Enam Berebut Batavia Satu

Enam Berebut Batavia Satu

Budiyati Abiyoga ; Produser Film

SUMBER :  KORAN TEMPO, 2 Juni 2012

Pemilu kepala daerah DKI Jakarta, 11 Juli mendatang, membuka peluang pertama kalinya bagi dua pasangan calon independen, di samping empat calon yang diusung partai atau gabungan partai. Sebetulnya jumlah enam pasangan calon lumayan untuk alternatif bagi warga Jakarta menentukan pilihan. Tetapi, gara-gara berbagai masalah tidak kunjung terselesaikan setelah bertebaran janji-janji sebelum pilkada yang lalu, tampaknya kali ini banyak warga kehilangan kepercayaan pada siapa pun yang akan memimpin Ibu Kota.

Nomor urut pasangan calon mulai dari nomor 1 adalah Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, Hendardji Soepandji-Riza Patria, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik Junaedi Rachbini, Faisal Batubara-Biem Triani Benyamin (independen), dan Alex Noerdin-Nono Sampono.

Mengikuti perkembangan perhatian publik melalui beberapa survei yang dilansir media massa, sampai saat ini incumbent Fauzi Bowo tetap menduduki angka pilihan tertinggi. Padahal, beberapa waktu yang lalu, ada kecenderungan untuk memilih calon independen daripada calon dari partai, di samping juga ada kecenderungan menurunnya kepercayaan publik pada partai penguasa yang justru mencalonkan Foke bersama sejumlah partai lain.

Tetapi, sekalipun pilkada sudah di depan mata, Foke sebaiknya tidak terlalu percaya diri, karena dukungan yang diperoleh bisa berangsur menurun dengan mulai dikenalnya para calon lainnya oleh warga Jakarta. Akhir-akhir ini, pada waktu Foke sibuk mengkampanyekan pencapaian kerjanya selama menjabat gubernur dan lanjutan program kalau terpilih lagi, para pesaingnya sibuk melakukan temu muka yang sifatnya personal penuh keakraban di kawasan-kawasan dengan konsentrasi penduduk tinggi, seperti di kompleks rumah susun, pusat belanja, bantaran kali, atau yang mempunyai ikatan sosial seperti dengan warga Betawi, pemuka agama, komunitas sosial. Para pesaing dengan mudah bisa mencari celah semrawutnya kondisi Jakarta saat ini dengan janji-janji perbaikan. Jadi, bisa saja menjelang hari H dukungan untuk incumbent anjlok tajam.

Para pesaing juga harus hati-hati dalam menebar janji. Penggunaan kata “baru“ atau “pembaruan“ sudah kurang menarik untuk tema kampanye atau promosi gagasan apa pun, karena kata itu terlalu sering dipakai. Namun kenyataannya kemudian jauh panggang dari api. Terlebih menghadapi permasalahan Ibu Kota yang sejak sebelum Foke memimpin pun sudah menunjukkan kecenderungan akan memburuk: banjir, kemacetan, polusi lingkungan (air, tanah, udara), keamanan, kesenjangan sosial, kesehatan, pengangguran terselubung. Masalah yang sudah menahun dihadapi warga tidak mungkin terhapus dari ingatan hanya dengan janji “pembaruan“ untuk dikerjakan selama satu periode kepemimpinan gubernur mendatang.

Upaya paling rasional yang perlu dilaksanakan para pesaing semestinya adalah menguasai sepenuhnya program-program yang sudah dilakukan gubernur terdahulu, mulai dari era Ali Sadikin dengan proyek Husni Thamrin-nya sampai terakhir ini era Foke yang sebagiannya melanjutkan rintisan Sutiyoso dengan program Transjakarta, jalan layang non-tol, mass rapid transit, serta kerja sama dengan pemerintah (pusat) dalam mengatasi banjir dengan membangun Kanal Banjir Timur dan Barat.

Para pesaing juga perlu mencermati integrasi program dengan kota-kota sekitarnya, terutama karena keterkaitan daerah aliran sungai, intensitas tinggi mobilisasi penduduk dan barang antarwilayah, serta keterbatasan ruang untuk pembuangan sampah padat. Di samping sejumlah undang-undang, antara lain tentang sumber daya air, penataan kota, persampahan, serta tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, juga telah ada peraturan presiden yang terkait dengan penataan Jakarta dan kawasan sekitar, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur.

Para pesaing perlu melanjutkan usaha Gubernur Foke dengan kejelasan review, koreksi penyesuaian dan perbaikan, untuk menampung perkembangan yang akan selalu berubah sangat cepat, yang harus mampu diproyeksikan oleh para ahli pendukungnya mulai saat ini untuk program 5 tahun ke depan. Berbicara pada publik tentang rencana yang langsung terkait dengan apaapa yang telah dan sedang dilakukan Foke akan memudahkan komunikasi publik karena, selama kepemimpinan Foke, publik sudah bersentuhan nyata dengan realisasi program-programnya, yang berhasil maupun yang belum atau yang dinilai gagal sekalipun.

Sangat penting memperjelas visi, gambaran Kota Jakarta bagaimana yang perlu diwujudkan pemerintah daerah bersama seluruh warga. Kehidupan kota dan desa bercampur di sini, sehingga sangat tepat istilah yang dulu dipopulerkan Bang Ali, Jakarta sebagai Kampung Besar (The Big Village). Budaya tradisional sampai post-mo bertemu di sini. Bagaimana supaya semua saling mengisi sehingga tidak berbenturan dalam perwujudan hubungan sosial, tata ruang, sarana dan prasarana?

Bagaimana pengaturan untuk supermarket, mart, mal, agar tidak mematikan pasar tradisional? Bagaimana aspek keadilan diterapkan melalui pengaturan terhadap bangunan-bangunan tinggi yang menyedot air tanah besar-besaran agar membagi suplai ke penduduk sekitar karena air pompanya menjadi kering? Bagaimana kejelasan kebijakan atas kawasan-kawasan slum yang padat penduduk dan rawan kebakaran, yang setiap dua-tiga bulan dilalap api sehingga mengundang rumor adanya kesengajaan dari pihak pemda untuk menggusur? Apakah untuk kawasan-kawasan itu akan dilakukan penataan kawasan tipikal proyek Husni Thamrin, atau memang akan dilakukan relokasi? Bagaimana mengakomodasi aspirasi seni-budaya agar tecermin nyata dalam alokasi APBN maupun sarana dan prasarana kota?

Janji bebas banjir dan macet juga harus didukung perencanaan cermat. Sekalipun waktu penyelesaian proyek-proyek era Foke bisa masuk dalam periode kepemimpinan siapa pun nanti, perlu diingat ada masa overlapping dengan program/proyek lanjutan maupun proyek-proyek lainnya yang perlu terintegrasi, agar tidak memunculkan kemacetan baru dan kawasan banjir baru.

Dari semua calon yang mungkin saja kita anggap kurang kredibel atau kurang kompeten (dari aspek kualifikasi pribadi atau partai atau simpatisan yang mengusung), semestinya ada satu pasangan yang bisa kita nilai paling lumayan. Kalau kita memilih golput, pasangan itu akan kehilangan andil suara kita, sehingga bisa jadi akan kalah oleh para pesaingnya. Jadi, mari ramai-ramai memilih untuk berebut Batavia 1...! ●

Parodi Solusi Masalah BBM

Parodi Solusi Masalah BBM

Budiyati Abiyoga, Produser Film

SUMBER : KORAN TEMPO, 03 April 2012

Di ruang tunggu rumah sakit tempat suami saya sedang dirawat di ICU, di antara kantuk berat karena sudah berhari-hari kurang tidur, saya mengikuti tayangan televisi yang menampilkan demo mahasiswa dan masyarakat kebanyakan di Senayan, di depan istana presiden dan di berbagai daerah. Saya menulis pendapat ini karena tidak tahan mengikuti situasi yang sudah makin panas sebulan terakhir.

Sama halnya dengan perhitungan pemerintah, telaah harga BBM dari banyak ahli menunjukkan kenaikan harga BBM adalah opsi yang tidak bisa dihindari. Perhitungan sangat berbeda antara lain berasal dari Kwik Kian Gie dan sejumlah ahli lainnya. Banyak juga ahli yang hitungannya sama dengan pemerintah, tetapi dengan catatan agar penggunaan income dialokasikan untuk prasarana yang bermanfaat buat rakyat banyak.

Menurut Jusuf Kalla, kenaikan harga BBM memang perlu. Tetapi, dari pengalaman sewaktu menjabat wakil presiden, kenaikan harga merupakan satu paket kebijakan dengan penghematan di segala bidang, antara lain penggunaan energi listrik dengan prioritas pada lingkungan pemerintah, yang diikuti perusahaan-perusahaan swasta sampai stasiun televisi pun mengurangi waktu penayangannya. Karena itu, sekalipun ada demo di sana-sini, tidak timbul pergolakan yang mengkhawatirkan. Penghematan yang seharusnya sampai sekarang pun diperlukan menerus itu, pada kenyataannya, sudah dilupakan. Sementara listrik gebyar-gebyar di banyak kantor dan rumah-rumah menengah-atas, masih ada penduduk yang belum terjangkau aliran listrik.

Dengan sangat intensif menjelaskan kalkulasi bahwa APBN bakal jebol kalau harga BBM tidak naik, terkesan pemerintah ibarat menghadapi kiamat saja. Lupa bahwa sewaktu krisis ekonomi yang membuat pengusaha-pengusaha besar bergelimpangan di masa lalu, negeri kita bertahan justru karena kekuatan perputaran uang di akar rumput, yang barangkali tidak bisa dikalkulasi pakai ilmu yang canggih-canggih.

Di antara pendapat ahli yang di antaranya berseberangan itu, mahasiswa dan para pendemo lainnya barangkali tidak bisa mengimbangi dengan perhitungan yang cukup rasional, sehingga ada anggapan alasan penolakan mereka tidak jelas. Ditambah lagi ada ekses sampingan perusakan sarana publik. Argumentasi pendemo bertumpu pada kekecewaan sampai kemarahan, mengingat beban rakyat yang sudah bertumpuk akan bertambah lagi karena dampak berantai pada harga semua bahan pokok dan semua barang serta jasa, termasuk yang tidak berhubungan langsung dengan BBM.

Atmosfer sama sekali tidak mendukung: pemerintah baru menaikkan remunerasi pegawai negeri sipil, setiap hari ada tontonan perampokan besar-besaran uang rakyat, tebang pilih, pisau hukum tajam ke bawah-tumpul ke atas, MDG's menurunkan angka kemiskinan ibarat fatamorgana karena, sekalipun income naik, harga-harga lebih dulu naik berkali lipat.

Sebagai warga negara biasa yang bukan anggota koalisi maupun oposisi, sejujurnya saya merasa sangat mendesak mengingatkan pemerintah, untuk keputusan yang sedemikian penting berdampak langsung pada hajat hidup rakyat banyak, perbedaan sekecil apa pun harus direspons melalui telaah ulang yang sungguh-sungguh. Andaikan toh keputusannya tidak berubah, perlu ada periode waktu pembenahan prioritas dengan arah yang jelas, yang semua warga negeri ini bisa mengikutinya dengan ikhlas.

Perlu penghematan total di semua bidang. Sumbangan bantuan pemerintah kalau, memang memungkinkan, silakan saja. Tapi kaitkan dengan kewajiban sekecil apa pun, misal untuk orang tua, sebisanya mulai sekadar mendongengi anak balita yatim, membersihkan tempat tinggalnya sendiri sampai saluran dan jalan di depan rumahnya. 

Jadi, tangannya tidak sekadar menengadah, sehingga akan tumbuh harga diri yang akan menjadi dorongan produktivitas lingkungan sekitarnya. Yang sangat penting justru bantuan seluas-luasnya untuk tenaga produktif yang bisa menampung tenaga kerja dengan sekadar tambahan sarana, misal penjahit dengan tambahan satu mesin jahit--yang bisa menampung tambahan pemesan dan karena itu menambah tenaga kerja. Kasus seperti ini banyak ditemui di akar rumput.

Terkesan pemerintah sangat percaya diri dengan keputusan yang akan diambil. Penjelasan Wiranto tentang penghormatannya kepada penegakan demokrasi sepertinya juga dijadikan indikasi tidak ada upaya pelengseran yang didukung "orang-orang kuat" eks Orde Baru. Itu pun TNI masih dilibatkan untuk menghadapi demo. Padahal kegelisahan rakyat yang ibarat mengalir di dasar saluran akan sulit diperhitungkan periode waktu berlangsungnya, apakah beberapa hari, satu bulan, satu tahun, dan seterusnya. Akan banyak energi dan biaya yang terbuang tidak produktif sama sekali, termasuk perluasan dampak negatifnya. Aliran bawah itu bisa berubah menjadi back flow arus gelombang tidak terkendali yang akan menghantam klep penahan sebesar apa pun klep itu.

Terkait dengan pengambilan keputusan serba kalkulatif yang melenceng, ada parodi dari eks negara jajahan Rusia yang pernah saya baca 20-an tahun lalu, kalau tidak salah dari buku tipis berjudul Mati Ketawa Cara Rusia yang saya lupa penulisnya. Salah satu cerita saya modifikasi seperti berikut ini.

Ada pencuri malam-malam masuk gedung mewah milik orang kaya lewat jendela lantai atas yang didorongnya kuat-kuat karena mengira jendela itu pasti kokoh. Ternyata engselnya rapuh, sehingga dia terjatuh sampai patah kaki. Dia mengadukan si kaya kepada Hakim Wilayah. Sesuai dengan kalkulasi, tinggi jendela memungkinkan patah kaki kalau terjatuh dari situ. Si kaya dijatuhi hukuman gantung, tapi bisa mengelak karena sudah membayar mahal tukang sesuai dengan kalkulasi remunerasi untuk tenaga terampil senior. Si tukang beralasan, waktu pasang engsel, ada perempuan berbaju mini lewat yang sesuai dengan kalkulasi jarak pandang memang bisa menggugah berahi. Si baju mini menyalahkan tukang jahit karena, sesuai dengan kalkulasi, stok kain cukup untuk rok midi yang dipesannya.

Sialnya, si tukang jahit tidak punya alasan. Dengan demikian, diputuskan untuk segera menggantungnya. Hakim dengan puas dan percaya diri mengadakan konferensi pers tentang keputusannya yang bijaksana. Mendadak petugasnya melapor, eksekusi batal karena si tukang jahit terlalu tinggi sehingga, sesuai dengan kalkulasi, tali gantungan tidak bisa dijeratkan. Hakim Wilayah marah besar: "Solusinya kan gampang sekali: cari tukang jahit yang pendek!" Nah, ada tukang jahit pendek diseret ke tiang gantungan karena, sesuai dengan kalkulasi "dari data BPS", tingginya sangat pas dengan ukuran tiang gantungan! ●

Memacu Good Governance melalui Jurnalisme Televisi

Memacu Good Governance

melalui Jurnalisme Televisi

Budiyati Abiyoga, PRODUSER FILM, KETUA LEMBAGA PUSAT PENDIDIKAN FILM

DAN TELEVISI (P2FTV)

SUMBER : KORAN TEMPO, 17 Maret 2012

Menonton salah satu stasiun televisi yang menayangkan debat tiga pasangan calon yang mengikuti pilkada Kabupaten Bekasi pada 7 Maret 2012, terlihat semua calon memberi penekanan pada program perluasan lapangan kerja, pendidikan, prasarana, dan penanggulangan kemiskinan. Salah seorang dari dua panelis kemudian menanyakan program apa yang akan mereka laksanakan untuk menegakkan good governance. Dari jawaban semua pasangan, terkesan bahwa mereka kurang menguasai aspek itu. Karena waktu terbatas, yang dipakai pula untuk basa-basi, program ekonomi yang disampaikan juga masih kurang dalam penajaman.

Ada pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara TV selaku moderator, ada yang oleh panelis, dan ada yang diajukan di antara pasangan calon. Sewaktu salah seorang calon wakil bupati yang berprofesi sebagai dosen melempar pertanyaan soal MDG's, ternyata lawannya tidak paham apa itu MDG's, yang menjadi salah satu tugas kepala daerah untuk pencapaian tujuannya.

Padahal inti berbagai program yang diutarakan semua calon sebenarnya adalah penanggulangan kemiskinan, yang menjadi sasaran utama Millennium Development Goals (MDG's), dan mempunyai keterkaitan pula dengan good governance. MDG's 2015, sebagai deklarasi bersama negara-negara berkembang termasuk Indonesia di Johannesburg, Afrika Selatan, pada 2002, menetapkan Goal 1 dari 8 Goals adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, yang sangat erat kaitannya dengan pendidikan, perluasan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, sanitasi, dan lain sebagainya. Sedangkan penyampaian program secara terbuka dalam program debat antarcalon itu sendiri sudah bisa masuk kategori iktikad membangun good governance, paling tidak dari aspek transparansi dan profesionalisme.

Dari tayangan tersebut, ada indikasi kuat mengenai pentingnya perluasan pemahaman dan wawasan tentang good governance, melalui media massa ataupun lebih tajam lagi melalui program-program pemberdayaan institusi door to door. Sebetulnya sudah cukup banyak program TV yang terkait dengan hal ini, walaupun tidak keseluruhan aspek good governance tercakup dalam satu program yang sama. Tetapi tampaknya pengertian mengenai kaitannya dengan penegakan good governance masih kurang.

Sekadar menyebut beberapa program TV yang mengandung pembelajaran cukup kental soal ini adalah Indonesia Lawyers Club dan Managing The Nation, di samping sejumlah acara talk show yang menyikapi dengan kritis berbagai isu panas yang berkembang di tengah masyarakat.

Dalam memberikan materi pendidikan jurnalisme untuk in-house training stasiun televisi, saya mengaitkan nya dengan pentingnya misi untuk memacu terselenggaranya kepemerintahan yang baik. Bukannya sok idealis, tapi karena hanya dengan good governance akan tercipta iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat, termasuk di dalamnya adalah iklim usaha formal maupun informal yang akan membuka kesejahteraan secara merata, dan dalam skala kecil termasuk pula kelangsungan hidup industri pertelevisian.

Untuk menuju arah itu, media televisi, seperti halnya media massa lainnya, dapat menjadi sarana kontrol sosial yang ampuh. Upaya memacu kepemerintahan yang baik melalui jurnalisme televisi bukan sekadar asal mengkritik dengan gegap-gempita untuk menarik konsumen. Kritik yang cenderung menjadi hujatan akan mengurangi obyektivitas berita. Demikian pula sebaliknya, program TV yang dananya berasal dari suatu instansi akan berkurang nilainya kalau bertebaran pujian terhadap instansi pemberi dana.

Media televisi memang sangat mengutamakan fungsi hiburan agar menarik, dengan tujuan meraih rating dan audience share yang tinggi, untuk meningkatkan pendapatan utama dari iklan. Kunci keberhasilan dari aspek ekonomi yang terkait dengan keberhasilan menjaring konsumen adalah pada kemampuan mengemas produk jurnalistik agar prinsip-prinsip good governance dapat disajikan dengan tetap menarik tanpa harus mengorbankan etika jurnalistik. Prinsip-prinsip itu bisa tersebar di berbagai program berita atau ulasan, dapat pula terangkum dalam suatu program yang sama.

Terkait dengan banyaknya penyimpangan dana dalam jumlah fantastis yang setiap hari diberitakan media massa, akan sangat menarik apabila ada program TV secara stripping (penayangan setiap hari) yang memonitor proyek-proyek dengan anggaran besar secara populer, sehingga mudah dipahami publik. Di samping mewadahi prinsip akuntabilitas dan profesionalisme, program ini akan dapat membuka kesempatan untuk kesetaraan, partisipasi, dan pengawasan publik, sehingga akan menjadi pendorong untuk meningkatkan daya tanggap atau kepekaan dari penyelenggara pemerintahan. Termasuk di dalamnya pelaksanaan penegakan hukum yang adil, kepemerintahan yang efisien dan efektif alias tidak boros, dan wawasan realistis yang berakar pada kenyataan yang benar-benar dihadapi masyarakat.

Dalam upaya memacu percepatan good governance, jurnalisme TV tetap perlu mengikuti rambu-rambu kode etik jurnalistik dan pertelevisian, walaupun di sini tidak tertutup kemungkinan adanya area abu-abu. Untuk telaah yang saling bertentangan atau berada di daerah abu-abu, dibutuhkan wawasan dan mata nurani untuk memutuskannya. 

Wawasan yang sifatnya tidak teknis pun tetap perlu dibekali pendidikan, karena terkait dengan interaksi lingkungan yang mencakup berbagai aspek, serta skala lokal, nasional, maupun global. Dalam hal ini Arya Gunawan, penanggung jawab program pemberdayaan media untuk UNESCO di Teheran, dalam Koran Tempo 18 Februari 2012 telah mengingatkan pentingnya memperkuat pendidikan jurnalisme sebagai salah satu hal yang disoroti saat perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Jambi, 9 Februari 2012. ●

Bidadari Pun Lupa Diri

Bidadari Pun Lupa Diri

Budiyati Abiyoga, PRODUSER FILM

Sumber : KORAN TEMPO, 18 Februari 2012

Iklan salah satu pewangi tubuh pria mengklaim bahwa wangi seksinya membuat bidadari jadi lupa diri. Hal itu merusak image (citra) standar tentang bidadari yang lembut, putih luar-dalam, yang andaikan jatuh cinta dia masih akan sangat memilih-milih. Tapi, seperti halnya humanisme sudah disikapi secara jungkir-balik sehingga hal-hal yang tidak humanis dapat dipandang sebaliknya, “bidadarisme” tampaknya juga senada. Jadi, mungkin bukan cuma dua bidadari yang lupa diri sampai turun ke bumi, yang setting di iklan itu bukan di Indonesia, tapi tidak terhitung lagi jumlahnya yang memilih bumi Nusantara karena banyaknya wangi seksi di sini. Keseksian bukan sekadar berasal dari pewangi tubuh pria, tapi juga dari banyaknya uang panas berseliweran melalui “skim” jalur eksekutif, legislatif, sampai yudikatif.

Tidak ada hari tanpa berita tentang begitu mudahnya uang dalam jumlah superbesar, dengan sumber patut dipertanyakan, mengalir ke berbagai arah. Tokoh-tokoh di baliknya menduduki posisi yang pantasnya terhormat, karena mewakili rakyat atau dipercaya mengelola dan mengawasi anggaran yang dibiayai rakyat. Terkait dengan dugaan terhadap satu tokoh tersangka Nazaruddin saja, Koran Tempo edisi Selasa, 14 Februari 2012, menginformasikan aliran dana yang gila-gilaan. Sulit bagi saya mencerna bagaimana dana bermiliar-miliar bisa ditilep dalam waktu relatif singkat.

Jadi, tindakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana memergoki pertemuan menjelang tengah malam antara Nazaruddin dan pengunjungnya semestinya diapresiasi karena memfokuskan perhatian pada kasus “tokoh super” itu, yang sudah ada indikasi dugaan bahwa keterkaitannya bukan semata pada kasus yang sedang disidangkan saja, namun akan menyusul kasus-kasus lainnya, termasuk yang sudah ditetapkan adalah sebagai tersangka pencucian uang.

Ada banyak kritik bahwa tindakan Wakil Menteri semata untuk membangun citra, karena kemudian diinformasikan luas. Padahal kasus semacam sudah banyak terjadi sejak jauh sebelum era reformasi di semua lapas di Ibu Kota maupun di daerah-daerah. Sampai-sampai ada sindiran supaya Pak Wakil Menteri menjadi satpam lapas saja. Informasi terbuka dari Wamen mengenai hal itu, menurut hemat saya, tetap penting. Bukan soal citra, yang pasti sangat diketahuinya sudah tidak mempan lagi dalam situasi publik sekarang ini yang keburu trauma dengan hal-hal yang berhubungan dengan pencitraan. Melalui keterbukaan informasi itu, kontrol sosial bisa lebih terfokus pula, sehingga benang merah keterkaitan satu sama lain dapat lebih dicermati. Keterbukaan informasi mengenai Nazar juga penting dalam situasi gencarnya ulasan tentang peran tersangka sebagai whistle blower yang salah-salah bisa memposisikan dia menjadi “superhero”.

Apakah penyimpangan yang sulit diterima akal sehat itu terjadi sebatas yang terkait dengan tokoh Nazar saja? Apakah aliran-aliran serupa, lebih kecil atau lebih besar jumlahnya, juga terjadi di mana saja, kapan saja, sesuka-suka? Kondisi ini membuat kita sulit mempercayai sistem pengelolaan negeri kita, sekalipun bisa saja kita berpendapat bahwa bukan sistemnya yang salah, melainkan perorangan atau kelompok orang di balik sistem itu. Mungkin juga sistem formalnya cukup baik, tapi pelaksanaannya memungkinkan celah untuk penyimpangan dan memungkinkan terbangunnya sistem-sistem bayangan yang justru menjadi acuan karena menggiurkan.

Terkait dengan uang panas yang membara di banyak aliran, menjadi sangat penting hak publik untuk bisa mencermati alokasi dana-dana besar dalam APBN sampai pada proses realisasi penggunaannya. Publik pada umumnya kurang memahami detail APBN yang sumbernya adalah uang rakyat itu. Keputusan perencanaan dan pengawasannya sudah dipercayakan pada sistem kenegaraan yang ternyata realisasinya sering kali tidak bisa dipercaya. Dalam situasi seperti ini, hak publik dapat diakomodasi melalui keterlibatan konsultan strategis-independen, dengan pendekatan utama bottom-up. Perannya seperti “mata-Suleman”, Sang Nabi yang menggali informasi langsung dari warganya untuk menetapkan keputusan penting menyangkut kemaslahatan rakyat. Untuk kondisi sekarang, dengan berbagai masalah multidimensi yang menerpa negeri kita, perlu digabungkan Operation Research dan metode konvensional-tradisional yang dikerjakan Sang Nabi. Prioritas telaah pada burning issue yang saling terkait satu sama lain: dalam sistem sosial adalah korupsi, kemiskinan-kesehatan-pendidikan-ketenagakerjaan, sedangkan dalam sistem ekologis adalah perusakan biodiversity, sumber daya air, pertanahan.

Keterlibatan “mata-Suleman” akan mendorong birokrasi melaksanakan kewajibannya yang utama dalam pelayanan publik. Hal ini akan sangat membantu pemerintah untuk benar-benar bersama rakyat mencermati penggunaan dana, sebagai upaya preventif atas penyimpangan dan upaya penghematan melalui review yang diperlukan. Jadi, bukan menunggu terjadinya kebobolan.

Untuk APBN, kita memerlukan hourly supervision, pengawasan melekat, yang bukan sebatas dari unsur inspektorat pengawasan pengguna anggaran sendiri. Dalam hal ini saya teringat parodi film Hollywood berjudul Dave, yang menceritakan ihwal oknum-oknum di dekat Presiden yang merahasiakan sakitnya sang Presiden dengan menggantikan penampilannya oleh seorang komedian bernama Dave, yang wajahnya mirip dan memang sering menirukan sikap Presiden dalam pertunjukannya. Ternyata Dave tidak mau didikte para oknum. Dia membuat keputusan-keputusan keuangan yang “sederhana” menggunakan penasihat temannya yang ekonom dan pengusaha kecil saja, sehingga justru mampu melihat pemborosan besar dalam anggaran. Dave berhasil mengegolkan keputusannya yang di luar skenario para oknum karena melibatkan kehadiran media. Peran media sebagai pengontrol sosial dalam sistem demokrasi memang tidak dapat dimungkiri. Film ini memunculkan cameo (penampilan sebagai dirinya sendiri) beberapa Senator Amerika, termasuk host TV terkenal Larry King.

Nah, dengan mata-Suleman, kita bisa menggunakan mata panah sederhana dan kecil saja, tapi yang benar-benar mengenai sasaran yang tepat. Dengan kondisi ini, bidadari bisa tetap lupa diri, bukan karena uang berseliweran, melainkan karena indikasi nyata negeri kita menuju visi gemah ripah loh jinawi yang dimimpikan sejak zaman nenek moyang kita. ●