Reshuffle Kabinet Asep Sumaryana  ;    Kepala Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad

                                                   KORAN SINDO, 20 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Reshuffle (perombakan) kabinet kembali terdengar santer. Sejumlah menteri direncanakan akan digeser, bahkan diberhentikan. Sejumlah partai politik (parpol) koalisi sudah gencar melakukan pendekatan ke Presiden dan Wakil Presiden. Namun, Presiden harus cermat dan cerdas menyikapinya agar kabinet tidak berisi tambal sulam menteri dan mengganggu pencapaian visi-misi Kabinet Kerja. Pihak lain juga harus menempatkan fungsi menteri sebagai pembantu Presiden. Menempatkan loyalitasnya kepada Presiden harus menjadi prioritas ketimbang kepada kepentingan parpol yang disusupkan dalam jabatannya tersebut. Menjadi benar jika pembantu haruslah profesional di bidangnya. Penentuannya tidak boleh berdasarkan bisikan kepentingan yang mengelilingi Presiden dan Wapres, namun berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, para menteri menjadi fokus dalam pekerjaan yang ditugaskan dan tidak adu manis dengan menteri lain yang menimbulkan kegaduhan dalam kabinet. Boleh jadi langkah kabinet menjadi lamban dan menimbulkan kekecewaan publik. Profesionalisme Jika faktor koalisi masih tetap dipertahankan, kewajiban parpol menyodorkan kader yang profesional. Untuk itu, seleksi patut secara ketat dilakukan agar tidak memalukan parpol di mata publik. Bisa jadi fit and proper test pun dijalankan dengan menggunakan pihak ketiga yang mampu menyaring calon secara objektif. Bahkan mungkin seleksi kesehatan jiwa pun dilakukan untuk mendapatkan kepatutan jiwa calon yang dapat disodorkan kepada Presiden. Dengan demikian, spoil system dihindari, mengingat tugas yang dibebankan cukup besar untuk ditangani secara profesional. Untuk memperoleh kader yang baik, pastilah kesepakatan elite parpol menjadi penting agar tidak saling rebutan kepentingan dalam menentukan calon menteri. Kompetensi teknis seperti Bowman (2010) patut dijaring lebih intensif agar dirinya diandalkan untuk mencapai tujuan dan strategi pencapaiannya. Di samping itu, kompetensi ini juga dapat mengawal pelaksana di lapangan supaya tidak dijebak oleh prilaku asal bapak senang (ABS). Bila prilaku terakhir yang terjadi, seorang menteri akan merasa berhasil dengan mengeksploitasi bawahannya dan berbalik menyalahkan bawahannya jika program kerjanya gagal. Kompetensi etika patut juga dimiliki seorang menteri agar tidak membuat gaduh kabinet. Sesama menteri akan saling menghargai tugas dan fungsinya masing-masing. Ketika ada persinggungan dalam pekerjaan, kehadiran menteri koordinator (menko) menjadi penting untuk mengoordinasikannya agar persinggungan tersebut tidak merebak menjadi perselisihan dan gontok-gontokan. Bisajadipersoalanetikamenjadi penting untuk menghindari perlombaan mencari simpati dan perhatian dari Presiden atau Wapres. Bila hal itu terjadi, pekerjaannya akan terbengkalai sehingga bawahan tidak mendapatkan teladan yang baik dan kemudian berujung pada rapor merah dalam kinerjanya. Kepemilikan kompetensi kepemimpinan (leadership) juga patut menjadi perhatian agar seorang menteri disukai bawahannya. Kompetensi ini dapat diwujudkan perhatiannya pada urusan human, di mana kebutuhan bawahan mendapat perhatian agar konsentrasi kerja dapat dibangun. Moelyono (2004) menempatkan humor dan humble menjadi bagian penting. Dengan kemampuan tersebut, suasana kerja menjadi tambah bergairah karena menteri dapat menciptakan suasana segar dalam bekerja. Di samping itu, menteri juga senantiasa mendengarkan masukan dan kritikan bawahannya dengan rendah hati. Suasana ini dapat meningkatkan semangat kerja mengingat setiap bawahan level mana pun merasa didengar dan dihargai. Dengan kekuatan yang dapat digalang secara internal, kinerja menteri akan semakin kokoh. Kekokohan kementerian pun memilikinilaiyangdapatdibanggakan untuk menjadi ciri kementeriannya dapat menjalankan tugas. Pantas jika kekokohan itu patut diikat dengan keberanian agar kinerja tetap cemerlang seperti Snyder (1994) tuliskan. Keberanian untuk menegakkan aturan yang dibuat Presiden sebagai atasannya menjadi penting dan sama urgennya dengan menjalankan tugas dan fungsinya yang telah digariskan. Hal tersebut patut dibangun menteri dan ditularkan kepada bawahannya dalam menerima risiko yang ditimbulkan atas kebijakan yang diambilnya. Untuk itu, pemberian kewenangan teknis sesuai tugas menteri terkait menjadi penting. Karena itu, Nawacita yang Presiden buat diturunkan lebih teknis agar menjadi panduan menteri bekerja. Perbedaan mungkin saja terjadi dalam menerjemahkan Nawacita yang dilakukan menteri. Untuk menekan perbedaan seperti itu, koordinasi yang dilakukan menko perlu terus dilakukan agar persinggungan tidak menimbulkan perselisihan antarmenteri. Demikian hal dalam lingkup kementerian. Pengendalian menteri penting dilakukan intensif agar tidak terjadi beragam penafsiran atas tugas bawahan menteri sehingga memperlambat kinerja menteri. Meski berbagai upaya telah dilakukan secara intensif oleh Presiden/Wapres, masih saja ada kelambanan kinerja menteri. Bahkan ada menteri yang lebih loyal kepada parpolnya. Atas hal itu, menjadi kewenangan Presiden untuk menegur dan mempertimbangkan prilaku menteri tersebut. Komunikator Profesionalitas patut didukung dengan komunikasi. Transmisi, seperti Edward III (1980) tuliskan, menjadi penting secara struktural dijalankan dalam tubuh kementerian. Dengan cara seperti itu, pesan akan sampai hingga lini terbawah secara proporsional. Persepsi yang beragam bisa disebabkan pola transmisi yang tidak andal serta transparansi yang tidak jelas. Untuk itu, menempatkan pejabat di bawahnya perlu menjadi penghantar komunikasi dengan aparat yang lebih bawah. Demikian hal dengan transparansi agar kejelasan apa yang harus dilakukan, kapan, dan oleh siapa menjadi penting supaya tidak ditafsirkan berbeda di berbagai lini. Kondisi seperti itu mengganggu dan memperlambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Dengan pola seperti itu, desentralisasi tugas bahkan menjadi penting sehingga beban tidak menumpuk di atas dan dapat dikerjakan secara cepat dan cerdas. Konsistensi menjadi penting untuk dilakukan seorang menteri. Konteks ini berlaku agar apa yang telah dijadikan kebijakan tidak dilanggarnya kendati mendapatbisikandari sejumlahpihak penting yang bermaksud merongrongnya. Dengan cara ini, wibawa menteri menjadi bersinar di kalangan bawahan serta koleganya. Sebab itu, mencari menteri yang konsisten menjadi penting agar diperoleh figur yang tahan banting dari berbagai tekanan yang datang silih berganti dan akan berujung perusakan kinerja kementeriansecara keseluruhan. Bisa jadi figur profesional dan konsisten menjadi penting dalam me-reshuffle menteri. Kerja keras Presiden pemilik otoritas patut dilakukan agar tidak lagi terjadi perombakan menteri sehingga mengganggu kinerja secara keseluruhan. Boleh jadi composure harus dimiliki dalam mengambil keputusan seperti Borsteins (1996) tuliskan. Dengancara ini, penentuanmenteri yang tepat bisa dilakukan tanpa dapat dirongrong oleh sejumlah pemilik kepentingan yang kelak akan merusak kinerjanya. Kehadiran kelompok independen menjadi penting untuk memberikan pertimbangan strategis dan teknis atas figur-figur yang akan disaring sebagai menteri. Mungkin saja sejumlah parpol sudah mulai menyodorkan figur yang patut dipilih menjadi menteri. Namun, Presiden harus menelusuri pola seleksi di parpol agar tidak muncul calon yang tidak profesional dan tidak dapat konsisten dalam menjalankan tugasnya kelak. Di samping itu, Presiden juga harus tetap composure menentukan pembantunya dalam persaingan antarparpol yang mencoba menyodorkan kadernya agar mendapat lirikan Presiden. Pastilah tidak mudah, tanpa dibantu komponen bangsa ini yang memiliki integritas terhadap negaranya. ●

Perombakan Kabinet Y Ari Nurcahyo ;   Direktur Eksekutif PARA Syndicate

                                                        KOMPAS, 16 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Presiden Joko Widodo beralasan akan merombak kabinetnya jika hal itu ditimbang lebih membawa manfaat daripada mudarat. Mempercepat kerja pemerintahan menjadi kunci dari alasan tersebut. Presiden perlu memastikan, program kerja prioritas dan target pembangunan bisa segera tercapai di tengah sisa waktu ke depan. Telah lama isu perombakan (reshuffle) kabinet jilid dua merebak. Sejak Oktober tahun lalu, menginjak setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, wacana ini berembus ke publik, tetapi isunya perlahan surut ke belakang. Baru memasuki April ini, isu reshuffle kembali mencuat lebih kencang jadi perbincangan luas di publik dan diskusi ramai di media sosial, bahkan beredar nama-nama baru anggota kabinet. Boleh jadi publik memang sedang antusias mencermati kinerja kabinet Jokowi. Namun, di balik itu, yang sebenarnya tengah terjadi adalah sedang berlangsung tarik-menarik kepentingan politik dengan menggunakan kekuatan luar mendesakkan agenda reshuffle demi merepresentasi kepentingan kelompok mereka. Kategori ”kelompok mereka” ini bisa jadi partai politik, relawan, organisasi, atau sejenisnya. Karena itu, Presiden perlu menakar dan menimbang matang semua masukan dan saran terkait rencana reshuffle. Keseimbangan baru Di tengah kontestasi kepentingan yang menghampiri Presiden, perlu ditegaskan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Aturan main ini harus mampu ditunjukkan kepada publik sehingga Presiden sungguh menggunakan hak prerogatifnya secara otonom. Saat membuka rapat paripurna kabinet (Kamis, 7/4), bahasa tubuh dan mimik wajah Presiden Jokowi tampak muram ketika mengatakan kepada para menterinya; ”Politik kita adalah politik kerja, bukan politik rencana, bukan politik wacana…!” Pernyataan ini terbilang sangat keras untuk model presiden seperti Jokowi yang berlatar budaya Jawa. Dalam perspektif budaya politik Jawa, gerak tubuh dan bahasa verbal yang lugas seperti itu mengirimkan pesan kuat adanya kehendak Presiden mencari keseimbangan baru. Dalam filsafat Jawa ada ungkapan ”hamemayu hayuning bawana”, yang secara harfiah berarti menjaga keseimbangan kehidupan dan keselarasan dunia. Secara kosmologis, keseimbangan ini diwujudkan dalam perilaku manusia yang selalu menjunjung moral dan keutamaan. Jika diciutkan dalam praksis politik, filsafat Jawa itu dapat diartikan sebagai keseimbangan antara jagat kekuasaan besar (presiden) dengan kekuasaan kecil (menteri dan pembantu presiden). Dalam relasi kekuasaan di pemerintahan, makna itu berarti hubungan kerja dan fungsi kerja yang efektif dalam menjalankan pemerintahan. Karena itu, perlu dipahami bahwa Presiden Jokowi beralasan kuat untuk menciptakan keseimbangan baru dalam kabinet pemerintahannya. Setelah berjalan memasuki tahun kedua pemerintahan, kegaduhan kabinet akibat ulah ”nakal” beberapa menterinya tidak saja telah mengacaukan tatanan keseimbangan kerja di kabinet, tetapi juga sudah menggerus kewibawaan Presiden. Bahkan, ada sikap nyentrik menterinya yang sudah sampai membuat malu Presiden Jokowi di depan publik. Dalam perspektif budaya politik Jawa, hal-hal ”nakal” di luar pakem seperti itu sering kali merusak keseimbangan kerja. Terganggunya keseimbangan kerja tim kabinet dan tergerusnya kewibawaan Presiden akibat sikap sengaja ”nakal” beberapa menteri, disadari Presiden Jokowi: menyerang langsung tepat di jantung kekuasaan Jokowi sebagai Presiden. Meminjam Ben Anderson (1972), dalam budaya politik Jawa, konsep kekuasaan itu bersifat konkret, homogen, konstan, dan memusat. Karena itu, perilaku beberapa menteri yang mbalelo dan bikin gaduh di publik, dalam perspektif ini, sama saja menggeser atau mengacaukan sentralitas jagat kekuasaan besar seorang presiden. Seperti nyala lampu pijar, terang cahayanya jangan sekali-kali diterpa distorsi cahaya lain yang mengganggu. Kabinet efektif Karena itu, keputusan Presiden Jokowi merombak kabinet adalah tepat jika langkah itu merupakan jawaban Presiden menciptakan keseimbangan baru untuk mempercepat kerja pemerintahan. Presiden perlu menjaga semangat tim kerja kabinet tetap di jalur the dream team yang andal dan produktif bekerja. Perombakan kabinet ini jadi hal sangat penting bagi pertaruhan Presiden untuk membumikan Nawacita sebagaivisi besar merealisasikan program kerja prioritas dan target pembangunan. Kabinet Kerja, sesuai namanya, harus membuktikan sebagai kabinet kerja yang efektif, tim kerja yang berkinerja optimal, berdaya kerja dan berhasil guna menjalankan target kerja pembangunan yang sudah direncanakan. Kabinet efektif itu akan menampilkan resume power baru dengan menguatnya kekuasaan presidensial. Kondisi ini juga akan menciptakan stabilitas politik yang terjaga, baik di parlemen maupun relasi antarpartai politik pendukung pemerintah. Dan, terutama, kabinet menjadi efektif, tidak lagi menuai gaduh karena orientasi utama setiap menteri adalah kecepatan kerja kabinet. Dengan perombakan kabinet yang terukur tersebut, arah resume power yang memusat ke Presiden ini secara pasti menguatkan posisi politik Presiden Jokowi: ia adalah the real president yang tak pernah berhenti bekerja untuk rakyat, bukan mengabdi partai atau kelompok relawan. Ya, semua itu karena kita mencintai Indonesia. ●

"Reshuffle" Budiarto Shambazy ;   Wartawan Senior KOMPAS

                                                        KOMPAS, 09 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Sejak merdeka, kultur kepemimpinan kita agak seperti kerajaan purbakala. Apa pun sistem politiknya, para pemimpin bertingkah seperti maharaja, lengkap dengan mahapatih, patih, dan penggawa. Pemimpin doyan disanjung-sanjung dan suka gembar-gembor mengenai kehebatan dirinya. Mahapatih, patih, dan dayang-dayang hidup sejahtera karena rajin ikut sang maharaja beranjangsana ke mana-mana. Rakyat praktis jadi hamba. Meski sudah merdeka dari penjajahan Jepang dan Belanda, rakyat dipaksa menyembah sang raja. Dulu, para pemimpin mengajarkan rakyat untuk saling panggil "bung" atau cukup "saudara" saja. Belakangan rakyat menghamba menyebut maharaja "Bapak Pembangunan" atau "Paduka yang Mulia". Maharaja pertama ahli merangkai kata-kata jadi cabang-cabang ideologi negara beraneka rupa. Maharaja pertama penemu Pancasila yang tak pernah diserap-apalagi dipraktikkan-dan menjadi pemanis bibir saja. Maharaja pertama demokratis sekitar 14 tahun usia pertama republik kita. Ia berjuang untuk negaranya sejak mahasiswa sampai akhirnya lelah. Setelah 1959, ia hidup ketika berada di podium dan di hadapan puluhan ribu warga. Sang maharaja tetap dihormati dan dijunjung tinggi walau selalu menjadi incaran musuh-musuh besar yang siap menggulingkannya. Maharaja kedua kecanduan Pancasila. Ia bertahan sekuat tenaga untuk mengamankan kursi kebesarannya. Maharaja kedua di hadapan siapa saja menjaga wibawa sembari mengangguk-anggukkan kepala. Jabatannya oleh pers harus pakai huruf kapital di depan jadi "Kepala Negara". Alamat maharaja kedua disebut "kediaman", tak boleh "rumah". Dia mesti disebut dengan "bapak" yang sering memberikan petunjuk dan hanya satu kali dalam lima tahun dipanggil dengan sebutan "saudara" ketika diwawancarai Ketua/Wakil Ketua MPR yang selalu setuju dengan pencalonannya. Bukan cuma maharaja kedua yang berkuasa, melainkan juga para mahapatih, patih, dan penggawa yang setia. Jajaran kepemimpinan "eselon istimewa" itu bersikap dan bertindak seolah republik ini milik mereka. Mereka menyedot habis dan menjual kekayaan tambang dan membabat sampai botak hutan rimba kita. Mereka menangkapi hamba-hamba yang tak terbukti bersalah, menculik aktivis dan mahasiswa. Bagaimana dengan maharaja-maharaja selanjutnya? Untung, katanya, kita telah berubah berkat reformasi tahun 1998 yang dipelopori mahasiswa. Ternyata, kinerja maharaja pasca reformasi berubah sedikit alias relatif sama saja. Mereka cuma berbeda rupa dan ideologi, selebihnya masih menganggap rakyat hamba bodoh. Mereka memperbanyak jumlah mahapatih, patih, dan penggawa. Sebagian duduk di kabinet, sebagian di struktur tentara, sebagian lagi di legislatif ataupun yudikatif, dan banyak juga yang rajin mengipasi maharaja. Pada dasarnya mereka pandai mengumbar janji belaka. Hamba-hamba terpukau dan memilih maharaja dengan harapan hidup akan sejahtera. Eh, tak tahunya hamba salah duga. Maharaja menderita gejala delusion of grandeur karena merasa berdiri di atas semuanya. Mereka gemar judul gombal seperti Kabinet Pembangunan, Pelangi, Bersatu, Ampera, atau Kerja. Tak laku lagi nama singkat Kabinet Sjahrir atau Kabinet Hatta. Dulu ada kabinet yang 100 jumlah menterinya. Ada wakil perdana menteri, kementerian koordinator, kementerian negara, menteri negara, sampai menteri muda. Jumlah kementerian penting tak sebanyak yang sia-sia. Ada Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang datang dan hilang, atau Sekretaris Kabinet yang entah apa bedanya dengan Sekretaris Negara. Maharaja lupa prinsip terpenting: setiap menteri pembantu kepala negara. Apa yang dilakukan menteri itu semata-mata instruksi Istana Merdeka. Seperti halnya PRT, kalau tidak becus, majikan tak perlu takut memecatnya. Pakailah peluang ini untuk memperbaiki Indonesia. Ada yang layak jadi kementerian, ada yang tidak juga. Imigrasi serta Bea dan Cukai yang tugasnya menjangkau dari kepala sampai kaki negeri ini ada di bawah Kementerian Hukum dan HAM saja. Ada yang gonta-ganti nama: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan jadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. Dan seperti biasanya, boros kata-kata perlu biaya. Ada yang tumpang tindih, Ketua KONI Pusat dengan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Ada kementerian "kering" atau "basah" dan yang pasti parpol-parpol berebut minta jatah. Begitulah gonjang-ganjing perombakan atau pembentukan kabinet menarik perhatian karena lebih bercerita soal orangnya-bukan karyanya. Walau kini beredar nama yang akan keluar-masuk, rakyat lebih suka bekerja saja. Rakyat mendukung rencana Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja, yang sepenuhnya hak prerogatif kepala negara. Sudah keburu beredar lima nama menteri yang akan digantikan atau dimutasikan, yang akan diumumkan segera. Ibarat PRT, menteri bisa bermental jongos yang suka nonggo-nonggo di pagar rumah. Biar semangat ayo nyanyi "Panjang Umurnya" ramai-ramai. "Tukar menteri R, buang menteri S, ganti menteri Y sekarang juga. Sekarang juga, sekarang juga.." ●

Reshuffle Kabinet, Semoga Kita Tidak Mendengar Suara Tokek

Reshuffle Kabinet, Semoga Kita Tidak Mendengar Suara Tokek    M Subhan SD  ;  Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 07 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Isu perombakan kabinet (reshuffle) selalu menjadi wacana seksi di era presiden siapa pun juga. Sebab, selalu ada dua reaksi: ada yang ketar-ketir karena terancam diganti, tetapi ada yang berbunga-bunga karena berharap ditelepon presiden untuk menempati posisi menteri yang dicopot itu. Dan, reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla nyatanya menjadi konsumsi lebih luas lagi, setelah sekitar sembilan bulan sejak pelantikan pada Oktober 2014. Tidak hanya di suprastruktur di kalangan elite politik, tetapi juga di akar rumput di pojok-pojok warung kopi. Sinyal reshuffle kabinet memang tampak jelas, termasuk disampaikan Presiden sendiri. Pasalnya, ketidakpuasan terhadap kinerja sejumlah menteri kabinet periode 2014-2019 ini mungkin sudah sampai taraf ubun-ubun. Sejak beberapa bulan belakangan ini, tidak sedikit menteri yang ditengarai kinerjanya tidak perform. Presiden pun sudah punya rapor masing-masing menteri. Banyak menteri memang "tidak bunyi" juga. Koordinasi antarlembaga saja lemah, bagaimana mampu mewujudkan program di lapangan secara optimal. Bahkan, ada menteri yang diduga insubordinasi terhadap Presiden. Politisi PDI-P, partai pendukung pemerintah, bahkan mencak-mencak, mendesak Presiden Jokowi agar mencopot menteri yang diduga mengata-katai Presiden tersebut. Ekonomi lesu Paling runyam adalah kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal I tahun 2015 sekarang ini hanya mampu 4,7 persen. Kondisi tersebut jauh sekali dibandingkan periode sama tahun-tahun sebelumnya. Ekonomi benar-benar lesu. Di berbagai pertemuan, bahkan sampai acara arisan di lingkungan komunitas pun, kelesuan ekonomi menjadi keresahan publik. Karena itu, Kelesuan ekonomi tak bisa dianggap sebagai hal biasa saja. Pengalaman buruk paling mutakhir adalah Yunani. Negara yang memiliki sejarah dan peradaban sangat panjang itu menjadi negara maju pertama yang bangkrut. Yunani gagal membayar utang ke Dana Moneter Internasional (IMF). Maka, kelesuan ekonomi adalah sinyal. Tak bisa dijadikan apologia karena kondisi ekonomi global juga tengah melemah. Sebab, kebangkrutan adalah kegagalan dalam mengurus negara. Hanya orang-orang bodoh dan tidak bertanggung jawab yang mau menjerumuskan negerinya dalam jurang kehancuran. Maka, sangat menarik saat Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) memberi saran kepada Presiden Jokowi. "Kami memberikan pertimbangan dan nasihat bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita. Kita harus bangkit lagi dan stabilitas ekonomi kita bisa terjaga. Meningkatkan ekonomi agar bisa kompetitif itu hal yang harus dilakukan pemerintah," tutur Ketua Wantimpres Sri Adiningsih seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (6/7). Lalu, mungkinkah menteri-menteri ekonomi diganti? Jika melihat kondisi dan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, penyegaran menteri-menteri di bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya menjadi sangat mendesak. Apalagi prestasi menteri seharusnya berbasis kinerja, bukan semata berakar relasi politis. Memang, jalur menteri dikenal lewat partai politik dan kelompok profesional. Namun, menjadi tidak relevan lagi kalau ukuran-ukuran itu tetap dipertahankan. Misalnya, banyak yang menduga Presiden tidak akan berani mencopot menteri-menteri yang berasal dari parpol karena hal itu akan menjadi ancaman terhadap posisi Presiden sendiri. Ada asumsi menyatakan, apabila Presiden mencopot menteri-menteri yang berasal dari parpol, sama saja dengan menggergaji kakinya sendiri. Suara-suara seperti itu pasti menjadi tekanan dan ancaman terhadap Presiden. Apalagi dikabarkan bahwa Presiden dan Wapres belum tentu sepandangan dalam isu reshuffle. Misalnya ada menteri yang mau dicopot oleh Presiden, tetapi justru ditolak oleh Wapres. Atau bisa terjadi sebaliknya. Karena, sudah menjadi rahasia umum jika ada menteri-menteri yang dikenal "orang presiden", "orang wapres", "orang partai", dan lain-lain. Peta politik bisa berubah Memang menjadi tidak mudah tatkala presiden berada di antara kekuatan-kekuatan politik lain. Ini konsekuensi ketika presiden bukanlah ketua partai dan bukan pemilik mayoritas suara. Apalagi cap sangat sinikal sebagai "petugas partai" kerap keluar dari PDI-P, yang sebetulnya tidak pada tempatnya lagi. Padahal, Presiden Jokowi selama ini harus benar-benar kuat menghadapi tekanan aksi-aksi manuver Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen, yang sering kali membuat program pemerintah tidak berjalan mulus. Namun dalam takaran tertentu, Presiden Jokowi juga sering diusik oleh gerakan-gerakan di internal Koalisi Indonesia Hebat. Jadi, ada benarnya juga ketika terjadi reshuffle, Presiden Jokowi diminta menyiapkan tempat untuk KMP. PDI-P juga yang justru mewacanakan politisi KMP supaya dapat masuk kabinet. Pada Jumat (3/7), Wakil Sekjen PDI-P Ahmad Basarah menyampaikan usulan reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi. "Presiden harus berusaha agar menteri-menteri jajaran parpol di luar KIH itu dapat ditarik masuk kabinet untuk membangun pemerintahan," kata Basarah. Tentu ini alasan praktis agar pemerintah tidak lagi mendapat gangguan. Peta politik relasi eksekutif (pemerintah) dan legislatif (DPR) kemungkinan berubah. Setidaknya perlawanan parlemen tidak sesengit ketika KMP tidak mendapat posisi sama sekali di pemerintahan (kabinet). Namun, alasan substantifnya adalah saatnya membangun negeri ini secara bersama-sama, bahu-membahu, gotong royong. Bagaimana pun tidak elok rasanya mengurus negeri besar ini hanya diisi dengan saling tuding dan saling ganggu. Terlalu pandir rasanya jika tetap melanggengkan perseteruan di era Pilpres 2014. Lantas, apakah jadi reshuffle kabinet? Sekarang masih suasana Ramadhan dan baru saja kita ditimpa bencana jatuhnya pesawat Hercules di Medan yang membuat bangsa ini berduka. Bisa jadi setelah Lebaran, reshuffle menteri-menteri benar-benar dilakukan. Hanya saja Presiden Jokowi perlu diingatkan bahwa reshuffle tidak hanya di tingkat menteri, tetapi juga di sejumlah tingkatan yang dinilai tidak cakap di posisinya. Contohnya di staf kepresidenan. Bagaimana mungkin kesalahan terjadi berulang-ulang? Masak presiden harus menarik atau merevisi lagi peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang diteken sendiri. Di sini dibutuhkan staf kepresidenan yang mumpuni di bidangnya. Oleh karena itu, Presiden harus benar-benar mengevaluasi semua lini dan tingkatan. Jabatan menteri atau posisi-posisi strategis negeri ini benar-benar diisi orang-orang yang mau bekerja keras, tangguh, pantang menyerah, cakap, dan kredibel, serta berintegritas tinggi. Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak cakap dan tidak kredibel, apalagi cuma ikut ngegandoli. Saya jadi teringat integritas menteri-menteri di era perjuangan dulu. Ketika Moh Hatta memimpin Kabinet Republik Indonesia Serikat (Desember 1949-September 1950), kesulitan luar biasa berada di depan mata, terutama di bidang moneter. Dan, untuk pertama kali pula menteri-menteri menata administrasi untuk seluruh Tanah Air, terkecuali Irian Barat yang masih dikuasai Belanda. "Para menteri harus menjalankan administrasi bagi seluruh negara dalam keadaan serba sulit. Padahal, mereka bukanlah orang-orang yang berpengalaman dalam menjalankan pemerintahan. Namun, kekurangan pengalaman itu diisi dengan akal dan keberanian moral, dilandasi kejujuran dan kesungguhan hati" (Wilopo 70 Tahun, 1979). Itulah gambaran keseriusan tokoh-tokoh bangsa mengurus negeri ini di awal-awal kemerdekaan. Kini, tahun 2015, 65 tahun berlalu sudah. Namun, semangat, kerja keras, dan kesungguhan hati untuk mengurus negeri ini tidak boleh kendur. Bahkan, seharusnya lebih meluap-luap lagi agar negeri ini bisa maju dan makmur. Karena itu, dibutuhkan orang-orang yang mengabdikan hidupnya untuk negara ini secara sungguh-sungguh. Pertimbangan itulah yang sepatutnya menjadi acuan ketika reshuffle nanti. Semoga saja kita tidak mendengar suara tokek..., tekek... tekek... tekek.... ●

Menteri    Putu Setia  ;  Pengarang; Wartawan Senior Tempo

KORAN TEMPO, 05 Juli 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Ada dua kelompok profesional yang nasibnya tak menentu di hari-hari mendatang ini. Pemain sepak bola dan para menteri Kabinet Kerja. Pemain bola sudah jelas juntrungannya, induk organisasinya dibekukan pemerintah, klub tempat bernaung sudah bubar atau siap bubar. Akan halnya para menteri justru berada dalam ketidakjelasan apakah mereka dicopot Presiden Jokowi atau tidak. Bagaimana menurut Romo Imam? Romo terpingkal-pingkal sebelum menjawab. "Panjenengan layak jadi jurnalis televisi, nadanya bertanya tapi jawaban sudah disiapkan, tinggal bilang: betul." "Saya serius Romo. Soal pemain bola tak usah dijawab. Ini dalam bayang-bayang mafia. Para menteri itu Romo, memang Jokowi serius merombak kabinet," kata saya. Romo terpancing, tampaknya serius pula. "Perombakan kabinet juga ada mafianya, malah ini lebih hebat, maklum mafia politik," jawab Romo. "Jokowi awalnya bernafsu merombak kabinet karena prestasi para menterinya yang tak memenuhi harapan. Tapi kini justru ia mengulur waktu sampai tak terbatas. Ia tak menduga respons partai pendukungnya membuyarkan rencananya semula." Saya pasang muka serius. "Maksud Romo partai politik minta jatah lebih?" Romo langsung membalas: "Betul, padahal saya kira niat awal Jokowi justru mencari menteri yang bisa diajak bekerja dengan benar, menguasai bidang tugasnya, tak peduli dari mana asalnya, politikus atau profesional. Kini PDIP malah minta jatah kursi ditambah karena jumlahnya sama persis dengan NasDem. Cuma empat. Alasannya, anggota DPR dari NasDem 39, dari PDIP 109, kan tak adil kursi menterinya sama." Saya tepok jidat. Lalu, apa komentar Romo tentang kinerja menteri dari partai? "Kerjanya tak memuaskan Jokowi. Coba bedah menteri dari PDIP. Menteri Kehakiman salah melulu ambil keputusan, malah memberi angin DPR untuk revisi UU KPK. Menko Puan Maharani, ya, begitulah, lebih loyal ke ibunya yang ketua umum partai. Menteri Dalam Negeri tadinya bekerja baik, tapi belakangan menjelekkan sesama menteri ke publik, kan seperti anak kecil saja. Satu lagi siapa, ya?" Lama Romo diam, jadi saya mengingatkan: "Menteri Koperasi yang orang Bali itu." Romo seperti baru sadar, "Oya, benar-benar lupa, soalnya kegiatannya tak pernah diliput media. Atau tak melakukan apa-apa? Itu enaknya jadi menteri yang jauh dari sorotan media, rapornya merah atau kuning, tak ada yang tahu. Jadi, saya juga tak tahu." Romo tertawa. "Tapi begini, bukan soal dari partai atau bukan, orangnya berkualitas dan cocok di bidangnya atau tidak," Romo melanjutkan. "Menteri dari PDIP itu kurang pas dengan bidangnya. Mungkin nama yang disodorkan partai terbatas dan Jokowi saat itu memilih kucing dalam karung. Begitu pula menteri dari NasDem, sama saja bikin Jokowi kelabakan, malah melahirkan istilah rakyat tak jelas. Tapi kan ada menteri dari partai yang tahu betul tugasnya dan buktinya bikin tenteram umat. Menteri Agama. Ini Ramadan paling tenang, tak ada sweeping dari ormas garis keras karena dari awal Menteri sudah bilang: hormati juga orang yang tak berpuasa." "Romo," saya menyela. "Pak Lukman Saifuddin itu memang orang PPP, tapi kayaknya Jokowi memilihnya sebagai profesional. Beliau tak pernah menampilkan diri sebagai orang partai setelah jadi Menteri Agama. Ini menteri untuk seluruh umat." "Ya, ya," Romo tertawa. "Akhirnya kita membedah para menteri. Untung kita bukan pengamat, jadi kalau ngawur orang pun tak sewot. Yang jelas, Jokowi butuh waktu lama untuk rombak kabinet. Tekanan masih kuat. Yang nafsu itu kan para politikus." ●

Kegalauan Reshuffle Kabinet   Suyatno  ;   Dosen FISIP Universitas Terbuka

MEDIA INDONESIA, 26 Juni 2015

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KINERJA pemerintah dan sejumlah menterinya dalam beberapa waktu terakhir mendapat sorotan. Sinyalemen perombakan Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam enam bulan pertama timbul dan tenggelam. Perombakan atau reshuffle kabinet dinilai menjadi kegalauan dalam perdebatan guna memperbaiki kinerja pemerintah. Sejumlah fenomena menyebabkan isu perombakan kabinet itu mengemuka. Hasil survei Poltracking beberapa waktu lalu menunjukkan sebanyak 36% responden menyatakan setuju apabila perombakan kabinet tersebut dilakukan. Sebanyak 5,8% responden lain menyatakan sangat setuju. Hanya 24,1% responden yang kurang setuju dan 3,9% sangat tidak setuju. Sisanya, sebanyak 30,2% responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab. Dari hasil survei tersebut, 66% responden paling tidak puas dengan kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Demikian juga sebanyak 55% publik juga tidak puas dengan kinerja di bidang hukum dan pemberantasan korupsi. Selain mempertimbangkan aspirasi publik dari hasil survei, mekanisme untuk menilai kinerja menteri-menteri Presiden Jokowi diharapkan mampu memotret dan menjadi dasar perbaikan kinerja kabinet. Selain itu, pertimbangan secara politik tak bisa dihindarkan oleh Presiden. Pasalnya, pemilihan menteri juga dilakukan berdasarkan usulan partai pendukung. Memang Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan ini melakukan evaluasi kinerja enam bulanan terhadap para menteri Kabinet Kerja. Para menteri diminta menyampaikan laporan realisasi program mulai November 2014 sampai April 2015. Jokowi mengakui ada menteri yang masih memiliki kinerja buruk.  Pengakuan Jokowi itu ditafsirkan publik bahwa perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Namun, Jokowi buru-buru mengingatkan semua pihak agar tidak mengganggu kinerja kabinet dengan melemparkan isu perombakan (Media Indonesia, 25/06/15). Pasalnya, merombak atau mempertahankan susunan kabinet memang menjadi hak prerogatif Presiden. Makna evaluasi Kita dapat menarik sejumlah makna rencana evaluasi presiden terhadap para menterinya. Makna itu bisa berlaku satu, dua, atau seluruhnya. Evaluasi mungkin saja dilakukan karena memang ada kinerja menteri yang belum sesuai dengan keinginan presiden selaku kepala eksekutif. Visi, misi, dan program dari sejumlah menteri kurang terdengar dan dirasakan oleh masyarakat dalam mewujudkan Nawa Cita Presiden Jokowi. Bisa juga evaluasi muncul akibat tuntutan masyarakat, elite politik, dan publik agar ada peningkatan kerja kabinet yang sampai saat ini dinilai masih belum terasa. Oleh karena itu, muncul wacana pergantian sejumlah menteri yang dinilai tidak memiliki kinerja yang baik. Selain itu, perombakan kabinet berguna untuk lebih memantapkan dukungan politik dari pengusung dan pendukungnya.  Pertimbangan perubahan susunan kabinet lebih condong pada mengingatkan teman koalisi tentang dukungan para kader yang duduk sebagai menteri agar menopang performa pemerintah. Itu semua tentu menunjukkan kehati-hatian presiden. Presiden tidak ingin gegabah dalam mengevaluasi para menterinya. Presiden sedang mengumpulkan bahan untuk mengevaluasi kinerja menterinya. Berikutnya, presiden akan memberikan kejelasan apakah menteri tersebut layak dievaluasi atau bahkan lantas diganti. Potensi reshuffle Dalam sistem presidensial, presiden sebagai kepala eksekutif memang sangat berhak untuk mengevaluasi atau mengganti para menterinya. Reshuffle kabinet, kendati hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan dan hak prerogatif presiden, merupakan langkah untuk mengevaluasi kinerja kabinet. Presiden juga harus mempertimbangkan hak prerogatifnya dalam memilih menteri yang di-reshuffle. Kalau memang merasa tidak puas dengan kinerja menteri, itu hak prerogatif presiden. Bila reshuffle harus terjadi, presiden tidak boleh meninggalkan sejumlah perhitungan tentang dampak yang dapat ditimbulkan. Ada tiga elemen yang bermain dalam reshuffle, yaitu politisi, publik, dan pasar (Piliang: 2005). Presiden Jokowi dihadapkan pada tiga pilihan, yaitu apakah akan mendahulukan satu elemen, dua elemen, atau ketiganya sekaligus. Jika Presiden Jokowi mendahulukan kepentingan politisi, berarti masalah reshuffle lebih disebabkan pertimbangan politik. Secara implisit, Presiden Jokowi mengakui betapa lemahnya sistem kabinet presidensial dan rentannya proses pemilihan langsung sebagai ukuran tertinggi dalam demokrasi. Legitimasi yang diperoleh dalam pemilu tidak menjadi faktor determinan yang menentukan karena masih menghadapi kurungan politik parpol. Sementara itu, jika Presiden mengikuti kehendak pasar, evaluasi dan penyusunan kabinet lebih tampak sebagai upaya memadamkan kebakaran ketimbang memperbaiki keadaan. Padahal, pasar tidak bebas nilai. Pelaku pasar di Indonesia masih terlihat amat pragmatis dan oportunis. Dari segi politik, pasar di Indonesia juga berarti makhluk politik dan bukan manusia-manusia yang berumah di atas angin. Karena itu, pilihan terakhir reshuffle kabinet patut ditolehkan kepada publik. Pertanyaannya, publik yang mana? Jawabannya ialah publik yang benar-benar menderita. Publik yang betul-betul merindukan harapan masa kini dan masa depan karena tidak punya uang untuk makan, menyekolahkan anak, tidak memiliki kesempatan, dan fasilitas untuk bekerja. Pilihan Sistem yang dibangun saat ini sebenarnya presidensial yang sudah kuat. Legitimasi presiden sebagai hasil pemilu langsung sangat kuat. Pertanggungjawabannya ialah kepada rakyat. Pemberi suara itulah yang harusnya disuguhi hasil kinerja. Pasalnya, merekalah yang memberi mandat dan menilai. Karena itu, presiden harus membuat tim solid untuk bisa bekerja bagi mereka. Dengan logika seperti itu, pertimbangan utama presiden dalam menunjuk menterimenterinya ialah timnya harus bekerja untuk rakyat. Persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini harus dapat diatasi menjadi dan menjadi target utama. Eksekutif ialah pelaksana undang-undang yang dibuat rakyat melalui para wakilnya. Kewenangan dan tanggung jawab itu melekat pada presiden dan para pembantunya. Pertaruhan presiden dalam membentuk kabinet ialah kredibilitasnya di mata rakyat. Itu bisa tergadaikan jika kinerja menteri tidak optimal. Lantas, apakah ada jaminan bahwa seluruh kekuatan politik yang dilibatkan akan senantiasa berada di belakangnya? Menentukan pilihan mungkin memang sulit bagi presiden. Mengabaikan kekuatan politik yang ada untuk mempertahankan kabinet bisa merecoki kinerja kabinet. Namun, yang paling tidak mungkin ialah mengabaikan kepentingan dan persoalan yang dihadapi rakyat. Karena itu, jalan tengah bisa menjadi pilihan. Akomodasi bagi ide evaluasi ataupun reshuffle harus diikuti dengan syarat ada jaminan peningkatan kompetensi dan kinerja di bidang kementerian yang akan ditangani. Meski evaluasi atau perombakan kabinet berada penuh di tangan presiden, kesadaran sejumlah elite parpol dan publik sangat penting. Mereka pemegang amanah dari rakyat untuk menempatkan kepentingan rakyat di tempat yang tertinggi. ●