. Orang yang terlibat dalam politik harus mengacu pada moralitas kemanusiaan dan keadilan. Politik dan pemerintahan harus menjadikan nilai moralitas publik sebagai acuan. Pemimpin sejati seharusnya meninggalkan keinginan dan nafsu kekuasaan politik sebagai sandaran hidup untuk memperoleh kekayaan. Bila demikian, politik hanya akan menjadi arena investasi belaka yaitu mengeluarkan berapa dan apa, lalu mendapatkan berapa dan apa. Politik kekuasaan adalah amanat penderitaan rakyat. Pertanyaan buat para pemimpin terpilih adalah bagaimana kita menyikapi kondisi kritis bangsa kita saat ini. Komitmen berbangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk kerelaan berkorban secara sungguh-sungguh merupakan salah satu langkah yang mengantarkan bangsa ini mencapai perubahan pada masa mendatang. Mengapa tidak belajar dari para pendiri negara ini dalam kentalnya komitmen mereka terhadap pengorbanan lahir batin akan nasib bangsa. Setiap langkah yang mereka lakukan selalu diarahkan pada upaya bagaimana rakyat hari ini lebih baik dari kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Hal itu hanya bisa dilakukan bila pemimpin baru sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat jelata, rakyat miskin, dan kaum penganggur. Mereka semua penghuni mayoritas bangsa yang disebut Indonesia ini. Kedaulatan Rakyat Kedaulatan rakyat seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan visi mereka ke depan. Jika dilihat dari apa yang terjadi selama ini, kita belum menemukan calon pemimpin yang serius memperhatikan kedaulatan rakyat itu. Calon pemimpin bangsa hanya memandang dari cakrawala sempit yang hanya mementingkan golongan dan partainya. Perlu cara pandang baru bagi calon pemimpin bangsa bahwa dengan kekuatan atau figur semata, krisis bangsa ini tidak terselesaikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri dan menegasikan kekuatan lainnya, bangsa ini akan semakin terjerumus ke jurang yang curam. Bangsa ini tidak membutuhkan sosok pemimpin yang kuat, tetapi pemimpin yang memiliki orientasi yang jelas, berpihak kepada rakyat, dan bukan kepada pemilik modal. Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran sukses pemerintahan. Ukuran utamanya adalah berkurangnya jumlah orang miskin, pengangguran, kebodohan, kerusakan lingkungan hidup, jumlah korupsi, pelanggaran HAM, dan kekerasan dalam jumlah yang signifikan. Itu merupakan syarat-syarat kontrak moral terhadap siapa pun yang berani mencalonkan dirinya sebagai pemimpin bangsa. Siapa pun sosoknya tidak begitu penting, yang penting ialah apakah mereka benar-benar memiliki keutamaan itu. Keutamaan pemimpin dinilai dari catatan moral dan pengabdian kepada bangsa yang pernah dibuatnya. Amat penting melihat kesungguhan orang yang akan menjalankan roda pemerintahan. Inilah yang diamati rakyat dalam sosok Jokowi. Ini pertanda zaman sulit dibendung karena rakyat merindukan sosok pemimpin yang memiliki keutamaan publik. ●

Membaca Tanda-tanda Zaman

Membaca Tanda-tanda Zaman Sri Palupi  ;  Peneliti Institute for Ecosoc Rights KOMPAS, 08 Oktober 2013

MENJELANG 2014, ada banyak tindakan dan kebijakan irasional yang dibuat para elite dan penguasa terkait pengelolaan Republik. Hal itu di antaranya hukuman ringan bagi para koruptor di tengah masifnya tindak kejahatan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang kian menyudutkan rakyat.

Kasus korupsi yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi semakin menggerus harapan bahwa kita bisa memerangi korupsi. Namun, bila dibaca dengan kacamata tanda-tanda zaman, sejumlah tindakan dan kebijakan tak masuk akal di atas mengisyaratkan adanya proses pembersihan masyarakat dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban.

Kehilangan akal budi

Seorang teman mempertanyakan ke mana perginya akal sehat dan akal budi ketika dua kelompok pelajar yang sedang tawuran menyiramkan air keras ke jendela bus yang melintas dan membuat 16 penumpang terluka. Kejahatan para pelajar berusia anak-anak itu tak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakat kita yang lagi sakit.

Kehilangan akal sehat dan akal budi tidak hanya tampak pada intensitas tawuran para pelajar yang kian menakutkan, tetapi juga pada perilaku elite dan penguasa yang miskin rasa malu.

Lihatlah bagaimana ulah para koruptor di lembaga DPR, partai, pemerintahan, dan korporasi. Meski sudah bergelimang gaji besar, fasilitas, dan kekayaan, mereka tetap saja menjarah uang rakyat. Hasil penjarahan menjadi deretan perempuan, tumpukan rumah dan mobil mewah, serta beragam kebendaan lainnya.

Media memberitakan 11 mobil supermewah berderet di rumah Tubagus Chaeri Wardana, adik Gubernur Banten, yang terlibat kasus suap dalam Pilkada Kabupaten Lebak. Padahal, lebih dari separuh rumah tangga di Kabupaten Lebak adalah rumah tangga miskin, ribuan anak balita menderita kurang gizi dan puluhan di antaranya meninggal akibat gizi buruk. Tak terbayang bagaimana para koruptor bisa berganti mobil supermewah setiap hari di tengah rakyat yang kelaparan. Ke mana akal sehat dan akal budi mereka?

Korupsi terang-terangan

Miris bahwa korupsi dilakukan secara terang-terangan karena mereka menganggap rakyat tak berdaya. Lihatlah bagaimana Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah membagi-bagi proyek kepada rekanan dan melazimkan setoran 30 persen kepada pemberi proyek.

Dana hibah terus meningkat, dari Rp 24 miliar (2009) menjadi Rp 200 miliar (2010), dan meningkat lagi Rp 340 miliar (2011). Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai dana hibah itu dibagi-bagi kepada sejumlah lembaga sosial yang dipimpin kerabat gubernur.

Rumah dinas Gubernur Banten yang dibangun dengan uang APBD senilai Rp 16,4 miliar tak dihuni dan dibiarkan rusak. Gubernur tinggal di rumah pribadi, tetapi negara harus membayar uang sewa rumah pribadi gubernur sebesar Rp 250 juta per tahun. Tak heran bila APBD Provinsi Banten melonjak dari Rp 200 miliar (tahun 2006) menjadi Rp 3,4 triliun (tahun 2011), sementara rakyat Banten tetap saja terbelakang.

Kian banyaknya koruptor yang ditangkap KPK membuat rakyat bisa berdiri tegak dan menyorakkan kemenangan. Sayangnya, riuh kemenangan ini tak berlangsung lama dan akan berganti dengan senyum kemenangan para koruptor yang mendapatkan hukuman ringan.

Kuasa para koruptor sudah menggurita dan mengubah trias politika menjadi trias koruptika. Mereka berbagi ruang dan kewenangan dalam berkorupsi. Itulah sebabnya mengapa koruptor berani bersumpah potong leher, potong jari, dan gantung kepala. Hal itu disebabkan dengan trias koruptika, rakyat tak punya kuasa menghukum mereka.

Bukan hanya korupsi, kebijakan pemerintah juga menjarah hak rakyat. Arus deras investasi yang menjarah lahan, hutan, dan sumber penghidupan rakyat kian mempersempit ruang hidup rakyat. Catatan BPN menunjukkan, sedikitnya 56 persen properti, tanah, dan perkebunan dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk. Akibatnya, konflik antarwarga, antara warga dan korporasi, serta antara warga dan pemerintah kian luas. Intensitas dan ragam bentuk kejahatan akibat tekanan ekonomi kian besar dan menakutkan.

Menjarah rakyat

Penjarahan tanah, hutan, dan ruang hidup rakyat kian masif dengan dikeluarkannya kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). Pulau besar dan kecil dikapling-kapling dan diserahkan pengelolaannya kepada korporasi. Rakyat kian sulit mengakses sumber daya ekonomi. Di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, misalnya, dalam satu kecamatan terdapat sedikitnya 20 perusahaan perkebunan sawit.

Dijadikannya pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan pembangunan, dengan mengandalkan investasi (asing) dan konsumsi, membuat posisi rakyat kecil tak lebih sebagai penghambat pembangunan. Tak heran, awal tahun 2013 Menteri Pertanian membuat kejutan dengan menyampaikan harapan agar jumlah petani di Indonesia makin berkurang. Dengan demikian, pemerintah kian leluasa mengimpor pangan dan menerapkan kebijakan prokorporasi.

Belum lama ini, nelayan dilarang melaut ketika pemerintah menjalankan program Sail Komodo untuk promosi pariwisata di NTT. Pemerintah juga membiarkan sawah petani beralih fungsi dijarah korporasi.

Tidak heran ketika rakyat kesulitan mendapatkan pangan murah akibat harga pangan terus melonjak, 

Menteri Keuangan justru mengajak rakyat giat berbelanja. Tidak ada empati sedikit pun terhadap kesulitan rakyat. Di saat rakyat mendambakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau, pemerintah mengeluarkan kebijakan mobil murah. Bungkusnya atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi isinya tak lebih dari kepentingan kekuasaan menjelang 2014.

Peradaban baru

Pada musim dingin tahun 1996 di Colorado, Amerika Serikat, para pemimpin spiritual suku-suku asli di Benua Amerika berkumpul dan menyampaikan deklarasi bahwa era lama telah berakhir dan bangsa manusia memasuki zaman baru.

Era lama ditandai dominasi energi maskulin yang mengutamakan persaingan, agresi, eksklusivitas, dominasi, dan eksploitasi alam. Bangsa manusia memasuki peradaban baru di mana perempuan dan laki-laki memiliki derajat sama. Peradaban baru ini ditandai energi feminin positif yang mengutamakan kerja sama, non-agresi, inklusivitas, pelayanan, dan hidup harmonis dengan alam.

Menurut deklarasi itu, lahirnya peradaban baru diawali dengan era pembersihan besar-besaran yang hadir dalam rupa gempa bumi, gelombang tinggi, letusan gunung berapi, tsunami, perubahan iklim, wabah penyakit, konflik/kerusuhan, lumpuhnya sistem moneter, meluasnya migrasi paksa dan berbagai bencana lainnya.

Selama masa pembersihan, Bumi melepaskan energi baru. Energi ini getarannya membuat manusia yang energinya destruktif terhadap peradaban akan kehilangan akal sehat dan melakukan kesalahan fatal yang menghancurkan diri sendiri. Sebaliknya, mereka yang energinya konstruktif terhadap peradaban justru akan semakin menonjol prestasi dan kebaikannya.

Dengan membaca tanda-tanda zaman, kita bisa menempatkan terungkapnya demikian banyak kasus korupsi, gejala hilangnya akal sehat dan akal budi para elite dan penguasa sebagai isyarat lahirnya Indonesia baru. Republik tengah dibersihkan dari kekuatan destruktif yang merusak peradaban. ●