PEMBANGUNAN MANUSIA

Menuju Indonesia Maju melalui SDM Unggul

SRI MULYANI INDRAWATI

 

KOMPAS, 19 Agustus 2019

 

Ada harapan besar bagi kemajuan bangsa ini ketika saya bertatap muka dengan Raeni, seorang mahasiswa S-3 calon doktor dari Universitas Birmingham yang bercita-cita menjadi peneliti profesional.

APBN 2019: Sehat, Adil, Mandiri

APBN 2019: Sehat, Adil, Mandiri Sri Mulyani Indrawati  ;  Menteri Keuangan RI

                                                      KOMPAS, 21 Agustus 2018

                                                           

Cita-cita pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum jelas dalam Pembukaan UUD 1945. Sebuah cita-cita yang harus terus diperjuangkan dari generasi ke generasi. Sebagai penerus yang tengah memegang estafet mandat, kita harus menggunakan seluruh sumber daya dan upaya serta pikiran dan tenaga untuk menggerakkan Indonesia maju terus mendekat pada tujuannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen negara memiliki peran penting untuk mencapai tujuan tersebut. Rancangan APBN (RAPBN) 2019 yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Paripurna  DPR, 16 Agustus 2018, adalah untuk mendukung investasi dan daya saing dengan fokus pembangunan sumber daya manusia. Penyusunan RAPBN 2019 dilakukan secara saksama dan hati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi global yang tengah bergejolak menuju keseimbangan baru. Asumsi yang digunakan untuk perhitungan RAPBN 2019 meliputi pertumbuhan ekonomi diproyeksikan 5,3 persen, tingkat inflasi sebesar 3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp 14.400/dollar AS, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen, harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 dollar AS/barrel, lifting minyak 750.000 barrel per hari (bph), dan lifting gas diperkirakan 1.250.000 bph. Instrumen keadilan dan fokus SDM Dengan dinamika global yang sangat tinggi serta menimbulkan ketidakpastian, RAPBN 2019 harus sehat sehingga mampu mengelola dan meredam ketidakpastian tersebut. RAPBN 2019 menjadi instrumen untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan ke tingkat 8,5 hingga 9,5 persen, indeks kesenjangan ditargetkan turun antara 0,38 hingga 0,39, dan Indeks Pembangunan Manusia menuju 71,98 sebagai wujud perbaikan kualitas SDM. Dengan demikian, RAPBN 2019 menjadi instrumen mewujudkan keadilan karena berpihak terutama bagi mereka yang masih miskin, tertinggal, dan rentan. Demografi Indonesia yang didominasi kelompok milenial mengharuskan pemerintah untuk fokus pada investasi SDM agar menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter sehingga dapat menjadi aset bangsa yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang pesat dan berkompetisi di dunia internasional. Sesuai mandat konstitusi, 20 persen dari total belanja negara adalah untuk pendidikan, yaitu Rp 487,9 triliun. Anggaran tersebut adalah untuk 20,1 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, sebanyak 57 juta siswa mendapat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meningkatkan partisipasi murni untuk pendidikan dasar dan menengah. Program beasiswa Bidik Misi yang menyasar 471.800 mahasiswa dan 6.000 penerima program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi kaum milenial agar dapat melanjutkan pendidikan sarjana sampai tingkat doktoral. Pemerintah juga akan mendorong program pendidikan kejuruan dengan fokus dan terintegrasi lintas kementerian dengan alokasi dana Rp 17,2 triliun. Selain pendidikan, untuk mempersiapkan SDM yang sehat, pemerintah juga mengalokasikan 5 persen anggarannya untuk program kesehatan yang difokuskan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting. Program Jaminan Kesehatan Nasional akan diarahkan untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum dan khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan tertinggal. Tahun 2019, jumlah penerima bantuan iuran melalui Kartu Indonesia Sehat akan meningkat dari 92,4 juta menjadi 96,8 juta jiwa. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas akan ditingkatkan dari 86 persen menjadi 95 persen. Tonggak pembangunan SDM ini tidak terlepas dari kelanjutan pembangunan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar agar segenap anak bangsa dapat terhubung dalam suatu jalur konektivitas antardesa, kota, dan pulau melalui darat, laut, dan udara. Keterhubungan yang telah dibangun selama empat tahun terakhir serta didukung sarana infrastruktur lain yang memadai, seperti jaringan listrik, air, fasilitas kesehatan dan pendidikan, membuat manusia Indonesia siap untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Kesehatan dan kemandirian APBN Untuk dapat melaksanakan berbagai program pembangunan di tahun 2019 tersebut, dalam kondisi ketidakpastian global, RAPBN dijaga agar tetap sehat dan kredibel. Seperti halnya manusia, APBN yang sehat diperlukan agar pemerintah dapat melaksanakan seluruh aktivitas perekonomiannya secara aktif dan berkelanjutan. Indikator kesehatan APBN dapat dilihat pada rasio defisit APBN yang merupakan terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2,25 persen terhadap produk domestik bruto/PDB (2014) menjadi 1,84 persen terhadap PDB (RAPBN 2019). Indikator lainnya adalah defisit keseimbangan primer sebesar 0,13 persen dari PDB, yang juga terendah selama lima tahun terakhir. RAPBN 2019 juga dirancang agar adil dan merata sehingga dapat menghasilkan perluasan lapangan kerja yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran pada rentang 4,8 hingga 5,2 persen. Selain itu, transfer ke daerah dan dana desa ditingkatkan dari Rp 763,6 triliun menjadi Rp 832,3 triliun. Manfaat yang diterima program pemberian bantuan sosial dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) juga meningkat dua kali lipat di tahun 2019. Peningkatan ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pencapaian Nawacita. Peran desa terus ditingkatkan seiring dengan peningkatan jumlah rata-rata penerima dana desa yang meningkat dari Rp 800,5 juta menjadi Rp 973,9 juta. Dari sisi kemandirian, RAPBN 2019 dapat dilihat dari pertumbuhan pendapatan negara yang tumbuh 12,6 persen di 2019. Angka ini meningkat pesat dibandingkan pertumbuhan 2014-2017 yang rata-rata 3,8 persen. Kontribusi pendapatan negara dari sektor perpajakan juga semakin meningkat menuju kemandirian. Kontribusi penerimaan negara dari pajak meningkat dari 74 persen di 2014 menjadi 83,1 persen di tahun 2019. Dari sisi pembiayaan, pemerintah terus mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan dengan menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang diupayakan menurun secara bertahap. Untuk dapat menyongsong masa depan yang gemilang, pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo menyiapkan fondasi yang kokoh bagi tegaknya bangunan mahaagung bernama Indonesia. Fondasi tersebut adalah SDM yang sehat dan cerdas serta tersedianya infrastruktur penunjang yang lengkap. Segala daya upaya ini agar Indonesia bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) karena adanya kekurangan SDM yang andal dan kesenjangan infrastruktur dengan negara lain. Untuk memperkuat fondasi tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian. Semua elemen masyarakat harus terlibat bersatu padu dalam kesatuan gerak dan langkah dalam menyukseskan pelaksanaan APBN 2019. Alangkah indahnya apabila setiap kita dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi terbentuknya fondasi yang kuat bagi negara ini. Hingga suatu saat, kelak, kita akan berbangga hati menyaksikan tegaknya bangunan kokoh dan terpandang di seluruh dunia, yang bernama Indonesia. ●

Mempermasalahkan Utang

Mempermasalahkan Utang Sri Mulyani Indrawati  ;   Menteri Keuangan RI

                                       SIARAN PERS Kemenkeu RI, 23 Maret 2018

https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-mempermasalahkan-utang/

                                                           

Perhatian politisi dan beberapa ekonom mengenai kondisi utang beberapa bulan terakhir sungguh luar biasa. Dikatakan luar biasa dikarenakan isu ini dibuat dan diperdebatkan seolah-olah Indonesia sudah dalam kondisi krisis utang sehingga masyarakat melalui media sosial juga ikut terpengaruh dan sibuk membicarakannya. Perhatian elit politik, ekonom dan masyarakat terhadap utang tentu sangat berguna bagi Menteri Keuangan selaku Pengelola Keuangan Negara untuk terus menjaga kewaspadaan, agar apa yang dikhawatirkan yaitu terjadinya krisis utang tidak menjadi kenyataan. Namun kita perlu mendudukkan masalah agar masyarakat dan elit politik tidak terjangkit histeria dan kekhawatiran berlebihan yang menyebabkan kondisi masyarakat menjadi tidak produktif. Kecuali kalau memang tujuan mereka yang selalu menyoroti masalah utang adalah untuk membuat masyarakat resah, ketakutan dan menjadi panik, serta untuk kepentingan politik tertentu. Upaya politik destruktif seperti ini sungguh tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang baik dan membangun. Mari kita mendudukkan masalah utang dalam konteks seluruh kebijakan ekonomi dan keuangan negara, karena utang adalah salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian. Utang bukan merupakan tujuan dan bukan pula satu-satunya instrumen kebijakan dalam mengelola perekonomian. Dalam konteks keuangan negara dan neraca keuangan Pemerintah, banyak komponen lain selain utang yang harus juga diperhatikan. Dengan demikian kita melihat masalah dengan lengkap dan proporsional. Misalnya sisi aset yang merupakan akumulasi hasil dari hasil belanja Pemerintah pada masa-masa sebelumnya. Nilai aset tahun 2016 (audit BPK) adalah sebesar Rp5.456,88 triliun. Nilai ini masih belum termasuk nilai hasil revaluasi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan untuk menunjukkan nilai aktual dari berbagai aset negara mulai dari tanah, gedung, jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit dan lainnya. Hasil revaluasi aset tahun 2017 terhadap sekitar 40 persen aset negara menunjukkan bahwa nilai aktual aset negara telah meningkat sangat signifikan sebesar 239 persen dari Rp781 triliun menjadi Rp2.648 triliun, atau kenaikan sebesar Rp1.867 triliun. Tentu nilai ini masih akan diaudit oleh BPK untuk tahun laporan 2017. Kenaikan kekayaan negara tersebut harus dilihat sebagai pelengkap dalam melihat masalah utang, karena kekayaan negara merupakan pemupukan aset setiap tahun termasuk yang berasal dari utang. Mereka yang membandingkan jumlah nominal utang dengan belanja modal atau bahkan dengan belanja infrastruktur juga kurang memahami dua hal. Pertama, belanja modal tidak seluruhnya berada di Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat, namun juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dana transfer ke daerah yang meningkat sangat besar, dari Rp573,7 triliun pada 2015 menjadi Rp766,2 triliun pada 2018, sebagian yaitu sebesar 25 persen diharuskan merupakan belanja modal, meski belum semua Pemerintah Daerah mematuhinya. Kedua, dalam kategori belanja infrastruktur, tidak seluruhnya merupakan belanja modal, karena untuk dapat membangun infrastruktur diperlukan institusi dan perencanaan yang dalam kategori belanja adalah masuk dalam belanja barang. Oleh karena itu, pernyataan bahwa ‘tambahan utang disebut sebagai tidak produktif karena tidak diikuti jumlah belanja modal yang sama besarnya’ adalah kesimpulan yang salah. Ekonom yang baik sangat mengetahui bahwa kualitas institusi yang baik, efisien, dan bersih adalah jenis “soft infrastructure” yang sangat penting bagi kemajuan suatu perekonomian. Belanja institusi ini dimasukkan dalam kategori belanja barang dalam APBN kita. Selain melihat neraca, dalam melihat utang perlu juga melihat keseluruhan APBN dan keseluruhan perekonomian. Bila diukur dari jumlah nominal dan rasio terhadap Produk Domestik Bruto, defisit APBN dan posisi utang Pemerintah terus dikendalikan (jauh) dibawah ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Defisit APBN tahun 2016 yang sempat dikhawatirkan akan melebihi 3 persen PDB, dikendalikan dengan pemotongan belanja secara drastis hingga mencapai Rp167 triliun. Langkah tersebut telah menyebabkan sedikit perlambatan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga tahun 2017, defisit APBN yang diperkirakan mencapai 2.92 persen PDB, berhasil diturunkan menjadi sekitar 2.5 persen. Tahun 2018 ini target defisit Pemerintah kembali menurun menjadi 2.19 persen PDB. Pada kurun 2005-2010, saat masa saya menjabat Menteri Keuangan sebelum ini, Indonesia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari 47 persen ke 26 persen, suatu pencapaian yang sangat baik, dan APBN Indonesia menjadi semakin sehat, meski jumlah nominal utang tetap mengalami kenaikan. Demikian juga dengan kekhawatiran mengenai posisi keseimbangan primer, Pemerintah dalam berbagai penjelasan dan siaran pers, TELAH menyatakan akan menurunkan defisit keseimbangan primer, agar APBN menjadi instrumen yang sehat dan sustainable. Buktinya, pada tahun 2015 keseimbangan primer mencapai defisit Rp142,5 triliun, menurun pada tahun 2016 menjadi Rp125,6 triliun, dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar Rp121,5 triliun. Untuk tahun 2018, Pemerintah menargetkan keseimbangan primer menurun lagi menjadi Rp87,3 triliun. Tahun 2019 dan kedepan kita akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer untuk mencapai nol atau bahkan mencapai surplus. Kebijakan utang dalam APBN juga ditujukan untuk membantu membangun pendalaman pasar keuangan dan obligasi di dalam negeri. Jadi utang tidak hanya sebagai alat menambal defisit belanja Pemerintah, namun juga sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia. Kita melihat jumlah investor ritel yang membeli Surat Berharga Negara (SBN) meningkat setiap tahun sejak diterbitkannya SBN ritel tahun 2006, yaitu sebesar 16.561 investor ritel dalam negeri, dan mencapai 83.662 investor ritel pada 2016. Secara jumlah total pada 2018, investor ritel pemegang SBN telah mencapai 501.713. Bahkan investor individual ini ada yang berusia di bawah 25 tahun (sekitar 3 persen), hingga diatas 55 tahun. Ibu rumah tangga juga telah mengenal dan berinvestasi pada SBN yang mencapai sekitar 13-16 persen. Kita masih perlu mengembangkan terus pendalaman pasar dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembelian obligasi negara maupun korporasi. Pasar keuangan yang dalam dan tebal akan menjadi salah satu pilar menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Ini juga untuk menjawab mereka yang merasa khawatir dengan proporsi asing dalam pembelian obligasi (SBN) kita. Oleh karena itu, Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen utang, agar partisipasi masyarakat luas dapat terus ditingkatkan. Bagi mereka yang menganjurkan agar Pemerintah berhati-hati dalam menggunakan instrumen utang, maka anjuran itu SUDAH SANGAT SEJALAN dengan yang dilakukan Pemerintah. Langkah pengelolaan APBN dan penyesuaian memang dilakukan secara bertahap dan hati-hati, agar perekonomian tidak mengalami kejutan (shock) dan mesin ekonomi menjadi melambat. Pilihan-pilihan kebijakan ini dievaluasi secara cermat oleh Pemerintah, karena ekonomi Indonesia harus dikelola dengan hati-hati dan seimbang, mengingat tujuan-tujuan yang hendak dicapai sangat beragam, antara lain pengurangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, perbaikan program pendidikan dan kesehatan, membantu infrastruktur dasar, meningkatkan penelitian dan pengembangan, membangun alutsista, memperbaiki kesejahteraan prajurit, polisi, dan pensiunan. Selain itu, kita masih dihadapkan pada risiko ketidakpastian global akibat kebijakan perang dagang yang dilakukan Amerika Serikat dan kebaikan suku bunga oleh The Fed serta kondisi geopolitik dunia. Setiap langkah penyesuaian untuk mencapai satu tujuan, selalu berakibat pada tujuan yang lain. Ini yang dikenal sebagai “trade-off”. Namun Pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk mencapai tujuan pembangunan dan terus menjaga APBN terap sehat, kredibel dan berkelanjutan (sustainable). Langkah konsisten dan hati-hati dari Pemerintah ini telah menghasilkan kepercayaan yang makin kuat terhadap APBN dan perekonomian kita. Hal ini dikonfirmasi oleh peringkat invetasi dari lima lembaga pemeringkat dunia (S&P, Moodys, Fitch, JCR, dan R&I). Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang memiliki undang-undang yang menjaga disiplin APBN (fiscal responsibility rules) dan konsisten menjalankannya. Disiplin fiskal Pemerintah Indonesia ditunjukkan dengan kepatuhan terhadap besaran defisit dan rasio utang terhadap PDB. Beberapa negara yang juga memiliki legislasi untuk menjaga disiplin fiskal seperti Eropa Barat dan Brazil, telah beberapa tahun melanggar disiplin aturan mereka. Dengan demikian, perhatian dan keinginan berbagai partai politik dan ekonom agar Indonesia terus menjaga disiplin fiskal adalah positif dan baik bagi reputasi dan kredibilitas ekonomi Indonesia. Pengelolaan APBN yang hati-hati dan baik menghasilkan perbaikan dalam bentuk menurunnya imbal hasil (yield) Surat Utang Negara berjangka 10 tahun dari 7,93 persen pada Desember 2016, menurun menjadi 6,63 persen pada pertengahan Maret 2018. Ini prestasi yang tidak mudah, karena pada saat yang sama justru Federal Reserve Amerika melakukan kenaikan suku bunga pada akhir Desember 2016, dan dilanjutkan dengan kenaikan suku bunga tiga kali pada tahun 2017. Disiplin fiskal tidak berarti kita menjadi ketakutan dan panik atau bahkan menjadi alergi terhadap instrumen utang. Kita harus tetap menjaga instrumen tersebut sebagai salah satu pilihan kebijakan dalam mencapai tujuan pembangunan. Utang bukan satu-satunya instrumen kebijakan. Ada instrumen lain yang sangat penting seperti pajak dan cukai serta penerimaan bukan pajak, instrumen belanja dan alokasinya, kebijakan perdagangan dan invetasi, kebijakan ketenagakerjaan, kebijakan pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan desentralisasi dan transfer ke daerah. Semua instrumen kebijakan tersebut sama pentingnya dalam pencapaian tujuan pembangunan, mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keadilan. Semua kebijakan ini juga harus sama-sama bekerja secara efektif dan keras untuk mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan serius, karena Pemerintah sadar bahwa pajak merupakan tulang punggung negara. Pemerintah juga serius dalam memperbaiki iklim investasi, agar investasi dan daya kompetisi ekonomi dan ekspor kita meningkat. Hasilnya skor kemudahan investasi kita sudah semakin baik dan Indonesia menjadi tempat investasi paling menarik di dunia. Kita tetap harus waspada dengan kecenderungan kebijakan perdagangan yang proteksionis dari Amerika Serikat yang dapat menciptakan perang dagang yang berbahaya. Juga kebaikan suku bunga di Amerika Serikat berpotensi menimbulkan volatilitas. Semua kondisi ini dipertimbangkan secara matang dan hati-hati agar perekonomian Indonesia tetap dapat bertahan tumbuh tinggi, kemiskinan menurun dan kesenjangan menurun dan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur kita makin membaik. Banyak langkah-langkah tersebut, termasuk pembangunan infrastruktur dan perbaikan pendidikan dan kesehatan serta jaminan sosial, baru akan menuai hasil pada jangka menengah. Misalnya, perbaikan kurikulum pendidikan, baru akan terlihat saat anak-anak menyelesaikan proses pendidikan (12 tahun untuk SMA dan vokasi, serta 16 tahun untuk hasil pendidikan tinggi). Kritikan bahwa banyak yang dilakukan pemerintah tidak memberikan hasil memuaskan saat ini, jelas tidak mempertimbangkan mengenai berapa lama proses suatu kebijakan dan proses konstruksi infrastruktur baru akan menuai hasil. Pemerintah setuju dengan anjuran bahwa kita perlu meningkatkan efektivitas kebijakan, mempertajam berbagai pilihan dan prioritas kebijakan dan memperbaiki tata kelola serta proses perencanaan, serta terus memerangi korupsi agar setiap instrumen kebijakan dapat menghasilkan dampak positif yang nyata dan cukup cepat. Oleh karena itu, hanya menyoroti instrumen utang tanpa melihat konteks besar dan upaya arah kebijakan pemerintahan jelas memberikan kualitas analisis dan masukan yang tidak lengkap dan bahkan dapat menyesatkan. Kita juga tidak akan mampu melihat permasalahan dan potensi ekonomi Indonesia. Lebih buruk, kita dapat mengerdilkan pemikiran dan menakut-nakuti masyarakat untuk tujuan negatif bagi bangsa kita sendiri. Itu bukan niat terpuji tentunya. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh berbagai pihak yang peduli mengenai utang pada dasarnya TELAH dan SEDANG dilakukan oleh pemerintah. Sebagai Menteri Keuangan, saya berterima kasih atas berbagai analisis, masukan dan bahkan kritikan yang bertujuan untuk menjaga kesehatan keuangan negara dan memperbaiki kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan sesuai cita-cita kemerdekaan kita. Mari kita bersama-sama menjaga keuangan negara secara konstruktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkeadilan. APBN uang kita semua. ●

Reformasi Fiskal dan Transparansi

Reformasi Fiskal dan Transparansi Sri Mulyani Indrawati  ;   Menteri Keuangan Republik Indonesia

                                                   TEMPO.CO, 12 Februari 2018

                                                           

Pada World Government Summit 2018 di Dubai, kemarin, saya dianugerahi penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award). Ini sebuah predikat global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahun oleh penyelenggara acara tersebut. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young. Saat seremoni penerimaan, saya menggarisbawahi bahwa penghargaan tersebut merupakan testamen kerja kolektif dari banyak pihak, termasuk lebih dari 78 ribu jajaran Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan. Penghargaan ini didedikasikan kepada 257 juta rakyat Indonesia yang mempunyai aspirasi untuk menjadi bangsa yang hebat. Bangsa yang kompetitif, makmur, dan turut menjaga perdamaian dunia. Indonesia saat ini merupakan ekonomi terbesar ke-15 di dunia dan akan menjadi kelima terbesar pada 2030. Kerja keras berbagai pihak dalam beberapa tahun terakhir sudah mulai membuahkan hasil. Dalam laporan "Ease of Doing Business" Bank Dunia, Indonesia masuk di antara 10 negara terbaik dalam upaya reformasi. Peringkat Indonesia saat ini sudah lebih unggul daripada umumnya negara-negara BRICS- lima negara berkembang dengan pertumbuhan pesan, yakni Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Fundamental ekonomi negara cukup kuat dan, menurut Gallup Poll, kepercayaan publik terhadap pemerintah cukup tinggi. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa jajaran pemerintah harus selalu melayani rakyat melalui tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan mumpuni. Ini merupakan sinyal komitmen politik yang kuat dari pemimpin tertinggi di republik ini untuk mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. Kementerian Keuangan juga turut berikhtiar ke arah itu. Berbagai langkah konkret telah diambil untuk membangun proses penganggaran yang terbuka, partisipatif, dan inovatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Keterbukaan ini akan mempercepat upaya mencapai tujuan dan prioritas nasional serta mendukung pembangunan yang lebih inklusif. Tujuan dari semua itu adalah agar masyarakat sipil turut memainkan peran yang lebih aktif dalam menentukan berbagai prioritas bangsa. Pendekatan kolaboratif seperti ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat formulasi dan implementasi kebijakan publik. Selain itu, melalui proses pemerintahan yang terbuka, akan muncul berbagai inovasi dalam kebijakan publik yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia juga telah menjadi bagian dari Global Initiative for Fiscal Transparency sejak 2016. Berdasarkan survei keterbukaan anggaran, peringkat Indonesia termasuk tiga besar terbaik setelah Korea Selatan dan Filipina. Beberapa target pencapaian penting, seperti keterbukaan informasi dan akses terhadap data anggaran, telah menjadi bagian dari Rencana Kerja Nasional. Indonesia juga telah melakukan berbagai reformasi untuk memperbaiki sistem penganggarannya. Upaya ini mencapai puncaknya dengan diberlakukannya paket Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Perbendaharaan Negara, serta Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan disahkannya dasar hukum ini, keuangan negara akan dikelola dengan lebih teratur, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan ini, telah dibangun Portal Data dan Peta Data APBN. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari semua informasi mengenai APBN. Masyarakat juga dapat membuat analisis dan memberikan masukan kepada pemerintah. Ini merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan anggaran agar semaksimal mungkin mencerminkan kepentingan rakyat. Aspek lain adalah pemberdayaan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah. Masyarakat dapat memantau bagaimana uang pajak dibelanjakan. Dalam jangka panjang, praktik korupsi dapat semakin diminimalkan dan rakyat akan semakin sejahtera. Kementerian Keuangan juga terus meningkatkan berbagai cara dan memperluas jalur komunikasi untuk dapat memberikan dan mempresentasikan informasi serta memberikan edukasi keuangan negara, khususnya APBN, kepada masyarakat. Bagi generasi milenial, jalur informasi dan komunikasi dibuat semakin beragam, termasuk menggunakan media sosial. Ini untuk memberikan pemahaman bahwa APBN adalah uang rakyat yang harus dipahami, dikritik, dan diawasi untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Di masa depan, kita harapkan Indonesia dapat menjadi pelopor transparansi anggaran di wilayah Asia-Pasifik. World Government Summit merupakan ide yang cemerlang. Forum ini menjadi ajang bagi perwakilan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi serta memikirkan cara untuk memperbaiki hidup dan kehidupan 7 miliar manusia di seluruh dunia. Saat manusia-manusia terbaik bertemu, kita semua dapat bercita-cita setinggi langit. Semua berikhtiar untuk kemanusiaan. ●

Pendidikan Perempuan dan Masa Depan Bangsa

Pendidikan Perempuan dan Masa Depan Bangsa Sri Mulyani Indrawati;  Menteri Keuangan RI Retno LP Marsudi;  Menteri Luar Negeri RI

                                                  TEMPO.CO, 02 November 2017

                                                           

Pada 1978, kami berdua memulai pendidikan di Sekolah Menengah Atas 3 dan 4 di Semarang. Sekolah kami kemudian melebur menjadi SMA Negeri 3 Semarang, yang terletak di Jalan Pemuda, jalan utama di jantung Kota Semarang, dengan bangunan anggun bergaya kolonial. Bangunan berwibawa tersebut memang mencerminkan reputasi sekolah tersebut saat itu, yang terkenal dengan kedisplinannya yang sangat tinggi. Di sekolah kami, semua murid laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan sama untuk belajar dan berprestasi. Ini sebuah kesempatan yang pada masa R.A. Kartini muskil diperoleh. Fasilitas sekolah dilengkapi laboratorium kimia, fisika, dan biologi serta laboratorium bahasa yang luar biasa bagus. Kami beruntung menikmati kualitas sekolah dan proses belajar yang termasuk terbaik di Indonesia. Tidak hanya belajar di kelas, kami juga sangat menikmati kegiatan ekstrakurikuler olahraga, seperti menjadi anggota tim basket dan voli atau karate, paduan suara, dan pasukan pengibar bendera, bahkan Sri Mulyani pernah menjadi Ketua Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS). Hampir 40 tahun kemudian tentu kami tidak menyangka akan bertemu dan bekerja sama dalam tim kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jika satu sekolah bisa menghasilkan Menteri Keuangan perempuan pertama dan Menteri Luar Negeri perempuan pertama di republik ini, sekolah itu dan segenap proses pendidikannya patut diberi acungan jempol. Selain kami berdua, banyak teman alumnus SMA tersebut yang berprestasi. Selain dukungan dari orang tua, harus diakui bahwa peran para pendidik, termasuk kepala sekolah, sangat penting dalam membentuk karakter dan kepercayaan diri untuk terus maju dalam kehidupan anak didik selanjutnya. Mereka memberi atensi dan motivasi kepada setiap anak didik dan menganggap setiap individu merupakan benih yang punya potensi untuk tumbuh jika disirami ilmu, kegiatan organisasi, dan pembentukan nilai-nilai luhur Indonesia. Mereka senantiasa mengingatkan kami bahwa murid laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk meraih bintang. Karena jumlah saudara kandung kami yang cukup banyak, orang tua kami hanya mampu menyekolahkan kami di sekolah negeri. Tapi mereka mendorong kami agar dapat diterima di sekolah negeri terbaik dan memacu kami untuk mencapai prestasi terbaik. Selain kegiatan akademis, kami aktif dalam berbagai kegiatan organisasi sekolah yang cukup mengasah kemampuan soft skill kami dalam berinteraksi dan bekerja sama dalam satu tim untuk mencapai tujuan kolektif. Setelah tiga tahun di SMA, kami berdua pun lulus dengan peringkat terbaik dan meneruskan mimpi kami ke jenjang pendidikan tinggi pilihan masing-masing. Saat ini, pemerintah cukup memberikan perhatian yang besar kepada pembangunan manusia. Pengalokasian anggaran pendidikan secara konsisten mencapai 20 persen dari dana total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sekitar Rp 440 triliun. Partisipasi perempuan dalam pendidikan cukup baik dengan rasio 1 banding 1 antara jumlah laki-laki dan perempuan. Penduduk Indonesia saat ini mencapai sekitar 260 juta jiwa dengan proporsi perempuan mencapai setengahnya. Potensi ekonomi mereka luar biasa dan peran strategis mereka dalam keluarga sangat penting. Kini 45 persen tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Pertumbuhan UKM yang dijalankan perempuan cukup besar, yaitu lebih dari 50 persen. Jadi, meskipun partisipasi perempuan sebagai tenaga kerja di sektor formal hanya mencapai 32 persen, kontribusi mereka dalam menciptakan lapangan kerja melalui UKM cukup signifikan. Belum lama ini, Laporan Pembangunan Dunia (World Development Report) menyimpulkan, negara-negara yang membuat investasi signifikan pada pembangunan manusianya akan mempunyai korelasi yang kuat pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan peningkatan pendapatan. Laporan tersebut menyimpulkan, sekolah tanpa proses belajar yang efektif dan benar akan menghilangkan kesempatan pengembangan diri bagi anak didiknya. Presiden Jokowi menyadari sepenuhnya bahwa pengalokasian dana pendidikan yang tinggi perlu dibarengi dengan proses belajar yang efektif. Fokus perbaikan harus diarahkan pada kualitas sekolah. Kami berharap kualitas sekolah sekarang sama atau bahkan lebih baik daripada kualitas SMA 3 sewaktu kami bersekolah dulu. Pemerintah berupaya agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi kendala bagi anak-anak. Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan tunai dari APBN bagi penduduk termiskin berusia 6–21 tahun. Saat ini sudah 20,3 juta anak usia sekolah yang mendapat bantuan tersebut. Nanti, merekalah yang menjadi penggerak ekonomi menuju pertumbuhan yang makin inklusif dan jumlah kelas menengah yang makin besar serta merata. Peran perempuan merupakan bagian yang sangat integral dalam proses menuju rakyat yang adil dan makmur. Semoga akan lahir lebih banyak lagi Kartini baru dengan pemikiran cemerlang dan berkomitmen memajukan bangsa. Semoga Indonesia akan terus melahirkan Srikandi mumpuni yang turut membawa bangsa ini ke masa keemasannya. ●

Efektivitas APBN

Efektivitas APBN Sri Mulyani Indrawati  ;   Menteri Keuangan RI

                                                      KOMPAS, 13 Januari 2017

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan cerminan kesehatan suatu negara. Setiap negara, kaya ataupun miskin, menghadapi tantangan pengelolaan APBN, bahkan banyak negara pernah atau sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan akibat kondisi APBN yang tidak kredibel dan tidak berkelanjutan. Negara-negara Amerika Latin pada era 1980-an, negara Timur Tengah dan Rusia pada masa kejatuhan harga minyak, serta negara-negara Eropa, seperti Yunani, Portugal, Italia, Spanyol, dan Perancis mengalami tantangan pengelolaan fiskal. Bahkan, Jepang dan Amerika Serikat sekalipun menghadapi masalah anggaran belanja negaranya dengan jumlah utang yang tinggi. APBN atau kebijakan fiskal merupakan instrumen kebijakan yang sangat penting untuk memenuhi janji Republik Indonesia kepada rakyatnya, yaitu mencapai masyarakat adil makmur melalui fungsi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, ataupun untuk manajemen naik turunnya ekonomi atau fungsi counter cyclical. Meleset Sebagai alat kebijakan, efektivitas APBN dalam memengaruhi perekonomian sangat bergantung pada kredibilitas dan kekuatannya. Kredibilitas dan kekuatan APBN tecermin pada akurasi setiap angka dan kebijakan di belakang angka yang menggambarkan kualitas proses ekonomi-politik dan hukum dalam penetapannya, serta ketaatan penyelengaraannya. Pada negara dengan proses politik yang demokratis, akuntabel, dan transparan, APBN akan ditetapkan konsisten dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat keseluruhan dan bukan hanya sebagai alat kepentingan kelompok elite. Banyak pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan bahwa kegagalan untuk mencapai status negara maju serta berpendapatan tinggi adalah akibat terjadinya elite capture di mana fungsi alokasi dan distribusi APBN didominasi hanya oleh kepentingan elite. Indonesia harus memerangi kecenderungan ini dengan terus menjaga proses politik anggaran yang sehat dan baik. Tahun 2016 merupakan tahun yang tidak biasa dalam pengelolaan dan pelaksanaan APBN Indonesia. APBN 2016 mengalami perubahan dua kali, melalui APBN Perubahan dan melalui Inpres Nomor 8 Tahun 2016. Perubahan pelaksanaan APBN menyangkut baik sisi pendapatan maupun belanja. Penerimaan dalam negeri yang semula diperkirakan mencapai Rp 1.784,2 triliun, yang terdiri dari pendapatan perpajakan Rp 1.539,2 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 245,1 triliun, pada akhir Juli dikoreksi sangat signifikan di mana penerimaan perpajakan diperkirakan hanya akan tercapai Rp 1.320,2 triliun atau mengalami kekurangan penerimaan Rp 219 triliun. Sementara PNBP diperkirakan akan mencapai Rp 260,7 triliun atau mengalami kenaikan Rp 15,6 triliun. Koreksi penerimaan perpajakan menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia yang dipengaruhi pelemahan ekonomi global, menurunnya perdagangan internasional, dan melemahnya harga komoditas. Selain itu, kapasitas Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi pengumpul pajak memerlukan perbaikan kinerja dan reformasi menyeluruh. Dengan adanya risiko penerimaan negara yang tidak tercapai secara signifikan, diperlukan langkah korektif agar APBN kembali kredibel dan efektif menjaga ekonomi nasional. Pemerintah melakukan langkah cepat dengan memotong anggaran belanja secara hati-hati dan selektif agar tidak mengganggu momentum pergerakan ekonomi. Pemotongan belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 64,7 triliun lebih merupakan langkah perbaikan efisiensi belanja dan pengurangan belanja tidak prioritas, sedangkan realisasi pengendalian belanja daerah sebesar Rp 65,4 triliun berupa penundaan Dana Bagi Hasil dan penghematan Dana Transfer Khusus. Untuk Dana Alokasi Umum yang semula ditunda, semuanya sudah dibayarkan kembali pada akhir 2016. Capaian program amnesti Tahun 2016 juga bisa disebut sebagai "tahun pengampunan pajak". Amnesti pajak (tax amnesty) yang diundangkan pada Juli 2016 telah menjadi tonggak sejarah perpajakan Indonesia karena menjadi ajang "hijrah" bagi wajib pajak yang selama ini tidak patuh. Pemerintah akan terus membangun budaya kepatuhan pajak melalui reformasi perpajakan secara menyeluruh. Kesediaan Presiden Joko Widodo untuk turun langsung melakukan sosialisasi menjadikan pelaksanaan amnesti pajak berhasil jika dibandingkan dengan negara lain yang melakukannya. Selain kontribusi Rp 107 triliun terhadap penerimaan negara, indikasi keberhasilan lainnya adalah terwujudnya penguatan rupiah, terlihat dari rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2016 yang berada pada level Rp 13.307 per dollar AS atau lebih kuat dibandingkan dengan asumsi APBN Perubahan sebesar Rp 13.500 per dollar AS. Melalui berbagai kebijakan yang telah dilakukan, pertumbuhan ekonomi pada 2016 diperkirakan mencapai 5,0 persen, meningkat 0,2 persen dari tahun 2015. Sementara inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 3,02 persen. Defisit APBN tahun 2016 dapat dijaga pada batas yang aman, yaitu Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini mengembalikan kredibilitas APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal yang efektif. Reformasi kelembagaan Mengawali tahun 2017, kondisi perekonomian global masih diwarnai ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi asumsi makro yang menjadi landasan perhitungan APBN 2017. Pemerintah dan DPR telah menetapkan APBN 2017 dengan landasan sikap optimistis tetapi hati-hati dengan perhitungan yang lebih realistis. APBN 2017 dirancang dengan tiga strategi utama, yaitu menciptakan stimulus untuk perekonomian dalam negeri melalui besaran defisit 2,41 persen dari PDB, untuk menjaga daya tahan ekonomi dalam menghadapi potensi guncangan dari kondisi perekonomian global, sekaligus juga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tahun 2017 juga menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya perencanaan anggaran dana transfer ke daerah sudah melebihi belanja kementerian/lembaga. Dalam pelaksanaannya, sekurangnya 25 persen dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah. Hal lain yang sangat istimewa dari desentralisasi fiskal pada APBN 2017 adalah dana transfer ke desa yang meningkat tajam dari Rp 47 triliun menjadi Rp 60 triliun atau hampir 10 persen dari total dana transfer ke daerah. Pemihakan belanja ke daerah dan desa diharapkan akan mempercepat pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini hanya akan terjadi apabila kapasitas serta kemampuan pemerintah daerah juga meningkat dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fungsi pelayanan masyarakat secara baik. Korupsi dan inefisiensi jadi musuh terbesar dalam upaya kita memerangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan kredibilitas dan efektivitas APBN sebagai instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi. Meski demikian, APBN bukanlah instrumen kebijakan satu-satunya. Pemerintah telah dan terus melakukan berbagai kebijakan ekonomi dan reformasi kelembagaan untuk memperbaiki daya saing ekonomi dan produktivitas masyarakat, serta memperbaiki iklim investasi seperti yang tecermin dalam perbaikan kemudahan berbisnis (ease of doing business). Peranan seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga perekonomian Indonesia agar negara kita terus mampu meningkatkan kemakmuran rakyat dan memperkuat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ●

Diskriminasi Perempuan dan Kemiskinan Sri Mulyani Indrawati  ;  Chief Operating Officer dan Direktur Eksekutif Bank Dunia

                                                     KOMPAS, 10 September 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada 100 negara di seluruh dunia yang melarang perempuan mengerjakan suatu pekerjaan hanya karena mereka perempuan. Di lebih dari 150 negara, setidaknya ada satu aturan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Kenyataannya, hanya 18 negara di dunia yang bebas sama sekali dari aturan hukum yang merugikan perempuan. Ini hanya puncak gunung es dari hambatan-hambatan yang menghalangi perempuan meraih potensi ekonominya secara maksimal. Laporan riset World Bank Group di Women, Business and the Law 2016 menunjukkan bahwa, di 32 negara, perempuan tidak bisa mengajukan paspor dengan cara yang sama dengan laki-laki dan, di 18 negara, mereka tak bisa mendapatkan pekerjaan jika suami tidak mengizinkan. Jordania dan Iran adalah di antaranya. Di 59 negara, tidak ada aturan yang melarang pelecehan seksual di tempat kerja. Myanmar, Uzbekistan, dan Armenia termasuk dari 46 negara yang tidak memiliki perlindungan hukum terhadap kekerasan rumah tangga. Pendeknya, riset ini menyedihkan para pembacanya jika Anda peduli pada sikap inklusif dan upaya mengakhiri kemiskinan. Kesimpulannya, negara yang memiliki aturan yang mendiskriminasi perempuan dan tidak berupaya menyetarakan jender akan menderita secara ekonomi. Riset-riset sebelumnya mengatakan, ketimpangan jender pada kewirausahaan perempuan dan partisipasi tenaga kerja berujung pada penurunan tingkat pendapatan 27 persen di Timur Tengah dan Afrika Utara, 19 persen di Asia Selatan, 14 persen di Amerika Latin dan Karibia, dan 10 persen di Eropa. Penurunan pendapatan seperti ini akan sangat merugikan negara, terutama mereka yang menghadapi tingginya tingkat kemiskinan. Perlindungan meningkat Namun, masih ada berita baik. Pada era 1990-an, hanya sedikit negara yang punya aturan hukum melindungi perempuan dari kekerasan. Kini, jumlahnya mencapai 127 negara, sebagian karena dunia lebih sadar akan biaya ekonomi dan manusiawi yang harus ditanggung akibat salah memperlakukan perempuan. Ketika perempuan diizinkan bekerja di profesi yang mereka inginkan, ketika mereka memiliki akses terhadap jasa keuangan, dan ketika mereka dilindungi oleh hukum dari kekerasan rumah tangga, mereka bukan saja lebih berdaya secara ekonomi, melainkan juga berumur panjang. Semakin banyak perempuan punya kendali terhadap pendapatan rumah tangga, semakin besar partisipasi mereka dalam aktivitas ekonomi, semakin banyak perempuan masuk sekolah menengah, semakin besar pula keuntungan untuk anak-anak mereka, masyarakat, dan negara. Untuk meraih kesetaraan bagi perempuan dan mempersenjatai mereka melawan kemiskinan, berbagai aturan hukum yang membedakan perempuan dan laki-laki perlu direvisi. Meski banyak kemajuan selama dua dekade terakhir, masih banyak negara di mana perempuan tidak mendapat perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki. Padahal, setiap tahun, tambahan bagi seorang anak perempuan tetap duduk di bangku sekolah dasar akan meningkatkan pendapatannya 10-20 persen dan satu tahun tambahan di bangku sekolah menengah akan meningkatkan pendapatannya 15-25 persen. Mereka yang tidak sependapat akan mengatakan bahwa di negara-negara yang memiliki aturan spesifik tentang jender, penerapannya masih terbatas. Meskipun hal itu benar, penegakan hukum yang baik akan berkorelasi dengan hadirnya lebih banyak aturan hukum yang lebih setara. Pengadilan-pengadilan khusus yang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan bisa membantu penanganan hukum yang efektif. Kawasan Asia Timur dan Pasifik telah membuat kemajuan yang signifikan terhadap upaya menyetarakan perempuan dan laki-laki selama dua tahun terakhir. Hongkong, Tiongkok, Laos dan Singapura telah memperkenalkan cuti kelahiran anak untuk ayah, sementara Taiwan memperpanjangnya. Tonga baru-baru ini menegakkan aturan hukum yang menyediakan perlindungan bagi perempuan terhadap kekerasan rumah tangga. Sektor swasta pun akan mendapat keuntungan. Survei dari berbagai negara yang mencakup 6.500 perusahaan menunjukkan bahwa, ketika perempuan lebih banyak hadir dalam dewan direksi perusahaan, lebih sedikit pula kemungkinan perusahaan tersebut dilanda skandal penyuapan atau penipuan. Sayangnya, hanya sembilan negara punya hukum yang mengharuskan setidaknya ada satu perempuan duduk di dewan direksi sebuah perusahaan terbuka. Kesetaraan vs kemiskinan Hubungan antara perang melawan kemiskinan dan kesetaraan jender sangat penting. Inilah sebabnya mengapa Bank Dunia bekerja dengan banyak negara untuk menghadapi tantangan berbasis jender. Kami telah bekerja dengan negara seperti Pantai Gading untuk menghilangkan aturan-aturan yang mendiskriminasi perempuan. Di Kongo, kami membantu pemerintah merancang aturan hukum yang menghilangkan batasan-batasan bagi partisipasi perempuan dan memperbaiki iklim usaha bagi mereka. Para pembuat kebijakan punya pilihan. Mereka dapat menggunakan berbagai bukti yang menunjukkan keuntungan ekonomi dari kesetaraan dengan membersihkan sistem hukum mereka dari diskriminasi yang membuat perempuan tertahan. Atau justru membuat pilihan yang buruk: mempertahankan kondisi yang ada dan membiarkan masyarakat menjadi lebih miskin dari yang seharusnya. ●