Presiden Baru dan Pembangunan Pemuda Muhammad Arief Rosyid Hasan  ;   Ketua Umum PB HMI

KORAN SINDO, 07 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

TAHAPAN demi tahapan pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tahun ini telah selesai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih pada 22 Juli lalu. Saat ini kita tinggal menunggu hasil sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Pemegang mandat lembaga kepresidenan kelak akan dihadapkan pada kompleksnya permasalahan yang melilit bangsa ini. Salah satu masalah mendasar adalah rendahnya daya saing manusia Indonesia jika dibandingkan bangsa-bangsa lain. Laporan The Global Competitiveness Index yang dirilis World Economic Forum akhir tahun lalu, peringkat daya saing bangsa Indonesia menempati posisi ke-38 dari 148 negara yang disurvei, naik drastis dari tahun sebelumnya di posisi ke-50. Daya saing dalam hal ini ditentukan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara. GCI misalnya dihitung dengan menghimpun setidaknya 12 kategori di antaranya makroekonomi, kesehatan dan pendidikan, tenaga kerja, perkembangan pasar keuangan, kesiapan teknologi, infrastruktur, dan lingkungan. Peringkat ini tentu bukan ukuran mutlak untuk mengukur setangguh apa daya saing kita sebagai bangsa dibanding bangsa-bangsa lain, namun bisa menjadi gambaran umum untuk menilai keunggulan dan kelemahan pembangunan kualitas manusia Indonesia. Postur Demografi dan Daya Saing Kita tahu di tengah peningkatan persaingan global, arus barang dan jasa yang masuk lewat perdagangan bebas akan semakin besar, apalagi tahun depan kita mulai memasuki ASEAN Economic Community. Pemerintah mendatang perlu mematangkan strategi baru untuk meningkatkan daya saing sebagai syarat mutlak ketahanan bangsa. Dilihat dari postur demografi Indonesia, jumlah pemuda menempati puncak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2013 saja jumlah pemuda mencapai 62,6 juta orang. Artinya, hampir dari seperempat penduduk Indonesia tak lain isinya ya pemuda ini. Karena itu, dalam pembicaraan mengenai daya saing dan masa depan bangsa, pemuda adalah subjek utama yang harus diperhatikan kesiapannya. Dengan begitu, strategi pemerintah terhadap pembangunan manusia Indonesia, terutama pemuda, punya arti yang sangat penting. Pada rentang 2015-2035 Indonesia diproyeksikan mengalami bonus demografi. Pada rentang tahun ini jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) akan mencapai 70%. Sisanya 30% adalah penduduk tidak produktif. Dilihat dari jumlahnya, penduduk usia produktif dan penduduk tidak produktif bisa mencapai rasio 3 berbanding 1. Periode bonus demografi ini dapat menjadi jendela kesempatan (windows of opportunity) bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun bila tak dikelola dengan baik, bakal menjadi jendela malapetaka (Windows of Disaster). Kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dapat kita capai karena beban penduduk tidak produktif yang ditanggung penduduk produktif semakin mengecil. Dengan kecilnya beban, produktivitas dapat dikelola agar menjadi modal bagi pembangunan ekonomi. Jika kita hendak menjadikan momentum ini untuk melonjakkan produktivitas, pilihannya tak ada yang lain kecuali mempersiapkan perbaikan kualitas sumber daya manusia. Dalam hal ini saya memiliki keyakinan bahwa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia pemuda Indonesia adalah yang utama. Peta Jalan Pembangunan Pemuda Untuk itulah, kita butuh intervensi kebijakan pemerintah yang tepat. Pola pembinaan pemuda yang telah disusun dan dilaksanakan oleh pemerintah sebelumnya melalui 21 institusi yang membidangi kepemudaan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan kepemudaan mestinya bukan semata diposisikan sebagai kegiatan sesaat, namun harus berdasar kerangka kebijakan pemerintah serta arah pembangunan pemuda yang terukur, jelas, dan visioner. Jika tidak, kita akan terus mengulangi permasalahan kepemudaan yang sama saat kebutuhan semakin mendesak dipenuhi. Menimbang perubahan tingkat kebutuhan dan pergantian prioritas dalam penentuan target kebijakan, selalu dibutuhkan kerja sama banyak pihak melalui lintas kelembagaan untuk urun rembuk merumuskan kembali peta jalan pembangunan pemuda Indonesia. Program kepemudaan harus dirancang bersama sesuai prioritas kebutuhan yang relevan. Tidak bisa lagi program kepemudaan diselenggarakan hanya untuk tujuan instrumentatif pemenuhan program, berhenti di tengah jalan tanpa ada aspek keberlanjutan. Pembangunan aspek sumber daya manusia selalu membutuhkan kecermatan dan ketelatenan karena yang dihadapi adalah manusia dengan berbagai aspek kehidupannya. Butuh keberpihakan yang kuat dari siapa pun pemerintahan yang terpilih kelak untuk mendorong rumusan kebijakan agar tak hanya hebat di atas kertas. Kita menaruh harapan terhadap pemuda sebagai penentu jalannya keberlangsungan pembangunan bangsa ke depan. Intervensi kebijakan yang tepat dari pemerintahan yang terpilih kelak akan memberi dampak bukan hanya tiga atau lima tahun ke depan, namun juga bisa memberikan pengaruh bagi satu generasi bangsa. ●

HMI untuk Rakyat Muhammad Arief Rosyid Hasan   ;  Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 2013-2015

KORAN SINDO,  05 Februari 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

Hari ini, 5 Februari 2014, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menginjak usia 67 tahun. Berdiri di Yogyakarta, ibu kota negara di masa darurat, kelahiran HMI hanya terpaut delapan belas bulan lebih muda dari proklamasi republik Indonesia.  Agaknya bukan kebetulan sejarah jika Lafran Pane bergegas memelopori pendirian sebuah organisasi dengan basis mahasiswa muslim, saat republik di usia mudanya membutuhkan tenaga segar untuk menahan rongrongan agresi Belanda. Nurcholish Madjid (1968) yang lahir belakangan, menyebut seniornya, Lafran Pane, sebagai tokoh besar dengan pandangan yang melenting jauh ke depan, karena memandu kesadaran keindonesiaan dan keislaman di kalangan inteligensia muda, tanpa mempertentangkan keduanya.  Berbekal kesadaran ini, silih berganti generasi HMI bersaksi atas jatuh dan bangunnya republik. HMI ikut memanggul senjata saat revolusi pasca-kemerdekaan, ikut mendukung demokrasi parlementer, dan berseteru dengan PKI saat mereka di atas angin. HMI mendirikan dan menjaga negara Orde Baru, namun juga berdiri di barisan depan demonstrasi mahasiswa yang memaksa Soeharto berhenti sebagai presiden, mengawali era Reformasi.  Lingkungan yang Berubah  HMI terdiri dari suatu realitas majemuk yang berisi sejumlah besar anak muda terdidik. Memiliki 400 ribu kader yang beraktivitas di hampir 200 cabang dari Papua hingga Aceh, sejak sunyi pelosok desa sampai ingar-bingar kota metropolitan. Secara organis, kader-kader HMI adalah pemuka bagi mobilitas sosial di lingkungannya masing-masing. Namun, sekian lama menjadi karib negara dalam rezim developmentalisme Orde Baru, membuat kekuasaan (power) menjadi nalar utama yang bekerja dalam tubuh organisasi.  Model mobilitas ini semakin subur di era demokratisasi, ketika sumber daya politik terbagi-bagi dan kesempatan untuk berkuasa semakin terbuka. Yang disayangkan adalah seringkali kehendak untuk berkuasa malah menabrak prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Kentalnya ikatan historis yang dilembagakan melalui tradisi kekeluargaan di dalam organisasi, membuat HMI terasa lamban bergerak, saat desakan perubahan memergoki setiap saat.  Padahal kondisi yang berubah cepat, dengan berbagai warna dan dinamikanya, menuntut kemampuan adaptasi dan menciptakan peran serta kiprah baru yang relevan dan produktif. Kita tentu tak ingin terjebak dalam suatu skenario dinosaurus, di mana HMI semakin meraksasa, namun bergerak makin lamban. Saat segalanya di seputar HMI telah berubah, ia tetap bersikukuh mempertahankan cara-cara lama yang tunaproduktif, sambil menunggu giliran untuk digilas zaman.  Mengawal Demokrasi  Usman Hamid (2012) menyebut Indonesia saat ini sudah selayaknya diberi nama Indonesia pasca-Reformasi. Impianimpian Reformasi 1998 sudah berakhir. Periode perubahan rezim sudah berlalu dan menghasilkan banyak perubahan: kebebasan sipil-politik yang meluas, luruhnya supremasi militer, dan bangkitnya politik sipil melalui sistem multipartai. Perubahan rezim kekuasaan dilaksanakan melalui jalan damai yang terencana dan dilaksanakan secara berkala.  Indonesia telah berada di jalur konsolidasi demokrasi. Pun sering dipuji sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara muslim demokratis terbesar di dunia. Namun posisi itu bukan jaminan bahwa bangsa Indonesia akan sampai pada cita-cita bersama. Menurut Robert Dahl (1998) tantangan terbesar menuju demokrasi yang bermutu tinggi adalah masalah pembagian sumber daya politik yang tidak merata.  Secara ideal mestinya setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama untuk menentukan kebijakankebijakan penting yang diambil negara. Celakanya, sumber daya politik yang tersumbat di kalangan elit membuat demokrasi tak bisa memenuhi janji sebagai sistem sosial di mana rakyat (demos) adalah pemegang daulat (kratos) yang sebenarnya.  Demokrasi kita belakangan malah ditengarai kental bercorak elitis, memisahkan para pelaku dan pegiat demokrasi berdasar peran fungsional, bukan substansial. Keganjilan praktek demokrasi kita ditandai dengan munculnya oligarki yang melulu melayani kepentingan segelintir elite di atas prioritas kebutuhan rakyat. Kinerja lembaga-lembaga demokrasi yang semakin rendah sejalan dan sebangun dengan merosotnya harapan rakyat terhadap prosedur demokrasi, menjurus ketidakpercayaan seperti terlihat pada peningkatan jumlah golput dalam banyak pilkada.  Jika tak ada kesungguhan melakukan introspeksi dan beranjak menuju penguatan kelembagaan demokrasi, bukan tidak mungkin cita-cita konsolidasi demokrasi menuju kesejahteraan rakyat ke depan hanya hidup di angan-angan. Salah satu simpul kritis dalam tahapan konsolidasi demokrasi adalah tampilnya kelas pembaharu yang berperan sebagai pendorong dan pengawal demokratisasi. Demokrasi harus diukur secara substantif dan tak sebatas aspek prosedural seperti pemilihan umum.  Tanpa kehadiran kelas pembaharu, proses demokratisasi hanya akan menghasilkan demokrasi yang berjalan tanpa sukma keadilan. Konsolidasi demokrasi melalui penguatan kelembagaan demokratis dan pembagian sumber daya politik rakyat melalui kerja-kerja emansipasi adalah medan perjuangan HMI yang mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu inilah saatnya mobilitas HMI dikembalikan ke tengah-tengah rakyat.  Kehendak untuk mendorong keluarga besar HMI ke tampuk kekuasaan, harus diimbangi dengan rasionalisasi mengapa kekuasaan itu perlu diperjuangkan, yaitu keberpihakan pada perbaikan nasib rakyat kebanyakan. Dalam hal ini HMI dapat bekerja memperkuat masyarakat madani (civil society) sebagai pengimbang kekuasaan negara dan pasar. Turunannya adalah upaya meningkatkan kapasitas warga, sehingga mampu berdaya dalam mobilitas ekonomi-politik.  Dengan mengisi ruang kosong dalam sistem demokrasi, tentunya peran HMI semakin menemukan relevansinya dengan keinginan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Selaras dengan ini, HMI akan tetap hidup dan terus mampu menjalankan tugas sejarahnya, jika secara sungguh-sungguh mengonsentrasikan diri pada aktivitas perkaderan yang ditujukan kepada lahirnya kelas pembaharu yang mempunyai kedalaman akademik-intelektual, kemahiran komunikasi sosial, keterampilan teknokratis, serta komitmen sosial-politik yang memadai.  Generasi HMI yang hadir belakangan tentu tak bisa mengelak dari tugas sejarah ini. Yaitu, untuk menegaskan kembali bahwa HMI selalu berjodoh dengan rakyat. Kerja HMI adalah berjuang demi yang benar, bukan sekedar kekuasaan an sich. Kebenaran yang akan memandu bangsa ini pada cita-cita keadilan dan kemakmuran yang diridai Allah SWT. Yakin Usaha Sampai. ●