Ulah DPR dan Sepak Bola Gajah Gunawan Witjaksana  ;  Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA, 08 November 2014

                                                

                                                                                                                       

“Tinggal dua pilihan yang bisa dilakukan DPR: mau mengubah sikap atau tetap memperlihatkan adu kekuatan” KITA saat  ini sangat gusar oleh ulah sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang setelah sebulan dilantik terus melakukan benturan, bahkan saat ini terbelah dua kelompok. Di sisi lain juga kecewa dengan sepak bola kita yang seharusnya dijadikan pangkal suportivitas tapi malah mempertontonkan sepak bola gajah hingga dua tim yang melakukan didiskualifikasi. Meski sifat  dan tujuannya berbeda, PSIS dan PSS sama-sama takut dan ingin menghindari Borneo FC di semifinal, dan DPR dua kelompok saling berdalih ingin menyejahterakan rakyat dengan versi masing-masing, urgensi keduanya sama. Baik DPR maupun tim sepak bola itu sangatlah memalukan dan tidak mampu menjaga marwah lembaganya. Keduanya pun memperoleh kecaman bertubi-tubi dari masyarakat, baik langsung, melalui media massa, bahkan media sosial. Sadar dan segera mau berubahkah keduanya? Atau sebaliknya akan tidak acuh dan terus nyenyak dalam mimpi yang memuakkan hingga rakyat terpaksa menjauhinya, dan bila perlu menindaknya? Kita yang saat ini hidup dalam era informasi yang penuh kebebasan dan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, terlebih sekelas elite politik DPR atau pemain, pelatih, dan manajer klub sepak bola, mestinya paham kekuatan media. Dengan fungsi mediasi dan advokasinya yang makin maksimal maka apa pun yang mereka lakukan, tentu cepat tersebar hingga ke seantero jagad. Betapa malunya mestinya, bila sikap dan perilaku buruk mereka terlipatgandakan melalui kekuatan pelipatgandaan pengetahuan (multiplier of knowledge) oleh berbagai media sehingga rakyat mengetahui dan menilainya. Terlebih dari dampak komunikasi seperti yang disampaikan Towne dan Alder, komunikasi itu tidak bisa diulang dan diperbaiki (communication is unrepeatable and irreversible). Nenek moyang kita pun jauh lebih cermat dan menasihatkan bahwa sabda padhita ratu, tan kena wola-wali. Intinya, sikap dan perbuatan orang atau sekelompok orang yang hakikatnya adalah pesan komunikasi itu tidak boleh terkonotasi buruk, karena konotasi buruk (karakter buruk) tersebut akan berpengaruh terhadap kredibilitas orang atau lembaga, seperti sinyalemen Yale. Terpuruknya prestasi persepakbolaan kita yang baru saja mulai beranjak pulih dengan sedikit prestasi U-19, kembali ternodai oleh dua klub divisi utama yang akhirnya didiskualifikasi. Demikian pula dengan citra DPR dan partai politik (parpol) yang hampir pada titik nadir, bahkan makin terpuruk dengan model pemilihan brutal karena mengandalkan dana, ternyata diperparah oleh sikap dan perilaku buruk anggota yang terliput media, setelah terpilih. Teori Kekerasan         Alasan mengalihkan konflik ke legislasi tatkala mereka berdalih pada UU Pilkada yang tidak langsung, ternyata justru memberikan tontonan sekaligus contoh buruk kepada masyarakat akar rumput. Wakil rakyat barangkali lupa atau bahkan tidak tahu ada teori kekerasan melalui televisi: aggressive cues theory dan observasional learning theory, yang justru memicu akar rumput belajar sekaligus mencontoh tanda-tanda kekerasan yang mereka pertontonkan. Para elite sering dengan gampangnya menuduh rakyat belum dewasa dalam berpolitik. Namun, kenyataannya justru rakyat sudah sangat dewasa. Bersatu dan guyupnya rakyat ketika mengadakan pesta menyambut pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden dengan melupakan pilihannya ketika Pilpres 2014, seharusnya membuat para elite malu dan introspeksi, sekaligus berkaca pada sikap dan perilaku rakyat. Pepatah kebo nusu gudel, seharusnya mereka anut, terlebih bila mengaku menjalankan demokrasi Pancasila. Demokrasi  Pancasila yang intinya mengedepankan musyawarah mufakat, dalam bahasa komunikasi sama saja dengan dialog. Sebuah dialog akan berhasil menemukan titik temu (mutual understanding) bila para pihak yang berdialog mau saling mengalah. Sebaliknya, jalan buntu seperti kita saksikan saat ini semata karena kata musyawarah itu hanya lips service, namun kenyataannya yang kuat tetap berupaya memaksakan kehendak. Akhirnya, tinggal dua pilihan yang bisa dilakukan DPR. Mengubah sikap, saling berdialog, saling mengalah sehingga tercapai titik temu demi kemaslahatan rakyat, bangsa dan NKRI seperti antara lain dijanjikan Ketua MPR. Atau sebaliknya, tetap memperlihatkan adu kuat tanpa penyelesaian, dan pemerintah yang tampak prorakyat tidak bisa bekerja sehingga akhirnya rakyat marah dan memorakporandakannya. ●

Di Balik Persaingan Elite Politik   Gunawan Witjaksana  ;   Dosen, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA, 09 September 2014

                                                                                                                       

                                                      

SEHARI sebelum pelaksanaan Pemilihan Presiden 2014; pada Selasa, 8 September rapat paripurna DPR mengeluarkan keputusan yang menyejutkan. Parlemen mengesahkan revisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Dalam rapat tersebut, tiga fraksi, yaitu PDIP, PKB, dan Hanura walk out, dan hingga saat ini pun PDIP dan lima LSM masih menggugat regulasi itu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mencermati peristiwa itu, publik bisa melihat masing-masing kelompok elite politik bersikukuh pada argumen masing-masing. Koalisi Merah Putih beranggapan bahwa selayaknyalah DPR sebagai wakil rakyat memberikan contoh model demokrasi sehingga dalam memilih pimpinan pun harus secara demokratis. Untuk itu, perlu lebih dulu bermusyawarah, dan andai tidak tercapai ada kesepakatan memutuskan melalui voting. Di sisi lain, Koalisi Indonesia Hebat berpandangan bahwa UU tentang MD3 hasil revisi tersebut telah menghilangkan prinsip kegotongroyongan dalam mengelola bangsa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai amanat konstitusi. Sayang, kepesatan perkembangan teknologi informatika dan komunikasi, serta era kebebasan pers, disertai dengan perubahan orientasi para pengelola media massa telah menyebabkan hampir semua informasi yang terkait dengan UU MD3, diterima masyarakat. Termasuk pandangan yang hanya mempertontonkan kontroversi. Dampak disfungsionalnya tentu membuat bingung sebagian besar masyarakat. Adapun mereka yang ”paham” memilih menunggu keputusan MK berkait gugatan itu. Belum rampung silang sengketa terkait UU tentang MD3, dua koalisi di DPR membuat kontroversi lanjutan, terkait RUU tentang Pilkada. Koalisi Merah Putih menginginkan gubernur dan wali kota/bupati kembali dipilih oleh DPRD, sedangkan Koalisi Indonesia Hebat tetap menginginkan pilkada langsung oleh rakyat. Masing-masing pihak cenderung bertahan pada argumennya, dan kemungkinan ujung-ujungnya UU tentang Pilkada yang disahkan merupakan keinginan dari pemenang voting. Hal itu sekaligus tidak menutup kemungkinan kemunculan gugatan berikutnya ke MK. Apa tujuan sebenarnya yang ingin dicapai wakil rakyat di DPR? Benarkah yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan keinginan rakyat yang mereka wakili, atau seperti sinyalemen banyak kalangan bahwa niat itu hanya demi keinginan, bahkan ambisi kelompok, yang lebih bernuansa balas dendam? Tindakan Nyata Hampir semua elite politik ketika akan dipilih berjanji menyejahterakan rakyat maka selayaknyalah mereka kembali berkomunikasi secara jujur kepada para pemilih. Dalam bahasa public relations (PR), citra positif yang mereka peroleh melalui pilihan rakyat terhadap mereka, kelak bila sudah menjabat akan kembali ditagih oleh pemilih melalui tindakan nyata dan rakyat bisa langsung merasakan manfaatnya. Selain itu, sudah seharusnya apa yang dirasakan rakyat saat inilah yang harus diperjuangkan para elite melalui lembaga legislatif tempat mereka berkarya. Saat ini rakyat merasakan kehidupannya bertambah sulit karena BBM makin langka dan harganya pun akan naik, persoalan pupuk, kenaikan harga elpiji, tarif dasar listrik (TDL), sebagainya. Sangat ironis jika para elite malah mempertontonkan berbagai manuver yang sangat kontraproduktif. Seharusnya mereka mengutamakan prinsip musyawarah dalam bermufakat, dilandasi asas gotong royong sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila. Hal itu supaya konsisten dengan janji merekae semasa berkampanye, yakni kalah atau menang adalah hal biasa dalam sebuah kompetisi, dan setelah itu mereka siap mendukung siapa pun yang dipilih rakyat. Bukan sebaliknya, yakni kesan mengandalkan kekuatan melalui voting yang sangat liberalis dan lebih memperlihatkan upaya balas dendam. Para elite perlu segera menyadari saat ini rakyat sudah makin cerdas. Dengan dukungan media massa atau media yang lain rakyat akan selalu mengawasi apa yang telah dilakukan oleh wakil yang mereka beri mandat. Melalui berbagai informasi yang makin jelas dan lengkap, rakyat bisa menilai elite mana yang sebenarnya memperjuangkan rakyat, dan mana yang hanya berpura-pura. Bila tidak puas, masih untung bila mereka sebatas tidak akan kembali memilih elite politik tersebut beserta partainya pada 5 tahun mendatang. Namun bila ketidakpuasan itu mereka lampiaskan melalui model lain yang berbau barbarian ke Senayan, bukankah itu ironi yang harus sama-sama kita hindarkan? ●

Dukungan dan Keterpilihan Capres Gunawan Witjaksana  ;   Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA,  16 Juni 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

DALAM berbagai media, kita menyaksikan makin hari aksi saling dukung terhadap dua pasangan capres-cawapres makin merebak. Berbagai elemen masyarakat, baik dari unsur kepemudaan, ulama, purnawirawan jenderal, maupun berbagai elemen lain seolah-olah saling salip dan saling dimanfaatkan dua pasang kandidat itu, melalui berbagai media untuk meyakinkan para calon pemilih untuk mencoblos kelak. Entah komponen pendukung tersebut muncul secara spontan atau sengaja digerakkan dengan berbagai cara seperti sinyalemen berbagai kalangan, yang jelas tampilnya sejumlah dukungan terhadap masing-masing kandidat tersebut tentu diharapkan mampu membantu keduanya secara maksimal dalam rangka mendulang dukungan calon pemilih. Akankah berbagai komponen yang saling mendeklarasikan dukungan terhadap masingmasing kandidat tersebut akan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam mendulang suara pendukungnya? Atau sebaliknya hanya ingin tampil unjuk muka belaka? Akankah dukungan mereka berpengaruh secara signifikan terhadap kemenangan kandidat yang mereka dukung kelak? Ketika mau membujuk orang atau sejumlah orang, seseorang atau sekelompok orang perlu mengetahui kebutuhan atau kepentingan aktual/nyata dari orang atau kelompok orang yang mereka bujuk. Dalam bahasa komunikasi persuasif, diperlukan pemahaman tentang ”kondisi psikologis dan sosiologis” komunikan, guna memengaruhi komunikan yang dibujuk tanpa terasa. Apakah para kandidat dan komponen pendukungnya memahami apa yang saat ini diinginkan calon pemilih? Dalam bahasa iklan, sudahkah para kandidat dan pendukungnya mengetahui , memahami, dan mampu memetakan secara cermat consumers insight calon pemilih? Terkait dengan ini, Melvin Defleur mengatakan bahwa tidak ada dua orang yang lahir di dunia ini yang memiliki perangai serta kepentingan dan keinginan yang sama, meski mereka terlahir kembar. Meski demikian, secara sosiologis tetap saja akan mampu dipetakan kebutuhan dan kepentingan aktual sejumlah orang, karena sebagai makhluk sosial tiap orang akan tetap membutuhkan orang lain. Karena itu, dari sisi komunikasi dikenal prinsip bahwa kita diharapkan mampu menyenangkan banyak orang, meskipun mustahil mampu menyenangkan tiap orang. Prinsip semacam itulah seyogianya yang dipahami oleh para capres-cawapres beserta tim suksesnya. Melalui pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan aktual masyarakat, masing-masing pasangan dapat membujuk mereka dengan memanfaatkan kebutuhan dan kepentingannya tersebut tanpa terasa tengah dibujuk. Komunikasi Empatik Sembari membujuk calon pemilih untuk mencoblos kelak, alangkah indahnya bila masing-masing pasangan dengan tim suksesnya melakukan komunikasi emphatik. Melakukan komunikasi, termasuk kampanye dan iklan tanpa mengusik pesaing. Kampanye hitam yang kian hari kian merebak harus segera dihentikan karena berbagai hasil penelitian kampanye hitam justru berefek bumerang seperti pepatah menepuk air didulang, terpercik muka sendiri. Model komunikasi bisnis yang dilakukan perusahaan motor atau produk lainnya yang beriklan tanpa menjelekkan pihak lain, pantas dicontoh. Sebuah pabrikan motor membuat tagline ”selalu terdepan”, tanpa membandingkannya dengan merk motor lainnya. Berupaya mengalahkan pesaingnya mutlak harus dilakukan oleh masing-masing pasangan, bahkan dengan menggunakan kampanye negatif, antara lain menunjukkan kelemahan program lawan disertai fakta dan data empiris. Namun menuduh serta menyerang pribadi pesaingnya harus saling dihindarkan. Ke depan kita ingin pilpres-pilwapres yang dilakukan tepat pada bulan Ramadan seyogianya menjadi momentum saling menghargai, meski tetap dalam kondisi bersaing secara sehat untuk merebut mandat rakyat. Pepatah Jawa nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sangat pas dilakukan. Pasalnya, pada prinsipnya siapa pun yang akan terpilih adalah skenario terbaik Allah Swt bagi NKRI, setidak-tidaknya untuk 5 tahun ke depan. ●

Manipulasi Stasiun Televisi Gunawan Witjaksana  ;   Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA, 04 April 2014

                                      

                                                                                         

                                                             

SEJAK Joko Widodo (Jokowi) resmi dicalonkan sebagai presiden dalam Pilpres 2014 oleh PDIP, bak menjadi musuh bersama televisi nasional (non-TVRI), hampir tidak ada lagi pemberitaan terkait dengannya, baik dalam kapasitas sebagai Gubernur DKI Jakarta maupun sebagai capres dari partai banteng moncong putih. Padahal, sebelum resmi dicapreskan, Jokowi dengan kinerjanya selalu meramaikan jagat pertelevisian nasional. Pasalnya, berdasar kinerja, Jokowi adalah salah satu sumber berita sekaligus sosok yang memiliki nilai berita (news value) tinggi. Hal ini selaras dengan salah satu fungsi televisi sebagai lembaga bisnis, dan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dari sisi sosiologi media, salah satu faktor yang memengaruhi produksi media (termasuk televisi) adalah organisasi media, yang di dalamnya ada unsur kuat, yaitu pemilik (pemodal). Ironisnya, para pemilik televisi nasional rata-rata saat ini terafiliasi pada partai politik, bahkan di antaranya sudah mendeklarasikan diri sebagai caprescawapres sebuah parpol. Mereka seperti lupa bahwa frekuensi siaran yang dipinjam adalah milik rakyat, yang semestinya mereka gunakan demi kepentingan rakyat, termasuk terkait dengan pemilu. Klaim mereka bahwa kelak membela kepentingan rakyat, sesuai dengan iklan politik atau pun program yang mereka tayangkan, dari Ilmu Komunikasi tidak lebih sekadar ìkonstruksi realitasî yang sangat manipulatif. Masalahnya, belum tentu semua itu bisa mereka laksanakan, baik karena gagal dicapreskan sesuai ketentuan UU, tidak terpilih, atau bahkan andai terpilih pun. Padahal, membaik-baikkan diri tapi menjelekkan pesaing dengan memakai frekuensi milik rakyat, tanpa menunjukkan kelemahan, bahkan cenderung menghilangkan beban masa lalu yang rata-rata mereka miliki, adalah sangat tidak jujur alias manipulatif. Efektifkah manuver yang mereka lakukan melalui stasiun televisi miliknya saat ini? Efektifkah ’’penghilangan’’ Jokowi untuk mengurangi, atau bahkan membuat rakyat lupa pada sosoknya? Atau, justru sebaliknya yang bakal terjadi ? ’’Agenda Setting’’ Pengusaha dan pengelola televisi nasional (kecuali TVRI sebagai lembaga penyiaran publik) rupanya masih menggunakan model agenda setting klasik, yang menganggap agenda utama televisi dapat memengaruhi agenda masyarakat. Melalui asumsi tersebut mereka berharap masyarakat hanya mengingat mereka, dan melupakan Jokowi. Padahal bila kita melihat model agenda setting yang sesungguhnya, agenda media pun harus memperhitungkan agenda masyarakat, agenda kaum cerdik cendekiawan, pemuka masyarakat, dan pembuat kebijakan. Bahkan kondisi psikilogis dan sosiologis yang melingkupi keterkaitan dengan proses interaksi antarkomponen itu. Agenda masyarakat yang selama ini menghendaki kelahiran pemimpin masa depan yang jujur, mau bekerja keras dan tanpa pamrih, dan dekat dengan rakyat seperti mereka tujukan pada sosok Jokowi, mestinya perlu diperhitungkan. Bila mereka tidak menyadari dan nekat melawannya, termasuk pada teguran KPI, Bawaslu, dan PPPI, niscaya rakyat/pemirsa akan meninggalkannya. Terlebih saat ini banyak media massa lain yang menjadi pilihan sehingga tetap saja publik ingin melihat sosok Jokowi melalui berbagai media tersebut. Di sisi lain, masyarakat (dalam bahasa iklan: consumers insight) yang mendambakan calon pemimpin masa depan yang tampaknya lekat pada sosok Jokowi merasa bahwa jagonya dianiaya dan dizalimi. Akibatnya, publik menggunakan media lain, termasuk kembali mengaktifkan Jasmev, sebuah komunitas media sosial yang mendukung Jokowi, melalui penyampaian pesan-pesan yang berisi prestasi Jokowi. Semua itu ditujukan untuk melawan kampanye hitam dari lawan-lawan politik Jokowi. Dukungan terhadap Jokowi pun makin meluas, semisal dari organisasi buruh di berbagai daerah, komunitas Kebangkitan Indonesia Baru (KIB) di berbagai wilayah, yang tentu akan makin meluas bila para pengelola media, terutama televisi swasta nasional, tidak mengubah sikap. Survei AGB Nelson pun kerap menunjukkan turunnya rating tayangan televisi pada saat sang pemilik terlalu banyak tampil. Intinya, masyarakat saat ini makin cerdas, sehingga sulit dininabobokkan oleh tayangantayangan berbau pembodohan. Seharusnya para elite politik sadar bahwa pemilu, termasuk pilpres, bukanlah tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah keterpilihan wakil rakyat, disusul keterpilihan presiden dan wakil presiden, yang mampu menyejahterakan rakyat. Untuk itu, semua pihak perlu menempuh cara elegan, tanpa manipulasi, tidak paranoid secara berlebihan, dan tidak sehat seperti terjadi saat ini. ●

Efek Positif Kultivasi Gunawan Witjaksana  ;   Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA,  05 Maret 2014

                                                                                                                        

                                                                                         

                                                      

SETELAH Ramadhan Pohan, giliran Marzuki Alie melontarkan pernyataan melalui berbagai media, berkait kesangsiannya terhadap kemampuan Jokowi. Kendati elektabilitas Jokowi saat ini paling tinggi, keduanya tetap menyangsikan kemampuan Joko Widodo andai dicalonkan presiden oleh PDIPdan kemudian terpilih. Dua elite Partai Demokrat tersebut antara lain menunjuk ketidakmampuannya mengatasi banjir dan kemacetan di DKI Jakarta. Apa yang mereka sampaikan itu seolaholah tidak ada persoalan. Hal itu mengingat pada era demokrasi, menyampaikan pendapat atau pandangan, termasuk kritik, justru menjadi suatu keniscayaan. Sudahkah tepat kritik dua petinggi Demokrat yang mereka lontarkan melalui berbagai media massa? Bagaimana kira-kira dampaknya, baik terhadap Jokowi (sebagai Gubernur DKI atau andai kelak dicapreskan partainya), maupun bagi parpol pengusungnya. Atau justru sebaliknya, dampak bagi pengkritik dan parpol tempat keduanya bernaung. Di sisi lain kini publik melihat, kendati hal itu bukan atau belum menjadi sikap resmi PDIP, hasrat untuk mencapreskan Jokowi makin menguat. Minimal hal itu tercermin dari sikap PDIP Projo (Pro-Jokowi) yang akan mendeklarasikan pencalonan itu (SM, 4/3/14). Melontarkan kritikan melalui media massa, tentu memerlukan perhitungan cermat, terlebih bila elite politik yang melakukan. Sedari awal mereka perlu memperhitungkan kekuatan media massa, dari melipatgandakan pengetahuan hingga menghasilkan interaksi pararasional. Demikian pula menyangkut isi pernyataannya, apakah itu sesuai dengan kenyataan, dan apa persepsi masyarakat yang makin dicerdaskan media, terhadap tokoh yang mereka kritik. Mencermati kritik dua petinggi Demokrat, setidak-tidaknya masyarakat tentu akan memersepsikan sebagai kelumrahan karena datang dari lawan politiknya. Terlebih menjelang Pemilu 2014 yang waktunya kian dekat. Permasalahannya, tepatkah dan objektifkah isi kritik itu? Kritik mereka terhadap ketidakmampuan Jokowi mengatasi banjir dan kemacetan di DKI Jakarta, sangatlah tidak objektif. Selain Jokowi belum genap setahun menjabat gubernur, ia pun telah melakukan berbagai upaya nyata. Termasuk berkoordinasi dengan pusat dan kepala daerah sekitar mengingat penyebab banjir Jakarta justru dipicu oleh faktor dari luar Jakarta, semisal ’’kiriman’’ air dari Bogor. Jokowi pun telah menormalisasi Waduk Pluit dan Ria-Rio, serta alur Kali Ciliwung. Terkait dengan penanganan kemacetan pun, tentu tak mudah seperti membalik telapak tangan. Selain pertumbuhan kendaraan yang antara lain terkait dengan program mobil murah yang tentu bukan wewenang Pemprov DKI, juga ada ketidakberimbangan pertumbuhan jalan. Publik juga tahu Jokowi telah berupaya menyediakan bus terintegrasi, menambah unit bus Trans Jakarta, termasuk mensterilisasi jalur (bus way). Kultivasi Positif Justru masyarakat yang kini makin cerdas, melihat capaian-capaian positif Jokowi sehingga tidaklah mengherankan kinerjanya sebagai gubernur yang terekspose media memunculkan efek kultivasi yang positif terhadap keseriusannya. Secara otomatis, elektabilitasnya terdongkrak dari waktu ke waktu. Sangatlah tidak tepat bila Pohan dan Marzuki mengatakan tidak ada kaitannya antara elektabilitas Jokowi dan kemampuannya memimpin RI andai kelak terpilih jadi presiden. Kita bisa melihat, minimal salah satu prinsip komunikasi dan public relations yang menyatakan bahwa hasil kerja lebih berseru nyaring dibanding hanya berwacana (work speack loudly than words). Realitas itu menyebabkan orang makin bersimpati dan berkeinginan memilih Jokowi andai kelak dicalonkan sebagai presiden oleh partainya. Kemeningkatan elektabilitas Jokowi yang sekaligus memperkuat keinginan masyarakat berdasarkan hasil suvei yang dilakukan oleh berbagai lembaga, tentu bukanlah main-main, terlebih andai menuduh by design. Opini mayoritas telah terbentuk maka yang mencoba menentangnya, bila tidak cermat, tidak berhati-hati, dan salah memilih momentum, justru akan menimbulkan efek bumerang. Meski pelaksanaan pemilu makin dekat dan pencitraan itu masih cukup efektif guna meraih positioning di mata calon pemilih, calon pemilih yang makin cerdas pun tentu telah memiliki keinginan terhadap calon pemimpinnya ke depan (consumers insight). Hasil survei menyangkut elektabilitas merupakan indikator konkret terkait hal itu. Ke depan, dalam melontarkan pernyataan atau pun kritik melalui media, seyogianya para elite politik tetap mengedepankan empati, serta berhati-hati memilih pesan dan waktu yang tepat. Pilihan sikap itu supaya pernyataan dan kritiknya tidak justru berbalik menjadi bumerang yang menohok dirinya sendiri. ●

Fenomena Politik Gadis Cantik Gunawan Witjaksana  ;    Dosen dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA,  09 Januari 2014

                                                                                                                       

“Kinerja dan prestasi Jokowi memunculkan efek kultivasi yang makin menaikkan pamor dan citra PDIP” SETELAH Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai tokoh Partai Demokrat dalam sebuah acara memuji prestasi Megawati saat menjabat Presiden ke-5 Republik Indonesia, selanjutnya giliran Prabowo Subianto dan Surya Paloh. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan Ketua Umum Partai Nasdem tersebut mendekati Megawati (SM, 28/11/13). Padahal Mega menyatakan capres dari PDIP akan ditentukan lewat rakernas. Namun, dalam kenyataan Mega tetap jadi penentu. Hasil survei berbagai lembaga makin menempatkan Jokowi, kader PDIP, pada posisi paling atas. Bahkan dukungan sukarelawan terhadap pencapresan Jokowi seperti dimuat berbagai media, makin membuat PDIP ibarat gadis cantik yang menjadi  incaran banyak pria. Kemungkinan selanjutnya, makin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2014, berbagai  tokoh partai lain akan melakukan hal sama. Berbagai tanggapan dan penilaian terhadap apa yang dilakukan tiga tokoh itu pun mencuat ke permukaan. Pertanyaannya, mengapa mereka melakukan hal itu?  Mengapa pula Megawati dan PDIP seolah-olah gadis cantik yang sangat menarik untuk didekati? Bila hal itu kita cermati dari sisi dampak komunikasi politik yang paling sederhana maka Megawati dan PDIP berada di luar kekuasaan, dan hal itu membuat keduanya sangat diuntungkan. Terlebih bila dikaitkan dengan karut-marut kondisi negara kita saat ini yang antara lain ditandai oleh makin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Selain itu, berbagai kesulitan dan bencana yang melanda berbagai wilayah, ketidakpuasan buruh, hingga berbagai kasus yang menerpa eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif, secara otomatis berpengaruh pada citra penguasa saat ini. Sebaliknya, seperti pada teori-teori politik klasik maka oposisi, dalam hal ini PDIP, menjadi pihak yang diuntungkan. Selain itu, haruslah diakui, bahwa naiknya pamor PDIP, bukan saja karena posisinya sebagai oposisi, melainkan juga diuntungkan oleh fenomena spektakuler Joko Widodo, salah satu kader andalnya. Prestasi Jokowi ketika menjadi Wali Kota Solo yang merupakan salah satu wali kota terbaik dunia, kegigihan serta kerja kerasnya yang terliput berbagai media dalam posisi sebagai Gubernur DKI, memunculkan efek kultivasi yang makin menaikkan pamor sekaligus citranya. Ilmu public relations pun mengisyaratkan dampak positif pada kemenaikan citra institusi (partainya). Dalam berbagai survei tentang capres oleh berbagai lembaga, bahkan yang paling aktual adalah simulasi pasangan capres-cawapres, nama Jokowi tetap saja bertengger pada urutan paling atas. Bahkan secara persentase jauh melebihi calon-calon lainnya. Dibantah oleh apa pun dan siapa pun, survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga tersebut, sangat naif bila dianggap by design survey. Sinyal Positif Sinyal positif terhadap PDIP melalui fenomena Jokowi, rasanya makin meyakinkan tatkala masyarakat melihat sinyal-sinyal positif Megawati terhadap Jokowi. Publik bisa mengamati bagaimana sikap dan perlakuan Megawati kepada Jokowi saat rakernas PDIP beberapa waktu lalu. Bukan itu saja, meski dalam berbagai kesempatan Mega selalu mengatakan PDIP masih berkonsentrasi pada pileg, sinyal positif Mega kepada Jokowi makin lama tampak makin jelas. Lepas dari peta perpolitikan dengan komunikasi politik yang makin dinamis, tetap saja Megawati dengan PDIP saat ini bak gadis cantik yang menjadi idaman banyak pria. Itulah fenomena politik yang tampak saat ini. Naiknya pamor PDIP sebenarnya makin mantap bila saat ini Megawati mau dan berani menetapkan capres dari partainya. Terlebih bila ia tegas menjagokan Jokowi, entah dipasangkan dengan siapa pun, tentu dengan kalkulasi politik yang bermuara pada  kepentingan bangsa dan negara. Bila hal itu dilakukan, bukan berarti PDIP latah dan ikut-ikutan partai lain, namun dari sisi komunikasi politik yang persuasif, rakyat saat ini sedang membutuhkan pemimpin yang sepi ing pamrih, rame ing gawe sebagai consumers insight, dan figur semacam itu saat ini ada pada diri Jokowi. Semuanya tentu sangat bergantung pada keputusan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP, karena AD/ART partai tersebut mensyaratkan demikian. Namun, terlepas dari apa pun keputusan Megawati, ke depan hingga pileg dan pilpres, Megawati dan PDIP akan tetap jadi gadis cantik yang menjadi idaman tiap pria. Semoga yang terpilih adalah pria yang visioner demi kemajuan bangsa dan negara semata.  ●

Mencuri “Start” Kampanye

Mencuri “Start” Kampanye Gunawan Witjaksana ;   Dosen Stikom Semarang SUARA MERDEKA, 31 Agustus 2013

“Pemanfaatan media untuk pribadi tapi mengatasnamakan pelayanan masyarakat, tetap tidak bisa dibenarkan”

KEBIJAKAN Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang pejabat publik yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) tampil dalam iklan layanan masyarakat yang dibiayai dana APBN dan APBD (MetroTV, 23/8/13) patut diapresiasi.

Larangan KPU yang diharapkan segera dituangkan dalam format peraturan diharapkan dapat mencegah gejala pencurian start kampanye yang akhir-akhir ini banyak kita saksikan pada berbagai media, khususnya televisi.

Dari catatan KPU, setidak-tidaknya di pusat ada 10 menteri yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Belum lagi sejumlah pejabat publik di daerah yang tentu tak terhitung jumlahnya, yang bisa saja mengekor pejabat publik di pusat, bila tidak segera ada pencegahan.

Menindaklanjuti kebijakannya, KPU perlu mengajak setidak-tidaknya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, dan lembaga lain yang terkait, agar pejabat publik yang mencalonkan diri sebagai caleg tidak menyalahgunakan kekuatan media massa dan media lainnya.

Pemanfaatan media massa untuk kepentingan pribadi tapi mengatasnamakan pelayanan masyarakat, apalagi memanfaatkan dana APBN/APBD, jelas tidak bisa dibenarkan. Akankah kebijakan KPU bisa berlaku efektif? Apa yang sebaiknya dilakukan penyelenggarakan pemilu bersama lembaga terkait agar pencurian start kampanye dengan dalih apa pun bisa dicegah?

Simplifikasi Masalah

Bila kita cermati, modus pencurian start kampanye melalui berbagai cara terselubung tidak lepas dari kurang jelasnya kriteria kampanye berdasarkan UU dan peraturan yang ada. Salah satu kriteria kampanye menyebut ”keharusan mengajak orang lain memilih dia”, dari sisi komunikasi berkesan sangat menyederhanakan atau simplifikasi masalah.

Bila kita melihat dari hakikat komunikasi berbagi atau bertukar informasi (sharing or change of information) maka ketika seseorang menampilkan diri dan mengomunikasikan sesuatu, minimal apa yang disampaikannya akan diperhatikan oleh pihak lain, termasuk orang yang menyampaikannya. Terlebih bila penyam­pai­annya berkali-kali dan lewat berbagai media maka popularitas yang bersangkutan akan meningkat.

Itulah sebenarnya kampanye (to campaign), yaitu usaha memperkenalkan diri. Demikian juga mulai merebaknya berbagai gambar dalam berbagai bentuk, termasuk melakukan kegiatan sosial dengan memanfaatkan berbagai momentum, bisa juga kita artikan sebagai kampanye.

Mengingat perpolitikan di Indonesia dengan demokrasi langsung ini sesuatu yang baru maka sebagian besar politikus belum mengakar karena sebagian besar politikus instan. Hal itu berbeda dari di negara maju, politikus merintis karier dari bawah. Model demokrasi dadakan sebagaimana  di Indonesia melahirkan banyak politikus instan.

Sayang, saat ini banyak politikus instan seolah-olah ingin membela kepentingan akar rumput walaupun kenyataannya banyak di antara mereka berjuang demi kepentingan pribadi dan kelompok. Modus memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan hampir selalu mereka lakukan.

Padahal tanpa disadari ulah itu justru membuat rakyat yang makin cerdas makin menjauh, termasuk menjauhi partai politik (parpol) tempat politikus itu bernaung. Rendahnya ekspektasi terhadap parpol antara lain tercermin oleh makin rendahnya kepercayaan rakyat, sebagaimana ditunjukkan berbagai hasil survei.

Tak salah bila politikus berupaya memopulerkan diri supaya dikenal, serta siapa tahu dipilih dalam pemilu. Persoalannya adalah sangatlah merugikan rakyat bila mereka menggunakan uang rakyat, yang seharusnya untuk menyejahterakannya.

Karena itu, publik berharap kebijakan KPU serta penyempurnaan UU oleh DPR dan pemerintah terkait peraturan menyangkut kriteria kampanye, selain menyadarkan politikus juga memberikan ruang gerak dan kejelasan sanksi, termasuk menyangkut kewenangan lembaga yang harus menangani seandainya terjadi pelanggaran.

Setidak-tidaknya yang dilakukan KPU dengan melarang pejabat publik tampil dalam iklan layanan masyarakat lembaganya, mengurangi gejala pencurian start. Atau sebaliknya dilegalkan untuk semua lewat kejelasan regulasi dengan catatan asalkan tak menggunakan uang rakyat, dan politikus itu bersaing secara sehat. ●  

Asa pada Politik Masa Depan

Asa pada Politik Masa Depan Gunawan Witjaksana ; Dosen dan Ketua Terpilih Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA, 26 Juli 2013

TERUS bergulirnya dugaan kasus korupsi oleh para elite kita yang terekspose berbagai media, makin membuktikan bahwa selama ini sebagian dari mereka hanya pandai berdalih dalam membela kepentingan rakyat.

Di antara mereka yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, bahkan terdakwa pun masih sering menyampaikan berbagai dalih. Semisal mengatakan KPK atau aparat penegak hukum lain menerapkan tebang pilih. Ada pula yang mengatakan peraturannya tidak jelas sehingga mereka tidak tahu bila melanggar.

Bahkan ada yang reaktif dengan mengatakan ada grand designuntuk menjatuhkan nama kelompok atau partai politiknya, terutama terkait Pemilu 2014. Di sisi lain, partai politik (parpol) yang sadar akan citranya makin terpuruk berlomba-lomba mencoba mengembalikan citra di mata masyarakat.

Berbagai cara mereka lakukan, dari melakukan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, bahkan politik, baik melalui pendeklarasian capres dan cawapres, hingga merencanakan menggelar konvensi dalam penentuan capres dan cawapres. Termasuk menyelenggarakan kegiatan lain yang mereka anggap memiliki nilai berita (news value) tinggi sehingga diharapkan diliput oleh berbagai media.

Rupanya mereka menyadari bahwa media massa mempunyai kekuatan, dari melipatgandakan pengetahuan hingga komunikasi pararasional (McQuail; 2004), sehingga rata-rata saat ini para elite berserta parpol mereka berlomba-lomba memanfaatkan secara maksimal keberadaan media massa. Sayang, para elite parpol mengabaikan keterciptaan keharmonisan dalam organisasi, yang menurut pakar public relations (PR) Ivy Lee justru menjadi prasyarat utama bagi keterciptaan citra positif organisasi.

Akibatnya, ketika konflik itu terekspose melalui media massa justru sangat merugikan. Celakanya, sebagian elite sepintas berkesan mengabaikan, bahkan tampaknya memilih menggunakan prinsip biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Meski mungkin sepintas tidak masalah, sebenarnya bila hal itu dibiarkan tetap saja akan mengakibatkan kemunculan dampak negatif. Akan lebih baik seandainya tiap organisasi, berdasarkan AD dan ART mereka menyelesaikannya dengan cara sebaikbaiknya. Bila cara itu ditempuh maka ketika konflik tersebut terpublikasikan oleh media massa tidak akan menimbulkan resistensi yang justru sangat merugikan.

Pertanyaannya, segera disadari oleh para elite parpolkah hal itu, dan bagaimana sebaiknya ke depan? Mengelola Krisis Seluruh elite parpol mestinya tahu bahwa berdasarkan ilmu public relations, tiap organisasi tentu memiliki berbagai faktor pemicu kemunculan krisis. Terlebih dalam persaingan yang makin ketat (termasuk antarparpol), kemungkinan kemunculan persaingan kurang sehat bisa saja terjadi. Meskipun demikian, bukan berarti tiap krisis yang dialami oleh parpol, semisal kasus dugaan korupsi menyangkut elitenya adalah skenario pihak lain.

Terlebih menuduh semua itu direkayasa oleh lembaga antikorupsi seperti KPK, yang saat ini memperoleh dukungan rakyat. Selain kontraproduktif, tuduhan yang terpublikasi semacam itu justru akan membuat kredibilitas parpol tempat para elite tersebut kian terpuruk. Terkait hal tersebut, hasil survei akhir-akhir ini merupakan indikasi nyata dari dampak negatif tersebut. Yang lebih bijak dilakukan seharusnya bagaimana mengubah krisis yang sedang menimpa itu menjadi peluang yang menguntungkan. Dari sisi manajemen public relations, caranya adalah dengan melakukan tindakan riil.

Dalam kasus dugaan korupsi yang menimpa parpol misalnya, cara itu bisa ditempuh dengan membersihkan elitenya yang terbukti korupsi, didahului oleh kekooperatifan saat elite itu diperiksa oleh aparat penegak hukum. Selain itu, tindakan nyata yang membuktikan bahwa para elite parpol tersebut berkarya nyata membantu kesulitan masyarakat, yang pasti akan memperoleh penilaian positif, dan kredibilitasnya perlahanlahan akan kembali meningkat.

Berbagai survei terakhir yang menempatkan partai oposisi ke posisi paling atas merupakan indikatornya. Akhirnya, sikap serta perilaku para top elite untuk berani melakukan hal yang bermanfaat bagi rakyat merupakan keniscayaan, karena berdasarkan Teori Penyalahan Individu (Individual Blame Theory) sebagai salah satu Teori Pembangunan yang kita anut, itulah salah satu kata kuncinya. ●

Komunikasi Politik pada Tahun Politik

Komunikasi Politik pada Tahun Politik Gunawan Witjaksana ;  Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang

SUARA MERDEKA, 21 Maret 2013

  

"Elite perlu lebih memahami ilmu public relations bahwa tiap institusi, tak mungkin terlepas dari faktor pemicu krisis citra" ENTAH siapa kali pertama melontarkan istilah tahun politik ke ranah publik, namun bagi Indonesia tahun 2013 memang pantas disebut tahun politik. Sayang, elite politik tidak begitu tepat menerjemahkannya sehingga malah menampakkan kesan mereka saling salip dan saling mementingkan kelompok dalam upaya merebut simpati rakyat terkait dengan pilkada, pileg, dan Pilpres 2014. Saking antusiasnya, apa pun yang merugikan kelompok atau partai politik (parpol) mereka, selalu dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek guna memenangi pileg ataupun pilpres tahun depan. Padahal, sebenarnya yang sedang menimpa elite, kelompok, atau parpol, jelas-jelas terkait dengan kasus hukum. Contoh aktual ketika Presiden PKS diduga terlibat kasus hukum maka penggantinya dalam pidato politik saat pelantikan langsung melontarkan tuduhan ada konspirasi oleh pihak tertentu, melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pidato  politik yang akhirnya justru menuai berbagai kritik, mampu mereka redam demi menghindari saling bantah, sehingga citra partai tersebut tidak kian terpuruk. Demikian pula ketika Presiden SBY dalam sebuah sidang kabinet menyinggung dan memerintah salah satu menterinya berkait kasus lumpur Lapindo agar segera menyelesaikan kewajibannya terhadap warga Sidoarjo. Sontak, beberapa elite Golkar pun meradang menuduh SBY mempolitisasi kasus Lapindo guna menyeimbangkan berbagai kecaman terhadap beberapa elite Demokrat yang diduga korupsi. Demikian pula ketika beberapa elite parpol di Komisi III DPR diperiksa terkait kasus simulator SIM. Yang paling gres, setelah Anas Urbaningrum ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka kasus Hambalang dan ia berhenti sebagai ketua umum partai. Pernyataan persnya justru realitas itu dianggapnya telah mempolitisasi kasus hukum yang membelitnya. Terlebih tatkala nama sekjen partai, Ibas, juga disebut-sebut diduga menerima dana Hambalang. Ditambah ketika berbagai media mem-blow-up dengan menunjukkan rincian pengeluaran uang versi Mindo Rosalina Manulang. Seni Komunikasi Pertanyaannya, mengapa hal-hal semacam itu dilakukan oleh elite politik kita yang katanya ingin menyejahterakan rakyat? Menguntungkankah model komunikasi politik semacam itu, dan bagaimana sebaiknya ke depan? Bila para elite memahami bahwa sebenarnya pengertian politik itu bukan hanya kekuasaan melainkan juga memiliki pengertian sebagai seni, maka para elite tentu tidak akan segampang sekarang ini dengan saling serang dan saling menjatuhkan demi peningkatan citra masing-masing. Selain kegiatan saling serang itu dari sisi public relations (PR) menunjukkan ketidakharmonisan, utamanya pada internal, faktanya rakyat yang makin cerdas pun akan menilai bagaimana mungkin parpol semacam itu mampu memikirkan rakyat. Menyelesaikan konflik internal saja, tidak mampu. Demikian pula tatkala saling serang itu terjadi antarparpol, rakyat pun akan berpikir bagaimana mereka bisa bekerja sama, bahu-membahu mengelola negara, bila belum berkuasa saja sudah saling berebut citra, bahkan saling sikut. Berbagai istilah ekstrem semacam politik Sengkuni, sadisme politik, dan sejenisnya, dari sisi semiotika dan penggunaan simbol dalam wacana jelas  menunjukkan egoisme masing-masing. Bila hal ini dilihat dari seni berkomunikasi, jelas mengabaikan rasa empati dan etika berkomunikasi, yang bisa berdampak melahirkan antipati. Bila hal itu tidak segera diakhiri (seperti secara apik dilakukan oleh PKS setelah menuduh ada konspirasi) maka bukan peningkatan elektabilitas parpol yang akan diperoleh, melainkan justru sebaliknya, yakni keterpurukan. Berbagai adagium klasik seperti nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake, mestinya dipahami dan dilakukan oleh para politikus kita. Mestinya para elite perlu lebih memahami ilmu public relations sehingga mengerti bahwa tiap institusi (termasuk parpol), tidak mungkin terlepas dari faktor pemicu krisis citra, termasuk bagaimana memgelola dan mengatasinya. Kasus dugaan korupsi yang menimpa tokoh parpol sebagai dampak karut-marutnya sistem politik kita saat ini hampir tidak mungkin dihindari dan disangkal.     Solusinya, lebih baik mengakui dan meminta maaf sekaligus berjanji tidak mengulangi bila sudah terbukti melalui proses peradilan. Seandainya baru dugaan, serahkan saja kepada aparat hukum, sembari menghindari model komunikasi politik yang terlalu antusias dan model justifikasi komunikasi. Lebih baik menggantinya dengan komunikasi yang  jujur, informatif, persuasif, komprehensif, sekaligus empatik. ●