Jokowi dan Kompleksitas Masalah Jakarta (2)

Jokowi dan Kompleksitas Masalah Jakarta (2) Pudja Rukmana ;  Wartawan Suara Karya

SUARA KARYA, 19 Oktober 2012

 

Ancaman banjir merupakan salah satu tantangan berat Gubernur DKI yang baru, Joko Widodo (Jokowi). Mumpung musim hujan belum tiba, antisipasi banjir harus dilakukan sejak sekarang dengan kinerja ber-speed tinggi. Pada masa akhir jabatan Gubernur pendahulunya, Fauzi Bowo, Pemprov DKI telah menyiapkan dana Rp 1,4 triliun (150 juta dolar AS) untuk antisipasi banjir yang berasal dari pinjaman Bank Dunia. Gubernur Jokowi harus bisa memanfaatkan dana pinjaman itu dengan sebaik-baiknya. Hampir setiap tahun sejumlah kawasan di Jabodetabek menjadi langganan banjir, baik akibat curah hujan tinggi maupun karena fenomena banjir kiriman (dari Bogor). Masalahnya, karena sungai-sungai meluap atau terhambat akibat banyaknya tumpukan sampah di sana-sini, drainase (got) penuh lumpur atau limbah hitam pekat, kanal banjir tak mampu lagi menampung limpahan air, minim danau buatan, dan jumlah sumur-sumur resapan sangat terbatas. Apalagi, pembangunan permukiman-permukiman liar di bantaran sungai atau di jalur hijau dan kawasan terlarang terus berlangsung. Padahal, selain berbahaya dan mengganggu keindahan kota, keberadaan mereka - biasanya dari pendatang kalangan grass roots -, potensial merusak lingkungan. Mereka biasa membuang limbah/sampah sembarangan di kali atau got-got hingga menghambat kelancaran aliran air apabila hujan deras dan banjir pun tak terhindarkan. Perda No 58 Tahun 1988 jelas mengamanatkan bahwa kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab masing-masing. Namun, faktanya, lingkungan kotor menjadi pemandangan biasa di Ibu Kota. Bahkan pertokoan atau tempat usaha dengan lingkungan kotor tak pernah ditindak aparat. Di lain pihak, penegakan hukum (khususnya terhadap pelanggaran lingkungan) masih lemah. Banyak lokasi usaha tak sesuai peruntukan, bahkan banyak bangunan didirikan di jalur hijau atau kawasan terlarang, tak ditindak. Sementara masalah moral serta karakter individu warga masyarakat urban yang bermental 'semau gue', ikut menjadi pendorong mengapa budaya sadar lingkungan sulit disosialisasikan. Itulah sebabnya, mengapa kali-kali di Jabodetabek penuh sampah dan limbah buangan masyarakat. Sementara Banjir Kanal Barat (BKB) dengan pengendali banjir di Pintu Air Manggarai, yang dibangun sejak zaman Belanda (tahun 1933), sudah tidak memadai lagi. Perkembangan pesat kota metropolitan berpenduduk 8 juta jiwa lebih ini, menjadikan sarana penahan banjir di DKI itu, tak mampu lagi menampung luapan air. Sementara pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) untuk menampung limpahan air hujan di sejumlah kawasan Jakarta lainnya, yang mengalokasikan dana sekitar Rp 11 triliun, pelaksanaannya tersendat pembebasan tanah. Padahal, dengan BKT, banjir tahunan di DKI akan bisa dikurangi dan kerugian triliunan rupiah per tahun bisa ditekan. Celakanya, kondisi BKB dan BKT sendiri saat ini sangat memprihatinkan. Lumpur pekat dan tumpukan sampah hampir memenuhi kedua kanal ini dan mendangkalkan 13 sungai di DKI yang mengarah ke Pantai Utara. Aktivitas pengerukan kedua kanal banjir ini sudah dilakukan, bahkan biasanya dengan melibatkan peralatan berat dan aparat gabungan. Namun faktanya, kanal hanya diudak-udak agar rata dan tertutup air. Masalahnya, kalau dilakukan pengerukan yang sesungguhnya, ke mana lumpur dan sampah-sampah itu mau dibuang? Tak heran, kalau datang curah hujan tinggi, sungai-sungai di DKI tetap meluap. Selain kanal banjir yang bisa diandalkan, Jakarta idealnya memiliki drainase (got-got) dan situ-situ penahan banjir berukuran standar kota metropolitan. Warga masyarakatnya pun perlu terus didorong memiliki sumur-sumur resapan yang bisa menampung limpahan air hujan. Di lain pihak, sistem pembuangan sampah secara modern dan berwawasan lingkungan harus mulai diterapkan. Di samping itu, pengerukan sungai-sungai dan got-got perlu dilakukan secara rutin (tidak hanya setiap kali menjelang musim hujan). Ke depan, dana antisipasi banjir pinjaman Bank Dunia, selain untuk membeli peralatan berat dan pompa air, juga perlu dimanfaatkan untuk membeli lahan-lahan kosong, baik untuk permukiman ataupun tempat pengolahan sampah di setiap kecamatan DKI. Karena, dari sinilah, kekumuhan Ibu Kota akan bisa diminimalkan dan sampah-sampah buangan masyarakat akan bisa diolah untuk pemasukan dan kesejahteraan masyarakat. Rencana Gubernur membangun kampung susun bagus-bagus saja. Namun, yang perlu diingat, kampung susun memerlukan lahan yang luas dengan lokasi di pinggiran kota. Sementara yang dibutuhkan masyarakat urban sebenarnya adalah rumah-rumah petak (kalau perlu di kompleks-kompleks perumahan), di mana tanah seluas 100-200 meter persegi pun, bisa dimanfaatkan untuk 20-40 keluarga dengan penataan rapi secara terpetak dan bertingkat (sesuai kebutuhan) dengan sistem sewa. Kalau ada sepuluh lahan kosong macam ini saja, maka akan bisa dibangun pemukiman model kost (rumah petak), sehingga ribuan keluarga urban bisa ditampung secara layak. Hal penting yang tak boleh dilupakan Gubernur Jokowi, dalam membenahi Jakarta, masalah kesejahteraan masyarakat perlu diperhatikan. Selain pendidikan dan kesehatan gratis, Gubernur perlu memikirkan untuk menaikkan gaji para pegawai Pemprov, khususnya untuk pegawai strata paling bawah (termasuk para tukang sapu dan petugas kebersihan). Sebagai Ibu Kota Negara RI, gaji pegawai Pemprov DKI logikanya memang harus lebih tinggi daripada gaji pegawai pemprov-pemprov lainnya di Indonesia. Gubernur juga harus mendorong upah tinggi bagi para pekerja atau buruh yang bekerja di Ibu Kota. Ini penting untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang sudah pasti akan memiliki multi effect bagi bergairahnya kondisi perekonomian Jakarta. Kalau daya beli masyarakat meningkat, usaha-usaha macam apa pun termasuk sektor informal (para pedagang kakilima, dan lain-lain) akan ikut terimbas menikmati hasilnya. ●

Jokowi dan Kompleksitas Masalah Jakarta

Jokowi dan Kompleksitas Masalah Jakarta Pudja Rukmana ;  Wartawan Suara Karya

SUARA KARYA, 18 Oktober 2012

'Pekerjaan rumah' (PR) dan tantangan besar menghadang Gubernur - Wakil Gubernur DKI Jakarta baru, Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang telah dilantik Mendagri, Senin (15/10) lalu. Warga masyarakat Jakarta tentu memiliki harapan besar terhadap pasangan ini untuk bisa menuntaskan kompleksitas permasalahan Ibu Kota yang dari tahun ke tahun semakin kusut. Secara garis besar, tiga permasalahan utama Jakarta adalah kemacetan lalulintas, banjir tahunan di sejumlah lokasi dan kekumuhan akibat kesenjangan sosial yang cukup mencolok. Masyarakat tentu berharap, lewat sentuhan Jokowi diharapkan Kota Jakarta ke depan akan berubah total dan kualitas hidup warga masyarakatnya meningkat seiring dengan perubahan dan kemajuan kota. Hiruk-pikuk kebisingan dan kesemrawutan kota akibat macet-polusi, banjir (sewaktu hujan) dan kekumuhan di sana-sini bisa diminimalkan atau dihapuskan. Warga masyarakat yang bermukim di Jakarta pun merasa nyaman melakukan aktivitas keseharian. Apalagi, Jokowi sendiri dalam kampanyenya telah menjanjikan akan menjadikan Jakarta sebagai 'etalase' NKRI. Itu berarti, Jokowi menyadari betul bahwa sebagai Ibu Kota Negara, pusat pemerintahan, dan sekaligus bussinness center dengan status kota metropolitan, polesan keindahan dan penataan Kota Jakarta amat penting dan mutlak. Bagaimanapun, wajah Ibu Kota Jakarta bisa menjadi barometer kemajuan bangsa secara nasional. Riasan 'cantik' Jakarta diyakini bisa menjadi motor penggerak dan dorongan bagi kemajuan kota-kota dan daerah-daerah lain di Indonesia. Kalau Ibu Kota Negara RI tertib, indah dan nyaman, daerah-daerah lain tentu akan berlomba untuk bisa menggapai kondisi keramahan dan keindahan yang sama dengan Jakarta. Berbagai upaya untuk mengatasi masalah Jakarta sebenarnya telah dilakukan gubernur-gubernur sebelumnya, namun seiring dengan pertumbuhan kependudukan, kepadatan lalulintas dan fenomena perubahan pola gaya hidup, permasalahan Ibu Kota tak kunjung dapat teratasi. Kondisi kota metropolitan justru terkesan semakin semrawut dan kurang ramah. Disadari, untuk mengatasi tiga masalah krusial DKI (macet, banjir, kekumuhan), tidak mungkin bisa dilakukan dalam waktu sekejap seperti membalikkan telapak tangan. Namun, pengalaman sukses Jokowi menata Kota Solo - meski berlingkup kecil - diharapkan bisa menjadi bekal untuk membenahi Jakarta ke arah yang lebih baik. Apalagi, Jokowi tampaknya punya tekad dan komitmen kuat untuk merealisasikan harapan masyarakat Jakarta. Sehari setelah dilantik, Gubernur Joko Widodo pun sudah langsung bergerak, menyisir Jakarta untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk untuk mencarikan solusinya. Ini tentu positif dan bagus. Karena, dengan langsung turun ke lapangan, Gubernur bisa mengetahui permasalahan di sudut-sudut kota yang paling kecil sekalipun. Namun, yang perlu diingat, menyelesaikan permasalahan Jakarta memang tidak bisa dilakukan secara parsial per parsial. Untuk menyelesaikan masalah Jakarta yang cukup kompleks, maka perlu dicarikan akar persoalan yang sesungguhnya. Berbagai program telah ditawarkan Jokowi dalam kampanye-kampanyenya sejak menjelang Pilkada DKI. Selain akan mengurai kemacetan lalu lintas jalan raya, mengatasi masalah banjir, memperbaiki pelayanan publik terkait kesehatan dan pendidikan, juga akan melakukan reformasi birokrasi. Kemudian, telah dijanjikan pula akan dibangun mal khusus untuk menampung pedagang kakilima, pembangunan kampung susun dan memperbanyak fasum fasos berupa ruang-ruang publik sebagai media pergaulan antarwarga dan tempat mengekspresikan diri. Program yang ditawarkan Gubernur Jokowi memang bagus. Namun, yang lebih penting, sejatinya adalah mengubah mental warga masyarakat Jakarta. Bagaimana pun karut-marut permasalahan Jakarta tak terlepas karena mindset warga Jakarta yang cenderung bersikap 'semau gue' sulit diatur dan kurang mendapat perhatian serius gubernur-gubernur sebelumnya. Sebaik apa pun infrastruktur jalan dan pengaturan lalu lintas, sebagus apa pun penataan tata ruang kota dan penyusunan peraturan atau perundang-undangan, kalau mental masyarakat Jakarta tidak diperbaiki maka hiruk-pikuk kesemrawutan kota tak akan pernah bisa diselesaikan. Terlepas dari meningkatnya jumlah mobil pribadi dan kendaraan bermotor, kemacetan lalu lintas di berbagai sudut Jakarta, misalnya, antara lain karena banyak awak angkutan tidak disiplin, menaikkan dan menurunkan penumpang seenaknya, bukan di halte yang disediakan. Masih banyak pengendara sepeda motor menerabas rambu-rambu lalu lintas. Demikian pula fenomena banjir, karena masyarakat kurang menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah sembarangan termasuk di kali-kali dan sebagainya. Kekumuhan kota terjadi akibat orang tidak malu-malu lagi memanfaatkan atau mendirikan bangunan di jalur hijau atau bantaran sungai yang seharusnya dijaga dengan baik demi keindahan. Dalam hal ini, maka yang pertama kali perlu dilakukan Gubernur Jokowi dalam membenahi Kota Jakarta adalah menanamkan budaya tertib, disiplin, bertanggung jawab, saling peduli, ramah lingkungan dan beretika (sopan-santun) kepada warga masyarakat Jakarta. Selain melalui kampanye-kampanye, sikap dan perilaku demikian hanya bisa dicontoh lewat keteladanan pemimpin serta melalui penegakan hukum dan perda-perda secara tegas. Hal ini bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, larangan untuk tidak membuang sampah sembarangan, ajakan disiplin berlalu lintas, bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan masing-masing, menggalang semangat gotong-rorong, peduli masalah keamanan, menanamkan budaya antri dan lain-lain. Sebuah sistem perlu dibangun Gubernur Jokowi untuk mengubah mindset orang Jakarta agar lebih beradab dan 'tidak kampungan' lagi. Ini penting sebagai 'modal dasar' agar dalam melakukan pembenahan Kota Jakarta, berjalan sesuai harapan. ●