Buyarnya Tatanan Regional Musthafa Abd Rahman  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  21 Desember 2013

  

KAWASAN Timur Tengah pada paruh kedua tahun 2013 diwarnai rangkaian peristiwa besar yang terjadi secara bertubi-tubi dengan jarak waktu berdekatan. Rangkaian peristiwa itu saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Dimulai dengan aksi penggulingan Presiden Mesir Muhammad Mursi pada 3 Juli, disusul persetujuan pemusnahan senjata kimia Suriah antara Amerika Serikat dan Rusia pada akhir September. Dua bulan kemudian, tepatnya pada 24 November, tercapai kesepakatan sementara atas program pengembangan nuklir Iran di Geneva, Swiss. Menyusul beredarnya berita tentang kesepakatan sementara atas garis besar rancangan kesepahaman damai final Israel-Palestina, yang terjadi pada kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry ke Israel dan Palestina pada 12 Desember. Rangkaian peristiwa besar itu mau tidak mau telah mengubah tatanan hubungan regional di kawasan Timur Tengah serta hubungan antara sejumlah negara di Timur Tengah dan kekuatan internasional. Bahkan, hubungan antarkekuatan internasional itu juga turut terpengaruh. Perubahan tatanan hubungan tersebut terus berproses saat ini dan belum mencapai bentuknya yang final. Yang tampak adalah sedang gencar terjadi proses transaksional antara kekuatan lokal, regional, dan internasional di Timur Tengah untuk mendapat keuntungan politik sebesar-besarnya dari perubahan tatanan hubungan regional itu. Guncangan besar pertama, misalnya, penggulingan Mursi dari kursi presiden oleh militer Mesir, tak hanya menimbulkan friksi di dalam negeri Mesir. Tumbangnya kekuasaan tokoh Ikhwanul Muslimin itu juga memicu perpecahan di tingkat regional dan internasional. Segera muncul kubu yang mendukung tersingkirnya Mursi. Kubu ini dimotori empat negara Teluk Persia, yakni Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, ditambah Jordania. Di sisi seberang lahir kubu penentang yang dipimpin Turki, Qatar, dan Tunisia serta dalam batas tertentu Kesultanan Oman. Adapun Israel meski tak banyak berkomentar cenderung mendukung jatuhnya Mursi. Negara-negara Barat, khususnya AS, cenderung bersikap kritis terhadap peristiwa itu. AS dan Barat melihat tumbangnya Mursi bisa merusak bangunan demokrasi yang baru dirintis di Mesir setelah tumbangnya rezim Presiden Hosni Mubarak melalui revolusi rakyat pada tahun 2011, yang saat itu memicu Musim Semi Arab. Sikap kritis Barat terhadap aksi penggulingan Mursi itu berdampak terjadinya pergeseran secara signifikan dalam parameter hubungan regional di Timur Tengah. Pendirian itu membuat AS dan sejumlah negara Barat menjadi berseberangan sikap soal isu Mesir dengan banyak mitra strategisnya di Timur Tengah, terutama Arab Saudi, Jordania, Kuwait, Bahrain, dan Uni Emirat Arab. Hal ini kemudian membuat negara-negara mitra strategis AS, seperti Mesir dan Arab Saudi, melakukan pendekatan dengan Rusia, yang merupakan saingan utama AS di pentas internasional. Merapatnya Mesir ke Rusia, misalnya, ditandai dengan kunjungan bersejarah Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov didampingi Menteri Pertahanan Sergey Shoigu ke Kairo, Mesir, pada 14 November. Munculnya poros baru hubungan regional akibat sikap pro-kontra penggulingan Mursi di Mesir itu diperuncing oleh tercapainya kesepakatan Rusia-AS tentang pemusnahan senjata kimia Suriah pada akhir September. Kesepakatan tersebut membuat AS mengurungkan niatnya menyerang Suriah. Kesepakatan Rusia-AS itu semakin mengecewakan negara mitra strategis AS di Timur Tengah yang selain anti-Mursi juga menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Arab Saudi menganggap kesepakatan AS-Rusia soal pemusnahan senjata kimia Suriah itu hanya memperkuat posisi politik Assad dan pendukung kuatnya, seperti Iran dan kelompok Hezbollah di Lebanon. Terpinggirkan Hanya berselang dua bulan, kubu ini semakin merasa terpinggirkan oleh kesepakatan sementara Iran dan kelompok 5+1, yakni lima negara anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS, Rusia, Inggris, Perancis, China, plus Jerman, tentang isu program pengembangan nuklir Iran. Kesepakatan Geneva itu diterangai digalang oleh AS, yang didahului perundingan rahasia AS-Iran di Oman sebelum tercapainya kesepakatan Geneva itu. Tak pelak, Arab Saudi dan Israel berang terhadap Washington akibat kesepakatan itu. Poros baru dalam hubungan regional pun muncul lagi setelah kesepakatan Geneva tersebut. Secara tiba-tiba, misalnya, beredar berita ada upaya pendekatan Arab Saudi-Israel untuk melawan kesepakatan Geneva itu. Laman harian Israel, The Jerusalem Post, mengutip kantor berita Iran, Fars, pada 9 Desember lalu melansir adanya pertemuan rahasia antara Kepala Intelijen Arab Saudi Pangeran Bandar bin Sultan dan mitranya dari Israel pada 27 November di Geneva. Partisipasi Oman dalam Kesepakatan Geneva itu juga memicu ketegangan dengan Arab Saudi. Hal itu menyebabkan terganggunya kekompakan tubuh organisasi Dewan Kerja Sama Negara Arab Teluk (GCC). Padahal GCC selama ini dikenal sebagai organisasi paling solid di Timur Tengah, sejak berdirinya tahun 1981. Arab Saudi berang kepada Oman karena menjadi tuan rumah perundingan rahasia Iran-AS. Walaupun demikian, AS berusaha agar hubungan strategisnya dengan Israel dan Arab Saudi tidak terganggu. Meskipun dalam waktu bersamaan terjadi pendekatan antara AS dan Iran. AS kini mencoba melakukan transaksi dengan Israel, dengan imbalan Israel tidak mengganggu kesepakatan Geneva. Bentuk transaksi yang dicoba ditawarkan adalah rancangan kesepahaman damai final Israel-Palestina yang disampaikan John Kerry dalam kunjungannya ke Israel dan Palestina. Rancangan kesepahaman itu sebagian besar mengadopsi aspirasi Israel, seperti mempertahankan posisi tentara Israel di Lembah Jordan selama 10 tahun dan bisa diperpanjang lagi. Gesekan hubungan regional di Timur Tengah itu terus bergulir saat ini. Bentuk final pola hubungan regional yang baru kelak akan ditentukan oleh pola penyelesaian akhir isu Suriah, Mesir, dan program nuklir Iran nanti. ●

Eksternalitas Menyejukkan, tetapi… Simon Saragih  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  21 Desember 2013

  

DI Renton, Washington, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu markas pembuatan pesawat Boeing ukuran kecil, dipajang data angkasa tersibuk di dunia. Kedip-kedip di layar memperlihatkan wilayah udara Asia yang supersibuk. Asia menjadi lokasi penumpang terbanyak di dunia. Asia juga mendominasi penjualan pesawat Boeing, menurut Mike Nunes, Direktur Asia Business Development Boeing. Jadi, sungguh sebuah era yang menyenangkan setelah ratusan tahun Asia berada di luar pusaran pembangunan global. Perlu bukti lain? Empat bandar udara di Asia berada dalam daftar sepuluh bandara tersibuk di dunia, yakni Beijing, Tokyo, Dubai, dan Hongkong. Jakarta dengan Soekarno-Hatta ada di urutan ke-11. Rute transportasi udara domestik tersibuk di dunia juga didominasi Asia. Dari sepuluh rute domestik tersibuk di dunia, hanya Cape Town-Johannesburg di Arika Selatan yang berada di luar Asia. Harian Financial Times, 18 September, mengutip Center for Aviation, menyebutkan rute internasional tersibuk di dunia adalah Hongkong-Taiwan, diikuti Jakarta-Singapura. Menyusul kemudian Hongkong-Shanghai, Dubai-Doha, dan New York JFK-London Heathrow. Pada transportasi laut, berdasarkan worldshipping.org, pelabuhan kontainer tersibuk di dunia adalah Shanghai, dengan sepuluh besar seluruhnya diisi pelabuhan di Asia. Pelabuhan Tanjung Priok di urutan ke-23. Itulah bagian dari gambaran nyata ekonomi Asia yang sedang menggeliat. Peran Asia dalam aktivitas ekonomi di AS juga terasa saat beberapa waktu lalu dua belas wartawan Asia Pasifik diundang Departemen Luar Negeri AS untuk melihat wilayah barat AS. Mulai dari FedEx, pelabuhan Oakland, hingga perusahaan skala menengah dan kecil di AS barat berpusat pada Asia untuk pengembangan bisnis mereka. ”Di luar pemahaman umum yang memersepsikan perseteruan China-AS, justru yang terjadi adalah kontak intensif kedua negara terkait hubungan ekonomi,” kata Monica Hardy Whaley, Presiden US National Center for APEC di Seattle, AS. Hardy Whaley hendak mengatakan, betapa luar biasanya Asia sebagai penggerak perekonomian global. Di episentrum ekonomi global inilah Indonesia terletak. Data ekspor dari Kementerian Perdagangan pun menunjukkan China, Jepang, dan sejumlah negara Asia sebagai tumpuan, walau masih ada peran kuat AS, Jerman, serta Belanda dari belahan Eropa. Adapun berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, sumber investasi asing untuk Indonesia pun didominasi negara Asia. Bak percikan air pancuran yang tempias ke sekitarnya, demikianlah RI terkena imbas secara alamiah dari aktivitas perekonomian global. Setelah sekian puluh tahun negara ini melulu didominasi kegiatan migas dan konsumsi domestik yang tak terlalu membahana, kini muncul eksternalitas sebagai penopang kukuh. Edward Theater, ekonom dari UBS, pun menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia salah satu yang tumbuh paling tinggi tahun ini, terutama di ASEAN. Ada ancaman volatilitas dari sisi Eropa dan AS yang masih didera kelesuan, seperti diisyaratkan Robert J Shiler, salah satu penerima Hadiah Nobel Ekonomi 2013. Akan tetapi, ekonomi AS dan Eropa pada tahun 2014 diperkirakan tidak akan parah seperti tahun 2008. Bahkan, jika pun terjadi krisis setara 2008, Bank Pembangunan Asia sudah mematrikan bahwa kekuatan internal Asia Pasifik relatif tangguh menghadapinya, dengan kekuatan keuangan negara-negara Asia Pasifik serta cadangan devisa tinggi yang memang didominasi negara-negara Asia. Ekonom Denis Hew dalam pertemuan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Bali, Oktober lalu, menegaskan kekuatan Asia. Ia mengatakan, berbeda dengan perekonomian AS, Eropa, dan Jepang yang jenuh, Asia Pasifik memiliki ruang luas untuk terus menggelindingkan aktivitas ekonomi jika konektivitas regional dan domestik digencarkan. Ditambah lagi, dengan populasi penduduk yang lebih dari separuhnya didominasi warga di bawah usia 30 tahun, Asia Pasifik adalah kawasan dengan potensi konsumsi yang terus meledak. DR Kishore Mahbubani dari National University of Singapore pun  memprediksikan sikap iri AS kepada Asia, khususnya China tentang potensi dahsyat ekonomi. Hanya saja ada yang mengkhawatirkan RI, sebagaimana diingatkan ekonom Bank Danamon, Anton Gunawan, dalam dua tahun terakhir. Impor migas telah menjadi celah bahaya bagi fluktuasi kurs rupiah. Defisit neraca transaksi berjalan akibat melejitnya impor migas, yang diperburuk pencurian sumber daya migas seperti diingatkan Bank Indonesia, menjadi ancaman bagi goyangan rupiah berupa depresiasi yang memukul konsumen lewat inflasi impor. Ada masalah infrastruktur yang lamban seperti rutin dikeluhkan ekonom Tony Prasetiantono. Akan tetapi, masalah defisit transaksi berjalan ini telah dua kali merontokkan rupiah, di Juni lalu dan di November hingga Desember. Inilah dua penyakit utama ekonomi RI, impor migas dan infrastruktur. Jika masih menjadi perhatian teknokrat hingga Presiden RI untuk diatasi, eksternalitas yang menyejukkan akan menjadi kekuatan balon bertenaga besar untuk melambungkan perekonomian RI. Akan tetapi, bisakah? Maukah?  ●

Akomodasi Strategis Perspektif Internasional Rene L Pattiradjawane  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  21 Desember 2013

  

SEPANJANG tahun 2013, politik luar negeri Indonesia semakin memperlihatkan korelasi persoalan domestik yang sulit dan rumit. Hal ini menyangkut banyak skandal, khususnya korupsi, yang menghambat kapasitas republik ini dalam memengaruhi situasi regional Asia Pasifik ataupun di dalam ASEAN sebagai pemain geostrategi yang dinamis. Tahun 2013 adalah tahun terakhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebelum mengakhiri masa jabatannya setelah pemilihan presiden tahun depan. Selama masa pemerintahan Presiden Yudhoyono 2009-2014, semakin nyata bahwa interdependensi politik luar negeri Indonesia di tengah arus globalisasi menjadi sangat terkait dalam hubungan antarnegara. Bersamaan dengan ini, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia menjadi makin rumit dalam postur perubahan geopolitik dan geostrategi regional ataupun global. Kebijakan Presiden Yudhoyono tentang a million friends and zero enemy (sejuta teman dan tanpa musuh) menjadi kandas ketika terkuak kasus spionase yang dilakukan Australia dengan menyadap telepon seluler (ponsel) para pejabat negara dalam kurun waktu cukup lama. Arus deras globalisasi yang didorong kemajuan pesat teknologi komunikasi informasi menyentak kesadaran kita tentang realitas tak adanya teman atau musuh abadi dalam politik internasional. Di sisi lain, perspektif politik luar negeri Indonesia tak mampu mendorong dan mewujudkan strategi kesetimbangan dinamis (dynamic equilibrium) yang digagas Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa karena memang tak pernah dijadikan perkakas diplomasi dalam mewujudkan politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Kita condong mencari pijakan rumit di tengah dinamika politik internasional di antara kebangkitan China sebagai kekuatan baru dan AS sebagai kekuatan dominan yang menghadapi tantangan dan perubahan geopolitik global. Ini yang terjadi ketika Menlu Marty berbicara soal Traktat Indo-Pasifik, penyelesaian di luar ASEAN dalam pertikaian Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja, tak berhasilnya kesepakatan mengikat sejumlah negara dalam kode tata berperilaku di Laut China Selatan terkait tumpang tindih klaim kedaulatan, bagaimana memainkan peran sentral dalam multilateralisme politik dan keamanan melalui KTT Asia Timur (EAS), serta beberapa catatan kebijakan luar negeri lain, termasuk kasus perikanan dan kelautan di beberapa wilayah Indonesia. Membingungkan Ada dua catatan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2013. Pertama, lemahnya koordinasi kebijakan luar negeri dalam ambivalensi kepentingan Kementerian Luar Negeri ataupun Kantor Presiden. Sering kali agenda politik luar negeri yang diterapkan Kantor Presiden dan Kemlu RI bergerak sendiri-sendiri, membingungkan para diplomat dan pengamat. Contoh yang sederhana adalah gagasan Traktat Indo-Pasifik yang mencoba membuat kerangka kerja mempromosikan persahabatan dan kerja sama yang menjadi pidato Presiden Yudhoyono pada Policy Forum of the Japan Institute of International Affairs di Tokyo, Jepang, belum lama ini. Dalam pidato tersebut, Presiden menyebutkan dampak transformatif perdamaian traktat tersebut yang setara dengan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama ASEAN (TAC). Pertanyaannya, kalau sudah ada lebih dari 30 negara (termasuk AS, India, China, dan Jepang) yang menandatangani TAC dalam mengangkat hubungan dengan ASEAN, bagaimana kita akan meletakkan Traktat Indo-Pasifik setara dengan TAC yang sudah memberikan payung politik dan keamanan secara multilateral selama ini? Dan kedua, dalam sebuah pertemuan, Agustus lalu, Marty tak secara tegas menjawab pertanyaan ini, dan hanya mengatakan, ”Lebih baik kualitasnya daripada jumlah negara yang akan mengakses.” Ketika dikonfirmasi kepada para diplomat di Kemlu di tingkat eselon satu dan dua, tak ada yang bisa menjawab dan memberikan penjelasan jernih dalam mendudukkan TAC dan Traktat Indo-Pasifik ini. Hal sama juga terjadi saat strategi tentang kesetimbangan dinamis tak pernah dirumuskan dalam konsep, mekanisasi, dan operasionalisasi kebijakan luar negeri Indonesia. dalam menghadapi perubahan geostrategi yang drastis. Presiden Yudhoyono dalam pidatonya di Tokyo terkesan membacakan dalam format copy & pasteketika berbicara tentang dynamic equilibrium, tanpa mencoba merumuskan dan memberikan bobot pemahaman strategis atas terminologi tersebut. Perimbangan kekuatan Dalam skala yang lebih luas, ada pandangan bahwa politik luar negeri Indonesia sepanjang tahun 2013 tak bergerak dari posisi sebelumnya, yakni bermain dalam geopolitik perimbangan kekuatan (balance of power), mengakomodasi kepentingan negara besar dalam persaingan China-AS, mencari posisi dalam multilateralisme yang semakin rumit, bersusah payah menata hubungan berbagai pihak menyesuaikan kepentingan nasional Indonesia, serta mencari jawaban atas tantangan interdependensi yang menjadi tuntutan bagi pertumbuhan mengelola manajemen ekonomi dalam negeri. Arah kebijakan luar negeri Indonesia menyimpang dari filosofi yang dianut sejak berdirinya republik ini tentang peranan bebas-aktif yang disebut Wakil Presiden Mohammad Hatta dalam tulisannya ”Indonesia’s Foreign Policy” di jurnal Foreign Affairs edisi April 1953, ”… the effort to work energetically for the preservation of peace and the relaxation of tension (upaya untuk bekerja secara energik demi melestarikan perdamaian dan menurunkan ketegangan)....” Upaya ini gagal ketika Insiden Phnom Penh 2012 tak mampu dicegah. Padahal, persoalan politik luar negeri yang dihadapi Indonesia, setidaknya sampai berakhirnya dekade kedua abad ke-21 ini, harus tetap terkonsentrasi pada filosofi bebas-aktif untuk bisa menghadirkan perubahan dan kontinuitas di dalam pluralisme geopolitik ASEAN yang memerlukan pendalaman dan pemahaman strategis, tidak hanya antara Indonesia dan sesama anggota kawasan, tetapi juga dengan negara-negara di luar kawasan, seperti India, AS, atau Rusia. Kurun lima tahun ke depan, posisi Indonesia akan sangat kritis menghadapi perubahan pemerintahan di dalam negeri sekaligus perubahan dinamika antarbangsa yang terkoneksi satu sama lain. Pemerintah hasil Pemilu 2014 harus bisa memberikan jawaban strategis menghadapi berbagai tekanan internasional dalam tarik-menarik geopolitik di kawasan Samudra Pasifik dan Hindia, dan sekaligus mengamankan kepentingan nasional, khususnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang memadai.  ●

Mencegah Tragedi di Asia

Mencegah Tragedi di Asia Dahono Fitrianto  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  21 Desember 2013

  

DARI hari ke hari, perkembangan situasi keamanan di kawasan Asia Timur kian mengkhawatirkan. Risiko pecahnya konflik terbuka karena gesekan di lapangan makin besar. Masih banyak pihak yang optimistis bahwa ketegangan yang melibatkan China dan negara-negara tetangganya tak akan berujung pada konflik terbuka. Alasannya, nilai hubungan ekonomi negara-negara tersebut terlalu tinggi untuk dirusak dengan perang. Akan tetapi, makin banyak pula pakar dan analis yang memperingatkan, risiko konflik di kawasan Laut China Timur dan Laut China Selatan makin besar. Mereka yakin tak satu pun negara berniat memulai perang. Namun, dengan tingkat ketegangan dan aktivitas lapangan seperti saat ini, risiko salah perhitungan atau gesekan di lapangan makin besar. Satu kesalahan kecil bisa memicu perang yang akan menjadi tragedi bagi dunia. Terlepas dari justifikasi dan dalih setiap pihak yang terlibat masalah, tahun ini diwarnai peningkatan ketegangan di kawasan-kawasan tersebut. Jika kita membuka kembali catatan tahun lalu, ketegangan China dan Jepang terkait sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Timur masih diwarnai ”perang” retorika diplomatik dan pengerahan aset-aset sipil negara, seperti kapal-kapal Penjaga Pantai Jepang dan badan pengawas kelautan China di seputar perairan sengketa. Aset militer Namun, seiring dengan meningkatnya ketegangan setelah Pemerintah Jepang membeli sebagian pulau-pulau di Senkaku/Diaoyu dari seorang pemilik pribadi di Tokyo, situasi lapangan berangsur-angsur berubah. Tahun 2013 menandai dimulainya pengerahan aset-aset militer yang makin intensif ke kawasan sengketa dan sekitarnya. Akhir Januari, sebuah kapal pengawal dan helikopter Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) dilaporkan dikunci dengan radar pembidik oleh sebuah kapal perang Angkatan Laut China saat berlayar di Laut China Timur. Kedua negara juga seperti berlomba menggelar latihan militer skala besar. Awal November, Pasukan Bela Diri Jepang menggelar latihan yang melibatkan 34.000 personel dari tiga matra dan sejumlah kapal perang dan pesawat tempur. Dalam latihan itu, untuk pertama kali Jepang menempatkan peluncur rudal antikapal di Pulau Miyako, yang selama ini menjadi semacam gerbang menuju Samudra Pasifik bagi kapal-kapal perang China yang berpangkalan di bagian timur dan utara negara tersebut. Sebelumnya, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA) menggelar latihan skala besar dengan amunisi hidup di Samudra Pasifik bagian barat. Latihan itu melibatkan beberapa armada AL PLA. Pada akhir November, China juga memberangkatkan kapal induk pertamanya, Liaoning, ke dalam misi latihan di laut lepas. Kapal induk yang dikawal 2 kapal perusak dan 2 fregat itu berlayar ke Laut China Selatan, kawasan yang juga diwarnai sejumlah sengketa China dengan Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam. Dalam pelayaran inilah sempat terjadi insiden antara salah satu kapal perang China dan kapal penjelajah berpeluru kendali milik Angkatan Laut AS, USS Cowpens, pada 5 Desember. Pihak China menuduh kapal AS itu memata-matai latihan dengan membayangi konvoi China pada jarak 45 kilometer. Langkah kontroversial Namun, langkah China yang paling kontroversial adalah penetapan zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ) di Laut China Timur, akhir November. Meski Beijing berulang kali menegaskan penetapan ADIZ itu tak ditujukan terhadap satu negara tertentu, cakupan geografis dan pemilihan waktunya tak terhindarkan memancing reaksi keras dari tetangga-tetangganya. Tak tanggung-tanggung, hanya dua hari setelah penetapan ADIZ China tersebut, AS—yang memiliki perjanjian pertahanan dengan Jepang, Korea Selatan, dan Filipina, mengirimkan dua pesawat pengebom jarak jauhnya, B-52 Stratofortress, untuk terbang melintas zona tersebut tanpa mengindahkan ketentuan yang ditetapkan Beijing. Dalam artikel yang mereka tulis untuk kantor berita Reuters, mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS James Steinberg dan peneliti senior dari Brookings Institute, Michael E O’Hanlon, mengkritik langkah penetapan ADIZ China yang dinilai tak transparan dan memicu kecurigaan tetangga-tetangganya. Walau demikian, Steinberg dan O’Hanlon juga menyayangkan reaksi AS yang dipandang berlebihan. Menurut mereka, langkah AS mengirim dua B-52 ke ADIZ China bukan sebuah upaya bagus untuk membangun rasa saling percaya.  ”Akan lebih baik jika yang dikirim pesawat-pesawat tempur atau pesawat patroli jarak jauh untuk menegaskan prinsip (kebebasan melakukan transit di wilayah udara internasional) ini,” demikian tulis mereka. Makin royalnya pengerahan sistem persenjataan utama di lapangan membuat kekhawatiran terjadinya insiden yang tak diinginkan makin besar. Baik pesawat B-52 maupun kapal penjelajah kelas Ticonderoga, seperti USS Cowpens itu, bukan mesin perang yang biasa-biasa saja. Keduanya adalah mesin perusak yang berkemampuan dahsyat. Menyusul penerbangan B-52 ke ADIZ China tersebut, Jepang dan Korsel juga mengirimkan pesawat-pesawat militer mereka melintasi zona tersebut. ”Peluang terjadinya kesalahan sangat tinggi. Jika keadaan ini berlanjut, kita harus mempertanyakan apa konsekuensinya nanti,” ujar Bonnie Glaser, pakar keamanan China dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington DC, kepada Reuters. Menurut Glaser, China dan AS mungkin memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencegah insiden di lapangan bereskalasi. Namun, ia ragu masalah yang sama bisa diredam jika melibatkan militer China dan Jepang. Unsur nasionalisme dan tekanan politik domestik di kedua negara itu bisa membuat situasi terlalu rumit dan tak terkendali. Steinberg dan O’Hanlon menyarankan agar AS-China mengembangkan kesepakatan seperti yang terjalin antara AS dan Uni Soviet di era Perang Dingin. Apa pun itu, segenap upaya harus dilakukan semua pihak untuk mencegah ketegangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan tereskalasi menjadi konflik terbuka. China dan Jepang, yang menjadi pusat ketegangan ini, harus mencari cara dialog untuk menurunkan ketegangan dan menyelesaikan semua masalah melalui jalur damai. Bagaimanapun, seperti diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato di Tokyo, Jepang, pekan lalu, hubungan China dan Jepang sangatlah menentukan bagi masa depan kawasan Asia saat ini. Dan tak seorang pun menginginkan Asia abad ke-21 mengulang kesalahan Eropa pada abad ke-20 yang memicu dua perang dunia. ●

Masalah ASEAN Menuju 2015

Masalah ASEAN Menuju 2015 Pascal S Bin Saju  ;    Wartawan Kompas

KOMPAS,  21 Desember 2013

  

PARA pemimpin negara di Asia Tenggara dalam pertemuan di Denpasar, Bali, 7 Oktober 2003, bersepakat menyatukan warganya ke dalam satu wadah besar. Sejak itulah dikenal istilah Komunitas ASEAN dengan tiga pilar, yakni Komunitas Ekonomi, Komunitas Politik-Keamanan, dan Komunitas Sosial-Budaya. Dalam deklarasi yang disebut Bali Concord II itu ditegaskan, Komunitas ASEAN harus dibentuk pada 2020. Namun, lima tahun kemudian, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 13 Januari 2007, mereka lebih percaya diri dengan mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Untuk Komunitas Ekonomi (AEC) ada target besar, yakni mencapai tingkat dinamika pembangunan ekonomi yang tinggi, kemakmuran berkelanjutan, pertumbuhan yang merata, dan pembangunan yang terintegrasi di ASEAN. Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC) menangani peningkatan kerja sama untuk memelihara perdamaian, memajukan hak asasi manusia, dan demokratisasi di kawasan. Tidak tersekat Pilar Komunitas Sosial-Budaya (ASCC) lebih fokus pada orang, budaya, dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan yang harmonis dan berorientasi pada orang. Salah satu semangat Komunitas ASEAN adalah menyatukan seluruh warga Asia Tenggara, yang berbeda secara kontras dalam berbagai latar belakang itu, ke dalam satu komunitas di mana interaksi masyarakat tidak lagi tersekat pada batas negara. Sampai di sini publik tentu bertanya, sejauh mana upaya pembentukan Komunitas ASEAN berproses? Dalam berbagai diskusi para narasumber menegaskan, hanya pilar ekonomi yang siap. Terkait dengan itu, topik yang paling disoroti ialah AEC harus membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, dan menjadikannya lebih dinamis dan kompetitif. Namun, ada tantangan berat, yakni jurang pembangunan yang tajam, terutama di Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. AEC memiliki tiga blok besar. Blok pertama adalah integrasi perdagangan yang ditargetkan rampung pada 2015. Harapannya, ASEAN menjadi basis produksi tunggal. Namun, sampai saat ini prosesnya baru sekitar 70 persen. Ketinggalan Blok kedua, yakni terkait dengan pelayanan, masih ketinggalan. Begitu juga dengan blok ketiga, di mana ASEAN dilihat sebagai wilayah investasi, dan itu pun kondisinya tertinggal jauh dari negara-negara Barat. Infrastruktur pendukungnya minim dan tidak terkoneksi serta kesiapan masyarakat untuk menerima investasi pun rendah. ASEAN juga harus tetap mempertahankan sentralitas, integritas, dan menjadi kekuatan pendorong dalam arsitektur regional. Hanya dengan itu, integrasi kawasan dapat dipercepat dan komunitas dapat dibangun. Namun, bagaimana semua itu bisa dijalankan dan digerakkan? Cukupkah dengan hanya mengandalkan lembaga Sekretariat ASEAN di Jakarta?  Sebenarnya, Sekretariat ASEAN sampai saat ini lebih berfungsi sebagai lembaga koordinasi antarpemerintah negara anggota, berbeda dengan Uni Eropa (UE), misalnya. Kita mengharapkan ASEAN memiliki lembaga yang kuat tidak saja bersifat koordinatif, tetapi juga mampu merumuskan dan memutuskan berbagai kebijakan regional. Lembaga ini harus memiliki regulasi, tata kelola potensi ekonomi, politik dan keamanan, serta sosial dan budaya. Itu memerlukan pula dukungan dana yang besar. Membangun komunitas tunggal ASEAN bukan pekerjaan mudah. Negara anggota dituntut membangun persepsi yang sama tentang cara mengatasi persoalan baru di kawasan dan memperkuat ketiga pilar tadi. Itu sebagian problem ASEAN menjelang pembentukan Komunitas ASEAN pada 31 Desember 2015. Masalah sesungguhnya lebih kompleks lagi. Banyak persoalan di dalam dan antarnegara anggota belum terpecahkan. ●