Pemerintah, "dari Kami", "dari Mereka"

Pemerintah, "dari Kami", "dari Mereka" Azyumardi Azra  ;   Guru Besar Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

                                                         KOMPAS, 20 Juni 2017

http://print.kompas.com/baca/polhuk/politik/2017/06/20/Pemerintah-dari-Kami-dari-Mereka

                                                           

Dalam beberapa bulan terakhir, khusus- nya sejak masa sebelum dan setelah Pilkada DKI Jakarta, berkembang anggapan di kalangan warga bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla bukan minna (kosakata Arab) yang berarti "dari [pihak atau golongan] kami". Sebaliknya, pemerintah adalah minhum atau "dari [pihak atau golongan] mereka". Ada kalangan warga yang lebih jauh berpersepsi, pemerintahan Jokowi-JK sebagai "anti-Islam". Indikasinya, menurut mereka, terlihat keti- ka aparat pemerintah memeriksa beberapa figur ulama atau ustaz-tindakan yang mereka sebut sebagai "kriminalisasi ulama". Retorika dan tuduhan yang gebyah uyah itu berulang-ulang dibantah Polri khususnya. Jika ada beberapa orang yang memiliki kredensial sebagai ulama atau ustaz diperiksa Polri, jelas itu bersifat kasuistik, bukan gejala umum menyangkut ulama secara keseluruhan. Penjelasan dan klarifikasi itu tidak bisa menepis persepsi tentang minna dan minhum. Jika pembelahan minna dan minhum ini terus berlanjut, jelas tidak kondusif bagi masa depan NKRI yang bersatu dengan UUD 1945, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Secara retrospektif, persepsi dan sikap di kalangan umat Islam tentang pemerintahan Jokowi-JK terkait minna dan minhum sebe- narnya bukan hal baru. Pemerintah Indonesia sejak masa Soekarno, Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak jarang juga dilihat dari perspektif minna dan minhum. Presiden BJ Habibie dan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) agaknya nyaris tidak dilihat dalam kerangka minna dan minhum. Hal ini terkait kenyataan, keduanya memiliki kredensial Islam-masing-masing pernah menjadi Ketua Umum ICMI dan Ketua Umum PB NU. Perspektif minna dan minhum muncul dari waktu ke waktu. Tidak jarang penghadapan oposisional ini muncul dalam pembicaraan, diskusi, dan seminar akademik-ilmiah. Persepsi minna dan minhum sudah menjadi gejala psikologis laten yang tersimpan dalam psike orang atau kalangan tertentu. Psike ini kemudian dapat beramalgamasi dengan teori konspirasi: bahwa langkah dan kebijakan pemerintah bertujuan memojokkan atau memarjinalisasi orang atau kelompok tertentu. Penghadapan oposisional antara minna dan minhum lebih jauh bisa dilacak dalam banyak ayat Al Quran. Secara historis di Indonesia, cara pandang dan sikap minna dan minhum berakar sejak zaman kolonialisme Belanda. Berhasil ditundukkan kekuatan kolonialisme Belanda melalui berbagai cara (penaklukan, perjanjian/plakat panjang atau pendek dan kooptasi), ulama umumnya dan pengikutnya memilih melawan secara diam (silent opposition). Menghindari aksi perlawanan bersenjata yang disebut Belanda sebagai wujud "Islam politik" yang berbahaya bagi kelangsungan status quo kekuasaan kolonial, para ulama dan kaum santri mengalihkan perhatian dan energi mengembangkan Islam kultural. Perubahan bentuk perlawanan ini terbukti kemudian menjadi blessing in disguise bagi umat Islam Nusantara. Berkat perjuangan melalui Islam kultural, Muslim berhasil mengembangkan banyak lembaga pendidikan sejak dari pesantren, madrasah, dan sekolah Islam. Selain itu juga dapat dibangun rumah sakit, klinik, rumah yatim piatu. Semua ini menjadi bagian dari warisan Islam Indonesia yang sangat kaya. Pada saat yang sama, perlawanan secara diam terhadap Pemerintah Belanda menciptakan distansi ketat (watertight) di antara kedua pihak. Pemerintah kolonial bisa dipahami memang bukan minna, sebaliknya adalah minhum. Persepsi dan sikap minna dan minhum tidak berakhir dengan tamatnya penjajahan Belanda dan Jepang. Pasca-kemerdekaan, sikap seperti ini terus bertahan sampai sekarang. Sekali lagi, persepsi minna dan minhum tidak hanya merugikan hubungan antara warga dan pemerintah, tetapi juga intra-umat Islam dan antar-umat beragama. Secara akademik-ilmiah, subyek minna dan minhum serta isu-isu terkait lain telah menjadi kajian sejumlah Indonesianis. Dalam kajian-kajian itu terlihat konsekuensi dan implikasinya terhadap kehidupan kebangsaan, intra-umat Islam, serta antara umat Islam dan komunitas non-Muslim. Pembelahan minna dan minhum merupakan bentuk kontraksi (penciutan atau penyempitan) pengertian "umat". Sidney Jones dalam artikelnya yang sudah menjadi klasik "The Contraction and Expansion of the Umat" (1984) mengungkapkan penyempitan cakupan "umat", yang semula menginklusi umat Islam keseluruhan menjadi hanya bagian tertentu umat. Dengan penyempitan itu, umat (suatu kelompok) adalah minna, sedangkan mereka (meski merupakan kelompok mayoritas) adalah minhum. Penyempitan pengertian dan cakupan "umat" membuat Islam dan umat Islam menjadi kecil dan kabur. Implikasi ini diungkapkan William R Roff dalam Islam Obscured?: Some Reflections on Studies of Islam and Society (1985). Roff melihat ada usaha sistematis kalangan Indonesianis mengecilkan cakupan Islam dan umat Islam kaitannya dengan fenomena sosial, budaya, dan politik di Indonesia. Hasilnya, Islam Indonesia seolah-olah menjadi "kabur" atau tidak jelas. Argumen sama juga diajukan Karel Steenbrink dalam buku Dutch Colonialism and Islam (2006). Steenbrink melihat usaha sistematis sarjana Belanda mengecilkan Islam dengan ranah pengaruhnya di Indonesia. Penciutan cakupan umat, eksklusi dan penghadapan oposisional minna dan minhum jelas tidak menguntungkan negara-bangsa Indonesia. Oleh karena itu, persepsi dan sikap semacam itu saatnya untuk ditinggalkan. Sebaliknya, perspektif dan sikap inklusif yang justru mesti ditumbuhkembangkan. ●