Masa Depan Hubungan Taliban dengan Al Qaeda Musthafa Abd Rahman ;  Wartawan Kompas di Kairo, Mesir

KOMPAS, 27 Agustus 2021

 

 

                                                           

Pertanyaan penting dari banyak pihak setelah Taliban berkuasa lagi di Afghanistan sejak 15 Agustus 2021: bagaimana masa depan hubungan Taliban dan Al Qaeda?   Seperti diketahui, kekuasaan Taliban jilid 1 (1996-2001) ambruk akibat invasi Amerika Serikat ke Afghanistan setelah Taliban bersikukuh menolak menyerahkan pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden. AS saat itu menuduh Al Qaeda berada di balik serangan teroris atas kota New York dan Washington DC pada 11 September 2001.   Maka, sangat wajar banyak muncul pertanyaan tentang masa depan hubungan Taliban dan Al Qaeda pada era kekuasaan Taliban jilid II di Afghanistan saat ini. Banyak pihak yang mencemaskan tentang kemungkinan Taliban masih menjalin hubungan erat dengan Al Qaeda, dan kemudian Afghanistan menjadi tempat berlindung jaringan teroris dunia, seperti pada era kekuasaan Taliban jilid pertama.   Munculnya kecemasan itu cukup beralasan karena hubungan khusus masa lalu antara pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri, dengan pemimpin Taliban, Mullah Mohammed Omar (wafat tahun 2013) dan penggantinya, Mullah Akhtar Mansour (tewas tahun 2016).   Mullah Omar dan Mullah Mansour segera menyambut baik dan mendukung baiat (sumpah janji kesetian) dari Osama bin Laden dan Ayman al-Zawahiri yang menegaskan tentang visi dan misi Al Qaeda untuk memerangi rezim anti-syariah Islam, membebaskan tanah muslimin, serta memberi nasihat kepada Taliban agar tidak masuk ke ranah hukum kafir dan membangun hubungan dengan negara kafir.   Namun, ketika Ayman Al-Zawahiri menemui pemimpin baru Taliban, Mullah Hibatullah Akhundzada, pada akhir Mei 2016 dan menyampaikan baiat Al Qaeda, Akhundzada tidak segera memberi jawaban atas baiat Al Qaeda itu.   Sampai saat ini, Akhundzada belum memberi jawaban atas baiat Al Qaeda dan disinyalir menolak juga bertemu Al-Zawahiri dan pimpinan Al Qaeda lainnya. Hal ini berbeda sekali dengan pendahulunya, Mullah Omar dan Mullah Mansour, yang langsung memberi jawaban dan mendukung baiat Al Qaeda.   Banyak pengamat mengatakan, tidak menjawabnya Akhundzada atas baiat Al Qaeda itu menunjukkan adanya keretakan hubungan Taliban-Al Qaeda saat ini. Atau, Taliban pada era Akhundzada sudah berubah haluan visi dan misinya.   Salah satu faktor utama perubahan visi dan misi Taliban itu adalah tindakan Mullah Akhunzada dan pimpinan Taliban lainnya, seperti Mullah Abdul Ghani Baradar dan Mullah Mohammed Yaaqob, mengambil pelajaran dari kasus tewasnya Pemimpin Taliban Mullah Akhtar Mansour. Mansour tewas akibat serangan drone AS di area perbatasan Pakistan-Afghanistan pada akhir Mei 2016.   Para pimpinan Taliban saat itu meyakini, kematian mereka lewat serangan AS hanya menunggu giliran jika tidak segera mengubah visi dan misi Taliban. Pemimpin kelas satu Taliban saja, seperti Mullah Mansour, bisa terdeteksi gerakannya oleh AS dan kemudian dibunuh, apalagi pimpinan kelas di bawahnya.   Dalam mekanisme keamanan yang diterapkan Taliban, pemimpin tertinggi, seperti Mullah Akhtar Mansour, sangat terjaga kerahasian gerakan dan tempat domisilinya. Ke mana pun Mansour pergi dikawal pasukan khusus Taliban yang sangat terlatih. Itu pun akhirnya jebol dan terdeteksi AS.   Ini yang memaksa pimpinan Taliban melakukan evaluasi total. Maka, akhirnya, pimpinan Taliban saat ini yang notabene adalah dari generasi kedua dan lebih pragmatis, memutuskan mengubah haluan visi dan misi gerakan tersebut. Salah satu perubahan signifikan pada visi dan misi Taliban adalah menerima berunding secara terang-terangan dengan AS di Doha, Qatar, sejak tahun 2017-2018.   Digelarnya perundingan intensif AS-Taliban di Doha, Qatar, terjadi pada era Mullah Akhundzada. Taliban juga gencar mengirim delegasi ke sejumlah negara yang disebut negara kafir, seperti Rusia dan China. Ini juga terjadi pada era Akhundzada.   Bahkan sempat disinyalir, Taliban pernah siap berbagi kekuasaan dengan mantan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Namun, Taliban minta porsi kekuasaan yang lebih besar dari kubu Ashraf Ghani. Permintaan itu ditolak  Ashraf Ghani sehingga perundingan mengalami jalan buntu.   Perkembangan terakhir adalah Direktur CIA William Burns melakukan kunjungan rahasia ke Kabul pada Senin (23/8/2021) dan bertemu kepala biro politik Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar. Ini pertemuan langsung tingkat tinggi pertama AS-Taliban di bumi Afghanistan sejak Taliban mengontrol Kabul pada 15 Agustus lalu.   Pertemuan itu menunjukkan bahwa AS-Taliban masih terus melakukan komunikasi setelah AS mundur dari Afghanistan. Hal itu bagi AS sangat penting, agar terus ada kerjasama AS-Taliban dalam melawan jaringan teroris, isu geopolitik, dan isu dalam negeri Afghanistan, terutama terkait isu HAM.   Semua kebijakan Taliban membuka hubungan dengan AS, Rusia, dan China itu bertentangan dengan misi Al Qaeda yang ingin Taliban menolak berhubungan dengan negara-negara yang mereka sebut negara kafir, khususnya AS.   Al Qaeda melihat AS adalah musuh besarnya yang membunuh pemimpinnya, Osama bin Laden, pada 2 Mei 2011. Namun, Taliban justru menerima direktur CIA di Kabul hari Senin lalu. Hal itu menunjukkan betapa cukup jauh posisi—untuk tidak mengatakan bertentangan—antara Taliban dan Al Qaeda saat ini.   Ini yang membuat Taliban dalam beberapa tahun terakhir ini menjaga jarak—untuk tidak mengatakan memutus hubungan—dengan Al Qaeda.   Taliban pada era Akhundzada ini ingin menegaskan kepada dunia bahwa gerakan tersebut adalah gerakan nasional Afghanistan yang ingin membangun pemerintahan adil untuk rakyat Afghanistan saja.   Maka, bagi Taliban, tidak ada halangan membangun komunikasi dengan negara mana pun di muka bumi ini, seperti AS, Rusia, China, dan Eropa, demi tercapainya tujuan gerakan tersebut, yakni membangun negeri Afghanistan sesuai dengan cita-cita rakyat Afghanistan.   Taliban pun tidak menghalangi aksi AS menumpas Al Qaeda dan NIIS (kelompok negara Islam di Irak dan Suriah) di bumi Afghanistan. Bahkan, Taliban ikut terlibat perang sengit dengan NIIS selama dua tahun dari tahun 2015 hingga 2017.   Faktor utama lumpuhnya NIIS di Afghanistan adalah akibat aksi bersama AS-Taliban melawan NIIS. Jika masih ada sisa-sisa kekuatan NIIS di Afghanistan, hanyalah berupa sel-sel tidur.   Lemahnya ancaman serangan teroris di Afghanistan diakui oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken. Ia menegaskan, AS memutuskan mundur dari Afghanistan karena tujuan AS datang ke negeri itu untuk menumpas jaringan Al Qaeda dan sekarang ancaman kelompok ini sudah sangat melemah.   Artinya, salah satu faktor utama AS mundur dari Afghanistan adalah mereka telah mengetahui bahwa ancaman teroris dari Afghanistan sudah minim.   Cerita Al Qaeda di Afghanistan bisa semakin tamat jika Taliban berhasil membentuk pemerintahan inklusif dengan melibatkan mantan Presiden Afghanistan Hamid Karzai, ketua komite rekonsiliasi Abdullah Abdullah dan Ahmad Massoud (putra Ahmad Shah Massoud).   Karzai, Abdullah Abdullah, dan Ahmad Massoud dikenal sangat anti-Al Qaeda. Bahkan, Ahmad Massoud masih menaruh dendam kepada Al Qaeda karena Al Qaeda yang membunuh bapaknya, Ahmad Shah Massoud, pada 2001. ●     Sumber :  https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/08/27/masa-depan-hubungan-taliban-dan-al-qaeda/

 

 

Meraba Wajah Pemerintahan Taliban Jilid II Musthafa Abd Rahman ;  Wartawan Kompas di Kairo, Mesir

KOMPAS, 23 Agustus 2021

 

 

                                                           

Sudah delapan hari, yakni sejak 15 Agustus lalu, Taliban menguasai kembali kota Kabul dan negeri Afghanistan. Sebelumnya, 25 tahun silam, Taliban pernah menguasai Kabul dan sebagian besar negeri itu selama lima tahun (1996-2001). Kekuasaan Taliban ambruk akibat invasi AS ke Afghanistan tahun 2001, menyusul penolakan Taliban menyerahkan Pemimpin Al Qaeda, Osama bin Laden, kepada AS.   Kini, dunia harus menerima realitas baru, yakni tidak hanya kenyataan bahwa Taliban menguasai kembali Kabul dan negeri Afghanistan, tetapi juga realitas bahwa Taliban serta-merta menjadi kekuatan politik dan militer terkuat yang tak tertandingi di Afghanistan saat ini. Bahkan, secara psikologis Taliban melambung, mengingat narasi yang berkembang adalah mereka mampu memaksa AS mundur dari Afghanistan setelah terlibat perang 20 tahun.   Capaian saat ini lebih historis dibanding kemenangan Taliban tahun 1996. Saat itu mereka hanya bisa memukul mundur pasukan Shah Masood dari kota Kabul. Karena itu, sebagai pemenang, Taliban kini memegang inisiatif politik dan militer secara mutlak di Afghanistan. Dengan kata lain, Taliban bisa disebut menjelma sebagai kekuatan tunggal di Afghanistan saat ini.   Inilah yang memicu kecemasan dari berbagai kalangan di seantero dunia tentang masa depan Afghanistan, begitu berita jatuhnya kembali kota Kabul ke tangan Taliban bergulir pada 15 Agustus lalu.   Masa depan Afghanistan cukup kompleks, karena tidak hanya menyangkut situasi dalam negeri atau corak baru kehidupan di negara itu, tetapi juga terkait posisi baru Afghanistan dalam konteks geopolitik pasca mundurnya AS. Selain itu, juga terkait posisi Afghanistan pada era kekuasaan Taliban jilid II dalam konteks perang internasional melawan terorisme. Isu Afghanistan akan terus menjadi isu menarik, bahkan bisa jadi lebih seksi dibanding pada era pendudukan AS (2001-2021).   Pilihan masyarakat internasional, khususnya negara-negara Barat, menjadi dilematis menghadapi rezim baru Taliban di Afghanistan. Idealnya AS dan negara Barat lain tetap membangun komunikasi dengan Taliban jika ingin tetap mempunyai pengaruh dan akses lobi terhadap Taliban, sehingga aspirasi internasional untuk ikut merancang masa depan Afghanistan didengar dan terakomodasi oleh Taliban.   Kepentingan berbeda   Kepentingan terbesar internasional, khususnya AS, di Afghanistan era kekuasaan Taliban jilid II sesungguhnya ada pada isu geopolitik dan HAM. Adapun isu terorisme sudah tidak terlalu dianggap sebagai isu seksi oleh AS. Kekalahan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS) di lumbungnya, di Irak dan Suriah, turut melemahkan jaringan kelompok radikal yang seideologi di seluruh dunia.   Apalagi NIIS di Afghanistan, yang muncul mulai tahun 2014, merupakan musuh bebuyutan Taliban. NIIS dan Taliban terlibat pertempuran sengit antara tahun 2015 hingga 2017. Ada benturan kepentingan antara Taliban dan NIIS. NIIS ingin menguasai wilayah di Afghanistan, khususnya wilayah timur dan timur laut, yang dikenal sebagai basis Taliban.   Hal ini berbeda dengan Al Qaeda pada tahun 1990-an. Al Qaeda tidak mempunyai misi menguasai wilayah Afghanistan. Para pemimpin kelompok itu, termasuk Osama bin Laden, hanya ingin mencari tempat perlindungan di negeri tersebut. Ini yang membuat Taliban bersedia melindungi Al Qaeda. Al Qaeda, meskipun masih ada saat ini, sudah menjadi sel-sel tidur yang tidak efektif lagi. Meredupnya ancaman bahaya terorisme itu barangkali menjadi faktor utama keputusan AS mundur dari Afghanistan.   Adapun isu HAM dan geopolitik akan menjadi isu paling seksi di Afghanistan saat ini. Dalam konteks geopolitik, tantangan terbesar AS di Afghanistan dan Asia Tengah saat ini bukan Rusia, tetapi China. AS dan China terakhir ini terlibat perang ekonomi dan teknologi sengit. AS berusaha membendung pengaruh China di semua titik di dunia ini.   China kini mengincar Afghanistan dan Asia Tengah untuk dijadikan jalur perdagangan menuju Asia Selatan dan Timur Tengah sebagai bagian dari megaproyek jalur sutra. China diberitakan telah mengalokasikan dana sebanyak 60 miliar dollar AS untuk pembangunan jalur sutra dari China menuju Asia Tengah, Asia Selatan, dan Timur Tengah. Afghanistan dicanangkan bakal menjadi jalur utama perlintasan jalur sutra itu. Agenda utama kunjungan delegasi Taliban ke Beijing pada bulan Juli lalu adalah isu jalur sutra tersebut.   AS dan negara Barat lain tentu tidak rela Afghanistan jatuh ke tangan China sepenuhnya. Di sini akan terjadi pertarungan geopolitik sengit di Afghanistan dan Asia Tengah. AS harus berusaha tetap memiliki akses langsung maupun tidak langsung terhadap Taliban jika tidak ingin digilas China.   AS juga harus cerdik merangkul Pakistan dan India yang saling bersaing untuk membendung pengaruh China di Asia Selatan dan Asia Tengah. AS harus pula menggunakan jasa Qatar yang selama ini dekat dengan Taliban agar tetap memiliki akses kuat ke para elite Taliban. Seperti diketahui, Qatar menjadi tempat perundingan AS-Taliban selama ini dan tempat kantor perwakilan Taliban di Timur Tengah.   Isu seksi lain adalah HAM, khususnya terkait hak-hak kaum perempuan. Kecemasan dan ketakutan dunia saat ini dipicu oleh bayangan pola kehidupan sangat konservatif–untuk tidak menyebut primitif–yang diterapkan Taliban di kota Kabul dan negeri Afghanistan saat berkuasa pada 1996-2001.   Taliban pada era kekuasaan yang pertama melarang musik, melarang tontonan film (gedung bioskop ditutup), melarang pertunjukan kesenian apapun, pria harus memelihara jenggot panjang, kendaraan harus berhenti di waktu shalat, dan kaum perempuan harus memakai burkak (pakaian yang menutupi seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki). Perempuan tidak boleh keluar rumah tanpa didampingi mahramnya (suami atau keluarga dekat).   Apalagi jatuhnya kota Kabul sepekan lalu dibarengi dengan eksodus ribuan warga Afghanistan dan asing ke Bandar Udara Internasional Kabul untuk bisa naik pesawat ke negara-negara lain, karena ketakutan akan kehidupan Afghanistan di bawah Taliban. Ribuan warga asing maupun Afghanistan sampai hari ini masih berusaha mendatangi bandara Kabul untuk bisa berimigrasi ke negara lain.   Perubahan era   Hal ini yang memicu munculnya polemik di media sosial maupun media resmi di banyak negara antara optimis dan pesimis tentang masa depan Afghanistan pada era kekuasaan Taliban saat ini. Kubu optimis berdalih, jarak waktu cukup lama, yakni 25 tahun, antara kekuasaan Taliban jilid 1 (1996-2001) dan kekuasaan Taliban jilid II (2021), memberi harapan besar akan adanya perubahan sikap Taliban serta wajah masa depan Afghanistan yang berbeda dari Taliban dan potret negeri itu, 25 tahun lalu.   Sejumlah analisis muncul tentang faktor-faktor yang berandil akan terjadinya perubahan ke arah lebih moderat pada era kekuasaan Taliban jilid II ini. Pertama, dalam kurun waktu 25 tahun terakhir ini, telah terjadi perubahan generasi di tubuh internal Taliban, khususnya di jajaran elitenya.   Para elite Taliban, yang akan memegang kebijakan, kini berasal dari generasi kedua dengan rentang usia rata-rata antara 40-50 tahun, bahkan ada yang masih usia 20-an. Mereka berbeda dari generasi pertama, yakni generasi pendiri Taliban, Mullah Mohammed Omar, yang meninggal dunia pada tahun 2013.   Generasi kedua Taliban itu adalah pemimpin tertinggi Taliban saat ini, yaitu Mullah Hibatullah Akhundzada (60), Abdul Ghani Baradar (53), Sirajuddin Haqqani (48), Mullah Amir Khan Muttaqi (51), Mullah Mohammad Yaqoob (31), dan Anas Haqqani (27).   Kedua, pengalaman pimpinan Taliban dari generasi kedua itu dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, baik dalam forum perundingan maupun kunjungan ke beberapa negara. Pengalaman bertahun- tahun Taliban berunding dengan AS di Doha, Qatar, memberi pelajaran kepada elite Taliban tentang seni pergaulan internasional dan terbentuknya mental saling memberi dan berbagi dengan pihak lain.   Selain itu, kunjungan delegasi Taliban ke berbagai negara, seperti ke China dan Rusia pada bulan Juli lalu serta ke Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, bisa memberi kematangan kepada elite Taliban dalam membaca peta geopolitik.   Ketiga, pengalaman pahit Taliban menjadi oposisi dan melancarkan perang gerilya melawan pasukan pendudukan AS selama 20 tahun bisa mendorong Taliban lebih bijak ketika berkuasa lagi.   Di tengah polemik antara kubu optimis dan pesimis itu, memang terlalu dini menilai dan memberi kesimpulan atas sikap Taliban dan corak kehidupan di Afghanistan saat ini dan mendatang. Taliban pun harus bijak melihat realitas bahwa Afghanistan dan geopolitik kawasan saat ini sangat berbeda dari 25 tahun lalu. Tantangan Taliban sangat berat dalam mengelola negeri Afghanistan, baik ekonomi, politik, dan keamanan.   Berbagai pernyatan yang disampaikan Taliban saat ini cukup positif dan adaptif atas perubahan di Afghanistan dan dunia saat ini. Sikap positif Taliban itu, misalnya akan membentuk pemerintah inklusif, membangun hubungan baik dengan internasional, melindungi kelompok minoritas dan menjaga hak-hak kaum perempuan. Tetapi, dunia menunggu pernyataan tersebut tetap harus dibuktikan di lapangan.   Ada baiknya menunggu beberapa pekan lagi atau menunggu 100 hari kekuasaan Taliban di Afghanistan, baru kemudian menilai apa yang sesungguhnya terjadi di Afghanistan pada era kekuasaan Taliban jilid II. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/08/23/meraba-wajah-pemerintahan-taliban-jilid-ii/

 

 

Mengenang Kota Kabul Saat Taliban Berkuasa Tahun 1997 Musthafa Abd Rahman ;  Wartawan Kompas di Kairo, Mesir

KOMPAS, 20 Agustus 2021

 

 

                                                           

Jatuhnya kembali kota Kabul ke tangan Taliban pada Minggu (15/8/2021) segera mengingatkan kembali ketika penulis melakukan kunjungan pertama ke ibu kota Afghanistan itu pada 27 Maret 1997 yang saat itu juga di bawah kekuasaan Taliban.   Kunjungan kedua ke Kabul dilakukan pada awal tahun 2002, saat kota Kabul sudah lepas dari tangan Taliban, menyusul invasi AS ke Afghanistan setelah  serangan teroris atas kota New York dan Washington DC pada 11 September 2001.   Saat itu, pada 1997, berita tentang keberhasilan Taliban menguasai Afghanistan dalam waktu singkat masih menghiasi media-media internasional. Dunia tercengang dan sekaligus heboh, Taliban yang baru didirikan tahun 1994 di Kandahar mampu memukul mundur pasukan Mujahidin pimpinan panglima legendaris, Ahmed Shah Masood, dari Kabul pada 1996.   Padahal, pasukan Mujahidin yang lain dari Hezb-i-Islami pimpinan Gulbuddin Hekmatyar tidak mampu memukul mundur setapak pun pasukan Ahmed Shah Masood dari kota Kabul dalam pertempuran selama hampir empat tahun (1992-1996).   Saat itu, seusai meliput konferensi tingkat tinggi (KTT) darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan, pada Maret 1997, segera dirasakan negeri Afghanistan yang baru enam bulan jatuh ke tangan Taliban sudah di ambang pintu.   Berkat bantuan KBRI Islamabad, penulis berhasil mendapat visa dari kedubes Afghanistan di ibu kota Pakistan itu. Kebetulan saat itu ada dua diplomat Indonesia di Afghanistan yang mengungsi ke New Delhi, India, mau masuk ke Afghanistan untuk menengok gedung KBRI di Kabul. Kami bertiga, saya dan dua diplomat Indonesia tersebut, lalu berangkat menuju Afghanistan pada pagi hari, 27 Maret 1997.   Hanya sekitar dua jam sejak meluncur dari kota Islamabad, kami sudah sampai di Torkham, pintu gerbang perbatasan Pakistan-Afghanistan. Hanya beberapa saat setelah itu, urusan imigrasi di Torkham sudah selesai dan kami melanjutkan perjalanan ke Kabul.   Tentu dalam perjalanan saat itu, sesuatu yang ada dalam benak pikiran adalah ingin segera sampai ke kota Kabul untuk melihat langsung kehidupan kota setelah enam bulan berada di bawah kontrol Taliban. Setelah melalui perjalanan darat panjang dan berat selama 14 jam dari Islamabad ke Kabul, pada malam hari 27 Maret 1997, penulis dan dua diplomat Indonesia tiba di ibu kota Afghanistan itu.   Hanya pancaran sayup-sayup dari sinar lampu lilin di balik jendela rumah-rumah penduduk yang didapat penulis ketika memasuki Kabul pada malam itu. ”Kota Kabul gelap gulita seperti ini, sudah kami alami sejak tahun 1993,” ujar salah seorang diplomat yang sudah empat tahun bertugas di Kabul kepada penulis yang berada di satu taksi dari Islamabad ke Kabul.   Malam pertama di Kabul terpaksa dilewati dengan pikiran tentang penderitaan rakyat Afghanistan yang harus hidup sekian tahun tanpa penerangan lampu. Tak terasa suasana pagi hari di Kota Kabul pun tiba. Segera terlihat keindahan alam Kabul yang dikelilingi perbukitan dengan sisa salju warna putih di puncak-puncak perbukitan.   Maklum, bulan Maret adalah musim transisi di Afghanistan  dari musim dingin ke musim semi sehingga sisa salju warna putih masih terlihat cukup mencolok di perbukitan sekitar kota. Terlintas dalam pikiran betapa indahnya negeri ini jika tidak tercabik-cabik oleh perang berkepanjangan sejak era pendudukan Uni Soviet (1979-1989).   Konon, Kabul dengan cuaca yang sejuk sebelum era pendudukan Uni Soviet menjadi tempat idola peristirahatan orang-orang Pakistan pada musim panas. Namun, keindahan alam kota itu tidak berbanding lurus dengan kehidupan yang sangat menoton dan bahkan primitif saat itu.   Kebetulan hari Jumat, 28 Maret 1997, merupakan hari libur resmi di Afghanistan. Jalan-jalan kota tampak lengang, tak ada hiruk-pikuk lalu lintas kendaraan. Pemandangan yang mencolok hanya sepeda-sepeda yang ditunggangi oleh warga Afghan yang rata-rata sudah lanjut usia dan berjenggot panjang.   Sesekali terlihat kaum perempuan Afghan yang berpakaian burka (pakaian yang menutupi seluruh tubuh). Lagu-lagu masih sempat terdengar dari dalam taksi yang sedang lewat, tetapi cuma suara-suara tanpa diringi musik.   ”Assalamu alaikum... assalamu alaikum... Bismillah… bismillah…. Ini suara di tape recorder di mobil yang harus sering dibunyikan sekarang,” kata Bahtiar yang merupakan pegawai lokal KBRI Kabul.   Meski demikian, keamanan pada masa Taliban dirasakan sangat baik. Tak terlihat satu pun penduduk sipil yang menyandang senjata api atau tubuhnya diikat dengan sabuk peluru seperti yang sering terlihat pada foto-foto para Mujahidin di media cetak dan stasiun televisi internasional. Pemerintah Taliban rupanya sudah melucuti semua senjata dari warga sipil Afghan.   Kini, bagaimana melihat kehidupan kota Kabul dan negeri Afghanistan pada era kekuasaan Taliban jilid 2 yang dimulai pada 15 Agustus 2021?   Rentang waktu yang panjang, yakni hampir seperempat abad, antara jarak kekuasaan Taliban pertama di Kabul pada tahun 1997 dan kekuasaan Taliban kedua di kota itu pada 2021, membersitkan pertanyaan tentang corak kehidupan ibu kota Afghanistan itu antara dua masa yang berbeda, tapi di bawah rezim yang sama.   Dunia kini gelisah dan bertanya, apakah kehidupan Kota Kabul dan negeri Afghanistan setelah kembali dikuasai Taliban akan kembali ke belakang seperti Kabul dan negeri Afghanistan pada seperembad abad yang lalu saat Taliban berkuasa di negeri itu (1996-2001).   Rentang waktu seperempat abad adalah waktu yang cukup panjang. Secara alamiah perjalanan manusia dan suatu wilayah dengan rentang waktu sepanjang itu, pasti ada perubahan.   Tentu terlalu dini menilai kehidupan Kabul dan negeri Afghanistan saat ini karena Taliban baru beberapa hari berkuasa lagi di negeri itu. Taliban saat ini pasti lebih fokus melakukan konsolidasi untuk menciptakan stabilitas keamanan di dalam negeri dalam upaya memperkuat kekuasaannya.   Harapan besar tentu Afghanistan tidak kembali ke belakang seperti seperempat abad lalu. Kota Kabul dan Afghanistan hendaknya bisa lebih maju dan modern, seperti negara-negara tetangganya, Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan.   Harapan kini tertuju pada para pemimpin Taliban baru yang masih muda dan  notabene dari generasi kedua Taliban setelah era pendiri, Mullah Mohammed Omar.   Dalam jajaran pimpinan Taliban kini ada pemimpin tertinggi Taliban yang merupakan penerus Mullah Mohammed Omar yang meninggal tahun 2013, yaitu Mullah Hibatullah Akhundzada (60), Abdul Ghani Baradar (53), Sirajuddin Haqqani (48), Mullah Amir Khan Muttaqi (51), dan Mullah Mohammad Yaqoob (31).   Masih butuh waktu lagi untuk bisa mengambil kesimpulan tentang wajah baru Kabul dan Afghanistan pada era jilid 2 kekuasaan Taliban. ●   Sumber :  https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/08/20/mengenang-kota-kabul-saat-taliban-berkuasa-tahun-1997/

 

 

Mohammed bin Salman dan Gerakan Melawan Korupsi di Arab Saudi Musthafa Abd Rahman ;  Wartawan Kompas di Kairo, Mesir

KOMPAS, 13 Agustus 2021

 

 

                                                           

Berita baik kembali bergulir dari Arab Saudi. Komisi Pemberantasan Korupsi di Arab Saudi atau Nazaha, Senin (9/8/2021), diberitakan menangkap 207 warga Arab Saudi dan warga asing yang berdomisili di negara itu dengan tuduhan terlibat korupsi. Dari 207 orang yang ditangkap itu, terdapat pejabat dari 11 kementerian, termasuk kementerian pertahanan dan dalam negeri.   Pihak Nazaha menegaskan, bukti perkara 207 oknum yang didakwa terlibat praktik suap-menyuap dan penyalahgunaan jabatan itu sedang dilimpahkan ke pengadilan untuk segera diproses.   Nazaha juga diberitakan sedang melakukan penyidikan terhadap 461 orang lainnya yang diduga terlibat korupsi. Nazaha sedang melakukan pemantauan dan pengawasan pula terhadap 878 oknum lain lagi.   Gerakan Nazaha dan sekaligus keberhasilannya menangkap 207 oknum koruptor tersebut menunjukkan bahwa aksi melawan korupsi di Arab Saudi ternyata terus dilakukan secara masif.   Sebelumnya, pada 17 Maret lalu, Nazaha menangkap 298 oknum pegawai negeri yang terlibat korupsi. Kemudian pada 13 April Nazaha juga menangkap 176 warga Arab Saudi dan warga asing di negara itu, termasuk pegawai di beberapa kementerian, dengan tuduhan terlibat korupsi. Pemerintah Arab Saudi memberi wewenang kepada kejaksaan untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri selama dalam proses penyidikan terhadap oknum tersebut.   Seperti diketahui, aksi melawan korupsi merupakan bagian dari visi Arab Saudi 2030 yang digulirkan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) pada 2016 lalu. Maka, aksi pemberantasan korupsi di Arab Saudi adalah pertaruhan pribadi MBS.   Nazaha (semacam KPK-nya Arab Saudi), yang dibentuk pada 4 November 2017 melalui dekrit Raja Salman bin Abdel Aziz, dipimpin langsung oleh MBS. Tradisi pengumuman secara terbuka melalui media massa terkait kasus korupsi di Arab Saudi setelah digulirkannya visi Arab Saudi 2030 merupakan sebuah revolusi sosial dan budaya di negara itu.   Sebelumnya, kasus korupsi di negara itu sangat tertutup sehingga tidak pernah terdengar ada kasus korupsi di negara itu. Namun, setelah MBS menjabat putra mahkota pada Juni 2017 dan kekuasaan besar berada di tangannya, sehingga disebut raja secara de facto, segera terjadi semacam revolusi sosial, budaya, dan ekonomi di negara yang terdapat dua kota suci, Mekkah dan Madinah, itu.   MBS tampaknya meyakini, tanpa ada gerakan melawan korupsi secara masif di negaranya, maka visi Arab Saudi 2030 hanya berjalan di tempat dan bahkan bisa gagal. Keyakinan Putra Mahkota menunjukkan bahwa praktik korupsi di negara itu cukup masif yang merongrong uang negara dan bisa menghambat program pembangunan di negara itu.   Gebrakan pertama MBS yang menggegerkan dunia saat itu ialah ketika dilakukan penangkapan terhadap 11 pangeran, 4 menteri, dan puluhan mantan menteri pada November 2017. Di antara 11 pangeran tersebut termasuk jajaran elite keluarga besar Al Saud yang berkuasa di Arab Saudi, seperti dua saudara sepupu MBS, Pangeran Miteb bin Abdullah yang merupakan putra almarhum Raja Abdullah bin Abdel Aziz dan konglomerat Pangeran Alwaleed bin Talal.   Otoritas Saudi saat itu juga mengenakan tahanan rumah atas mantan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Nayef dan memblokir rekeningnya di sejumlah bank. MBS dan Nazaha kemudian membebaskan para pangeran yang ditahan itu dengan transaksi mereka membayar kompensasi sejumlah uang kepada negara.   Langkah berani MBS dengan penangkapan 11 pangeran saat itu yang notabene adalah keluarga dekatnya, merupakan pesan politik selain isu korupsi. Pesan politiknya ialah tidak ada seorang pun di Arab Saudi yang kebal hukum terkait isu korupsi. Siapa pun akan ditangkap, betapa pun tinggi kedudukan orang tersebut, jika terlibat praktik korupsi di Arab Saudi.   Elite pangeran sekelas Pangeran Miteb bin Abdullah yang mantan komandan pasukan elite Garda Nasional dan konglomerat kelas dunia Pangeran Alwaleed bin Talal saja bisa ditangkap, apalagi figur di bawahnya.   Singkat kata, pesan MBS ialah jangan main-main dengan perkara korupsi di Arab Saudi. Di mata MBS, korupsi adalah musuh besar laju masa depan pembangunan negara sesuai dengan visi Arab Saudi 2030.   Karena itu, korupsi adalah isu yang utama dan pertama diselesaikan oleh MBS setelah menjabat sebagai putra mahkota. Hanya lima bulan setelah menjabat putra mahkota, yakni pada Juni 2017, MBS langsung mengganyang kasus korupsi, yakni mulai bulan November 2017 dan dimulai dari kalangan elite (para pangeran). Ini juga MBS memberi pesan bahwa bersih dari korupsi adalah fondasi bagi kesuksesan visi Arab Saudi 2030.   Visi Arab Saudi 2030 butuh investasi asing besar-besaran yang sulit datang jika korupsi masih marak dan tidak ada transparansi. Visi Arab Saudi 2030 juga butuh proyek pembangunan besar-besaran di berbagai sektor, seperti pariwisata dan industri, yang butuh transpransi jika menginginkan hasil yang optimal.   Tantangan Arab Saudi masih berat untuk menyukseskan megaproyek visi 2030 itu. Pandemi Covid-19 berandil besar menghambat proyek tersebut. Pandemi selain melumpuhkan perekonomian Arab Saudi selama lebih dari satu tahun ini, juga menghambat masuknya investasi asing ke negara itu.   MBS pada 24 Januari 2021 menegaskan, Arab Saudi butuh sedikitnya dana investasi 1 triliun dollar AS dan menciptakan sebanyak 1,8 lapangan kerja hingga tahun 2025. Butuh investor asing masuk ke negara itu untuk mendapatkan dana sebesar itu.   Pemerintah Arab Saudi sudah meminta semua investor asing yang menanam investasinya di negara itu membuka kantor cabang di Riyadh atau kota lain dalam upaya menciptakan lapangan kerja bagi warga. Selama ini, investor asing yang menanam investasinya di Arab Saudi membuka kantor cabang di Dubai.   Arab Saudi juga membuka turis asing masuk ke negara itu mulai 1 Agustus lalu dan membuka kembali ibadah umrah hingga 2 juta anggota jemaah umrah per bulan mulai 9 Agustus. Hal itu dalam upaya menggerakkan kembali perekonomian.   Negara ini mengklaim, dalam kuartal pertama 2021 (Januari-Maret 2021),  ada peningkatan investasi baru sebanyak 36,2 persen dibandingkan pada kuartal pertama tahun 2020. Arab Saudi dalam kuartal pertama 2021 telah mengeluarkan 478 izin investasi baru di berbagai sektor.   Menurut laporan bank sentral Arab Saudi, investasi asing langsung pada 2020 mengalami peningkatan tertinggi selama 5 tahun terakhir ini, yakni mencapai nilai 5,5 miliar dollar AS. Negara ini dilaporkan sangat mengincar investasi asing di bidang kesehatan karena faktor pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan terbesar negara itu saat ini dan masa mendatang.   Adapun kementerian keuangan Arab Saudi melaporkan, perekonomian negara itu mengalami pertumbuhan positif semester ini hingga bisa mengurangi defisit anggaran. Menurut laporan itu, pendapatan Arab Saudi dalam semester tahun 2021 ini naik 39 persen, hingga mencapai 120,5 miliar dollar AS, dan pengeluaran sebanyak 124 miliar dollar AS. Masih ada defisit anggan 4 miliar dollar AS, tetapi defisit itu turun 37 persen dibandingkan defisit semester pertama tahun 2020.   Semua tren positif dalam arus investasi dan pendapatan Arab Saudi pada semester pertama tahun 2021 itu bersamaan dengan aksi keras negara itu dalam memberantas korupsi agar citra negara semakin positif dan arus investasi semakin deras di masa mendatang. ●

 

 

Reformasi Ekonomi dan Masa Depan Mesir Musthafa Abd Rahman ;  Wartawan Kompas di Kairo, Mesir

KOMPAS, 6 Agustus 2021

 

 

                                                           

Di berbagai media di Mesir saat ini berkembang opini yang ditulis para cendekiawan negara itu tentang peta jalan baru Mesir. Mereka menegaskan, situasi Mesir sekarang menjanjikan terjadinya kemajuan dan kebangkitan saat ini dan di masa mendatang.   Bahkan, sebagian cendekiawan menyebut Mesir saat ini sebagai negara baru dan ada pula yang menyebut dengan republik baru. Berkembangnya opini itu menyusul peluncuran program ”Hidup Terhormat” oleh Presiden Mesir Abdel Fatah el-Sisi dalam pertemuan dengan para pengusaha pada 15 Juli 2021.   Presiden El-Sisi menyebut, program itu adalah bagian dari pelaksanaan proyek visi Mesir 2030. Ia pun mengungkapkan, visi ini adalah proyek pembangunan secara menyeluruh di semua sektor yang tengah gencar dilakukan di Mesir. Di antara proyek pembangunan tersebut adalah renovasi 4.584 desa yang menampung 58 persen penduduk dari sekitar 101 juta jiwa penduduk Mesir saat ini.   Menurut El-Sisi, reformasi ekonomi yang sedang berjalan dan terbilang paling revolusioner pada era Mesir modern adalah pilar visi Mesir 2030. Dalam pertemuan tersebut, El-Sisi untuk pertama kalinya sering menyebut visi Mesir 2030.   Harian terkemuka Mesir, Al Ahram, menyebut, visi Mesir 2030 secara de facto sudah berjalan sejak El-Sisi berkuasa tahun 2014 dan terus berjalan sampai saat ini. Seperti diketahui, Mesir melalui kesepakatan dengan Dana Moneter Internasional (IMF) telah melakukan reformasi ekonomi sejak tahun 2016 dan masih berlanjut sampai sekarang. Reformasi ekonomi itu dengan imbalan Mesir mendapat kucuran bantuan dana dari IMF sebesar 12 miliar dollar AS.   Berkat kepemimpinan yang kuat El-Sisi, reformasi ekonomi Mesir berjalan sukses tanpa hambatan berarti, seperti kebijakan devaluasi mata uang lokal (pound Mesir), pengurangan subsidi bahan bakar, menaikkan tarif listrik dan transportasi, serta menaikkan tarif dan pendapatan pajak.   Bahkan, bagian dari reformasi ekonomi, Presiden El-Sisi bertekad akan menaikkan harga roti yang menjadi makanan pokok rakyat Mesir. Jika El-Sisi benar-benar melaksanakan tekadnya menaikkan harga roti itu, hal tersebut adalah suatu keberanian luar biasa yang tidak berani dilakukan oleh presiden Mesir sebelum ini.   Mendiang Presiden Mesir Anwar Sadat pernah menaikkan harga roti pada 1977. Saat itu, seluruh rakyat Mesir turun ke jalan menolak kenaikan harga itu. Sadat segera mencabut keputusan tersebut. Mendiang Presiden Hosni Mubarak selalu menolak imbauan menaikkan harga roti karena takut peristiwa unjuk rasa pada era Presiden Sadat terulang lagi.   Namun, zaman kini sudah berubah. Rakyat mulai menyadari bahwa reformasi ekonomi menjadi sebuah keniscayaan bagi kemajuan Mesir saat ini dan masa mendatang. Presiden El-Sisi datang di zaman yang tepat dan membuat program reformasi ekonominya segera mendapat dukungan meskipun rakyat harus menanggung beban berat akibat reformasi ekonomi itu.   Roda reformasi ekonomi kini berjalan cukup cepat yang tidak mungkin lagi dihentikan. Inilah yang ditangkap para cendekiawan bahwa Mesir dengan program reformasi ekonomi yang cukup sukses membuka jalan bagi melajunya negara itu.   Lingkungan pendukung bagi suksesnya reformasi ekonomi cukup kuat, seperti terciptanya stabilitas dan keamanan, serta adanya kepemimpinan yang kuat. Pemerintah Mesir yang didukung penuh militer dan aparat keamanan kini praktis mengontrol penuh negara.   Presiden El-Sisi dan Pemerintah Mesir tampak siap membayar harga berapa pun demi terciptanya keamanan dan stabilitas. El-Sisi sangat menyadari bahwa tanpa keamanan dan stabilitas tidak mungkin melakukan reformasi ekonomi. Ini yang membuat stabilitas dan keamanan menjadi prioritas utama pemerintahan Presiden El-Sisi.   Mesir pun bisa dibilang menjelma menjadi negara yang paling stabil dan aman di Timur Tengah saat ini pada saat negara tetangganya dilanda perang saudara atau krisis politik, seperti Libya, Tunisia, Lebanon, Yaman, Suriah, dan Irak. Karena itu, rakyat Mesir sangat mendukung pemerintahnya yang dianggap berprestasi menciptakan stabilitas dan keamanan di negara itu. Rakyat Mesir pun kini menikmati keamanan dan stabilitas di negaranya.   Keberhasilam reformasi ekonomi yang ditopang oleh stabilitas dan keamanan membuka jalan terjadinya pembangunan masif di negara itu. Salah satu megaproyek yang menonjol adalah pembangunan ibu kota baru (sekitar 45 kilometer arah timur Kairo) yang proses pembangunannya berjalan cepat. Kantor-kantor pemerintahan sejak akhir tahun 2021 mulai pindah secara bertahap ke ibu kota baru yang biaya pembangunannya mencapai 45 miliar dollar AS.   Tentu masih butuh waktu rakyat Mesir bisa menikmati hasil reformasi ekonomi itu. Bahkan, jika reformasi ekonomi terus berjalan baik, bukan generasi sekarang yang menikmati, melainkan generasi yang akan datang.   Tantangan terbesar Pemerintah Mesir dalam proyek reformasi ekonomi adalah menaikkan pendapatan rakyat. Pendapatan per kapita negara ini masih berada di angka 3.561 dollar AS atau di urutan ke-114 dunia.   Angka tersebut menunjukkan Mesir masih berada di peringkat negara berkembang kelas menengah ke bawah. Produk domestik bruto (PDB) negara ini masih di angka 362 miliar dollar AS atau di urutan ke-34 dunia.   Mesir masih harus berjuang keras untuk bisa menjadi anggota 20 negara ekonomi besar (G-20) dunia. Negara Timur Tengah yang berhasil masuk G-20 hanya Turki dan Arab Saudi. Ini yang menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah atau siapa pun yang berkuasa.   Banyak pekerjaan besar yang diharus dilakukan Pemerintah Mesir untuk menaikkan pendapatan per kapita dan PDB, di antaranya peningkatan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran, menekan kenaikan jumlah penduduk, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Kantor Pusat Statistik dan Mobilisasi Publik (CAPMS), angka pengangguran tahun 2020 mencapai 10,45 persen.   Presiden El-Sisi sudah sering mengingatkan tentang pentingnya kesadaran  keluarga untuk membatasi ledakan penduduk. Ia mengingatkan, jumlah penduduk Mesir bertambah 20 juta jiwa antara tahun 2010 dan 2021. Menurut dia, bertambahnya jumlah penduduk yang tak terkendali itu menyebabkan naiknya harga komoditas karena naiknya permintaan pasar.   Ia mengingatkan pula, bertambahnya jumlah penduduk yang tidak terukur bisa menghambat proses reformasi ekonomi yang berjalan saat ini dan mereduksi nilai prestasi yang dicapai selama ini. Inilah pekerjaan rumah terbesar Pemerintah Mesir agar reformasi ekonomi yang berjalan saat ini bisa meningkatkan pendapatan rakyat dan PDB negara itu.. ●