Kota Cerdas Saratri Wilonoyudho  ;  Guru Besar Ilmu Kependudukan dan Lingkungan Perkotaan Universitas Negeri Semarang

KOMPAS, 11 Mei 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Gagasan tentang kota cerdas pantas diacungi jempol. Sebab, saat ini kota-kota besar di Tanah Air nyaris tidak nyaman lagi untuk dihuni, baik karena keamanan, kebersihan, ataupun kemacetan dan pelayanan publik lainnya. Dalam satu dekade terakhir, beberapa kota besar di Jawa bahkan berubah menjadi megapolitan. Jakarta, misalnya, kini telah "menyatu" dengan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi ("Jabodetabek") dan membentuk sebuah "megapolitan". Demikian pula Semarang dengan "Kedungsepur" (Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi), atau Surabaya dengan "Gerbang Kertasusila" (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Menurut Cohen (2006), pada awal abad XX hanya ada 16 kota di dunia yang berpenduduk lebih dari satu juta jiwa, tetapi kini ada sekitar 400 kota  di dunia yang berpenduduk satu juta jiwa atau lebih. Pertumbuhan kota-kota kecil yang menyatu jadi megaurban ini tampaknya belum mampu diatasi permasalahannya oleh pemerintah setempat. Menurut Laquian (2008), masalah yang menonjol dalam memanajemeni kawasan megaurban, pertama, tak terselesaikannya masalah-masalah fisik seperti pembangunan jalan, saluran, perumahan, pembuangan sampah, dan drainase. Kedua, sedikitnya perencana dan perancang kota yang memiliki visi komprehensif yang dapat memadukan antara berbagai kepentingan sosial, ekonomi, lingkungan, untuk diformulasikan menjadi satu kesatuan dalam merancang dan merencana kota. Ketiga, perencanaan dan perancangan wilayah dan kota dipengaruhi oleh konsep yang masih mendikotomikan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Keempat, masih belum terkoordinasinya antarhierarki dan tingkatan institusi dan pemerintahan dalam membangun kota dan daerah, serta fragmentasi sektoral. Berbagai peraturan perundangan dan produk perencanaan tidak lintas sektoral dan lintas batas administratif.             Sialnya, permasalahan kota yang demikian kompleks tersebut tidak diimbangi dengan kualitas wali kota yang cerdas dan jujur. Keunggulan informasi Gagasan kota cerdas diharapkan akan mampu ikut mengatasi gap persoalan tersebut. Konsep "kota cerdas" yang digagas ITB, PGN, dan Kompas adalah kota yang menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanannya, mengurangi biaya dan pemakaian konsumsi, serta untuk lebih terlibat lebih aktif dan efektif dengan warganya. Konsep ini terdiri atas tiga area. Pertama, cerdas secara ekonomi. Maksudnya, kota ditopang oleh perekonomian yang baik dengan memaksimalkan sumber daya atau potensi kota, di antaranya adalah layanan teknologi informasi dan komunikasi, tata kelola, dan peran sumber daya manusia yang baik. Kedua, masyarakat sosial cerdas yang memiliki keamanan, kemudahan, dan kenyamanan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan pemerintah. Ketiga, masyarakat lingkungan cerdas. Maksudnya adalah masyarakat yang memiliki tempat tinggal layak huni, sehat, hemat energi, serta pengelolaan energi dengan dukungan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan, dan peran sumber daya manusia yang baik. Konsep kota cerdas ini juga diamini oleh keunggulan dari sebuah kota yang tak hanya unggul aspek ekonomi sumber daya alam, tetapi justru keunggulan informasi yang jadi basisnya. Peter Hall dan Kathy Pain (2006) mengenalkan istilah informationalization, yakni sebuah proses pergeseran keunggulan ekonomi berbasis manufaktur barang dan jasa ke arah jasa yang berbasis informasi. Demikian pula hasil studi Llewelyn-Davies (1996) terhadap empat "kota dunia" di Eropa mengatakan hal yang sama tentang keunggulan yang berbasis layanan (jasa) lanjutan. Partisipasi dan pemimpin Kota cerdas tidak akan banyak berarti jika partisipasi masyarakat dan hadirnya pemimpin (wali kota) yang menggerakkan tidak ada. Banyak contoh kota gagal dibangun karena tidak dibarengi gerakan massal dari masyarakatnya. Akibatnya berbagai kekerasan melanda kota-kota besar di negeri ini. Demikian pula dalam hal menata para pedagang kaki lima atau berbagai penggusuran di kota-kota besar yang menyebabkan berbagai konflik  horizontal ataupun vertikal. Kasus seperti ini mestinya menyadarkan  pemerintah kota agar berendah hati untuk mengubah strategi pembangunan: dari yang sifatnya otoriter-birokratik menjadi partisipatif-humanis. Ada beberapa alasan mengapa pendekatan terakhir ini dipilih. Selain soal hak asasi, juga berbagai fakta menunjukkan justru dengan perencanaan partisipatif pemerintah kota diuntungkan karena akan menghemat banyak biaya. Sebagai contoh, Kota Semarang menyerahkan sebagian urusan penanganan rob dan banjir dengan pompanisasi kepada warganya. Karena warga berkepentingan terhadap kenyamanan wilayahnya, mereka berusaha sekuat tenaga memelihara dan menjaga alat tersebut. Berbeda jika hal ini dilakukan oleh aparat birokrasi, sudah pasti hasilnya tidak maksimal. Paul Davidoff juga mengusulkan perencanaan kota yang bersifat advokatif, bukan hanya serba mengatur atau menetapkan dari atas (regulatif). Perencanaan advokatif membuka peluang bagi kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini jarang didengar aspirasinya untuk menyampaikan pendapat atau usul sesuai dengan kepentingannya, untuk disenyawakan dengan kepentingan yang lain. Dengan kata lain, perencana kota bertindak bagaikan seorang "advokat", agar proses perencanaan kota tidak lagi bersifat otoriter, tetapi egaliter. Demikian pula di Inggris sejak 1970-an telah dikembangkan gagasan perencanaan komunitas yang didukung para perencana kota dari kalangan perguruan tinggi. Tujuannya agar rencana kota dapat mengakomodasikan keinginan dan aspirasi kaum papa sekalipun. Kecaman atas para perencana kota yang tak aspiratif umumnya karena seringnya penggunaan istilah yang isoteris alias tidak dipahami oleh masyarakat umum, tetapi hanya dipahami oleh kelompoknya sendiri. Umumnya istilah itu disertai penghitungan yang rumit, tetapi tidak berpijak pada realitas keseharian. Contoh lain perencanaan kota partisipatif yang fenomenal adalah karya (alm) Mangunwijaya dalam memberdayakan masyarakat lembah Code di Yogyakarta. Masyarakat yang tinggal di bantaran kali diajak memperkuat tanggul sekaligus menghijaukannya, serta membuat bangunan- bangunan rumah sederhana yang indah dan sehat. Karya ini ternyata sukses, daerah Code menjadi bersih dan indah, sungai terawat baik, dan kehidupan sosial juga mulai berubah. Kenyataannya, inovasi dan kreativitas malahan terbentuk dalam komunitas masyarakat kecil. Demikian pula dengan karya Hasan Poerbo dengan community based development, Yayasan Toloka di Ampana Poso dengan paguyuban para nelayan, memetakan biota laut dengan pemahaman mereka sendiri, sementara pemerintah malahan mengapling dan mengontrakkan 1.500 hektar laut untuk budi daya kerang mutiara kepada perusahaan raksasa dan sebagainya. ●

Mimpi Wujudkan “Smart City” Budi Santoso  ;   Anggota Federasi Pembangunan Perkotaan Indonesia (Feppi), Lembaga Inisiator Smart City Awards Indonesia

KOMPAS,  06 Januari 2014

                                                                                                                        

SEBUAH televisi pada Desember 2013 memberitakan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini berencana menata kawasan Dolly menjadi kawasan smart city. Kawasan bekas lokalisasi ini akan disulap menjadi sejumlah rumah susun dan bangunan publik lainnya yang ramah lingkungan dan didukung dengan fasilitas wi-fi yang dapat diakses secara gratis. Nomine wali kota terbaik dunia ini begitu antusias segera mewujudkannya sebagai bagian dari menuju kota yang cerdas. Hampir serupa, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga ingin merealisasikan ”Kota Kembang” sebagai smart city. Hal ini diawali dengan penggunaan teknologi informasi sehingga dia dapat memantau langsung arus lalu lintas setiap saat cukup melalui ruang kerjanya (Kompas, 14/11/ 2013). Dengan segala wewenang yang dimiliki, kedua wali kota tersebut pada dasarnya bermimpi sekaligus ingin mewujudkan smart city. Apa itu smart city dan apa kepentingannya? Kecenderungan global Data Perserikatan Bangsa- Bangsa mengungkapkan bahwa pada tahun 2007 untuk pertama kali lebih dari setengah penduduk Bumi tinggal di daerah perkotaan. Tahun 2050, jumlah penduduk dunia akan meningkat 70 persen, dari 3,3 miliar jiwa menjadi 6,4 miliar jiwa. Sekarang saja sudah terdapat 500 kota besar (yang memiliki warga lebih dari 1 juta jiwa) di seluruh dunia, dan angka ini akan melonjak menjadi 10.000 kota besar pada tahun 2040. Perubahan demografis tersebut tentu saja berdampak pada banyak hal. Pertama, terjadinya perubahan iklim. Saat ini kota- kota telah membuang sekitar 80 persen emisi gas rumah kaca di seluruh dunia. Sulit dibayangkan kalau hal ini terus berlanjut dalam 40 tahun ke depan, sementara tindakan antisipasi tidak dilakukan. Kedua, meningkatkan kelangkaan sumber-sumber alam. Kota-kota bertanggung jawab terhadap sekitar 75 persen konsumsi energi global yang dihabiskan. Secara langsung atau tidak langsung, sekitar 60 persen penggunaan air juga terjadi di perkotaan.  Ketiga, tekanan pada infrastruktur dan mobilitas, terutama pada penyediaan listrik, sanitasi, jaringan jalan, dan logistik. Dampak-dampak tersebut dipandang sebagai ancaman besar sekaligus tantangan bagi kota-kota di seluruh penjuru dunia. Dalam kerangka inilah, dalam lima tahun terakhir konsep smart city mulai diwacanakan dan mulai diimplementasikan. Salah satunya melalui Pertemuan Puncak Kota Besar Cerdas Dunia di Istanbul, Turki, pada 27 November 2013. Lebih dari 100 pemimpin kota besar, ahli pembangunan kota, penyedia layanan kota, dan akademisi dari dunia berkumpul guna membahas pemikiran cerdas dan praktik terbaik bagi penerapan kota cerdas di masa depan. Konsep smart city pada hakikatnya menempatkan kota sebagai sebuah ekosistem dari banyak subsistem untuk saling terinterkoneksi dan mendukung sehingga kota tersebut tetap berkelanjutan (sustainable cities). Ada enam komponen utama atau subsistem dalam smart city, yaitu: energi terbarukan dan efisiensi energi, pengelolaan air bersih dan limbah, transportasi dan logistik hijau, produk dan jasa yang ramah lingkungan, gedung dan interior hijau, serta teknologi informasi dan komunikasi (ICT) hijau. Memang untuk mengimplementasikan smart city secara utuh, dibutuhkan (penemuan) teknologi yang terkini, investasi yang besar, dan waktu yang tidak sebentar. Oleh sebab itu, banyak pemerintah kota besar di dunia memulai dengan apa saja yang bisa dilakukan dan secara bertahap. Kota di Malta, negara kepulauan kecil di Laut Tengah, kota pertama yang mengaplikasikannya dengan ICT untuk mengoptimalkan air dan sistem energi. Stockholm, ibu kota Swedia, menggunakan control point yang dilengkapi laser dan kamera untuk mengurangi kemacetan dan emisi gas rumah kaca. Kota Gujarat di India mengembangkan lahan hijau melalui teknologi canggih untuk menghilangkan limbah pembuangan. Kota Istanbul memanfaatkan layanan kesehatan bagi warganya cukup dengan memanfaatkan telepon seluler, tablet, atau komputer mereka. Putrajaya dan Kuching di Malaysia bahkan disebut-sebut sebagai kota cerdas yang lengkap di Asia. Mimpi yang sama Jadi, bisa dikatakan bahwa smart city telah menjadi kecenderungan global, yang mana mau tidak mau setiap kota harus menuju ke sana demi kelangsungan hidup dan kenyamanan kota itu sendiri. Bagaimana dengan Indonesia? Negeri ini juga mengalami kecenderungan yang sama, khususnya dalam perubahan demografis. Pada tahun 1970 jumlah penduduk yang tinggal di kota masih 17 persen, dan melejit menjadi 52 persen tahun 2010. Bisa jadi tahun 2050 yang hidup di perkotaan 70 persen pula. Sayangnya, dalam hal smart city kita masih tertinggal. Kota-kota di sini masih disibukkan untuk mewujudkan green city atau ecocity. Ini pun sulitnya luar biasa karena banyak pemimpin kota dan warganya kurang peduli. Namun, kita beruntung punya dua wali kota yang cerdas (Surabaya dan Bandung) yang berpikiran cerdas dan bermimpi untuk menjadikan smart city di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Keduanya tidak hanya terbukti dalam menghijaukan kota, tetapi juga sudah melangkah lebih jauh. Patut diapresiasi dan didukung upaya tersebut karena ini baru tahap awal untuk menuju tahap-tahap berikutnya yang lebih besar tantangan dan investasinya. Bila perlu, semua pemimpin kota di Nusantara yang terdiri dari 93 kotamadya dan 409 kota kabupaten punya mimpi yang sama, yakni membangun kota pintar. Smart city menjadi begitu penting manakala yang diinginkan dan diharapkan merupakan kota yang lestari, nyaman, efisien, dan punya daya saing ekonomi yang tinggi. ●