Merealisasikan Ibu Kota Baru Tjoek Suroso H  ;   Magister Urban Design, dosen Jurusan Planologi FT Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

SUARA MERDEKA, 13 Agustus 2014

                                                

                                                                                                                                   

"Tidak berlebihan bila muncul wacana untuk memindahkan ibu kota negara, kendati perlu kajian mendalam" WACANA memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke kota/wilayah lain, kendati sudah lama terdengar hingga usai Pilpres 2014 pun masih terus jadi bahan diskusi semata. Pa­dahal SBY mengatakan sudah membentuk tim kecil untuk mengkaji lebih dalam rencana itu. (merdeka. com, 10/9/13). Pewacanaan itu termasuk me­mindahkannya ke Kalimantan dan Papua. Anggota DPR Marwan Jafar mengingatkan pentingnya merealisasikan gagasan itu, mengingat SBY sudah tiga kali mengungkapkan. (okezone, 22/1/14). Pada masa lalu, Jakarta ideal jadi pusat pemerintahan, budaya, ekonomi, perdagangan, dan aktivitas politik. Namun saat ini, daya dukungnya tidak lagi memadai. Jakarta benar-benar bermetamorfosis menjadi big village dalam wujud ketidakteraturannya berkait banyak hal. Permasalahan yang mendominasi adalah banjir, kemacetan lalu lintas, problem sosial kemasyarakatan, pertambahan penduduk, kualitas kejahatan, dan sebagainya. Terkait kemacetan, warga kota sangat merasakan ketidaknyamanan itu. Apabila terjadi kemacetan maka kecepatan kendaraan maksimal 5 km/jam. Bahkan kadang macet total, terkunci untuk segala arah. Fenomena ini muncul tiap hari di seluruh jalan reguler, bahkan jalan tol. Sangat ironis jalan tol yang seharusnya bebas hambatan pun, tak bebas dari macet. Jalur khusus busway, justru mempersempit bahu jalan untuk kendaraan lain sehingga realitas itu menjadi kontraproduktif. Banjir juga melanda seluruh wilayah, dapat menyimpulkan drainase kota tidak lagi berfungsi seperti direncanakan. Terlebih adanya alih fungsi lahan secara masif di bagian selatan/atas Jakarta. Akibatnya tiap musim hujan, aliran air permukaan (run off water) akan mengalir ke Jakarta. Hal itu ditambah  perilaku masyarakat yang tidak berdisiplin menjaga kebersihan. Sztompka, pakar sosiologi kota ( 2007) mengatakan bahwa persoalan perilaku dan berkehidupan seperti itu sudah sangat mengglobal. Penetrasi kultur ìasingî itu memengaruhi penduduk sebuah kota. Pada akhirnya, mereka menjadi cerdas, kritis, dan paham hukum dan HAM, namun di sisi lain berubah jadi sombong dan pudar keguyubannya. Dari potret itu, kita bisa melihat tingkat keparahan Ibu Kota. Ibaratnya, tinggal di Jakarta seperti hidup di alam kesempitan, kepenatan, dan ke­sumpekan. Hiruk-pikuk di jalan, suara knalpot, klakson, polusi udara, seringnya menyaksikan perkelahian massal antarkampung/kelompok, kasus pemerko­saan dan seterusnya, menjadikan Jakarta tak ubahnya kota neraka. Tidak berlebihan bila muncul wacana untuk  memindahkan ibu kota negara ke kota lain kendati perlu kajian mendalam. Bung Karno tahun 1950 pernah melontarkan ide memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pertimbangannya, letak ibu kota Kalimantan Tengah tersebut di tengah-tengah wilayah RI, dari batas Sabang sampai Merauke. Terlepas dari pemilihan lokasi ibu kota baru negara, kita perlu menentukan kriteria ideal. Kriteria itu menyangkut letak geografis dan geomorfologi, dan bisa dijangkau oleh wilayah lain secara merata, termasuk memiliki tingkat keamanan tinggi dari gempa dan tsunami. Ada beberapa hal yang mendasari kriteria itu. Ibu kota negara mempunyai implikasi sebagai pusat kegiatan nasional dan internasional. Selain itu, mengemban fungsi sebagai pusat pemerintahan, pengendali kebijakan nasional, dan tempat perwakilan negara sahabat. Selain itu, secara fisik harus punya ciri khas sebagai identitas dan kepribadian bangsa, mempunyai keteraturan, baik pola pergerakan lalu lintas darat, tata letak ruang, lanskap, drainase, serta dukungan infrastruktur lainnya. Dukungan Fasilitas Dari kriteria itu, kita bisa merumuskan bahwa ibu kota negara harus mempunyai dukungan bandara/pelabuhan internasional, serta fasilitas kegiatan berskala nasional dan internasional, dari aspek pemerintahan, hubungan bilateral, pendidikan, olahraga, keagamaan, dan sebagainya.   Sebagai pusat pemerintahan atau kekuasaan, perlu dukungan fasilitas istana, gedung DPR, kantor kementerian, markas besar TNi dan Polri, dan derivatnya. Sebagai pusat kebijakan nasional, mensyaratkan dukungan adanya kantor pusat informasi dan komunikasi, stasiun radio, televisi dan pendukungnya. Sebagai tempat duta besar, ibu kota negara memerlukan kantor kedutaan besar yang dilokasikan di satu wilayah. Ibu kota negara harus punya ciri khas kepribadian sehingga seluruh bangunan pemerintahan menggambarkan budaya khas Indonesia, sesuai dengan lokasi kotanya (building guidelines). Selain itu, mempunyai tempat ibadah untuk beberapa agama yang diakui pada satu wilayah tersendiri, sebagai cermin kebinekaan. Tidak kalah penting mempunyai tetenger berskala gigantis, dapat berupa bangunan menjulang tinggi atau patung. Sebagai pembanding, New York memiliki Patung Liberty, Kuala Lumpur dengan menara kembar Petronas, Singapura dengan Bandara Changi, Sidney dengan Opera House, Paris dengan Menara Eiffel. ●

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara Ferry Ferdiansyah  ;    Mahasiswa Pasca Sarjana Program Studi Magister Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta OKEZONENEWS, 11 September 2013

Pasca melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencuatkan kembali isu pemindahan ibu kota. Pernyataan ini diutarakanya setelah dirinya mengamati kesuksesan pemindahan ibu kota yang dilakukan Kazakhstan dari Almaty menjadi Astana sejak tahun 1997. Keberhasilan ini, terlihat adanya kemajuan yang sangat singnifikan. Kota yang berpopulasi 775.800 orang dengan luas wilayah 722 kilometer persegi, telah menjadi kota terbesar kedua di negara Asia Tengah. Ini menunjukkan negara yang merdeka pada 16 Desember 1991 berhasil dalam memindahkan ibu kota negaranya.
  
Sangat wajar, keberhasilan ini membuahkan kekaguman kepala negara. Dalam pernyataannya SBY mengatakan, jika tidak ada solusi tepat untuk atasi permasalahan Jakarta dan ada kepentingan mendesak, tidak keliru jika dipikirkan bangun pusat pemerintahan baru. Apa yang disampaikan Presiden RI, dilihat dari realitas yang ada tak berlebihan. Sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki kelebihan dibandingan dengan daerah lainnya di Indonesia.
   
Pembangunan yang begitu pesat di Jakarta menjadikan daya tarik tersendiri bagi warga lainnya yang berada di luar Jakarta. Selain sebagai kota pusat perekonomian dan pemerintahan negara ini, adanya anggapan Jakarta bisa memberikan kehidupan yang layak atau bahkan menjadi impian bagi sebagian warga di Indonesia untuk didatangi, bukan hanya  sekadar mencari hiburan semata, tetapi sebagai tempat mencari nafkah.
  
Efeknya, dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari, bukan sekadar macet dan banjir menjadi problem utama bagi ibukota negara khatulistiwa ini, kekumuhan pun nampak disudut-sudut ibu kota. Setiap musim hujan datang, warga harus bersiap diri untuk menghadapi banjir. Seolah kegiatan ini telah menjadi rutinitas tahunan yang tidak dapat ditolak. Sampai saat ini pun penanganan masalah banjir ini belum dapat terselesaikan meski telah berganti kepemimpinan kepala daerah.
  
Masalah kemacetan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kota Jakarta. Untuk mengatasinya, segala daya upaya terus diterapkan oleh pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dari penerapan peraturan 3 in 1 hingga diadakanya bus way, namun itu semua bukan lah solusi yang dapat menyelesaikan masalah.
    
Secara keseluruhan, Indonesia telah menjadi negara ketiga yang paling banyak menggunakan kendaraan bermotor setelah Amerika dan China. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai 107.226.572 unit. Dengan rincian, mobil sebanyak 20.158.595 unit dan sepeda motor 87.067.796 unit. Kendaraan yang beroperasi di Amerika berjumlah 246,56 juta unit dan di China 154,65 juta unit.
  
Tak mengherankan, Jakarta telah menjadi kota besar dengan tingkat polusi udara terburuk ketiga di dunia, setelah Mexico City (Meksiko) dan Bangkok (Thailand). Penyumbang polutan terbesar adalah sektor transportasi yang mencapai 70 persen. Polutan dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor yang jumlahnya mencapai jutaan unit di Ibu Kota saat ini.
  
Sepanjang pengamatan Yudhoyono, selama di Astana tata kota yang rapi dan disiplin masyarakat membuat kota baru ini ideal sebagai ibukota. Luas daratan Republik Kazakhstan sekitar 2 juta meter persegi dengan populasi sebesar 19 juta jiwa. Dengan perbandingan jumlah penduduk dan luas daratan seperti di atas, banyak yang bisa dilakukan pemerintah, termasuk memindahkan ibukota. Sementara Indonesia yang memiliki luas total 6 juta meter persegi, hanya sepertiganya (2 juta meter persegi) dan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 250 juta jiwa (puluhan kali lipat penduduk Kazakhstan) hanya ditampung di tanah yang luasnya sama dengan Kazakhstan.
  
Sistem drainase yang sangat menghawatirkan dan ditemukanya sejumlah pompa, yang tak bekerja maksimal, dalam mengimbangi tingginya aliran air yang hendak dipindahkan ke Kanal Banjir Barat. Tak mengherankan volume 13 sungai yang melintas meningkat, dan menyebabkan jebolnya tanggul di beberapa  wilayah Jakarta. Fakta adanya gorong-gorong yang hanya berukuran 60 sentimeter, dan belum pernah dibangun lagi semenjak tahun 1970-an. Menunjukkan buruknya fasilitas drainase di kota ini.
  
Tak kalah hebat, meningkatnya kondisi tanah yang jenuh, akhirnya hanya 15 persen yang mampu terserap dan sisanya tumpah di permukaan.  Seperti penulis ketahui, daya tampung 13 sungai yang terdapat di Jakarta mencapai 8 juta meter kubik, sedangkan Kanal Banjir Barat (KBB) hanya sanggup menampung volume air 500.000 meter kubik per detik.
  
Dapat dibayangkan, luas Jakarta yang mencapai 626 kilometer persegi dikali curah hujan yang mencapai sekitar 95 milimeter. Hasil ini,  menjadi hantu yang paling menakutkan bagi warga di ibu kota negara ini. Jelas ini telah menjadi problem pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk pemindahan ibukota. Tanpa banyak bicara, sejak empat tahun lalu, Presiden SBY sudah merancang rencana pemindahan ibukota. Strategi silent movement ini dipilih agar ide dan pemikiran Presiden tidak menimbulkan polemik.
  
Hal ini karena sistem politik di Indonesia yang terbiasa gaduh, sehingga apapun policy yang dikeluarkan pemerintah dianggap salah. Pemerintah mewacanakan pemindahan ibukota pasti akan dikritik, lalu kalau hanya diam saja dan menunggu nasib Jakarta, juga akan di-challenge oleh politisi dan pengamat.
  
Namun Presiden SBY telah menyiapkan plan, melihat kondisi ke depan, Jakarta 10 tahun mendatang. Dari  segi ekonomi dapat dipastikan saat ini kondisi perekonomian nasional telah cukup kuat, dan tidak ada solusi yang bisa mengatasi masalah Jakarta, maka opsi pemindahan ibu kota harus dieksekusi. Opsi pemindahan ibukota sendiri bukan sesuatu yang baru. Banyak negara yang sudah melakukannya dan sukses. Selain Almaty ke Astana di Kazakhstan, Australia, Malaysia, Turki, bahkan Burma sudah melakukannya.
  
Keberhasilan negara pecahan Rusia dalam menata kotanya menjadi lebih indah dan tertib tak terlepas dari komitemen warganya dalam hidup disiplin. Sewajarnya kita mencontoh apa yang terjadi negara tersebut dalam membangun negaranya bukan hanya memberikan kritik tanpa solusi yang pasti. Campur tangan negara sangat dibutuhkan, tujuannya untuk mengontrol guna menjaga keseimbangan antara masyarakat dan lingkungannya. Setidaknya, komitmen politik dalam melaksanakan agenda pembangunan ekonomi nasional berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berkeadilan.
  
Memindahkan Ibu Kota Negara, memang tak semudah membalikan telapak tangan. Memindahkan ibukota dan pusat pemerintahan bukan hanya perkara memindahkan kantor pemerintahan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana memindahkan aparat-aparat dan perangkat-perangkat pemerintahan. Belum lagi pertimbangan secara geografis dan manfaat ekonomis. Melihat kondisi ibu kota negara yang kian carut marut, dipastikan SBY telah memperhitungkan dan mempertimbangan efek dari rencana ini, diantaranya masalah anggaran untuk merealisasikan ide pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan. ● 

Solusi Mempertahankan Ibu Kota

Solusi Mempertahankan Ibu Kota Effnu Subiyanto ;  Pendiri Forum Pengamat Kebijakan Publik (Forkep), Mahasiswa Doktor Ekonomi Unair

SUARA KARYA, 19 Februari 2013

Landasan sebagai ibu kota hanya ada dari aspek legal, yakni UU 10/1964 tentang Pernyataan DKI Jakarta Raya tetap sebagai Ibu Kota, yang telah diamandemen menjadi UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI. Namun ironisnya, Jakarta sebagai ibu kota yang sangat strategis, infrastrukturnya ternyata tidak mampu menahan bencana banjir. Jakarta benar-benar gagal mengelola dirinya sebagai ibu kota. Jokowi tentu saja tidak dapat disalahkan, masa pemerintahannya ketika itu belum genap 100 hari. Birokrasi tercepat Indonesia dalam masa itu belum akan mampu membuat satu kontrak pun. Jadi, keteledoran banjir Jakarta terletak pada gubernur sebelum Jokowi. Fakta Jakarta sekarang ini sudah memenuhi syarat disebut sebagai potret ibu kota yang gagal. Indikator populasi penduduk yang mencapai 12 juta orang pada siang hari adalah bukan kesuksesan karena sangat tidak berimbang dibanding daya dukungnya. Kepadatan populasi Jakarta kini adalah 16,9 ribu jiwa per kilometer persegi mengalahkan HongKong atau Vatikan yang masih 12 ribu jiwa per kilometer persegi. Rata-rata kepadatan penduduk di ibu kota Eropa malah jauh lebih rendah, misalnya, Den Haag atau Kopenhagen masih 1.200 jiwa per kilometer persegi. Kendati tingkat densitas penduduk Jakarta belum masuk dalam 50 kota terpadat dunia, namun lanskapnya yang horizontal jelas berbeda dengan tipikal pengaturan penduduk Singapura. Densitas penduduk Singapura sekitar 40 ribu jiwa per kilometer persegi, namun karena disebar ke atas, maka masih banyak ruang terbuka. Akibat komposisi ruang terbuka masih sangat banyak, air hujan masih bisa masuk ke dalam tanah dan tidak semuanya masuk ke sungai atau dibuang percuma ke laut. Yang mengagetkan, Jakarta ternyata bergeming untuk tetap melanjutkan tradisi konservatifnya mempertahankan sedapat mungkin atribusinya sebagai daerah khusus ibu kota. Kini beredar kampanye 'Jakarta bangkit' atau 'Jakarta berbenah' untuk mengembalikan spirit warga Jakarta yang runtuh. Dan, satu-satunya cara untuk recovery Jakarta, yakni dengan solusi masifnya proyek dengan kekuatan uang yang luar biasa. Rencana terbaru untuk memulihkan Jakarta adalah proyek great sea wall yang diperkirakan akan menghabiskan sedikitnya Rp 300 triliun. Tanggul laut raksasa ini diharapkan akan mampu memberikan perlindungan Jakarta dari bahaya banjir rob atau monsun dan mengkopi yang telah dilakukan Belanda terhadap Kota Amsterdam. Entah berapa tahun akan mampu menyelesaikan proyek sulit ini dan sepanjang waktu menunggu proyek itu selesai apakah digaransi Jakarta tidak akan kembali tenggelam? Proyek prestisius ini langsung seketika membuat tidak menarik proyek sudetan Kali Ciliwung ke kali Banjir Kanal Timur (BKT) yang diperintahkan Presiden SBY dengan nilai Rp 6 triliun. Demikian pula langsung menafikan proyek penanggulangan paska banjir Rp 2 triliun dan bahkan langsung menghapus gagasan Gubernur Jokowi akan proyek deep tunnel Rp 16 triliun. Banjir air bah yang bahkan melumpuhkan Jakarta tidak membuat nyali pemerintah tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota mengendur. Bahkan, semakin besar bencananya, maka semakin besar dana yang disiapkan, dan muaranya Jakarta tetap membuat magnet bagi seluruh rakyat Indonesia. Situasi ini antitesis tersendiri terhadap gagasan pemerintah untuk mengembalikan warga ke daerah masing-masing dan sebaliknya malah membuat urbanisasi semakin dahsyat. Padahal, tahun 2013 ini Jakarta juga memiliki super proyek MRT sebesar Rp 103 triliun (tahap 1), monorel, busway, Pelabuhan Tanjung Priok, enam ruas tol baru dalam kota (Rp 45 triliun) dan masih banyak lainnya. Proyek-proyek yang masih berjalan juga masih berlangsung dan ini menambah kocek Jakarta semakin tebal. Sementara proyek dari wilayah spasial, seperti proyek Jembatan Selat Sunda (Rp 200 triliun) juga akan memberikan dampak kepada Jakarta. Solusi dengan pendekatan proyek untuk memulihkan kondisi Jakarta ini sungguh membuat iri kota-kota lain yang tidak seberuntung Jakarta. Ada pertanyaan mendasar, apakah Jakarta akan dipertahankan tetap sebagai ibu kota meski harus mengorbankan waktu, tenaga dan uang yang tidak rasional lagi? Jakarta mungkin masih feasible menjadi ibu kota, namun jika untuk menjadi yang seperti itu ternyata menghabiskan ribuan triliun, apakah masih layak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus secara arif dipikirkan dengan masak-masak oleh pemerintah. Memang benar, Jakarta memiliki peran dalam mendistribusikan anggaran Rp 1.657 triliun dalam APBN 2013, atau berpartisipasi penting kendati secara tidak langsung untuk men-drive PDB satu triliun dolar AS yang dicita-citakan bangsa ini. Namun, ketika menyadari bahwa begitu besar biaya yang melekat di Jakarta, rasa-rasanya faktor ini sudah mendegradasi arti daerah khusus itu dengan sendirinya. Pemerintah perlu berpikir kembali jika tetap bersikukuh mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota. Biaya pemeliharaan dan membuat fasilitas baru sungguh luar biasa, sementara keluhan sosial tetap keras terdengar. APBD Jakarta yang hanya Rp 49,9 triliun pada 2013 ini sangat tidak memadai jika dibandingkan untuk memenuhi seluruh demand publik. Paradigma Jakarta yang mutlak menjadi ibu kota atau Jakarta 'harga mati ibu kota' harus pelan-pelan digeser ke arah yang lebih rasional, logis dan sehat. Jakarta sebenarnya sudah merasakan dirinya tidak lagi sekuat satu dekade lalu.  Statemen tanggap darurat DKI Jakarta 17-27 Januari 2013 oleh Gubernur Jokowi adalah bukti bahwa Jakarta sudah mengeluarkan permintaan SOS. Perbaikan Jakarta sudah tidak bisa diharapkan lagi karena membuang uang sangat besar, sementara penyakitnya tidak kunjung sembuh. Langkah paling bijak seharusnya adalah menutup buku Jakarta untuk memberikan kesempatan kepada kota baru sebagai ibu kota. ●

Menimbang Pemindahan Ibu Kota

Menimbang Pemindahan Ibu Kota Rakhmat Hidayat ;  Pengajar Sosiologi Perkotaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Kandidat PhD Sosiologi Université Lumière Lyon 2 France

SINDO, 19 Februari 2013

Banjir besar yang terjadi di Jakarta 17 Januari 2013, kembali melahirkan wacana pemindahan ibu kota sebagai salah satu strategi jangka panjang meminimalisasi masalah yang dihadapi Jakarta.  Banjir hanyalah salah satu masalah serius yang dihadapi Jakarta. Ada berbagai masalah serius lainnya yang beriringan muncul sejalan dengan masalah banjir tersebut. Perdebatan yang muncul bermuara pada dua posisi argumen.  Pertama, pemikiran yang memandang, pemindahan ibu kota tidak menjadi solusi penting dalam menangani masalah banjir di Jakarta.Pemikiran ini lebih melihat penataan infrastruktur yang solutif dan strategis di Jakarta sebagai bagian dari penyelesaian masalah banjir. Pemikiran kelompok ini juga melihat penanganan korban banjir lebih mendesak dibandingkan wacana pemindahan ibu kota. Mereka melihatnya pemindahan ibu kota memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang.  Kedua, pemikiran yang melihat pemindahan ibu kota sebagai strategi jangka panjang pengembangan kawasan sekaligus— ini menjadi titik tekannya—mengurangi beban kota yang dihadapi Jakarta. Jakarta sudah terlalu berat beban sosial ekonomi masyarakat Indonesia.Kelebihan kapasitas kota itu memproduksi berbagai macam masalah ekologis, demografi maupun masalah sosial lainnya. Pemikiran kelompok ini lebih melihat proyeksi sekaligus visi jangka panjang dalam pembangunan sosial ekonomi Indonesia.  Visi Pembangunan Kota  Sepanjang sejarah republik ini berdiri ada dua gagasan penting dalam visi pembangunan kota jangka panjang. Pada 1957, Bung Karno memiliki gagasan bernas untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya. Presiden Soekarno menganggap Palangkaraya yang berposisi relatif di tengahtengah Indonesia berpotensi untuk menggerakkan pembangunan, khususnya ke arah timur Indonesia.  Pasca era Soekarno, presiden Soeharto memiliki rencana memindahkan ibukota ke kawasan Jonggol, Bogor, Jawa Barat pada akhir 1980-an. Sayangnya, gagasan Soekarno dan Soeharto tak terlaksana seiring dengan perkembangan sosial politik yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari spektrum kekuasaan Soekarno pada Orde Lama dan kekuasaan hegemonik Soeharto pada Orde Baru, rencana pemindahan ibu kota tersebut memiliki visi kuat dalam pembangunan kota.  Gagasan itu mencerminkan sebuah proyeksi jangka panjang pembangunan kota di Indonesia. Pasca-Orde Baru, ruang diskursus pembangunan kota sejatinya terbuka lebar untuk meneruskan bahkan mengeksekusi gagasan visioner tersebut. Sayangnya, kita kehilangan visi tersebut dalam mengakumulasi ide Soekarno dan Soeharto. Indonesia sejatinya bisa belajar pada keberanian dan visi pemerintahan Korea Selatan.  Pada 2 Juli 2012, pemerintah Korea Selatan meresmikan Sejong City sebagai pusat pemerintahan baru. Kota ini berjarak 120 kilometer dari ibu kota lama, Seoul. Ide besar ini sudah dicanangkan sejak 2002 namun kemudian sempat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2004.  Pemindahan kawasan pusat pemerintahan tersebut memindahkan 36 departemen dan lembaga negara yang akan selesai hingga 2015.Visi kuat tersebut tampak pada proyeksi pemerintah Korea Selatan bahwa pemindahan pusat pemerintahan akan membawa manfaat ekonomi sosial ke Sejong dan kawasan-kawasan di sekitarnya.  Tak usah jauh-jauh ke Korea Selatan, Indonesia sudah tertinggal jauh dari Malaysia. Sejak 2001, Malaysia memindahkan ibu kota pemerintahannya ke Kota Putrajaya. Kawasan Putrajaya dengan luas 46 kilometer persegi menggantikan Kuala Lumpur sebagai ibu kota pemerintahan Malaysia. Kuala Lumpur dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota dengan kapasitas sosial-ekonomi yang berlebihan.  Selain dua negara tersebut, beberapa negara lain juga melakukan hal yang sama. Di antaranya Australia yang memindahkan ibu kota dari Sydney ke Canberra, Brasil yang memindahkan ibu kota dari Rio De Janeiro ke Brasilia dan Pakistan yang memindahkan ibu kotanya dari Karachi ke Islamabad, serta Myanmar yang memindahkan ibu kota dari Yangoon ke Naypyidaw.  Pengembangan Kawasan  Melihat pada pengalaman terbaru Korea Selatan, pemindahan ibu kota bukan sekadar pendekatan fisik memindahkan perangkat pemerintahan atau lembaga negara ke kawasan terpadu. Ini merupakan sebuah pendekatan komprehensif yang memberikan implikasi besar pada dimensi sosial ekonomi masyarakat di kawasan baru.  Pemerintah Korea Selatan menyebut proyek nasional tersebut sebagai sejarah baru perimbangan kawasan di Korea Selatan. Paling tidak kita dapat mengidentifikasi beberapa makna strategis pendekatan komprehensif tersebut.  Pertama, berbasis sosial ekonomi. Akan terjadi migrasi secara masif di kawasan baru. Ekonomi lokal akan berkembang lebih dinamis yang menggerakkan kehidupan masyarakat di sekitar daerah baru. Muncul berbagai hunian, kompleks perumahan, apartemen untuk para karyawan/pegawai di sekitar kawasan tersebut. Ada efek ganda (multiplier effect) bagi masyarakat sekitar dengan proses migrasi sosial ekonomi di daerah baru.  Dimensi kesehatan, pendidikan, industri, ekologis, transportasi bisa dikembangkan lebih sinergis, terpadu dan modern. Kita juga punya kesempatan mendesain sistem transportasi publik yang lebih modern untuk kawasan baru itu dengan mengadopsi sistem transportasi publik terbaik di kota-kota besar Eropa. Masyarakat mungkin sebelumnya tidak mengenal daerah baru itu, tetapi seiring dengan waktu melalui berbagai strategi komunikasi efektif, bisa mengenal lebih jauh daerah baru itu.  Kedua, basis politik. Ibu kota memiliki makna politik sebagai simbol negara. Di sana terjadi pengambilan kebijakan strategis nasional dari berbagai otoritas politik. Sebagai simbol politik, ia memerlukan pendasaran filosofis yang memadai. Ruang sosial politik yang dibangun otoritas politik bisa berlangsung efektif jika didukung oleh kapasitas kawasan yang strategis. Ini menunjukkan ibu kota negara bukan hanya dipahami sebagai transformasi fisik ke kawasan baru. Tetapi juga, harus bergerak lebih jauh untuk terjadinya transformasi sosial ekonomi yang lebih visioner dibandingkan dengan ibu kota sebelumnya. Sederhananya, kita menyebutnya dengan hijrah sosial politik yang visioner.  Terobosan Politik  Melihat kondisi Jakarta,kita sudah dibayangi setumpuk masalah yang tak kunjung selesai. Beban dan kapasitas Jakarta sudah terlalu berat. Jakarta semakin kehilangan ruang humanisnya di tengah berbagai ancaman kemacetan, kriminalitas, krisis lingkungan maupun berbagai ketidaknyamanan. Polemik maupun pro dan kontra selalu terjadi dan tak mungkin dihindari. Kebutuhan saat ini adalah kemauan sekaligus terobosan politik untuk memecah kebuntuan gagasan pemindahan ibu kota. Terobosan itu hanya mungkin dimiliki oleh kepemimpinan kuat dengan kapasitas visioner. Eksekusi gagasan ini tidak dilakukan kepemimpinan dalam perspektif jangka pendek.  Negara lain sudah jauh melakukan pemindahan ibu kota sebagai terobosan politik, sementara kita masih berkutat dengan polemik dan pro kontra yang sering kali kontraproduktif. Padahal, kita sudah memikirkannya sejak 1950-an. Jauh sebelum negara-negara tersebut memikirkannya. Inilah yang disebut dengan kemunduran berpikir. ●

Pindah Ibu Kota Negara dalam Konstelasi Negara Maritim

Pindah Ibu Kota Negara dalam Konstelasi Negara Maritim Rokhmin Dahuri ;  Ketua DPP PDIP Bidang Maritim dan Perikanan; Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia

SINDO, 19 Februari 2013

Banjir bandang yang menggenangi Jakarta pada Januari yang baru lalu, mengingatkan kita pada gagasan Bung Karno untuk memindahkan ibu kota negara. Bung Karno berujar bahwa ibu kota yang paling tepat untuk NKRI adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.  Bukan Jakarta. Di samping luasnya terlalu kecil untuk bangsa yang besar, Jakarta juga rawan banjir. Sejak tumbuh menjadi metropolitan, 200-an tahun lalu sampai sekarang, Jakarta secara periodik dilanda banjir.  Dalam dua dekade terakhir, banjir di Jakarta makin parah. Setiap musim hujan Jakarta nyaris tenggelam dan menelan korban jiwa serta kerugian ekonomi puluhan triliun rupiah akibat hancurnya bangunan, infrastruktur, kemacetan lalu lintas, ledakan wabah penyakit, dan terganggunya aktivitas ekonomi dan pemerintahan.  Selain karena 40% wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut,drainase yang buruk, minimnya ruang terbuka hijau dan daerah resapan air, masyarakat tinggal di bantaran sungai, membuang sampah sembarangan, dan masalah teknis-kultural lain.  Banyak ahli ekologi dan tata kota meyakini, bahwa akar masalah dari banjir Jakarta sejatinya adalah karena jumlah penduduk beserta segenap aktivitas kehidupannya telah melampaui daya dukung lingkungan wilayah Jakarta dan tiga DAS (Daerah Aliran Sungai) yang mendukungnya, Ciliwung, Cisadane, dan Citarum. Dengan ratarata pendapatan (GNP) per kapita USD15.000,jumlah penduduk maksimal yang bisa ditopang oleh daya dukung lingkungan wilayah DKI Jakarta sekitar 10 juta jiwa. Saat ini penduduk Jakarta mencapai 12 juta orang dengan rata-rata GNP per kapita USD10.500. Dalam suatu wilayah DAS, luas hutan minimal agar fungsi hidroorologisnya (mencegah banjir, kekeringan, dan erosi) optimal adalah 30% dari total luas wilayah DAS tersebut. Padahal, saat ini luas hutan di ketiga DAS itu kurang dari 15%. Dari perspektif inilah, gagasan Bung Karno menarik. Menurut Putra Sang Fajar itu, ibu kota yang tepat untuk menyongsong Indonesia masa depan seharusnya tidak terletak di Pulau Jawa, tetapi di Kalimantan.  Alasannya, pertama karena Kalimantan merupakan pulau besar—daratannya empat kali luas Pulau Jawa, sehingga memungkinkan menjadi pusat aktivitas pemerintahan dan ekonomi Indonesia yang besar.  Kedua, Kalimantan bukan merupakan bagian dari cincin gunung api (ring of fire), sehingga aman dari ancaman dan bahaya gempa, letusan gunung api, dan tsunami. Pilihan Bung Karno terhadap Kalimantan bukan Papua, antara lain karena faktor ring of fire tadi. Papua dan sekitarnya masih masuk dalam deretanring of fire.  Ketiga, Kalimantan penduduknya masih jarang,sedangkan wilayahnya luas, sehingga bisa dikembangkan dengan berbagai strategi pembangunan. Keberadaan ibu kota negara di Kalimantan diyakini akan menarik sebagian penduduk yang selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa ke Kalimantan dan kawasan timur Indonesia (KTI) lainnya.  Keempat, dengan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, maka akan membangkitkan ekonomi KTI yang mempunyai banyak pulau dan kaya SDA, namun hingga kini ekonominya kurus. Jika itu terjadi, maka gagasan untuk membangun Indonesia sebagai negara maritim yang besar, maju, adil-makmur, dan mandiri akan mudah terwujud.  Negara Maritim  Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.487 pulau.Dari jumlah tersebut, yang berpenduduk hanya 1.667 pulau (12,4%).Sisanya 11.820 pulau masih kosong dan sebagian besar berada di KTI. Selama ini hampir semua investasi swasta di pulau-pulau kecil berupa pertambangan,oil storage, dan pariwisata oleh korporasi asing atau pemodal besar nasional, yang tidak ramah lingkungan dan melibatkan peran serta penduduk setempat.  Akibatnya, masyarakat lokal kebanyakan tidak menikmati keuntungan dari geliat ekonomi tersebut, sehingga mereka tetap miskin. Rakyat setempat hanya menjadi penonton dan korban kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan investasi di pulau-pulau kecil.  Sementara itu, kebijakan politik ekonomi berupa alokasi anggaran (APBN dan APBD), kredit perbankan, infrastruktur, SDM, dan aset ekonomi produktif lainnya sangat tidak pro daerah kepulauan, pesisir dan laut. Sehingga pergerakan ekonomi hanya berputar-putar di Pulau Jawa, khususnya di Jabodetabek. Saat ini 70% dari total uang Indonesia hanya beredar di P Jawa. Kondisi ini jelas sangat membahayakan masa depan Indonesia yang merupakan negara maritim dan kepulauan. Sebab, dengan distribusi penduduk, pembangunan, dan ekonomi yang sangat tidak seimbangitu,maka produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia akan sangat sulit untuk berkembang.  Lebih dari itu, dengan pola pembangunan yang sangat‘jomplang’ dan berorientasi daratan yang telah berlangsung sejak masa kolonial hingga sekarang,secara perlahan tapi pasti akan membuat ekologi P Jawa hancur.Sebagai akibat dari: (1) konversi hutan dan ekosistem lain menjadi kawasan pemukiman, pertanian, industri, perkotaan, dan infrastruktur; (2) overeksploitasi SDA; dan (3) pencemaran.  Bayangkan, hampir semua DAS di P. Jawa, dari Ciliwung, Cimanuk, Bengawan Solo sampai Brantas, telah dinyatakan kritis sejak awal 1990. Luas hutan Pulau Jawa kini hanya tersisa sekitar 14%. Sebaliknya, kekayaan alam di luar Jawa, pesisir, pulau-pulau kecil,dan lautan belum dimanfaatkan secara produktif dan banyak dicuri oleh pihak asing.  Bila paradigma dan caracara kita membangun bangsa, yang terlalu Pulau Jawa dan daratan sentris seperti selama ini, tidak segera dikoreksi, maka kekhawatiran kita untuk terperangkap dalam negara berpendapatan menengah (middle-income trap),tidak bisa naik kelas menjadi negara maju dan makmur, adalah sebuah keniscayaan.  Sebab, produktivitas dan daya saing ekonomi nasional bakal tetap terpuruk lantaran tingginya biaya logistik, rendahnya konektivitas maritim,dan sejumlah praktik ekonomi ilegal. Yang lebih mencemaskan, ketertinggalan dan kemiskinan yang dialami masyarakat di luar Pulau Jawa, pesisir, dan pulau-pulau kecil terdepan juga dikhawatirkan dapat merongrong kedaulatan wilayah NKRI.  Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia merupakan konsekuensi logis dari kesalahan konsep pembangunan selama ini. Oleh sebab itu,pemindahan ibu kota negara tidak hanya krusial bagi penanggulangan banjir Jakarta, tetapi juga sebagai bagian integral dari reorientasi paradigma pembangunan nasional, dari berbasis daratan ke maritim dan kepulauan.  Bila pada saatnya,ibu kota negara pindah ke Kalimantan, niscaya Jakarta bisa tumbuh sebagai megapolitan modern dan pusat kegiatan perekonomian yang lebih produktif, berdaya saing, berkeadilan, dan ramah lingkungan. Rakyatnya hidup lebih sejahtera, aman, dan damai dalam lingkungan yang lebih bersih,sehat,dan asri.  Perlu dicatat,bahwa hampir semua negara maju dan emerging economies, ibu kota negaranya hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, sedangkan pusat ekonomi (industri dan bisnis) nya ditempatkan di kota-kota lain. Contohnya Australia, ibu kota negaranya di Canberra, sementara pusat ekonominya berada di Sydney, Melbourne,Adelaide, dan Perth.  Di AS, ibu kota negara di Washington, DC, pusat ekonominya tersebar di semua negara bagian, seperti New York City,Boston, Miami, Seattle, dan San Fransisco. Serupa dengan AS, di China, ibu kota negara di Beijing, sedangkan pusat ekonomi tersebar hampir di semua provinsi, seperti Shanghai,Guangzhou, Shenzhen, Dalian, dan Chongqing.  Kiranya kita bisa mengambil pelajaran,bahwa Inggris Raya berubah menjadi penguasa dunia ketika ia berhasil menguasai lautan. Amerika juga berubah menjadi negara adidaya setelah berhasil menjadi bangsa penguasa maritim.  Jika kini China dan Jepang berebut pulau kecil (Diaoyu/ Senkaku) dengan kesiapan mengorbankan segalanya, hal itu semata dalam rangka menguasai lautan.Keempat bangsa itu menyadari betul akan relevansi pepatah Inggris: who rules the waves,rules the world!  ●

Pindah Pusat Pemerintahan, Kenapa Tidak?

Pindah Pusat Pemerintahan, Kenapa Tidak? Muda Mahendrawan ; Bupati Kubu Raya, Kalimantan Barat & Wakil Sekjen Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi)

SINDO, 01 Februari 2013

Banjir besar yang “melumpuhkan” Jakarta pada pertengahan Januari 2013 ini menjadi peringatan serius bagi bangsa untuk segera menyikapi wacana pergeseran (bukan perpindahan) ibu kota pemerintahan negara.  Banjir tak hanya menenggelamkan daerah-daerah bantaran sungai, namun sudah merangsek masuk Istana Negara. Jakarta memang mendapatkan dampak langsung dari banjir, tetapi dampak besarnya juga mengganggu aktivitas di Nusantara ini. Mengapa? Karena Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan sekaligus pusat tumpuan kegiatan perekonomian dan pusat perputaran uang yang sangat signifikan. Apa pun yang terjadi di tanah “Jayakarta” akan menjadi bahan pembicaraan hampir di seluruh pelosok Republik ini. Apa pun yang terjadi, jelas akan kentara memengaruhi kehidupan bangsa ini. Banjir dan problem lainnya seperti kemacetan, ancaman gempa, krisis air, serta polusi udara tidak bisa sepenuhnya kita sandarkan kepada seorang gubernur, Joko Widodo (Jokowi).  Persoalan Jakarta merupakan masalah nasional, dan magnet nasional lantaran provinsi ini menjadi pusat pemerintahan. Sangat dibutuhkan peran dan kemauan kuat dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat (Presiden) sudah sepantasnya mengambil langkah-langkah yang tidak biasa dan komprehensif namun implementatif, karena menyangkut kepentingan negara yang sangat besar. Wacana perpindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta ke luar Jawa pernah menguat. Keinginan ini perlu disikapi dengan kajian lebih arif tanpa harus mengorbankan kepentingan bangsa yang lebih besar. Tentu diperlukan solusi bijak kenegarawanan dan revolusioner.  Perpindahan pusat pemerintahan bukanlah hal baru. Indonesia sudah mengalami beberapa kali hal tersebut. Pusat pemerintah pernah dipindahkan ke Bogor, Yogyakarta bahkan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada saat itu dalam nuansa darurat. Arif dan bijak rasanya pusat pemerintahan tidak perlu dipindahkan sampai ke luar Pulau Jawa. Harus kita kaji dan timbang lebih mendalam manfaat positif dan aspek negatifnya, tak hanya bagi pemerintah saja namun juga seluruh warga Indonesia.  Persoalannya,bagi sejumlah daerah akan menjadi tambahan pengeluaran biaya.Andai dipindah ke Kalimantan misalnya, maka sejumlah daerah di kawasan timur Indonesia harus menambah biaya perjalanan untuk penerbangan (transit dulu di Bandara Cengkareng). Selain itu, dalam kondisi ekonomi dan keuangan negara sekarang ini, perpindahan ke luar Jawa akan menjadi beban besar lantaran harus memperkuatkan infrastruktur. Pemerintah harus membangun baik infrastruktur bandara,jalan, air bersih, tenaga listrik, gedung kantor pemerintah baru, maupunfasilitas-fasilitas penunjang lain.Belum lagi adanya tantangan harus beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Beberapa contoh pemindahan ibu kota dalam jarak tidak terlalu jauh yang berhasil di luar negeri sudah ada, misalnya Amerika Serikat (AS) dan Malaysia. Awalnya ibu kota AS adalah New York, sebuah kota perdagangan di pinggir pantai yang sangat sibuk. Namun karena terlalu sesak dan kurang teratur, Kongres Amerika menyetujui ibu kota dipindah di sebuah kawasan khusus tak jauh dari Kota New York. Akhirnya pada tahun 1791 Washington DC resmi menjadi ibu kota pemerintahan AS.  Sementara New York hingga kini tetap dipertahankan sebagai kota perdagangan berpenduduk 8,2 juta jiwa dengan tingkat urbanisasi 250.000 jiwa per tahun, yang menjadikan New York sebagai kota terpadat di Negeri Paman Sam itu.  Kisah sukses lainnya datang dari negeri tetangga Malaysia dengan Putrajaya. Ibu kota pemerintahan Malaysia resmi dipindahkan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada 1999. Kota yang berada 25 kilometer selatan Kota Kuala Lumpur itu dulunya adalah lahan sawit. Untuk pembangunannya memakan waktu empat tahun dengan menelan biaya sekitar Rp85 triliun. Saya mencoba mengambil garis tengah dalam pemikiran ini, antara wacana yang masih terlalu prematur dengan fakta dan realita yang menjadi problema bagi seluruh kepentingan nasional. Saya sendiri lebih cenderung agar pusat pemerintahan tidak dipindahkan terlalu jauh dari Jakarta. Mungkin ada baiknya dipindahkan di kawasankawasan yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan akses ke Bandara Soekano-Hatta.  Bila di sekitar kawasan bandara, pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya terlalu besar untuk membangun dan melengkapi infrastruktur maupun fasilitas penunjang lainnya. Beberapa wilayah di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga masih cukup luas untuk dijadikan lokasi pusat pemerintah. Mengapa pusat pemerintahan bersama? Tentu akan jauh lebih hemat baik biaya dan waktu bila pemerintahan tersebut diletakkan dalam satu kawasan.  Kantor-kantor kementerian maupun kantor instansi tinggi lainnya bisa berada dalam satu kawasan bersama, termasuk kantor presiden dan wakil presiden serta sekretariat negara. Lebih lima ratus pemerintahan daerah yang hendak berurusan dengan pemerintah pusat, cukup sampai di kawasan sekitar bandaradanmengeluarkanbiaya tambahan lebih kecil untuk transportasi selanjutnya ke pusat pemerintahan, bila dibandingkan harus ke Jakarta. Waktu yang digunakan akan sangat efektif.Ketika akan berurusan dengan sejumlah kementerian, mereka yang datang dari daerahdaerah tidak lagi harus membuang waktu lantaran jarak kantor-kantor kementerian sekarang ini terpisah-pisah. Pemusatan ini akan menekan ego sektoral antarbirokrasi kementerian/lembaga yang selama ini sangat nyata dirasakan.  Selain itu, kapan pun presiden ingin menggelar pertemuan dan rapat sangat mudah dan mengefektifkan waktu perjalanan bila dibandingkan dengan kantor-kantor kementerian terpisah seperti sekarang ini. Sementara jika pergeseran pusat pemerintahan menjadi satu kawasan ke luar Jawa, justru memiliki konsekuensi berat terutama bagi aparat birokrasi.  Puluhan bahkan ratusan ribu PNS yang bekerja di kantorkantor kementerian ataupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya di Jakarta akan terkena imbasnya. Minimal 50%, birokrat harus pindah. Ini juga akan menciptakan high cost bagi PNS. Belum lagi biaya hidup yang mahal, ongkos perpindahan akan menjadi beban. Pergeseran jarak tempuh terutama bagi PNS yang bermukim di Bogor, Depok, Bekasi, atau di wilayah-wilayah di sekitar Jakarta bisa diatasi dengan bus-bus pegawai. Pemerintah menyediakan bus-bus tersebut dan menentukan titiktitik serta jam-jam keberangkatan. Ini juga mengurangi tingkat keterlambatan karena melalui jalur tol, serta mengurangi ketidakdisiplinan pegawai dan kontrol lebih mudah, bisa juga saling mengontrol. Ini juga menghindarkan PNS dari stres kemacetan yang membuang energi dan waktu sehingga membuat tidak fokus dalam bekerja.  Untuk pembangunan gedunggedung baru, pemerintah bisa memanfaatkan sistem tukar guling, ruislag, atau penjualan aset. Saat ini, kantor-kantor kementerian maupun lembagalembaga lainnya terletak di kawasan-kawasan strategis di Jakarta sehingga memiliki nilai jual tinggi. Dari dana penjualan aset gedung tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun gedung-gedung baru dalam satu kawasan terpusat tersebut, bila perlu membentuk konsorsium.  Ini akan mengurangi beban anggaran negara dalam penyediaan fasilitas baru. Hemat saya sebagai orang daerah, memang layak pusat pemerintah RI dipindahkan. Walaupun pusat pemerintahan digeser bukan berarti pemerintah pusat perlu merasa kehilangan kewibawaan, justru ini bentuk sikap kenegarawanan demi kepentingan nasional yang lebih besar.  Bila kita mengetahui kondisi Jakarta 10 tahun mendatang, mengapa tidak kita mulai dari sekarang. Tulisan ini hanya memberikan pemikiran sederhana dan mengajak mendiskusikan kembali wacana perpindahan pusat pemerintahan dengan cara pandang lebih luas dan holistik. ●

Jakarta yang Terbebani

Jakarta yang Terbebani Laode Ida ;  Wakil Ketua DPD RI

SINDO, 28 Januari 2013

Jakarta hari-hari ini kian lengkap sebagai pusat segalanya: pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat hiburan, pusat kemacetan, pusat banjir, dan sekaligus “pusat perhatian seluruh pejabat”. Peristiwa terakhir adalah terkait banjir secara dahsyat melanda Jakarta dengan korban jiwa manusia yang mencapai belasan orang.  Hampir semua pejabat di Jakarta pun, mulai dari aparat keamanan (TNI), pejabat pemda, sejumlah menteri, sampai Presiden SBY, bergerak dan atau dikerahkan untuk terlibat langsung dalam menangani banjir dan dampaknya itu. Kewajiban pemerintah memang untuk menanggulangi peristiwa yang terakhir ini. Tidak boleh diabaikan karena terkait langsung dengan kehidupan masyarakat manusia, roda dan aktivitas perekonomian yang terganggu, sampai pada pelayanan administrasi pemerintahan dan masyarakat.  Kita pun patut bersyukur tanggap darurat dari semua pihak terhadap peristiwa banjir di Jakarta ini berjalan lancar dan baik, wujud solidaritas sosial yang masih demikian kuat di dalam masyarakat dan komunitas aparat pemerintahan. Kendati begitu, jika yang ditangani hanya fenomena temporernya, niscaya hanya akan jadi rutinitas tahunan yang bukan mustahil “daya sedot energinya” akan kian besar.  Pemerintah, baik Pemda DKI Jakarta maupun pemerintah pusat,harus terus menyediakan pendanaan khusus untuk menanganinya; suatu konsekuensi logis dan sekaligus beban tersendiri dari bangsa ini. Tepatnya, penanganan masalah banjir di Jakarta, termasuk juga terkait kemacetan, jika dengan pendekatan konvensional seperti sekarang ini, tak akan menyelesaikan akar masalahnya. Apa yang mau dikatakan di sini, kondisi Jakarta dengan, antara lain, masalah banjir dan kemacetan yang tak jelas kapan bisa berakhir dan atau teratasi, lebih disebabkan oleh setidaknya tiga faktor struktural yang saling terkait.  Pertama, sejak awal Jakarta dibangun dan dikelola tanpa desain yang matang, dan nafsu pembangunan ekonomi telah mengabaikan daerah ini sebagai ibu kota atau pusat pemerintahan negara.Kebijakan pengelolaan Jakarta juga tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan fisik, terkalahkan oleh pengaruh kekuatan para pemodal besar yang menawarkan investasi besar-besaran dan seakan tak terbatas pula.  Akibatnya, secara ekologis terabaikan, ruang-ruang serapan air jadi kian berkurang. Sementara budaya sebagian masyarakat yang bermukim di kota ini masih kurang memperhatikan dimensi lingkungan yang bersih dan sehat, yang ditandai dengan membuang sampah sembarangan, apalagi di daerah-daerah kumuh atau permukiman padat, terlebih lagi yang berdomisili di pinggir sungai.  Kedua, urbanisasi tak terkendali. Sangat logis kalau arus urbanisasi untuk datang dan menghuni Jakarta tak bisa dikendalikan karena memang daerah ini menjanjikan untuk mengadu nasib. Analoginya, “Jakarta bagaikan gula, yang dicari dan dikerubuti oleh semut”. Tentu semua itu bukan salah rakyat Jakarta kalau kemudian penduduk kota ini semakin padat di tengah kesemrawutan atau ketakteraturan wilayah-wilayah permukiman yang padat nan kumuh, termasuk mereka yang menghuni kawasan pinggir kali dan membuang kotoran sembarangan.  Dengan kata lain, permasalahan sosio-ekologis yang melanda Jakarta hari-hari ini merupakan produk dari kebijakan pembangunan yang menganakemaskan Jawa, khususnya kawasan Jabodetabek. Pemerintah selama ini agaknya masih setengah hati dalam kaitan dengan agenda pemerataan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di daerah lain utamanya di luar Jawa yang bisa menjadikan terdistribusinya tujuan para pencari nafkah. Maka itu, semasih tak ada perubahan kebijakan, selama itu pula masalah sosio-ekologis Jakarta dan sekitarnya masih akan tetap sulit terselesaikan.  Ketiga, kurang atau bahkan tak ada koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan agenda pembangunan di Jabodetabek. Masing-masing daerah otonom di kawasan ini jalan sendiri-sendiri. Padahal masalah yang terjadi di Jakarta, utamanya banjir dan kemacetan, tidaklah berdiri sendiri, tapi terkait erat dengan daerah-daerah atau kawasan yang ada di sekitarnya.  Sementara pemerintah pusat agaknya terjebak dengan kebijakan otonomi daerah,membiarkan para pemda di kawasan Jabodetabek bertahan dengan ego daerahnya masing-masing. Pemerintah misalnya tidak memiliki badan khusus untuk mengoordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah Jabodetabek ini sehingga masalah yang timbul ditangani secara parsial atau secara sendirisendiri pula.Nantilah pada saat muncul masalah temporer seperti banjir sekarang ini baru sibuk turun tangan membantu menanganinya. Tapi, lagi-lagi, yang ditangani hanya kasusnya, bukan akar permasalahannya. Jakarta juga merupakan pusat pemerintahan negara, tempat para pihak memproses dan mengambil kebijakan negara di mana sangat menentukan juga nasib daerah-daerah lain di negeri ini. Peristiwa banjir dahsyat seperti terjadi minggu lalu, di mana para pengambil kebijakan tak bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik, yang terganggu pelayanannya bukan hanya masyarakat Jakarta, melainkan juga daerah-daerah lain di Indonesia.  Soalnya, para pejabat nasional sebagian sibuk mengurus masalah banjir Jakarta, mengabaikan urusan lain terkait agenda daerah luar Jakarta. Tepatnya, posisi Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, dengan kondisi sosioekologis yang buruk seperti sekarang, secara langsung juga telah merugikan daerahdaerah lain di Indonesia.  Itu semua belum termasuk ketika energi berupa pembiayaan tak terduga dari pemerintah pusat harus keluar untuk membantu mengatasi masalah banjir Jakarta. Padahal dana yang dialirkan untuk mengatasi banjir itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program lain terutama di luar Jawa yang memang secara ekonomi mengalami ketimpangan yang sangat signifikan dibanding Jawa,apalagi dengan Jakarta.  Maka itu, rasanya tak ada alasan lagi untuk tidak segera menindaklanjuti gagasan agar pusat pemerintahan negara ini segera dipindahkan ke luar Jawa. ●

Mencabut Mahkota Jakarta

Mencabut Mahkota Jakarta Toeti Prahas Adhitama ;  Anggota Dewan Redaksi Media Group

MEDIA INDONESIA, 25 Januari 2013

MENYAKSIKAN tayangan tentang banjir besar yang menyerang Jakarta sungguh memilukan. Kita melihat bagaimana Ibu Kota kehilangan wibawa karena kepungan air; dengan lebih 40 ribu penduduk berhari-hari terkapar memelas di tempattempat pengungsian. Jakarta sedang kena musibah. Seluruh rakyat Indonesia menyaksikan tragedi itu, dibarengi berbagai komentar yang mencoba menganalisis apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa dilakukan. Sebagian secara spiritual berkomentar, inilah takdir yang memberi peringatan: Jakarta sebagai miniatur Indonesia menunjukkan betapa timpangnya penghidupan masyarakat Indonesia. Betapa keangkuhan dan keserakahan penduduk telah mengabaikan lingkungan yang menopang hidup mereka selama berabad-abad. Tiba-tiba, tanpa dibebani rasa bersalah, tercetus wacana memindahkan ibu kota negara ke lokasi baru. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Jakarta yang sedang sengsara tidak lagi dielu-elukan. Dia ibarat orang menua yang kehilangan kesetiaan pasangan yang memilih tempat berlabuh baru. Orang agaknya melupakan jasa Jakarta yang sejak awal mendukung bangsa ini membangun negara republik baru setelah ratusan tahun berada di genggam penjajahan. Istana-istananya bisa mengisahkan baik pengalaman para penguasa penjajah maupun mereka yang memimpin negara republik ini; antara lain ikut mendengarkan bagaimana Bung Karno pada awal-awal republik ini mengucapkan pidato menggelegar di depan istana. Bung Karno meneriakkan pekik-pekik merdeka pada tiap akhir pidato untuk memompakan semangat kebangsaan kepada ribuan penduduk yang hadir. Itu sekadar contoh sekelumit peristiwa sejarah Jakarta, di samping ribuan lainnya yang tidak kalah penting. Kita berarti kehilangan a sense of history bila membiarkan Jakarta kehilangan mahkotanya sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bukan salah kotanya, melainkan hanya karena banjir yang antara lain akibat kecerobohan kita yang tidak mengatur daerah resapan air dan mengurus kondisi sungaisungai yang mengaliri wilayah ini sejak masa silam. Saksi Sejarah Sejak Masa Silam Bila kita simak sejarah ibu kota di banyak negara di dunia, umumnya mereka dipertahankan menjadi tonggak dan saksi sejarah. Sebagian berusia berabad-abad, khususnya mereka yang menjadi ibu kota negara-negara tua. Tersebutlah antara lain Roma, ibu kota Italia, yang telah berdiri sekitar 29 abad, sejak abad 8 SM; Kairo, ibu kota Mesir, yang sudah berdiri sekitar 11 abad; London, ibu kota Inggris Raya, semula bernama Londinium, kota jajahan Romawi terpenting di wilayah itu. Pada abad 3 M, luas wilayah Londinium 120 ha, dengan penduduk sekitar 40 ribu orang. Tujuh belas abad kemudian jumlah penduduk London sekitar 7 juta orang. Dapat kita bayangkan betapa kaya pengalaman kota-kota tersebut setelah menyaksikan pergolakan sejarah negeri masing-masing selama berabad-abad. Dengan berawal sebagai tempat pemusatan penduduk yang sederhana, dengan segala pahit getirnya kota-kota tersebut telah berkembang luar biasa sampai saat ini. Mereka tentunya pernah pula menjadi pergunjingan pada awal pertumbuhannya, tidak ubahnya seperti Jakarta yang belum tujuh dasawarsa usianya menjadi ibu kota NKRI. Alangkah memelasnya Jakarta bila batal mempertahankan mahkotanya sebagai ibu kota NKRI. Demi kearifan sejarah, demi a sense of history, dengan kapasitas berpikir maju rakyat Indonesia yang tidak bisa disangsikan, tentunya Jakarta masih bisa diremajakan sehingga kelangsungan hidupnya sebagai ibu kota bisa dipertahankan. Menua Dalam Keanggunan Jakarta yang luasnya lebih dari 660 km2, dan yang sekarang berpenduduk tetap mendekati 10 juta jiwa, tergolong salah satu ibu kota terpadat di dunia. Dia bukannya tanpa sejarah masa silam yang mengesankan; seperti yang dijelaskan dalam kata pengantar buku Catatan Seorang Gubernur, yang disiapkan dan diterbitkan Pemprov DKI Jakarta menjelang akhir masa jabatan Gubernur Wiyogo Atmodarminto (alm) pada 1992. Antara lain dikisahkan ketika Fatahillah merebut Bandar Sunda Kelapa dari tangan Portugis pada 22 Juni 1527, dan mengganti nama bandar kecil itu menjadi Jayakarta, yang artinya Kemenangan Akhir. Tentu tidak ada yang mengira bahwa hari kemenangan itu menjadi hari jadi ibu kota NKRI. Juga dikisahkan, ketika Jan Pieterszoon Coen menjabat Gubernur Jenderal Belanda (1619-1623) dan membangun istana di muara Sungai Ciliwung--daerah yang sekarang disebut Pasar Ikan--tentu dia tidak membayangkan daerah Batavia yang dibangunnya setelah membakar habis perkampungan di muara Ciliwung itu kemudian sangat meluas ke barat, ke timur, dan ke selatan. Sekitar dua abad kemudian istana gubernur jenderal pun akhirnya pindah ke selatan, ke Rijswijk. Itu merupakan daerah paling cantik di Batavia pada masanya, yang sekarang dinamakan Jalan Veteran dan menjadi tempat pusat pemerintahan NKRI. Jejak-jejak pendudukan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda tentu membekas pada wajah Kota Jakarta, terutama pada bangunan-bangunan kuno dan tata ruang di bagian lama Kota Jakarta. Sekarang, dengan mencuatnya puluhan gedung pencakar langit, berdesakannya ribuan bangunan tempat tinggal bergaya modern, dan malang melintangnya ratusan jalan darat dan jalan layang, Jakarta yang berciri metropolitan ialah hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan segala pengalaman sejarah dan jerih payah penduduk yang berabad-abad menghidupi dan dihidupinya, tegakah kita mencabut mahkota Jakarta sebagai ibu kota NKRI? Apa akibat mencabut akar kehidupan dan penghidupan 10 juta penduduk tetapnya, dan 1 juta lainnya yang datang di siang hari dari daerah sekitar Jakarta karena tarikan pekerjaan? Meremajakan Kota Jakarta tentu bukan suatu kemustahilan. ●

Palangkaraya Ibu Kota Republik Indonesia?

Palangkaraya Ibu Kota Republik Indonesia? Benni Setiawan ;  Dosen di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

SINAR HARAPAN, 22 Januari 2013

Jakarta tak kuasa menahan banjir. Itulah headline (berita utama) hampir semua surat kabar cetak, Jumat (18/1). Puluhan ribu rumah, berbagai fasilitas umum, Balai Kota, hingga Istana Negara terendam air bah. Banjir di jantung Republik pun mendapat simpati dari luar negeri. Menilik kondisi demikian, orang nomor satu di Republik ini menyerukan Jakarta Siaga 1. Banjir, kemacetan, dan kriminalitas yang tinggi tampaknya menjadi wajah Ibu Kota. Menilik kondisi yang demikian, banyak orang menyatakan Jakarta sudah tidak layak menjadi Ibu Kota Republik Indonesia. Perlu dipikirkan sebuah tempat yang nyaman namun tetap mempunyai sejarah panjang dalam perjuangan menuju cita-cita Indonesia merdeka. Di antara para pengusul pindahnya Ibu Kota Republik yang terekam media adalah Prabowo Subianto (Ketua Dewan Penasihat Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra) dan Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, serta anggota Dewan Pembinan Partai Demokrat). Pertanyaan yang muncul kemudian, ke mana Ibu Kota RI harus berpindah? Palangkaraya Jika kita berkenan menilik sejarah panjang bangsa Indonesia, founding fathers bangsa ini telah meletakkan dasar itu. Salah satunya dapat kita temui dari pemikiran Soekarno, Presiden RI pertama. Soekarno telah memancang Palangkaraya sebagai salah satu calon Ibu Kota RI. Palangkaraya berada di Pulau Kalimantan, tepatnya di tepi Sungai Kahayan, dan sekarang merupakan Ibu Kota Kalimantan Tengah. Secara geografis, Palangkaraya terletak di 60 401-70 201 Bujur Timur dan 10 311-20 301 Lintang Selatan. Saat ini, secara administratif Kota Palangkaraya berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas pada sisi utara dan timur, dengan Kabupaten Pulau Pisang pada sisi selatan, dan Kabupaten Katingan pada sisi barat. Kota Palangkaraya merupakan bagian tak terpisahkan dari kota-kota yang dikagumi oleh Soekarno, seperti Kota Roma, Washington DC, dan Berlin. Soekarno meletakkan dasar pembentukan Kota Palangkarya dengan elemen-elemen dasar dan simbol-simbol. Sebagai Sarjana Teknik Arsitektur lulusan Technische Hogeschool (sekarang Institute Teknologi Bandung), Soekarno meletakkan simbol-simbol berupa Sumbu Imajiner Kahayan-Palangkaraya-Jakarta, Bangunan Istana, Bundaran Silang Delapan, Taman Nasional, dan Sumbu Serimonial. Selain itu terdapat pula Pelataran Agung yang menyerupai Taman Merdeka Jakarta. Ada pula peletakan bangunan-bangunan penting kota yang berkontekstual dengan kosmologi Dayak. Palangkaraya yang kini letaknya cenderung berada di tengah-tengah wilayah RI dalam sejarah pembangunannya diawali dengan pemancangan tiang pancang pembangunan kota. Berawal dari tiang pancang ini, Soekarno membentuk sumbu kota yang berfungsi sebagai prinsip dasar desain kota. Diduga, konsep dasar ini diperoleh atas saran Raja Kasunanan Surakarta (Sri Sultan Pakubuwono XII), yang saat peletakan tiang pancang, Raja Kasunanan Surakarta ini diajak ke Palangkaraya. Menurut arah mata angin, dari titik tiang pancang, sumbu ini mengarah ke barat daya, sumbu ini berakhir di Jakarta. Dengan demikian diketahui bahwa Jakarta merupakan koneksi imajiner Palangkaraya arah barat daya, sedangkan Sungai Kahayan merupakan koneksi imajiner Palangkaraya arah timur. Adanya konsep ini menunjukkan pula bahwa Palangkaraya termasuk cosmic city, yaitu suatu kota yang meninterpretasi kepercayaan dan atau daya alam. Dalam perkembangannya, kini sumbu ini melintasi as bangunan bersejarah kota, yaitu kantor awal muda, as bangunan Istana, as Bundaran Besar dan as Jl Yos Sudarso (Wijanarka, 2006). Pusat Bisnis Konsep desain Kota Palangkaraya lahir dari buah pemikiran Soekarno. Apa yang telah diretas oleh Soekarno sudah selayaknya kembali mendapat perhatian masyarakat. Hal ini berfungsi, selain menjadi konsep-konsep dasar pengembangan negeri, agar kita tidak mudah melupakan sejarah. Lebih lanjut, Palangkaraya dapat menjadi pilihan mengurai kesemrawutan Ibu Kota RI Jakarta saat ini. Palangkarya dapat dijadikan Ibu Kota kedua (sebagai pusat bisnis) dan Ibu Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan. Sebagaimana Washington DC sebagai Ibu Kota “resmi” Amerika Serikat dan New York sebagai pusat bisnis. Memindahkan pusat bisnis ke Palangkaraya pun akan mampu mengurangi beban Kota Jakarta. Permukaan tanah Jakarta akan tetap stabil dan tidak akan tenggelam pada 2030 sebagaimana prediksi para ahli geologi. Jakarta pun tidak akan lagi menjadi kota tujuan utama urban. Masyarakat akan berpikir ulang untuk ke Jakarta, karena peredaran uang tidak lagi terkonsentrasi di sana. Banjir yang menjadi langganan Ibu Kota pun terurai. Pasalnya, akan banyak ruang terbuka hijau karena menyusutnya jumlah penduduk yang mendiami Ibu Kota. Normalisasi Ciliwung, Kanal Banjir Barat, dan Kanal Banjir Timur akan berfungsi dengan baik karena tumpukan sampah yang berkurang secara signifikan. Pada akhirnya, founding fathers telah berpikir ke depan melampaui zamannya, guna kemakmuran hajat hidup bangsa Indonesia. Kini tugas pemimpin sekarang untuk mewujudkannya. Segera pindahkan Ibu Kota ke Palangkaraya. Selamat datang Ibu Kota baru. ●