Pemimpin Anton Kurnia  ;   Esais, Editor-in-Chief Penerbit Serambi, Jakarta

KORAN TEMPO, 08 Juli 2014

                                                                                                                       

"Presiden adalah pejabat tinggi yang dipilih untuk melaksanakan suatu fungsi. Dia bukan raja, juga bukan dewa. Dia pun bukan dukun sakti yang tahu segalanya. Dia adalah pelayan rakyat. Cara hidup ideal seorang presiden adalah hidup seperti sebagian besar rakyat yang harus dilayaninya," kata Jose Mujica, Presiden Uruguay, saat ditanya soal jabatan presiden dan gaya hidupnya yang terkenal sederhana. Terkait dengan soal pemilihan presiden yang akan berlangsung pada 9 Juli ini, saya teringat lagi kutipan menarik itu. Saya juga jadi teringat pada obrolan iseng saya lewat fasilitas chat di Facebook beberapa hari lalu dengan seorang kenalan yang sudah lama tak berjumpa. Sore itu menjelang waktu berbuka puasa. Kenalan saya itu seorang perempuan Malaysia bernama Dina Zaman, yang di negerinya dikenal sebagai kolumnis dan penulis buku kontroversial I Am Muslim. Dia tiba-tiba menyapa. Dia mengeluhkan situasi di Malaysia saat ini. Lalu saya bertanya, apakah mereka membutuhkan kebebasan lebih banyak? Sebab, di sini kebebasan justru membuat orang jadi gila. Dia bilang tidak. Yang mereka butuhkan adalah leadership, katanya. Kepemimpinan. Kalau begitu sama, saya bilang. Kami di sini sedang menghadapi pemilihan presiden dan kami butuh pemimpin yang hebat. Namun, di situlah masalahnya. Tidak semua penguasa punya jiwa kepemimpinan. Lebih buruk lagi, tidak semua pemegang kekuasaan layak disebut pemimpin. Banyak petinggi yang berjiwa "majikan" atau "pejabat" yang bersikap bossy. Mereka memperlakukan anak buah dan orang banyak sebagai orang yang lebih rendah derajatnya (subordinate) sehingga pantas diperintah atau dijadikan obyek kekuasaan. Apakah beda substansial antara pejabat dan pemimpin? Menurut para pakar manajemen, seorang pejabat (bos) menciptakan rasa takut dalam diri anak buahnya, sedangkan pemimpin membangun kepercayaan. Pejabat mengandalkan kekuasaan, pemimpin mengandalkan kerja sama. Pejabat menyalahkan anak buahnya, pemimpin menyelesaikan masalah dan memperbaiki kesalahan. Pejabat hanya pandai berbicara, sedangkan pemimpin cakap dalam bertindak. Dalam kecamuk pemilihan presiden RI kali ini, kita merindukan hadirnya seorang pemimpin yang mampu membawa bangsa ini lepas dari segenap persoalan, bukan seorang pejabat yang sekadar berambisi menjadi penguasa. Kita membutuhkan orang yang mau mendengarkan, berempati, memiliki manajemen perencanaan yang baik, mau berdiri di depan untuk mengeksekusi rencana itu, dan mengawal pelaksanaannya hingga tuntas. Bagi orang semacam itu, seperti halnya Presiden Jose Mujica di Uruguay, formalitas tak penting lagi. Maka dia tak sungkan pergi ke kantornya dengan kemeja kasual, bersandal, dan mengendarai sendiri mobil VW tuanya. Sebab, baginya seorang presiden adalah pelayan rakyat banyak yang harus bekerja untuk bangsanya, bukan pejabat sok kuasa yang boleh bertingkah bagai raja. Kita butuh pemimpin yang manusiawi. Rakyat sudah muak dengan segenap kekisruhan politik dan kleptokrasi. Rakyat ingin perubahan. Tentu bukan sosok presiden sempurna yang kita harapkan, melainkan pemimpin yang memiliki mata hati sehingga mampu melihat persoalan dengan jernih dan bisa mengajak bangsa ini bekerja dengan antusias mewujudkan cita-cita bersama. Sebab, seperti selarik puisi Rendra, "Perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata." ●

Pemimpin Benni Setiawan  ;   Dosen Universitas Negeri Yogyakarta

TEMPO.CO,  24 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Pemilu merupakan sarana mencari pemimpin. Pemimpin bukan sekadar pengumbar janji. Ia juga bukan yang paling populer di mata media dan tinggi elektabilitasnya di tangan lembaga survei. Bagi Jim Clemmer (2009), pemimpin harus mampu membuat perbedaan. Itulah semangat utama yang mesti dimiliki seorang pemimpin. Tampil beda dengan gagasan yang kuat akan mengantarkan seseorang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Seorang pemimpin, bagi pemikir terkemuka Amerika Utara itu, juga harus memiliki keotentikan. Para pemikir yang otentik membangun kepercayaan yang menjembatani celah-celah pemisah antara "kami dan mereka". Para pemimpin seperti itu memiliki integritas dan konsistensi yang tinggi. Mereka mengembangkan lingkungan yang penuh keterbukaan dan transparansi, yang menampilkan masalah-masalah yang sebenarnya. Pemimpin, dengan demikian, mampu menyuarakan kata "kita". Kata kita merupakan wahana membangun ideologi sifat mementingkan kebersamaan, menanggung duka dan suka, salingmembantu, menolong, serta mengingatkan. Ke-kita-an harus menjadi ancangan dan sikap seorang pemimpin. Pemimpin hadir bukan untuk "kami dan mereka", tapi untuk "kita". Pemimpin itu berintegritas. Integritas seorang pemimpin dilihat dari sepak terjang (track record) sejak ia masuk di gelanggang politik. Integritas itu terbangun atas usaha dan karya pribadi yang mempribadi. Ia hadir bukan karena polesan dan goresan wartawan. Namun, tulus ikhlas bekerja, berusaha, dan berkarya sekaligus menjadi panutan bagi masyarakat. Inilah dalam bahasa Ki Hajar Dewantara yang disebut sebagai ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani. Lebih lanjut, seorang pemimpin selayaknya mempunyai konsistensi yang tinggi. Konsistensi itu dapat dilihat dari kata dan laku. Apa yang mereka ucapkan merupakan janji suci kehidupan. Kata bukan hanya menggerakkan lidah, tapi juga  mewujud dalam keseharian, sehingga ia tak mudah mengumbar janji. Kata dan laku seorang pemimpin harus selaras, sabda pandita ratu, tan kena wala-wali. Ketika pemaknaan kepemimpinan menyentuh pada ranah ini,  sebuah bangsa akan dipimpin dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan mengantarkan pada kemakmuran dan keadilan. Hal itu lantaran seorang pemimpin sadar betul akan eksistensi dirinya. Ia bukanlah pejabat publik yang pantas untuk selalu dihormati dan dipuja-puji. Namun ia adalah pelayan masyarakat yang siap mendengar keluh-kesah dan bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ia selalu bekerja sekuat tenaga untuk kemakmuran bangsanya, bukan kepentingan pribadi dan kroni-kroninya. Takhta merupakan amanat kepemimpinan. Artinya, seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang bersih dan selalu berjuang (bertekad) untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat menjadi program utama seorang pemimpin bangsa. Seorang pemimpin bangsa harus mau dan rela meninggalkan (meletakkan) segala atribut yang pernah melekat dalam dirinya ketika menjadi pemimpin (presiden). Tanpa hal itu, akan sulit mewujudkan kepemimpinan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya, mari mencermati sosok calon pemimpin bangsa Indonesia dalam hajatan pemilihan presiden 9 Juli. Pilihlah pemimpin yang bisa ngemong (mengasuh) dan menjadi pamong praja (pemimpin peradaban). ●

Pemimpin, Sungkemlah kepada Rakyat

Pemimpin, Sungkemlah kepada Rakyat

Saratri Wilonoyudho ; Dosen Senior Universitas Negeri Semarang, Anggota Dewan Riset Daerah Jateng

JAWA POS, 21 Agustus 2012

SETIAP Idul Fitri tiba, biasanya para pejabat penting menyelenggarakan open house, yakni "mengundang" rakyat datang ke rumah dinasnya untuk bermaaf-maafan. Demikian juga dalam setiap acara resmi di berbagai kantor, umumnya acara halalbihalal diakhiri dengan saling meminta maaf. Sekali lagi, biasanya sang pejabat yang paling tinggi pangkatnya di kantor tersebut akan berdiri di depan dan para bawahan mendatanginya satu per satu untuk meminta maaf.

Sadar atau tidak, acara semacam itu menunjukkan bahwa secara psikologis, sang pejabat merasa dalam posisi super. Seolah pula dia merasa tidak memiliki kesalahan kepada rakyat atau kepada yang dia pimpin. Padahal, semestinya, sang pejabatlah yang harus turun untuk meminta maaf kepada rakyat atau bawahannya. Logikanya, dia yang diamanahi melayani rakyat, dialah yang lebih banyak berbuat kesalahan, karena posisi rakyat adalah dilayani.

Bagaimana mungkin orang yang dilayani justru diminta datang untuk meminta maaf kepada yang diamanahi untuk melayani? Ini adalah logika terbalik. Hal yang kelihatan sederhana ini, jika tidak dihayati secara benar oleh pejabat, akan melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Sesungguhnya halalbihalal hanyalah metode silaturahmi setelah setahun sebelumnya berusaha maksimal untuk berbuat kebaikan. Bagi pejabat, kebaikan itu harus lebih banyak wujudnya karena selain diamanahi, dia dibayar dengan gaji dan fasilitas amat mahal.

Salah kaprah ala halalbihalal ini juga tampak dalam setiap kali pemilihan kepala daerah. Para calon umumnya menawarkan diri dengan memajang foto di jalanan, bahkan menggunakan uang (money politic) untuk "memaksa" rakyat mengamanahi dirinya. Logika terbalik ini membawa kepada suasana psikologis bahwa pejabat adalah orang yang harus dihormati (dalam arti posisinya lebih tinggi daripada rakyat).

Mestinya kekuasaan bukan sesuatu yang menyenangkan, namun sebuah amanah dari rakyat. Pertanggungjawabannya tidak hanya kepada rakyat, namun terlebih kepada Tuhan. Kalau rakyat disakiti, Tuhan yang akan marah karena rakyat adalah milik-Nya. Dia mestinya selalu menangis meratapi, apakah sudah berbuat baik kepada yang mengamanahi, yakni rakyat. Kalaupun dia menyelenggarakan open house, itu hanya salah satu teknik untuk mengundang rakyat, dan selanjutnya dia yang mendatangi rakyat satu per satu. Bukan menyuruh mereka mengantre. Dia akan menangis untuk memohon maaf atas pelayanannya selama ini, dan berjanji melayani rakyat dengan lebih baik.

Dengan kata lain, mental pejabat itu mestinya seperti yang digambarkan Cak Nun, yakni memiliki perilaku: Jika musuh datang menyerang, kamu yang paling depan menyongsongnya/Jika rumah kamu terbakar, kamu yang paling belakangan menyelamatkan diri/Jika panen berlimpah, kamu yang paling akhir memakannya. 

Itulah pejabat/pemimpin sejati. Kini dalam banyak kasus ungkapan tersebut dibalik. Akibatnya, rakyat sengsara dan banyak pejabat tidak mampu menjadi pemimpin, bahkan ratusan antre masuk bui. 

Dalam sejarah hanya sedikit orang yang mampu menjadi pejabat sekaligus pemimpin. Kisah Thomas Jefferson menarik untuk dicermati. Ketika cuaca buruk pada Maret 1809, seorang lelaki tua tampak mengendarai kuda dari Washington. Umurnya 66 tahun, tapi tubuhnya yang jangkung masih gagah -cukup kuat untuk tegak di atas pelana kuda selama delapan jam.

Dia melintasi salju yang merintangi pandang. Dia seharusnya naik kereta. Namun, karena cuaca buruk, berkali-kali roda kereta selip. Padahal, dia sudah tidak sabar lagi ingin segera pulang. Masa jabatannya telah usai. Dia adalah Thomas Jefferson. Dia baru saja merampungkan masa jabatannya sebagai presiden Amerika Serikat selama delapan tahun yang melelahkan.

Sebenarnya dia dapat dipilih kembali. Namun, penulis Deklarasi Kemerdekaan Amerika, pemikir, sekaligus tokoh politik yang termasyhur di Amerika ini menolak dicalonkan lagi. Padahal, prestasinya hebat. Namun, dia telanjur amat rindu untuk segera ke Montecello, kampung halamannya yang terletak di pedalaman.

Berbeda dengan penggantinya, James Madison, yang tampak gemetar ketika menerima tongkat estafet darinya, Jefferson terlihat santai dan enjoy. Pada pesta di malam harinya, dia begitu antusias berdansa. Padahal, kata orang, sejak istrinya meninggal, dia jarang berdansa. Ketika ditanya mengapa dia begitu gembira, dijawab dengan ringan: Beban itu sekarang telah hilang dari pundakku, dan kini aku mendapatkan sesuatu yang sangat kurindukan, yakni bebas dari borgol kekuasaan. Jefferson kemudian menulis seakan dia mengadili dirinya sendiri, dan kata-kata itu ditulis dengan nada puitis: Bolehkah saya bertanya di hadapan seluruh masyarakat Amerika, sapi siapa yang pernah saya ambil? Siapa yang pernah saya rampas hak-hak pribadinya? Siapa yang pernah saya tindas? Atau siapa yang telah saya terima uangnya hingga mata dan hati saya menjadi tertutup? 

Kutipan sejarah dari otobiografi Thomas Jefferson yang ditulis Fawn M. Brodie dalam Thomas Jefferson, An Intimate History (1975), yang dipetik Goenawan Mohamad, ini sangat menyentuh siapa saja yang merindukan bersihnya sebuah kekuasaan; kekuasaan yang melayani.

Banyak orang yang berteriak kegirangan ketika mendapat kekuasaan atau jabatan. Di zaman Orde Baru, Pak Harto punya kebiasaan menelepon para calon menteri. Seperti halnya reality show saat ini, wartawan TV sudah siap di rumah sang calon menteri. Begitu Pak Harto mengumumkan namanya masuk daftar anggota kabinet, melonjaklah dia beserta seluruh keluarga, bersorak, kegirangan seakan menang lotere. 

Padahal, mereka yang berkuasa akan dihadang aneka masalah. Karena itu, tidak ada alasan untuk menyambut kekuasaan dengan kata alhamdulillah, melainkan yang tepat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. ●