Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender  Eva Kusuma Sundari  ; Direktur Institut Sarinah dan anggota Komisi XI 2014-2019

                                                        KOMPAS, 12 Maret 2021

 

 

                                                           

Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 mengangkat tema ”Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Masa Depan yang Kerkesetaraan di Masa Covid-19”. Ini sebuah mimpi di siang hari jika tanpa disertai dukungan sekaligus APBN, APBD, dan APBDesa yang didesain secara konsisten untuk mengurangi kesenjangan jender.   Proses pemiskinan terhadap perempuan yang menyebabkan akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya tidak seleluasa laki-laki harus diakhiri, sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama sejahtera.   Penyusunan anggaran yang responsif terhadap kesetaraan jender merupakan strategi paling efektif mengubah ketidakadilan ini karena APBN yang netral jender sebenarnya penyebab melebarnya kesenjangan jender, termasuk respons pemerintah dalam menangani pandemi dan pemulihan ekonomi masyarakat.   Banyak riset menyimpulkan bahwa pandemi mengakibatkan kesenjangan ekonomi antara penduduk kaya dan miskin melebar secara luar biasa (Oxfam 2021). Di Indonesia, kemiskinan diperkirakan melonjak ke angka 12,4 persen, bertambah 3,2 persen dari September 2019. Artinya, ada tambahan 8,5 juta orang miskin baru yang 60 persennya adalah perempuan (SMERU 2021).   Kelompok perempuan terlempar menjadi pengangguran karena berada di sektor-sektor ekonomi yang paling dulu dihantam pandemi. Sektor pengolahan sumber daya alam, pariwisata, pelayanan rekreatif, pendidikan, kesehatan, pengecer yang dilarang beroperasi telah menyebabkan jutaan perempuan mendadak menganggur atau terkena PHK.   Ironisnya, harga komoditas-komoditas tambang terutama emas, komoditas pertanian, dan rokok justru naik setelah PHK massal walaupun para pengusahanya diberikan bantuan usaha, subsidi, keringanan bahkan pembebasan pajak. Tidak aneh jika di masa pandemi, populasi super kaya di Indonesia justru naik 67 persen di saat orang miskin bertambah 8,5 juta orang.   Para ibu yang ”dirumahkan” menerima beban berlipat karena kebijakan sekolah dan kerja dari rumah. Angka KDRT dan kehamilan yang meningkat signifikan merupakan dampak pandemi terhadap perempuan. Beruntung 300 juta ibu rumah tangga di India mendapat bantuan sosial transferan uang dari pemerintahnya agar mereka terlindungi dan bisa melindungi keluarganya dari dampak negatif pandemi.   Di Indonesia, ketika angka KDRT, kehamilan para ibu RT, drop out para siswi naik drastis, dana-dana untuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTPPA) di pemprov dan pemda juga ikut dikurangi secara drastis. Sebaliknya, di Filipina, dana Kemenkes ditambah termasuk untuk membekali paramedis agar bisa memberikan konseling mental masyarakat akibat dampak pandemi.   Perempuan adalah kelompok masyarakat yang paling terpukul sehingga paling membutuhkan perlindungan sosial yang eksklusif. Hal ini bagian dari pemberdayaan yang sifatnya investasi karena meningkatkan produktivitas yang kelak memampukan mereka berpartisipasi di dunia kerja sehingga dapat mengurangi kesenjangan jender di ekonomi.   Kesenjangan jender Indonesia buruk sekali, berada di peringkat 85 dari 149 negara, Filipina menempati ranking 8 (World Economic Forum 2018). Kesenjangan jender adalah faktor penentu utama untuk memenuhi target-target SDGs, efektivitas upaya pengurangan kemiskinan bahkan faktor penting yang berkontribusi pada tingkat pertumbuhan ekonomi.   Kesenjangan jender ini terbukti menyumbang percepatan laju memburuknya kesenjangan ekonomi sebagaimana ditemukan oleh Oxfam (https://www.oxfam.org/en/inequality-indonesia-millions-kept-poverty). Kesenjangan ekonomi di Indonesia saat ini terburuk di ASEAN dan terburuk ke-6 di dunia. Empat orang terkaya kita hartanya setara dengan harta 100 juta penduduk termiskin.   Strategi terbaik untuk mengentaskan rakyat miskin sekaligus memperbaiki pemerataan ekonomi adalah mengurangi kesenjangan jender dan mewujudkan kesetaraan jender. Karena itu, APBN 2021 harus didesain untuk Pro Kesetaraan Jender.   APBN untuk kesetaraan jender   Pandemi Covid-19 yang memperburuk kesenjangan ekonomi dan kesenjangan jender harus dijadikan peluang untuk menciptakan kesetaraan jender. Komitmen moral untuk mendesain APBN agar pro poor dan pro gender equality sudah kita dengar sejak 20 tahun lalu tetapi kondisi kesenjangan ekonomi dan jender justru semakin melebar.   Banyak juklak-juklis sudah disediakan oleh Kemenkeu dan Bappenas agar perencanaan dan penganggaran pembangunan agar responsif jender, tetapi alat-alat itu tidak dioperasionalisasikan oleh para perencana di kementrian dan lembaga. Para teknokrat masih terjebak di rutinitas anggaran-anggaran sebelumnya, tidak progresif, tidak ada inovasi sehingga APBN tidak berdampak pada pengurangan kesenjangan jender dan ekonomi.   Kinerja perencanaan dan penganggaran oleh pemerintah daerah setali tiga uang. Konsep Pengarusutamaan Jender (PUG) saja tidak dipahami oleh para elit perencana daerah sementara ASN yang paham tentang PUG biasanya bereselon rendah sehingga tidak dilibatkan dalam tim penyusunan perencanaan dan pengganggarannya.   Pada Januari 2020, Mendagri sebenarnya sudah mengeluarkan SE No 812 dan 813 berupa nomenklatur baru di APB Propinsi dan Daerah untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tetapi tidak direspon dengan baik oleh daerah. Ini menunjukkan kebutuhan pelatihan bagi perencana daerah terkait penyusunan anggaran berbasis kinerja terutama untuk kepentingan kesetaraan jender.   Meski demikian, beberapa Bupati sudah melakukan terobosan dengan menyelenggarakan Musrenbang khusus perempuan dan kelompok disabilitas untuk memastikan aspirasi perempuan terakomodasi di RAPBD. Di Kabupaten Trenggalek, Lombok Timur dan terakhir di Bojonegoro pada tahun ini telah menyelenggarakan musrenbang tersebut.   Bagaimana memastikan APBN/APBD/APBDesa yang responsif untuk kesetaraan jender? Pertama, harus ada alokasi anggaran yang khusus untuk perempuan atau kelompok minoritas lain karena kebutuhan khusus mereka. Perlu ada tambahan bantuan sosial dalam program perlindungan sosial karena proporsi pengeluaran untuk Perlindungan Sosial terhadap GDP kita terendah di dunia (OECD Library).   Perlindungan sosial ini bukan saja untuk tujuan pemerataan, tetapi sebenarnya investasi sumber daya perempuan. Bansos uang tunai khusus untuk para ibu RT, pendirian pusat krisis untuk kesehatan reproduksi dan KDRT, pendirian penitipan anak di pasar tradisional dan pabrik, beasiswa untuk pelajar putri adalah pengeluaran yang akan berdampak pada peningkatan parfisipasi perempuan di sektor publik.   Pengeluaran khusus ini juga harus ada di program-program nonperlindungan sosial. Paket pendidikan dan ketrampilan di bidang teknologi misalnya, perlu dibuat khusus untuk kelompok perempuan mengingat kesenjangan jender di sektor ini sangat lebar, padahal kita memasuki perekonomian digital.   Data-data juga menunjukkan bahwa perempuan jauh tertinggal di sektor pendidikan, peluang ekonomi, keamanan, politik sehingga perlu ada program khusus untuk perempuan untuk mempercepat pengurangan ketimpangan jender di sektor-sektor tersebut. Indonesia juga menempati posisi terendah (setara dengan Myanmar) di ASEAN untuk jumlah perempuan di posisi manajemen.   Dalam konteks ini, beberapa RUU yang mendukung kesetaraan jender, seperti RUU PKS (Penghalusan Kekerasan Seksual), PPRT (Perlindungan Pekerja Rumah Tangga), maupun RUU Kesetaraan Jender harus menjadi prioritas pula dalam Prolegnas 2021. Ada tendensi untuk memposisikan RUU-RUU untuk kesetaraan jender saling bersaing atau saling meniadakan padahal ketiganya adalah saling melengkapi karena tujuannya sama.   Kedua, semua pengeluaran lainnya harus dipastikan 30 persen penerima manfaatnya adalah kelompok perempuan. Strategi ini untuk menggenapi strategi pertama dengan tujuan mempercepat terwujudnya kesetaraan jender. Keduanya harus dilakukan bersamaan sehingga slogan ”no one will be left behind” dari pembangunan inklusif dapat dibuktikan karena perempuan adalah 50 persen dari populasi.   Kita berharap Kaukus Perempuan Parlemen (KPPRI) mengambil peran kepemimpinan dalam mengubah Politik RAPBN 2021 (dan seterusnya) agar Pro Kesetaraan Jender. Perempuan sebagai korban kesenjangan jender (sehingga diberikan kuota dalam pencalegan) diharapkan memiliki militansi dalam memperjuangkan perubahan untuk memperbaiki nasibnya.   Sudah banyak politisi perempuan yang duduk di pimpinan komisi di DPR sehingga perubahan politik anggaran untuk mendukung kesetaraan jender itu sangat mungkin diwujudkan. Apalagi, pihak pemerintah terutama Menkeu dan Menteri Bappenas sangat terbuka terhadap aspirasi para anggota DPR yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas APBN sebagai alat transformasi sosial menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. ●

 

PEMBERDAYAAN KOPERASI

Koperasi untuk Keadilan Sosial

EVA KUSUMA SUNDARI

 

KOMPAS, 24 Juli 2019

 

Meski tercantum di konstitusi sebagai badan usaha yang diharapkan jadi tulang punggung ekonomi nasional, peran koperasi jauh panggang dari api.

Memang jumlah koperasi di Indonesia terbesar di dunia, sekitar 150.000, tetapi hingga 2017 kontribusi ke PDB masih kecil, 4,99 persen (Kemenkop, 2018). 

Where is the ASEAN community?

Where is the ASEAN community? Eva Kusuma Sundari ; A Founding Member of ASEAN Parliamentarians for Human Rights, a House of Representatives member from the Indonesian Democratic Party of Struggle and member of the House’s Commission III overseeing law and human rights JAKARTA POST, 14 Agustus 2013

Over the past year, we have seen religious and ethnic conflicts unleashed yet again in our region. In Myanmar, Buddhists and Muslims have been pit against one another; hundreds of lives have been lost and tens of thousands more displaced as homes and businesses were burned to the ground and tens of thousands of Muslim Rohingya families were evicted from their homes by violent mobs.

 Myanmar claims the “Rohingya problem” to be an internal matter — likely, and unfortunately, it is the same stand most governments of any of ASEAN’s 10 member states would take. But we know this not to be accurate — while it may have its root causes in western Myanmar, the effects of this conflict are felt regionally and are of relevance even further afield. As such, we must also look wider to find solutions. 

The situation is admittedly complicated, and there are myriad economic, social, historical and other factors at play that have led to this deep chasm between communities. One of the more serious considerations is that of religious fundamentalism. Hate speech and vitriol that instigates violence against a particular ethnic or religious group cannot hide behind the tenets of free speech. 

As we have seen in other countries, national governments cannot always be seen to be neutral or fulfilling their role to protect minorities and the vulnerable.

Undoubtedly, this is of concern to us all. As an elected parliamentarian, I feel it is a duty to push for ASEAN to assume a key role in solving this crisis and work to prevent others like it. For in fact, almost all ASEAN member states are facing ethnic and religious tensions and divides. 

Like a microcosm of the ASEAN grouping itself, our nations are made up of equally diverse communities. If religious extremism and persecution is left to fester, there is a strong likelihood that we will see similar conflicts erupting between communities all across Southeast Asia. 

Is this not an issue that we, as a region, can and must tackle together? Is it not in the interest of Myanmar also that this conflict is resolved?

This month, ASEAN will mark its 46th year of existence. We have come a long way since the regional grouping was established all those years ago as an instrument for regional political integration, security and peace — but we remain far short of where we need to be if it is going represent the people of this region rather than just be a club for the region’s most powerful political and business interests. 

If it does not change, as the region has, then the ASEAN experiment will ultimately be seen as a failure. It must wake up from its archaic top-down approach and begin building strong institutions and mechanisms with real weight and backed by binding charters.

Because of our region’s wide variety of languages, religions and cultures, it may seem futile to seek to establish some form of unified ideas, principles or rules which can guide us as a union — but that is exactly what is needed. Our national governments are often unwilling, or unable, to tackle the most challenging issues, and the more marginalized in society find themselves with nowhere to turn for recourse. 

This is a dangerous path. With the so-called ASEAN Economic Community around the corner, it is time that the other key elements of a regional union were supported and built upon. Rather than simply being a force for economic and political deal-making, ASEAN should and could, be a force for developing more equitable and stable societies. For this to happen, ASEAN needs more clout, it needs to become a body that the citizens of this region can identify with.

If ASEAN wants to establish a more integrated and effective regional community, it needs to also understand the role it needs to play in solving religious and racial issues, and other significant concerns facing us all. Like the sound of a drum that has been beaten for decades, we must again say that the “policy of non-interference” is a hindrance to the political and economic development of this region; the myth of “Asian values” is nothing more than an excuse for human rights violations and curbing individual rights and freedoms.

As deeper economic integration takes hold, we will witness a vast increase in the movement of people and an explosion of wider interaction between the culturally disparate citizens of this region. We must not underestimate the need for a strong regional voice and mechanisms to support this change and deal with the many problems it could engender.

As in the instances of religious conflict, ASEAN should see that its role, as the engine for regional integration, should be one of protector of the vulnerable and mediator of conflicts large and small. It needs the authority and backing of its constituent parts to grow into a genuine force for social, economic and political progress. 

Rather than being a mirror of our own national failures, ASEAN, as an institution, must provide the space for which the people and leaders of this region can look to rise above bitter and complex national conflicts and tensions, where the bar of ambition is set high. 

The ASEAN Economic Community must be exactly that, a community — with shared visions, ideas and responsibilities. ●