Menggagas Kabinet Trisakti Jokowi Andar Nubowo  ;   Direktur Eksekutif Indostrategi; Dosen FISIP UIN Jakarta

SINAR HARAPAN,  11 Oktober 2014

                                                                                                                       

Sejak awal Oktober, perhatian publik tertuju ke kompetisi politik di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP). Episentrumnya adalah “perebutan” posisi pemimpin DPR dan MPR beserta alat kelengkapan pemimpin. Praktis, KMP berhasil menyapu bersih posisi strategis di parlemen, sedangkan KIH mengalami nasib yang kurang menggembirakan sebagai koalisi pendukung penguasa dalam lima tahun ke depan. Terlepas dari kompetisi politik elite tersebut, sesungguhnya panggung politik Indonesia akan berlangsung cukup menarik, terutama terkait relasi parlemen dan pemerintahan Jokowi-JK dalam lima tahun mendatang. Mengingat dominasi KMP di parlemen, Jokowi-JK perlu membangun sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien, yang dalam tradisi dan sejarah politik Indonesia dikenal dengan istilah Kabinet Kerja atau Zaken Kabinet. Kabinet Kerja adalah sebuah keniscayaan bagi Jokowi-JK untuk mengimbangi pola dominasi dan komunikasi politik KMP. Uji Publik Calon Menteri Lembaga riset Indostrategi belum lama ini melakukan riset nasional uji publik kandidat menteri dan format Kabinet Trisakti Jokowi-JK pada 21 September-1 Oktober 2014. Lembaga ini mengujipublikkan sejumlah kandidat menteri yang diusulkan lembaga publik, seperti Jokowi Center (KAUR), kabinetrakyat.com, seleksimenteri.com, Intrans, dan riset IndoStrategi sendiri yang dirilis pada 8 September 2014. Riset uji publik dilakukan dengan metode wawancara telepon terhadap 380 pakar (aktivis HAM pengamat politik, ekonomi, sosial, dan budaya; tokoh ormas, serta LSM) dari beberapa perguruan tinggi, birokrasi, dan ormas dari Sabang sampai Merauke. Hasilnya, Indostrategi menyimpulkan, arsitektur Kabinet Jokowi-JK idealnya adalah 60 persen profesional dan 40 persen politikus profesional atau sekitar 21 menteri berasal dari kalangan profesional, tetapi mengerti juga logika dan kerja-kerja politik dan sekitar 13 menteri yang berasal dari partai politik (parpol) yang profesional. Komposisi tersebut dinilai cukup efektif membantu Jokowi-JK memenuhi janji-janji kerakyatannya. Menteri-menteri tersebut juga perlu berkapasitas tinggi dalam membangun komunikasi politik yang efektif sehingga mempermudah meyakinkan parlemen atas kebijakan dan program yang akan dilaksanakan. Rencana Jokowi yang akan memilih 16 menteri dari parpol, sedangkan 18 sisanya adalah profesional tampaknya masih memberikan ruang besar bagi politik akomodatif atau “bagi-bagi kekuasaan”. Skema ini terlalu berisiko sebab akan mengulang inefektivitas struktur kabinet pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-JK dan SBY-Boediono yang berkali-kali bongkar pasang menteri (reshuffle) akibat impotensi, inkompetensi, dan korupsi sejumlah menteri yang berasal dari parpol. Selama ini terdapat silent consensus di kalangan elite politik bahwa pos-pos kementerian adalah “lumbung padi” bagi parpol. Partai berebut menempatkan kadernya ke pos-pos kementerian “basah”, seperti Kementerian Ekonomi, Kementerian ESDM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kehutanan. Karena itu, pos-pos tersebut sebaiknya diisi para profesional yang siap bekerja untuk rakyat dan Jokowi, bukan bagi parpol. Indostrategi merekomendasikan kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk menempatkan figur-figur yang kompeten di bidangnya, berintegritas dan berkarakter kuat, serta berkomitmen kerakyatan tinggi. Dengan begitu, sejumlah tokoh bangsa yang ditempatkan pada 34 kementerian akan membawa angin perubahan bagi Indonesia selama lima tahun mendatang. Jokowi harus menepati janji-janjinya yang telah ”dibeli” oleh rakyat. Kementerian Strategis Menilik visi-misi dan janji Jokowi-JK, terdapat beberapa pos kementerian unggulan dan strategis, di antaranya Kementerian Maritim; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri); Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemenristek); serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendiknas). Pos-pos tersebut terkait erat dengan janji Jokowi saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) lalu tentang poros maritim/tol laut, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. Di bidang maritim, Indonesia dihadapkan kepada tanggung jawab besar menjadikan bangsa yang besar ini sebagai poros maritim dunia. Potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai US$ 1,2 triliun per tahun. Potensi bahari dan wisata bahari juga cukup besar dan perlu dikelola dengan baik untuk membuka lapangan pekerjaan bagi 40 juta orang. Sayangnya, selama ini kekayaan pesisir yang begitu melimpah belum digarap serius. Untuk urusan dalam negeri, negara ini masih menyisakan banyak problem kebangsaan, seperti korupsi, konflik komunal, kemiskinan, pengangguran, hingga efektivitas kebijakan otonomi daerah. Era transisi demokrasi di Indonesia memberi “beban” tambahan bagi kinerja Kemendagri, namun ini akan berjalan sesuai harapan jika sosok yang menempati posisi ini berwawasan nasional paripurna dan mengerti cara menyelesaikan berbagai problem tersebut. Begitu pun pendidikan nasional. Sektor ini masih membutuhkan kerja keras agar semakin banyak terlahir generasi unggul di bidang riset dan teknologi. Indonesia dapat dikatakan masih tertinggal dari sejumlah negara lain karena visi pendidikan kita terdisorientasi sehingga kebijakan pendidikan, keahlian riset, dan pengetahuan teknologi masih berada dalam prioritas rendah. Revolusi mental bisa dimulai dengan menempatkan figur-figur pekerja, petarung, sekaligus komunikator politik yang baik. Mereka inilah yang nantinya menjadi pelengkap bahkan “bemper utama” bagi kebijakan dan program Jokowi-JK. Realitas dominasi KMP di parlemen meniscayakan kabinet yang berjiwa pekerja, petarung, dan komunikator yang efektif. Tanpa barisan menteri yang solid, tak mustahil kepemimpinan Jokowi-JK akan menuai kritik baik dari parlemen yang terutama dari kubu KMP dan masyarakat. Riset Indostrategi yang dirilis pada 3 Oktober merekomendasikan figur-figur terbaik bangsa untuk mengisi pos-pos kementerian strategis, seperti Isran Noor (mendagri), Suyanto (menteri pendidikan nasional), Bambang Setiaji (menteri riset dan teknologi), dan Rokhmin Dahuri (menteri maritim). Selain itu, Indostrategi mengusulkan Tjahjo Kumolo sebagai sekretaris negara, Sri Adingsih sebagai menteri keuangan, dan Rizal Sukma sebagai menteri luar negeri. Jokowi tengah membangun tradisi politik baru, yakni pelibatan partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan. Sejumlah elemen masyarakat telah mengajukan dan merekomendasikan kader-kader terbaik bangsa. Meskipun demikian, semuanya diserahkan kepada Jokowi untuk memilih pembantunya. We propose and Jokowi disposes! ●

Mencandra Indonesia Maju

Mencandra Indonesia Maju Andar Nubowo ;  Mahasiswa S3 EHESS Paris Perancis, Direktur Riset Agama dan Kebangsaan Public Virtue Institute Jakarta

DETIKNEWS, 26 Februari 2013

Dalam empat belas tahun terakhir, bangsa Indonesia mencandra (melihat-Red) perubahan penting dan dahsyat. Kita saksikan demokratisasi terjadi di berbagai lini: politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum dan hankam. Pun demikian, kita tidak bisa menutup mata dari anomali dan anomitas akibat perubahan yang berlangsung cepat dan mendadak. Perubahan pasca Reformasi dirasakan belum menghasilkan tatanandemokrasi yang mapan. Kita telah memilih demokrasi sebagai ‘kontrak politik dan sosial’ bangsa. Kita gandrung demokrasi, karena emoh terhadap otoritarianisme, despotisme, fasisme, monarkisme, dan atau khilafatisme-teokratik. Kita memilih demokrasi, karena ia menjanjikan keteraturan dan kehidupan yang berkeadilan dan berkesejahteraan. Kita memilih demokrasi, karena kita telah memilih visi optimistik dalam melihat masa depan. Mengapa ‘Jalan Demokrasi’ belum lempang mewujudkan tatanan dan sistem berkeadilan dan berkesejahteraan? Mengapa setiap perubahan sistemik yang ada belum mampu mendekatkan mimpi ke-Indonesiaan kita menuju “sebuah negeri yang aman tentram di bawah naungan Tuhan”? Apa yang perlu dilakukan untuk menyempurnakan deru perubahan transformatif yang tengah sama-sama kita pilih dan lalui ini? Feodalisme yang Merusak Dalam Pidato Kebudayaan di TIM akhir tahun lalu, Hajriyanto Y. Thohari menyatakan perubahan sistem dan prosedur yang demokratis akan sempurna jika dibarengi oleh perubahan mental kebudayaan masyarakat Indonesia. Sistem itu, tamsil Wakil Ketua MPR RI itu, bagaikan tonggak dan pilar sebuah bangunan rumah. Sedangkan, tanah adalah sikap mental dan budaya. Rumah seindah dan semegah apapun jika tanahnya masih berupa lumpur, tentu akan mudah roboh di terpa angin. Sebaliknya, jika tanahnya keras dan solid, tentu, rumah yang akan kita bangun dan diami mampu bertahan dari perubahan iklim dan cuaca, termasuk gempa. Penamsilan ini tampak cocok dengan realitas yang terjadi saat ini. Begitu banyak perubahan dan reformasi sistem dan prosedur demokrasi kita: empat kali amandemen UUD 1945, UU Otoda, UU Partai Politik, Pilkada dan Pilpres, reformasi hukum, dan sebagainya. Semua perubahan itu hakikatnya mendekatkan pada terwujudnya Indonesia yang maju, adil, makmur, sentosa dan demokratis. Namun, “tanah” Indonesia yang masih berlumpur budaya feodal, egoistik dan primordial akan memorakporandakan soliditas tiang pancang perubahan Indonesia. Dalam tanah kebudayaan yang masih feodal, teater politik kita masih dipenuhi politisi antagonis yang memuakkan. Politisi yang lahir berkat uang dan popularitas. Karena itu, feodalisme menyuburkan laku koruptif dan machevelianistik sebagian politisi kita yang glamor dan rakus uang dan kuasa. Akibatnya, prinsip res-publika digadaikan oleh negosiasi Mahadelaila dan politik 'daging sapi'. Kita jengah dan bertanya, 'mengapa teater politik kita bukan milik politisi sejati yang penuh hikmat dan kebijaksanaan, sebagaimana saran Al-Farabi dalam al-Madinah al-Fudhla (Kota Utama), yakni politik dan politisi yang membajikkan seluruh umat manusia? '  Kondisi ekonomi diumpankan pada gurita liberalisme kapitalistik yang meminggirkan ‘wong cilik’. Krisis seringkali menjadi alibi, yang menggalibkan banalitas kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Padahal, kuasa ekonomi liberal itulah yang telah mencabik-cabik prinsip keadilan ekonomi yang termaktub pada UUD 1945 dan Pancasila. Ekonomi rakyatpun dalam jurang 'kekafiran' dan kesekaratan. Begitupula dengan rasa keadilan hukum di negeri ini yang telah dan tengah dimenangkan oleh gerombolan mafia beruang. Rakyat jatuh dalam rundung bingung, terhuyung dalam ketiadaan tauladan. Rakyat ditinggalkan sendirian, dalam sengkarut kehidupan yang melelahkan. Rakyat pun bebas meniru tiap adegan dan pembabakan yang dimainkan para elite politik, sosial, agama, dan budaya yang tengah dimabuk kedirian. Akibatnya fatal, amok dan amarah dalam bentuk konflik dan kekerasan menjadi sebuah delik kelaziman. Elite-pun mendapatkan “peruntungan politik” dari ketidakberaturan ini: rakyat yang sibuk dengan dirinya, tak akan mengurusi pemimpinnya. Dalam tradisi politik feodal, pemimpin itu pangreh praja yang diangkat sebagai abdi dalem yang harus patuh pada Baginda Raja. Feodalisme melahirkan “pejabat-pejabat” yang memuja aksesoris politik, ekonomi dan sosial budaya yang dilekatkan pada baju kebesarannya. Feodalisme mematikan spirit pengabdian dan pelayanan pada rakyat. Pejabat feodal menggunakan kekuasaan untuk dignitas semu: kekayaan dan pangkat. Sebaliknya, budaya politik egaliter dan kosmopolitan, pemimpin pada dasarnya adalah pelayan rakyat. Jabatan politik dipandangnya sebagai kefanaan yang wajib ditunaikan. Karena itu, ia sedih manakala tak mampu membayar mandat rakyat. Pelayan rakyat melayani semua kelompok masyarakat. Ia tidak membangun istana palsu (simulacra) sebagai pesolek politik yang bergincu. Membangun Watak Feodalisme juga menggerus elan kebangsaan dan kemandirian. Kita nyaman untuk menghamba pada Sang Liyan, sebab ia menjanjikan kemudahan dan kemewahan. Kita tanpa berdosa merelakan kekayaan dan khazanah surgawi Ibu Pertiwi pada kerakusan politik, ekonomi dan kebudayaan Sang Liyan. Kita masih menganggap bangsa kita selalu kalah bersaing dalam segala hal. Sebaliknya, meyakini Sang Liyan adalah segalanya. Kita yakin, Sang Liyan memiliki kamukten yang mengatasi kita. Sedangkan kita? “Ah, kita belum beranjak dari bangsa kuli”, seloroh kaum elite penguasa tidak tahu diri. Rakyat pun mengamini, “sami’na wa atho’na, benar sekali kata-kata Anda Duli Tuanku. Akibat feodalisme yang menggelayut, kita menjadi pribadi minder dan kurang percaya pada diri dan menghargai sesama anak bangsa. Kita sesungguhnya adalah bangsa besar yang mempunyai watak kuat. Kita mewarisi sejarah kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang disegani dan dikagumi dunia. Konon, kita juga pewaris peradaban Atlantis, jika kita bersetuju dengan tesis dan temuan Prof. Aryos Santos dari Brazil itu. Melalui “Atlantis: The Lost Continent Finally Found, The Definitive Location of Plato’s Lost Civilisation (2005)”, Santos mewartakan Atlantis itu ada di Indonesia! Kita bukanlah bangsa “sudra” yang mengidap rasa rendah diri dan saling berseteru. Kishore Mahbubani dalam bukunya Can Asians Think? (2010) secara tegas mengatakan bahwa bangsa Asia termasuk Indonesia memiliki asian values yang membantah mitos jika bangsa Asia itu pemalas. Kita ini, sebaliknya, adalah bangsa yang giat dan rajin bekerja, biasa berkorban untuk sebuah mimpi dan cita-cita, tak pernah putus asa meski kegagalan kadang menyapa. Kita memiliki semua syarat untuk maju. Sejarah dan pengalaman bangsa yang adiluhung selama ribuan tahun meggerakkan kita semua untuk menggapai Indonesia yang memakmurkan dan membajikkan semesta manusia dan alam. Untuk itu, mari bersama kita siangi, pilah, pisah dan jauhkan feodalisme, egoisme, dan primordialisme. Sebaliknya, kita tanami akal budi dan jiwa raga ini dengan benih-benih yang berkualitas, yakni mentalitas rasional, tekun, dan giat bekerja dalam mencapai kemajuan, yang dilandasi prinsip kekeluargaan dan kegotongroyongan serta kepercayaan diri dan pada orang lain. Tuhan Maha Tahu ●

Menduniakan Islam Indonesia

Menduniakan Islam Indonesia Andar Nubowo ;  Mahasiswa S-3 EHESS Paris Prancis

REPUBLIKA, 22 Februari 2013

Citra Islam di forum internasional, terutama negara Barat, hingga kini masih memprihatinkan. Hampir saban hari, deskripsi dan visualisasi tentang Islam meramaikan media massa, internet, maupun elektronik.  Sayangnya, Islam dijabarkan sebagai agama terbelakang, kolot, tertutup, anti- kemajuan dan ilmu pengetahuan. Opini Islam yang peyoratif dan jauh dari spirit "dialog antarperadaban" itu sedikit banyak mendapatkan pembenaran dari problem intoleransi, radikalisme, dan terorisme di negara-negara Muslim dalam dasawarsa terakhir.  Citra buruk tentang Islam tersebut sejatinya menjadi peluang bagi kaum Muslimin Indonesia untuk mengenalkan dan menduniakan "Islam Indonesia" ke dunia internasional. Sayangnya, masih terdapat pandangan yang menyamakan Islam Indonesia dengan Islam yang berkembang di Timur Tengah atau kawasan lainnya. Islam ramah Islam Indonesia adalah jenis Islam yang lahir dari persenyawaan prinsip-prinsip universal Islam dengan lokalitas keindonesiaan. Islam Indonesia mengurai masalah bukan menambah. Islam Indonesia bercirikan religiositas yang ramah dan rahmah bagi semesta, manusia dan lingkungan sekitar. Islam Indonesia dapat terlihat pada individu dan kelompok. Pada tataran jamaah, Islam Indonesia termanifestasi dalam organisasi massa Islam yang berhasil memanusiakan insan Indonesia.  Organisasi ini tumbuh dan berkembang dalam rahim kultur Indonesia. Ia tidak silau dan tidak merasa rendah diri dengan ormas atau paham Islam di negara tetangganya. Ia mempunyai karya khas yang bisa ditawarkan. Muhammadiyah (berdiri 18 November 1912) dan Nahdlatul Ulama (berdiri 31 Januari 1926) dapat disebut sebagai representasi sejati genre Islam Indonesia ini. Sayang, ciri ramah dan rahmah jenis Islam ini makin berkurang peminatnya. Islam Indonesia dianggap tidak murni, terlalu akomodatif, dan "sinkretik". Karena itulah, propaganda neofundamentalisme, salafisme, integrisme, dan khilafatisme yang datang dari kawasan lain terasa lebih menggairahkan di banding ajakan santun, damai, toleran, dan terbuka yang dilantunkan Islam Indonesia. Andree Feillard, peneliti CNRS Prancis, mengatakan, Islam di Indonesia jauh lebih lembut, toleran, dan terbuka daripada corak Islam di kawasan Timur Tengah atau Maghribian. Selama 1993-1995, Latifah Ben Mansour (2002), misalnya, mencatat 60 kasus pembunuhan terhadap jurnalis, profesor, politikus, seniman yang melawan totalitarianisme atas nama Islam yang dilakukan Islam integris Front Islamique du Salut (FIS).  Di Sudan, Mesir, Irak, dan Arab Saudi, perbedaan pandangan dalam beragama dan berkeyakinan juga tak kalah memunculkan konflik, pertumpahan darah, persekusi, pengucilan, dan bahkan peperangan. Kultur padang pasir yang ganas, kerontang, dan penuh kekerasan, seperti galib terjadi di kawasan Timur Tengah dan Maghribian tentu saja kontras dengan kultur nusantara yang gemah ripah loh jinawi.  Tumbuhan kaktus tak mungkin cocok dibudidayakan di ladang gembur dan subur. Jika pun tumbuh, pasti melalui rekayasa genetika. Dan, setiap rekayasa genetika pasti menjumbuhkan patologi dan mengundang bahaya tak terperikan. Di tengah hiruk-pikur arus globalisasi yang turut mendorong fenomena mondialisasi Islam, masyarakat Muslim Indonesia di luar negeri, baik yang bekerja maupun belajar, sebenarnya adalah agen yang sangat tepat dalam menawarkan Islam yang damai dan santun. Selain Muslim yang bekerja atau mahasiswa, peran diplomat-diplomat indonesia dalam mengampanyekan Islam Indonesia juga sangat strategis.  Amin Abdullah, rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkali-kali meng usulkan agar para diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri dibekali pengetahuan tentang wajah Islam Indonesia yang antikekerasan, humanis, dan santun. Hal ini mengingat, perwakilan Indonesia di luar negeri adalah jendela Indonesia yang sangat menentukan dalam membangun citra Indonesia dan masyarakatnya.  Jika sekarang ini para diplomat lebih menekankan aspek ekonomi, politik, dan budaya maka pengenalan terhadap Islam yang santun, damai, dan antikekerasan perlu digalakkan mengingat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari komposisi penduduknya yang mayoritas Muslim.  Kampanye Islam khas Indonesia ini adalah alternatif di antara bentuk dan corak Islam yang datang dari Timur Tengah, Asia Tengah, atau kawasan Maghribian. Sayang, model Islam yang terakhir inilah yang memenangkan kontestasi Islam di Barat saat ini. Islam jenis ini berhasil menarik generasi muda yang tinggal di pusat-pusat peradaban Barat. Mereka adalah generasi yang tersingkir dari modernitas. Selain karena problem sosial, ekonomi, kultur, dan politik, sebagaimana diungkap Olivier Roy dalam Islam Mondialise (2002), mereka adalah orang yang pengetahuan agamanya sangat minim. Bagi mereka, sambung Roy, le retour religieux, kembali kepada agama (Islam), adalah manifestasi dari pembentukan kembali identitas keagamaan. Begitu juga dengan para perantau Muslim Indonesia. Untuk menemukan identitas religiusnya, mereka membanjiri pertemuan-pertemuan agama. Majelis taklim yang diorganisasi oleh masyarakat Muslim Indonesia, idealnya, adalah wahana yang tepat untuk menggerakkan kampanye Islam Indonesia yang santun dan cinta damai. Akan tetapi, pada level faktual, banyak perkumpulan keagamaan tersebut yang beralih fungsi atau dialihfungsikan sebagai perjumpaan (point de rencontre) dan persemaian ideologi Islam yang keras berlabel spirit integrisme, salafi sme, neofundamentalisme, serta khilafatisme.  Tidak mengherankan lagi, ketika tak sedikit perantau Muslim Indonesia yang kembali ke Tanah Air malah aktif memburamkan agama Islam dengan paham Islam yang "marah" bukan Islam yang ramah. Amrozi cs adalah contoh yang tepat Muslim rantau yang mengimpor budaya kekerasan dari negara lain begitu tiba di negeri sendiri. Padahal, jika rasa percaya diri mereka besar, mereka akan dengan bangga menunjukkan kepada masyarakat dunia bahwa Islam (Indonesia) itu ramah. ●

Mengembalikan Elan Kerakyatan Parpol

Mengembalikan Elan Kerakyatan Parpol Andar Nubowo  ;   Mahasiswa S-3 EHESS, Paris, Prancis;  Peneliti Public Virtue Institute dan Pengajar di FISIP UIN Jakarta

SINDO, 09 Februari 2013

Reformasi telah bergulir selama satu dasawarsa lebih. Selama itu pula kita menyaksikan konsolidasi demokrasi yang berlarut menjurus pada kelelahan massal warga negara. Korupsi, kolusi dan nepotisme, konflik dan kekerasan sosial dan agama, radikalisme dan terorisme, serta kesulitan ekonomi yang kian akut adalah biang keroknya. Kondisi kebatinan rakyat yang tak sabar dan lelah tersebut dimanfaatkan oleh segelintir elite antidemokrasi untuk memantapkan kembali kuasa oligarki-plutokratiknya di Indonesia. Propaganda kaum oligarkis cukup terang: demokrasi tidak membuahkan kesejahteraan dan keteraturan, tetapi ketidakteraturan!  Bahaya Oligarkisme- Partokratik  Bukan Reformasi atau demokrasi yang bermasalah, tetapi kaum elite oligarkis itulah yang mengebiri dan merusak narasi dan langgam keduanya. Ruang-ruang publik- –tempat di mana partisipasi kewargaan tumbuh dan berkembang, dikooptasi oleh kepentingan elite untuk tujuantujuan penguasaan kapital politik-ekonomi, dan sosialbudaya. Sistem kepartaian multipartai melahirkan partokratisme, yakni kekuasaan partai politik yang hampir tak terbatas.  Partai politik mendominasi setiap proses pengambilan keputusan dan kebijakan strategis, sehingga menyuburkan praktik gelap politik transaksional yang tak berkeadaban. Konsekuensinya, partai politik tidak berdaya ketika gurita liberalisme ekonomi menjepit kehidupan rakyat yang semakin sulit. Partai politik juga “butatuli” terhadap ketidakteraturan sosial dan budaya yang diakibatkan bangkitnya feodalismeegoisme dalam nadi kehidupan rakyat: penindasan, pemaksaan kehendak, intoleransi, konflik dan kekerasan atas orang lain.  Fenomena sosial dan budaya yang masygul ini diperparah juga oleh luruhnya solidaritas spiritual dan kebangsaan yang mana keduanya menjadi basis bagi tumbuh-kembangnya paham kebangsaan (nasionalisme) dan kecintaan terhadap tanah air (patriotisme)–sebagaimana disuarakan oleh filosof Prancis Ernest Renan dalam pidatonya di Universitas Sorbonne berjudul Qu’est qu’une nation? (1882).  Sebagai anak bangsa, keprihatinan kita cukup dalam terhadap oligarkisme-partokratik, liberalisme ekonomi dan feodalisme-egoisme sosialbudaya yang tumbuh subur dalam lima tahun terakhir ini. Indonesianis Marcus Mietzner (2012) bahkan menyimpulkan bahwa Indonesia tengah dicengkeram oleh kekuatan oligarki partokratik.  Realitas yang kini tengah mengitari dan mengotori nurani sehat dan akal budi seluruh anak bangsa tersebut pada kenyataannya menggerus dan bahkan membabat habis prinsip dan nilai pengabdian pada urusan publik (res-publika). Republikanisme inilah yang menjadi dasar berdirinya Republik Indonesia.Para pendiri bangsa menyadari pentingnya republikanisme dalam setiap proses penyelenggaraan kekuasaan negara supaya kepentingan umum diutamakan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan.  Republikanisme juga mensyaratkan partisipasi kewargaan (popular participation) dalam setiap pengambilan kebijakan. Namun, prinsip musyawarah-mufakat (deliberative democracy) dicampakkan dari setiap pengambilan dan penyelenggaraan kebijakan negara. Kondisi keterbelahan dan ketidaktautan satu sama lain antara partai politik dan gerakan sosial adalah fenomena yang terjadi saat ini. Partai politik terpisah dari gerakan sosial dan basis-basis popularnya.  Sebaliknya, gerakan sosial popular juga tidak mengaitkan diri pada partai politik untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingan popularnya. Partai politik memiliki peran strategis dalam negara demokrasi.Partai politik tidak boleh tidak harus menjangkarkan dirinya pada kepentingan rakyat banyak. Ia menjadi penyambung aspirasi rakyat, sebab raison d’etre dari partai politik adalah mewadahi dan menyalurkan aspirasi publik.  Partai Kerakyatan  Partai politik seyogianya tidak memisahkan dirinya dari visi dan elan kerakyatan dalam setiap nafasnya.Partai politik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pendidikan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan dan keamanan, sehingga terwujud sebuah transformasi struktural dan kultural di kalangan masyarakat yang berlangsung secara sehat dan seimbang. Tak kalah penting, misi utama partai politik adalah untuk memberdayakan dan menyejahterakan manusia Indonesia seutuhnya, lahir dan batin, jasmani dan rohani.  Memisahkan gerakan politik dan gerakan sosial-kewargaan dalam upaya pemantapan demokrasi, disadari atau tidak, dapat memicu ketidakseimbangan transformasi sosial dan politik dan memberikan keleluasaan bagi elite oligarkis untuk menancapkan kepentingan politik,ekonomi dan bisnisnya. Menyatupadukan gerakan politik dan sosial dapat dimulai dengan menghidupkan kembali basis-basis popular kerakyatan yang memiliki peran strategis, yakni tempat ibadah, balai desa/kelurahan, dan pasar tradisional. Ketiga lapak kerakyatan itu penting untuk dihidupkan kembali, mengingat di situlah ruang berkumpul, bersilaturahmi dan berdialog antarwarga. Di ketiga lapak itu pulalah, petani, buruh, nelayan,hingga pedagang, saudagar, dan para pegawai bertukar sapa. Dus,menyambungkan kembali partai politik dan gerakan sosial kerakyatan bukan hanya mendesak dilakukan, tetapi sebuah keniscayaan.  Kombinasi gerakan politik dan gerakan sosial kerakyatan inilah yang diharapkan dapat membendung pragmatisme elite oligarkis dan apatisme publik terhadap lembaga politik dan negara. Kita tunggu, adakah partai politik yang benar-benar menjadikan “rakyat” dan “kerakyatan” sebagai basis popular program dan aksi politiknya? Ataukah lagi-lagi rakyat hanya sekadar sebagai “politik gincu” kekuatan oligarkisme dan partokratisme di Indonesia? Kita semua berharap hadirnya berkah yang pertama dan berlindung dari laknat yang kedua. Tuhan Maha Tahu. ●