Tiga Pertanyaan untuk SBY

Tiga Pertanyaan untuk SBY Airlangga Pribadi Kusman  ;   Pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Kandidat PhD Asia Research Center Murdoch University, Australia

KORAN SINDO, 04 April 2013

  

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sanur Bali yang diduga akan diwarnai ketegangan antarfaksi yang bertarung, yaitu faksi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Anas Urbaningrum, ternyata berlangsung adem-ayem dan berakhir dengan keputusan aklamasi memilih SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat sampai 2015.  Meskipun proses pemilihan SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum berlangsung lancar, bukan berarti Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu 2009 otomatis bebas dari persoalan politik. Justru menurut hemat penulis, tampilnya Presiden SBY sebagai ketua umum Partai Demokrat akan memunculkan persoalan baru di tengah belum tuntasnya persoalan lama.  Apabila dikalkulasi beberapa soal krusial yang melekat dalam tubuh Partai Demokrat satu tahun menjelang Pemilu 2014, setidaknya ada tiga pertanyaan yang patut dijawab Partai Demokrat di bawah kepemimpinan SBY.  Pertama, mampukah Demokrat menaikkan elektabilitasnya setelah langsung dipimpin SBY. Kedua, mampukah Demokrat di bawah kepemimpinan SBY merangkul faksi-faksi yang saling bertikai. Ketiga, di bawah pelukan dan arahan dari SBY apakah Partai Demokrat dapat menjadi partai modern yang mandiri atau akan tetap menjadi partai yang tidak bisa lepas dari nama besar SBY dan keluarga.  Peran SBY  Persoalan pertama, terpilihnya SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum ini oleh para pendukungnya dianggap sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, sebab dianggap hanya beliaulah yang mampu mengarahkan Partai Demokrat untuk kembali menjadi partai pemenang sekaligus mendongkrak elektabilitas yang tengah terjun bebas.  Meskipun argumen ini terlihat kuat, karena SBY merupakan Presiden yang terpilih dua kali masa jabatan, namun pandangan ini bukan tanpa kelemahan. Realitasnya, turunnya elektabilitas Partai Demokrat tidak terpisah dengan persepsi publik terhadap kinerja Kabinet di bawah pimpinan Presiden SBY. Seperti diutarakan dalam riset Lingkaran Survei Indonesia (5 Februari 2013) bahwa buruknya persepsi publik terhadap kinerja kabinet SBY mempengaruhi turunnya elektabilitas Partai Demokrat.  Lebih jauh LSI menjelaskan bahwa sebanyak 42,56% publik tidak puas terhadap kinerja menteri dari Partai Demokrat. Pendeknya solusi bahwa turun gunungnya SBY akan mendongkrak elektabilitas partai tidaklah kuat, mengingat kepemimpinan SBY dalam mengelola pemerintahan turut menyumbang jatuhnya elektabilitas Partai Demokrat.  Apalagi sentimen publik baik terhadap SBY maupun demokrat bisa mengarah negatif ketika secara obyektif mereka melihat bahwa di tengah banyaknya persoalan yang ia hadapi sebagai presiden, ia masih mengambil jabatan sebagai ketua umum Partai. Rakyat akan bertanya-tanya di tengah tumpang tindihnya peran dan jabatan, siapakah yang didahulukan, kepentingan bangsa atau kepentingan golongan?  Benturan Antarfaksi  Persoalan kedua yang patut dikemukakan terkait dengan konflik di internal Partai Demokrat adalah bahwa para pendukung SBY di lingkup internal Partai Demokrat mempercayai bahwa tampilnya SBY akan menjadi perekat dan merangkul semua kelompok. Sehingga setiap pihak yang bertikai akan segan terhadap SBY untuk melakukan manuver-manuver bagi persoalan konflik di internal PD.  Namun demikian jawaban seperti ini juga mengandung persoalan. Dengan tetap mengandalkan figur SBY setiap ada keretakan ataupun faksionalisasi politik, maka Demokrat akan kehilangan kesempatan membangun mekanisme organisasi dan sistem yang dapat menjadi sarana rekonsiliasi konflik antara faksi-faksi di dalamnya.  Sangat disayangkan proses pembangunan kelembagaan politik yang telah dibangun pilarnya pada masa kepemimpinan Anas Urbaningrum, terancam runtuh kembali ketika figur dikedepankan kembali (SBY) di atas mekanisme institusional. Sementara itu kembalinya elite-elite Partai Demokrat kepada SBY ketika ada persoalan mempertunjukkan bahwa proses rekrutmen kepemimpinan tidak berjalan dengan baik.  Kondisi ini menunjukkan kepada publik, bahwa tidak ada figur di dalam Partai Demokrat yang mampu mengelola konflik dan memimpin partai di tengah gelombang badai konflik. Apabila dibiarkan terus seperti ini Partai Demokrat hanya akan memproduksi model politisi yang menyapih, bukan negarawan yang handal.  Dalam perkembangan politik di Indonesia, di mana publik semakin lama semakin melek politik dan memiliki pendidikan politik yang baik, apabila hal ini terjadi, konsekuensinya akan semakin sedikit publik yang akan melirik apalagi memilih partai berlambang mercyini.  Konsolidasi Dinasti  Problem ketiga yang muncul setelah dipilihnya SBY sebagai Ketua Umum adalah Partai Demokrat berpotensi menjadi partai yang mengonsolidasikan kekuatan dinasti dari SBY. Apalagi saat ini SBY sebagai ketua umum masih bersanding dengan sekjen, yaitu anaknya sendiri Eddy Baskoro.  Memang benar bahwa politik dinasti terjadi di mana-mana tidak saja di Indonesia namun juga di India bahkan di negara demokrasi matang seperti Amerika Serikat. Bagi mereka yang menghalalkan politik dinasti dengan argumen bahwa di Amerika Serikat juga mengadopsi model politik dinasti yang sama, mereka melupakan faktor sejarah.  Di masa awal pembangunan demokrasi di Amerika Serikat setiap sanak saudara dalam keluarga yang terjun dalam politik selalu dalam partai yang berbeda. John Quincy Adams menjadi presiden pada tahun 1824 setelah 24 tahun sebelumnya ayahnya John Adams gagal menjadi presiden dari partai yang berbeda.  Sementara Franklin Roosevelt menjadi presiden pada 1932 setelah dua puluh empat tahun sebelumnya sepupunya Theodore Roosevelt menjadi presiden juga dari partai yang berbeda. Tradisi politik dinasti satu partai baru muncul setelah kelembagaan politik demokrasi mapan sehingga regulasi bisa dijalankan tanpa pilih kasih. Misalnya ketika seorang kulit hitam kaum akademisi cum aktivis progresif seperti Obama mampu menghadang kekuatan dinasti Clinton yang mencalonkan Hillary di Partai Demokrat AS. Di sinilah letak problem politik dinasti di Indonesia khususnya seperti Partai Demokrat, intervensi SBY ke partai justru mengonsolidasikan kekuatan dinasti politiknya ke dalam partai secara utuh di tengah lemahnya kelembagaan partai dan seruan-seruan mengiba dari kader-kader di dalam yang bergantung pada pilihan politik Pak Presiden.  Demikianlah agaknya Demokrat bukanlah perkecualian, tetapi ini masih menjadi miniatur politik Indonesia. Pada akhirnya sungguhlah aneh ketika umumnya ketua partai berjuang untuk menjadi presiden, di Partai Demokrat ada seorang presiden yang ingin mengambil peran sebagai ketua umum bersama dengan anaknya yang menjadi sekjen Partai Demokrat. ●

SBY dan Partai Dinasti

SBY dan Partai Dinasti Ichsanuddin Noorsy  ;  Direktur Lembaga Pengkajian Kebijakan Publik (LPKP)

SUARA KARYA, 01 April 2013

Akhirnya publik mendapat bukti bahwa kritik yang selama ini ditujukan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang "tidak satunya kata dengan perbuatan" adalah sebuah kenyataan. Sihir kata-kata, upaya meraih perhatian dan keberpihakan publik terhadap dirinya serta strategi menjaga dan mempertahankan citra sirna saat SBY menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat (PD). SBY kini bukan hanya Ketua Dewan Pembina, Ketua Majelis Tinggi, dan Ketua Dewan Kehormatan, tetapi juga Ketua Umum Partai Demokrat. Dengan posisi Ibas, anaknya, sebagai sekretaris jenderal dan bendahara umum partai termasuk kerabat dekat, maka Partai Demokrat yang justru partai besutan reformasi membuktikan kentalnya nepotisme dalam (partai) politik. Sikap SBY dengan berbagai argumentasi menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dari Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dapat dipahami. Pada Mei 2002 di Wisma Kinasih, Bogor, SBY dan sejumlah orang mendirikan Gerakan Nasional Demokrat. Ormas itu merupakan cikal bakal PD. Sejumlah elite di PD mengakui bahwa PD memang dibidani keluarga Cikeas. Saya sendiri pernah menyaksikan suatu video yang berisikan bagaimana penjelasan SBY di hadapan keluarganya di Cikeas tentang pentingnya mendirikan partai. Maka, saat PD mengalami guncangan karena perilaku korupsi sejumlah oknumnya, Karena konyolnya sejumlah elite saat berdebat di ruang publik, dan karena hal-hal lain yang membuat PD luluh lantak menurut persepsi publik, maka SBY tentu terpanggil menyelamatkan "bayi"-nya itu. Tekad menyelamatkan itu bahkan bisa dipahami saat Agus Harimurti sudah menulis buku tentang situasi global dan Ibas sudah mundur dari DPR dan kemudian menjadi caleg lagi. Dalam bahasa yang sederhana, nepotisme dalam PD juga bertujuan menjaga keluarga untuk kini dan masa depan. Karier Agus dan Ibas harus terus menanjak. Di sinilah orang melihat, PD juga merupakan singkatan dari "Partai Dinasti". Untuk hal yang terakhir itu, saya berkeberatan. Belajar dari Soeharto yang menyiapkan infrastruktur bisnis dan berlanjut ke fasilitas dan sarana kekuasaan politik bagi anak-anaknya, melanjutkan suatu dinasti merupakan tantangan berat. Benar, Soeharto berhasil dijatuhkan, tetapi pengaruhnya masih cukup terasa hingga sekarang. Sindrom stabilitas harga kebutuhan pokok dan stabilitas sosial menjadi sesuatu yang dirasakan langka di era yang serbaliberal. Untuk hal seperti itu, SBY gagal meniru Soeharto. Dengan meniru model kebulatan tekad yang digagas Harmoko untuk Soeharto, pergelaran KLB PD di Bali membuka jalan bagi SBY memperoleh kembali "bayi"-nya yang sangat ia sayang. Setelah 15 tahun jatuh, dinasti politik Soeharto sulit bangkit. Munas Partai Golkar di Pekanbaru, Oktober 2009, tidak membuka jalan bagi Tomy Soeharto untuk memimpin Golkar. Tomy pun gagal membangun parpol karena tidak lolos verifikasi KPU. Dengan kasus-kasus korupsi Bank Century, Hambalang, rumor suap Pertamina dan ditambah isu-isu lainnya, SBY tetap menginginkan akses kekuasaan setelah dirinya tidak berkuasa. Keinginan itu hanya terwujud jika "bayi" yang dibidaninya bersama keluarga kembali dalam asih, asah, dan asuhannya langsung. SBY mungkin tidak lagi berambisi menjadi Sekjen PBB di tengah kasus-kasus itu menghantui diri, keluarga, dan partainya. Kalau akses kekuasaan tetap dimiliki dan posisi tawarnya tetap memadai, maka kesediaan SBY mengambil jabatan Ketum PD melalui KLB sama dengan sekali merengkuh dayung, dua-tiga pulau terlampaui, sebagaimana saya uraikan di atas. Inilah yang mendorong mengapa perbedaan kata dengan perbuatan diterimanya sebagai kenyataan menyakitkan. Benarkah begitu? Allah Swt yang maha mengetahui segala yang tersembunyi. ●