Perjuangan Politik Buruh Rikson Pandapotan Tampubolon  ;   Mahasiswa Pascasarjana USU; Mantan Ketua Cabang GMKI Kota Medan

OKEZONENEWS, 09 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Hari buruh sedunia atau May Day, 1 Mei akan menjadi momentum bagi buruh untuk menyuarakan tuntutannya. Setiap tahun buruh di Indonesia selalu memperingatinya dengan turun ke jalan, konvoi dan melakukan orasi. Tuntutannya tidak jauh berbeda dari tahun ke tahun. Mulai menuntut kesejahteraan buruh, jaminan masa depan, penghapusan tenaga alih daya (outsourching) dan tuntutan turunan lainnya. Tahun ini, tidak seperti biasanya, hari buruh akan dihormati dengan memberikan hari libur nasional. Walaupun begitu, buruh tidak akan berhenti melakukan demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan mereka. Untungnya, kebijakan hari libur ini akan mengurangi ekses dari demo buruh. Contohnya, macet, gangguan jam kerja, sweeping pabrik dan mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan (anarki). Dengan begitu, buruh akan lebih leluasa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah. Masyarakat tentunya mengapresiasi apa yang menjadi tuntutan para buruh. Pemerintah harus senantiasa memperhatikan nasib buruh. Era “buruh murah” dalam kacamata global harusnya segera diakhiri. Akibatnya, buruh yang menderita karena tidak digaji setimpal dengan pemenuhan hak hidupnya. Hal ini diperkuat, Harold L. Sirkin, seorang peneliti senior dari The Boston Consulting Group (BCG), dalam penelitiannya bersama kedua rekannya, Justin Rose dan Michael Zinser, menemukan bahwa Indonesia menduduki urutan pertama negara dengan biaya produksi terendah. Kemudian, setelahnya berturut-turut disusul oleh India, Meksiko, Thailand, Tiongkok, lalu Taiwan. (Kompas.com,  28 April 2014) Potensi dan Masalah Tak bisa dipungkiri, buruh (seharusnya) memegang potensi yang besar dalam peta politik di tanah air. Dengan catatan, seandainya bisa dikonsentrasikan—tidak terfragmentasi, terpecah-pecah—dan diartikulasikan dalam sebuah wadah perjuangan politik. Apalagi kalau bukan, Partai Politik (Parpol) yang benar-benar mampu menjadi representasi buruh. Lihat saja, besarnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki yang di negeri ini. Jumlahnya jutaan dari industri besar dan sedang berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Belum lagi, tenaga kerja yang termasuk dalam usaha kecil dan mikro, jumlahnya bisa mencapai puluhan juta. Jumlah inilah yang mengisyaratkan kekuatan buruh dalam menentukan nasib bangsa ini ke depan. Sebab kenyataannya, tidak ada satupun subjek profesi yang memiliki jumlah sebesar buruh. Ironisnya, perpecahan dalam tubuh organisasi buruh sepertinya menjadi sebuah fenomena yang lazim dalam dinamikanya. Menjamurnya organisasi buruh tidak serta merta memberikan sinyal positif akan pengorganisasian elemen-elemen buruh. Banyak organisasi buruh yang baru berdiri dilatarbelakangi ketidak-sepemahaman menjalankan roda organisasi. Alahasil, kekuatan buruh semakin terpolarisasi dan tentunya semakin kehilangan daya tekannya (pressure). Meskipun telah dicoba melakukan upaya rekonsiliasi dan penggabungan dari beberapa organisasi buruh di tanah air, sehingga melahirkan istilah konfederasi. Nyatanya tidak segera menyelesaikan masalah perpecahan dalam tubuh organisasi. Malahan, timbul beberapa organisasi konfederasi buruh yang sama-sama mengklaim sebagai wadah semua organisasi buruh yang representatif. Sebuah kenyataan yang mengisyarakan sulitnya buruh bersatu. Partai Buruh Teorinya, akan menjadi efektif dan tentunya sangat strategis apabila buruh secara kolektif, mampu merumuskan langkahnya untuk memiliki sebuah partai politik yang betul-betul mewakili aspirasi para buruh. Dahulu memang buruh pernah memiliki sebuah partai politik sebagai alat perjuangan mereka. Namun, sepertinya kehadiran partai buruh tersebut tidak serta merta berhasil menarik simpati para buruh. Terbukti, perolehan suara partai tersebut yang sangat minim--bahkan tidak mencapai 1 (satu) persen dari perolehan kursi di dewan nasional pada saat itu--. Sangat jauh dari harapan. Sejarahnya, partai buruh ini pernah bertarung pada Pemilu 1999 dengan menggunakan nama Partai Buruh Nasional. Lalu pada Pemilu 2014, partai ini menggunakan nama Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Selanjutnya, pada Pemilu 2009 Partai Buruh sempat dinyatakan tidak lulus verifikasi, tetapi dengan adanya gugatan 4 (empat) partai gurem pada pemilu 2004 kepada Majelis Konstitusi, akhirnya keempat partai politik gurem tersebut disahkan menjadi Parpol peserta Pemilu 2009, salah satunya adalah Partai Buruh. Dikarenakan tidak melewati ambang batas perolehan suara (Parliamentary Threshold) di parlemen pusat (DPR RI). Partai Buruh yang diinisiasi dan diketuai oleh tokoh buruh yang cukup disegani yaitu Muchtar Pakpahan, harus berbesar hati tidak memiliki perwakilannya di Senayan. Muchtar sendiri sejak jaman Orde Baru memang dikenal sebagai aktivis buruh yang siap bersikap oposan terhadap pemerintah yang dikenal represif saat itu. Mimpi untuk mewujudkan kesejahteraan buruh semakin jauh dari harapan. Nampaknya, buruh tidak memiliki kesamaan pandangan dalam perjuangan Partai Buruh saat itu. Saling sikut antar elite buruh juga ditengarai menjadi sebab memburuknya kualitas partai buruh tersebut. Partai Buruh juga harus mengandaskan mimpinya untuk ikut bertarung pada pemilu 2014. Partai buruh gagal memenuhi segala persyaratan dari Komisi Pemilihan Umum untuk bisa ikut berlaga dan menguji kekuatan politik buruh. Sekali lagi, partai buruh hanya menjadi penonton dalam perhelatan politik lima tahunan yang akan menentukan nasib dan kebijakan bangsa dan Negara ini kedepan. Akhirnya, kekuatan partai buruh harus terpecah belah. Menyebar ke beberapa parpol yang berlaga di pemilu 2014. Akibatnya, buruh hanya sebagai subordinat dari kepentingan parpol utama. Sulit mengharapkan mimpi buruh bisa terwujud apabila kondisi ini yang terjadi. Beda halnya, ketika buruh mempunyai saluran parpol yang benar-benar mewakili aspirasi mereka. Pengalaman Bangsa Lain Belajar dari pengalaman bangsa lain. Buruh mampu merumuskan dirinya menjadi kekuatan penentu dalam kancah perpolitikan suatu bangsa. Tentu saja melalui saluran partai politiknya. Lihat saja, Partai Buruh di negara-negara persemakmuran, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Brasil, Israel dan lain sebagainya. Bahkan partai buruh tersebut mampu mencalonkan presiden atau perdana menteri dari partai mereka. Dan ada banyak yang berhasil memenangkan pertarungan politik tersebut. Australian Labor Party (ALP) adalah contoh yang berhasil mengangkat harkat dan martabat kaum buruh di Australia.  ALP didirikan pada tahun 1891 dan merupakan partai politik tertua yang aktif dalam pemerintahan federal di negara tersebut. Partai ini adalah peserta pada pemilu 1901 yang diadakan sesaat setelah Federasi Australia terbentuk. Lawan utama partai ini adalah Partai Liberal, terutama pada tingkat pemerintahan pusat dan negara bagian. ALP adalah anggota Sosialis Internasional. Partai Buruh Australia ini telah berhasil melahirkan pemimpin sekaliber perdana menteri. Contohnya, Kevin Rudd (2006), Julia Gillard (2010) dan Kevin Rudd (2013 sampai saat ini). Momentum hari buruh ini, baiknya dijadikan evaluasi dan menyusun strategi kedepan. Urgensi mewujudkan mimpi-mimpi buruh dalam sebuah wadah partai adalah sebuah keharusan bagi mereka yang berpikir progresif dan revolusioner. Mungkin hanya melalui perjuangan partai politiklah, buruh dapat memperbaiki harkat dan martabat hidup mereka melalui perwakilan mereka di pemerintahan. Akhirnya, pertanyaannya, seberapa siap buruh membuang ego masing-masing kelompok untuk melakukan konsolidasi diri untuk mewujudkan mimpi bersama? Waktu yang ada, baiknya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di tubuh internal organisasi buruh itu sendiri. Belum terlambat, Pemilu 2019 menanti “warna” dari kaum buruh. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan! ●

Politik Buruh 2014 Surya Tjandra  ;   Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, Jakarta

KOMPAS, 30 April 2014

                                                

                                                                                         

                                                             

Tahun politik 2014 ini membawa pengaruhnya sendiri pada gerakan buruh. Meski belum mencerminkan adanya perpecahan akut, seiring orientasi politik masing-masing, berbagai kelompok utama gerakan buruh pun melakukan aksi peringatan Hari Buruh Sedunia tidak secara bersama-sama. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), misalnya, memilih melakukan May Day Fiesta pada 1 Mei di Gelora Bung Karno, melibatkan seratusan ribu buruh yang didahului demonstrasi di depan Istana Presiden. Pada saat yang sama, mereka juga berencana mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) memilih melakukan demonstrasi yang melibatkan puluhan ribu buruh pada 2 Mei. KSPSI dan KSBSI jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai capres dan membentuk ”Relawan Buruh Sahabat Jokowi”. Sementara itu, Sekretariat Bersama (Sekber) Buruh, yang merupakan gabungan berbagai serikat buruh kecil dan menengah, memilih aksi mereka sendiri pada 1 Mei, khususnya di kawasan-kawasan industri. Mereka tak mendukung salah satu capres, tetapi menyebutkan syarat calon presiden harus ”bukan pelanggar hak asasi manusia”. Eksistensi buruh Berbeda dengan deklarasi dukungan terhadap pencalonan Jokowi, dukungan terhadap pencalonan Prabowo adalah yang paling kontroversial. Kritik dan pertanyaan muncul dari banyak kalangan, khususnya dari aktivis HAM dan sesama aktivis buruh. Sebagian mereka berpendapat dukungan kepada capres tertentu seharusnya tidak boleh mengurangi eksistensi buruh itu sendiri. Atau buruh seharusnya menawarkan calonnya sendiri, yang datang dari kalangan mereka, dan bukan orang lain yang belum tentu paham persoalan buruh. KSPI menjelaskan sikapnya mendukung Prabowo adalah untuk kepentingan buruh juga. Bagi mereka, Prabowo-lah capres yang bersedia secara terbuka menerima 10 tuntutan buruh, seperti menaikkan upah secara layak, menghapuskan sistem kerja alih daya yang melanggar hukum, dan melaksanakan jaminan sosial khususnya jaminan kesehatan dan jaminan pensiun bagi buruh formal tepat waktu. KSPI juga mengklaim mendapat tawaran kursi menteri tidak semata untuk jabatannya, tetapi untuk memastikan agar tuntutan buruh tersebut dilaksanakan pemerintah jika kelak Prabowo menjadi presiden. Sementara dukungan KSPSI dan KSBSI terhadap Jokowi tidak terlalu mengundang kontroversi, tetapi terkesan juga tidak membawa dampak banyak. Dari perspektif buruh, boleh jadi dukungan terhadap Prabowo dan kontroversi yang menyertainya itulah yang dianggap lebih edukatif. Bagi kebanyakan buruh, pemahaman politik yang ”abstrak” seperti isu pelanggaran HAM dan sebagainya, atau figur populis yang mendapat perhatian media massa, tidak terlalu menarik selama itu tidak langsung dirasakan hasilnya oleh mereka. Perjuangan menaikkan upah 50 persen melalui mogok nasional, misalnya, dirasa lebih ”bunyi” dibandingkan sasaran tidak langsung seperti meningkatkan daya beli buruh dengan mengurangi pengeluaran melalui subsidi perumahan dan transpor bagi buruh. Dalam konteks itulah, keberhasilan menaikkan upah minimum lebih dari 40 persen dibanding tahun sebelumnya pada 2013 dirasa sebagai keberhasilan luar biasa bagi kebanyakan buruh. Karena itu pula kenaikan upah yang hanya 10 persen tahun 2014 dirasa sebagai kegagalan besar yang menimbulkan sentimen negatif pada Jokowi yang dianggap paling bertanggung jawab. Dalam konteks itu pula, dukungan kepada capres tertentu dengan tuntutan spesifik untuk kepentingan buruh, dengan target yang jelas seperti kursi menteri, dirasa jadi lebih masuk akal. Di sini aspirasi personal pemimpin buruh pun ikut bermain. Manuver serikat buruh Sebagian pemimpin buruh mulai menyadari bahwa pendekatan ”langsung”, seperti tuntutan kenaikan upah tinggi, tidak selamanya bisa dilakukan karena itu membutuhkan tenaga dan stamina gerakan yang amat besar. Sementara basis politik mereka sendiri masih lemah. Untuk itulah, sebagian serikat buruh mulai masuk ke dalam percaturan politik praktis melalui pemilu dengan mengirimkan kader-kadernya sebagai calon anggota legislatif dari berbagai parpol yang ada. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), misalnya, mendorong perjuangan ”buruh go politik”. Melalui cabangnya di beberapa kota industri, mereka terlibat aktif secara organisasional dalam kampanye untuk caleg dari buruh lewat berbagai parpol yang ada. Mereka menginstruksikan anggotanya untuk memilih hanya calon mereka sendiri, dikombinasi dengan pelatihan pemilih dan relawan ”go politik” di kantong-kantong buruh di Bekasi. Melibatkan bukan hanya buruh, melainkan juga LSM seperti Trade Union Rights Centre, Omah Tani Batang, dan Fakultas Fisipol Universitas Gadjah Mada untuk mendukung dengan pelatihan. Meski sebagian besar calon mereka gagal masuk parlemen, praktis dengan hanya mengandalkan kekuatan suara anggota di tengah politik uang yang merajalela, FSPMI berhasil memasukkan dua caleg dari buruh ke DPRD Kabupaten Bekasi melalui Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bila melihat rekam jejak keduanya dan organisasi mereka, kehadiran kedua caleg ini rasanya akan membawa pengaruh amat berbeda pada percaturan politik lokal nantinya. Ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri. Gerakan buruh—berkat keberhasilannya menampilkan diri sebagai sebuah kekuatan alternatif di luar oligarki politik yang sudah ada, khususnya dengan keberhasilan mereka melaksanakan dua kali mogok nasional—tampaknya mulai jadi sasaran parpol ataupun capres untuk didekati dan diminta dukungannya. Cepat atau lambat, seiring meningkatnya pamor buruh berkat ”go politik” ini, buruh akan mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan politik. Itu hal wajar dan bahkan patut disyukuri sehingga proses pendewasaan gerakan juga dapat diolah dan dilatih.  Dalam menghadapi pilihan-pilihan politik itu, peran pemimpin jadi penting. Pemimpin buruh diharapkan mempertimbangkan masukan para kolega, termasuk para pengkritiknya, aspirasi anggota, serta memiliki kesadaran hati nurani sebagai pemimpin. Pemimpin menjadi pemimpin karena ia bisa dan berani memutuskan. Pemimpin tidak selamanya harus mengikuti masukan orang lain, tetapi ia juga tidak boleh melupakan perannya yang utama, yaitu mendidik dirinya sendiri serta kolega dan anggota, untuk makin dewasa dan cerdas secara politik. Persoalannya, setiap pilihan, apalagi yang menyangkut kepentingan publik (seperti buruh dan rakyat), bisa salah bisa juga benar. Banyak faktor yang menentukan sejarah kita. Dan, dari pilihan-pilihan itu–baik atau buruk, tepat atau keliru–kita belajar jadi lebih bijaksana juga secara politik. Untuk menjadi kekuatan politik alternatif yang diperhitungkan dan dibutuhkan negeri ini di waktu-waktu mendatang, tak ada pilihan, buruh kembali akan (harus) bersatu.  ●