Kebenaran yang Membebaskan Peter C Aman  ;   Staf pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

SINAR HARAPAN,  16 Juli 2014

                                                

Kebenaran adalah sesuatu yang paradoksal, selalu dirindukan bahkan diperjuangkan siapa pun, kapan, dan di mana pun. Orang dapat mempertaruhkan segalanya asal menemukan kebenaran. Debat hukum di ruang pengadilan, entah dengan argumentasi yang rasional maupun bukan, semuanya bermuara ke upaya penemuan kebenaran. Namun, ketika kebenaran tersingkap, apakah semua pihak menyukainya? Di situlah paradoksnya! Kebenaran menyembuhkan, juga melukai. Ia ibarat buah simalakama. Pihak yang yakin kebenaran akan menyembuhkan tak akan pantang mundur berupaya menemukannya. Pihak yang takut bahwa kebenaran akan melukai akan berjuang dengan segala macam cara untuk mengurung kebenaran dalam ruang gelap, agar tersembunyi dan tidak tersingkap. “Aletheia” Ada hal yang menarik dari analisis semantik yang dilakukan Martin Heidegger tentang kebenaran. Ia menjelaskan, kebenaran dalam bahasa Yunani adalah aletheia–a (tidak) dan theia (tersembunyi). Kebenaran berarti tidak tersembunyi, apa adanya, tanpa embel-embel. Sesuatu dalam dirinya sebagaimana adanya (das Ding an sich). Sesuatu itu benar kalau tampil apa adanya, tanpa pemalsuan, rekayasa, embel-embel yang malah menutup atau menyembunyikan kesejatian (autensitas) dari sesuatu itu. Sesuatu dalam kesejatiannya menjadi sesuatu yang objektif. Siapa pun akan melihat dan menemukannya sebagaimana dalam keadaannya yang sebenarnya. Karena itu bagi Heidegger, kebenaran berarti tidak tersembunyi. Menyingkapkan kebenaran berarti berupaya membongkar unsur-unsur palsu yang tidak autentik, yang menyebabkan tertutup atau tersembunyinya kebenaran. Kebenaran tak akan pernah sirna. Ia hanya “ditutup” dan “disembunyikan”. Kebenaran itu abadi karena objektif dan pengakuan akan keberadaan serta autentisitasnya tidak bergantung kepentingan atau selera subjektif. Kebenaran menyatakan dirinya. Kebenaran tidak dapat dihilangkan. Kebenaran dapat dipalsukan menjadi kebenaran palsu, tapi itu bukan kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak bisa ditiadakan. Kebenaran dapat di sembunyikan dalam kegelapan, namun tak akan sirna. Sebaliknya, kebenaran akan ”diwartakan dari atas atap rumah”. Ketika kebenaran tersingkap, ia dapat melukai mereka yang tidak menyukainya. Tetapi, luka itu tersembuhkan ketika si terluka menerima dan mengakuinya. Kebenaran lantas membebaskan, sedangkan kepalsuan membelenggu. Sebagai contoh, seseorang yang berbohong akan selalu berusaha agar kebenaran tidak menyatakan diri. Ia berjuang dengan segala macam cara agar “kebohongannya” dipercayai seolah-olah benar. Selama berbohong, ia tidak mengalami kebebasan karena selalu takut dan waswas, jangan-jangan ada yang mengetahui bahwa ia sedang berbohong. Ia bisa menggunakan apa saja, trik dan manipulasi, agar kebohongannya dipercayai sebagai kebenaran. Sebaliknya, kalau seseorang jujur, menyingkapkan apa adanya, ia terbebaskan dari rasa curiga dan waswas. Ia tidak takut risiko karena menyatakan yang benar. Ia bebas dan tidak terbelenggu. Baginya, kebebasan benar-benar membebaskan. “Gnothi Seauton” Adalah Socrates, yang memopulerkan ungkapan gnothi seauton, yang dapat diterjemahkan “kenalilah dirimu”. Pengembangan diri menuju pribadi autentik, matang, dan dewasa selalu bermula dari pengenalan diri. Pengenalan diri merupakan perjalanan panjang menuju diri sendiri, tetapi perjalanan itu bukan individual semata, lepas dari sesama. Sebaliknya, proses itu merupakan suatu dialektika antara aku dan pribadi lain. Contoh klasik tentang hal itu dapat ditemukan dalam tulisan suci, Kitab Kejadian. Ketika berjumpa dengan pribadi lain, manusia pertama itu berseru, “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku (2:23),”. Ia mengenal siapa dirinya dalam perjumpaan (dialektika) dengan pribadi lain. Seseorang yang sungguh mengenal dirinya sendiri atau terbuka berdialektika dengan orang lain adalah seseorang yang mengakui dan menerima siapa dirinya, serta mengakui dan menerima sesamanya sebagai diri yang lain. Cikal bakal menjadi manusia bijak adalah mengenal, menerima, dan mengakui diri serta sesama. Menerima dan mengakui kebenaran tentang dirinya, serta menerima dan mengakui kebenaran tentang yang lain merupakan karakter kuat dari pribadi yang bijaksana. Mengenal diri bukan pertama-pertama menyangkut pengetahuan biologis tentang diri, melainkan mengenal inti diri terdalam, yakni jiwa. Jiwa menjadi basis keberadaan yang paling dalam dari setiap manusia. Kemurnian, kejujuran, dan ketulusan bertakhta dalam jiwa. Karena itu, Socrates menyerukan setiap orang merawat jiwanya tetap suci, murni, dan tidak bercela. Kemurnian jiwa tersingkap dalam kejujuran, ketulusan, penerimaan diri apa adanya, serta pencapaian dan kegagalannya. Orang bijak tidak sibuk mempersalahkan orang lain ketika gagal. Orang bijak merendahkan diri, rendah hati, dan tidak arogan. Acuan sikap dan perilaku sosialnya bersumber kebenaran tentang dirinya, maupun kebenaran objektif yang dihadapkan kepadanya. Berbohong, angkuh, dan arogan adalah sinyal kuat kegagalan mengenal, menerima, dan mengakui diri. Dari sikap seperti itu, amat sulit muncul spirit kesatria untuk mengakui dan menghormati pribadi lain dengan segala keunggulannya, yang melampaui dirinya. Manusia bijak mencintai kebenaran kendati itu melukainya. Itu karena ia percaya, ketika menerima kebenaran, jiwanya tersembuhkan. Ia pun menjadi bebas. Bukankah kebenaran sungguh-sungguh membebaskan, mengapa kita mengingkarinya? ●

Kesucian Politik Peter C Aman  ;  Staf Pengajar STF Driyarkara

SINAR HARAPAN,  31 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Pada hari-hari ini, nyaris tak ada ruang sosial yang tidak dijejali berita, propaganda, kampanye dua pasang calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Bila dicerna lebih dalam, semua wacana serta gambar yang ditampilkan menyiratkan satu hal, yaitu betapa pentingnya mengemas diri demi citra publik. Betapa perlunya juga mendesain gagasan (program) agar tampak rasional, accountable, dan berdaya pikat. Di level praktis, tim kampanye diminta dengan sangat menjauhkan cara dan wacana yang tidak etis, entah itu kampanye hitam (black campaign) atau kampanye negatif (negative campaign). Mengedepankan etika kampanye yang santun dan beradab tentu saja benar dan dituntut dilakukan. Bukan saatnya melantunkan fitnah dan menjelek-jelekkan lawan tanpa fakta serta bukti empiris. Setiap lontaran wacana tanpa fakta akan cepat tersingkap kepalsuan dan kebohongannya. Rakyat tak akan percaya! Politik sebagai Kebajikan Penegasan kembali urgensi dari suatu etika politik dalam berkampanye, sesungguhnya menggarisbawahi ada persepsi serta praksis politik selama ini yang keliru dan tidak tepat. Politik seolah-olah harus selalu berurusan dengan tipu-menipu, memfitnah, menjelek-jelekkan, tujuan menghalalkan cara, dan korup (machiavelis). Mencuatnya kesadaran akan pentingnya politik yang etis dengan mengedepankan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kesantunan merupakan sinyal �revitalisasi� makna serta substansi politik sebagai suatu kebajikan. Mengapa? Kebajikan berhubungan dengan nilai (values). Dalam kehidupan bermasyarakat, nilai utama yang mesti dikejar diwujudkan adalah bonum commune (kesejahteraan umum). Dapat dikatakan, bonum commune adalah kebajikan pokok yang mesti diupayakan dicapai dalam kehidupan bersama. Dalam suatu negara demokratis, bonum commune adalah concern serta pekerjaan partai politik serta orang-orangnya, yang mendapatkan mandat dari rakyat pemilih. Pencapaian bonum commune merupakan pembuktian, bukan saja tentang efektivitas dari suatu manajemen pemerintahan atau kekuasaan, melainkan juga moralitas kekuasaan. Ini menunjukkan kekuasaan ada untuk pelayanan serta perwujudan bonum commune. Di situ kekuasaan tidak saja mendapatkan legitimasi politik formal, tetapi terutama legitimasi moral. Sebegitu substansialnya legitimasi moral dari kekuasaan terbaca dari pernyataan Santo Agustinus dari Hypo abad kelimat, bahwa para penguasa yang tidak mengupayakan kesejahteraan umum, tetapi hanya kepentingan pribadi dan kelompok, sesungguhnya tak lain dari kelompok maling. Karena itu, wacana yang menguat sekarang ini tentang perlunya etika politik mesti lahir dari kesadaran bahwa politik adalah kebajikan moral. Jika tidak, wacana tentang perlunya etika politik tidak lain dari manipulasi etika demi pencapaian kekuasaan yang tidak akan bertransformasi secara kualititatif-etis, tetapi tetap saja korup, kasar, menindas, dan tak adil. Kesucian Politik Tak lazim politik diasosiasikan dengan kesucian, namun lebih sering dikawinkan dengan kelicikan dan manipulasi. Hal itu terutama disebabkan konsep kita tentang kesucian yang serbaritualis dan spiritual. Kesucian dihubungkan dengan ibadah formal, kesetiaan mengikuti aturan dan hukum agama, mengenakan aksesori religius, dan lain-lain. Semuanya serbaformal, kelihatan dan sarat pencitraan. Konsep serta persepsi yang serupa itu menyebabkan manusia menghayati agama secara ambigu atau dualistis serta terpecah. Politik adalah urusan profan, duniawi dan sarat kejahatan; sedangkan agama adalah ibadah, suci, ritualis serta spiritual. Agama berurusan dengan surga dan politik adalah urusan duniawi. Dualisme seperti ini melahirkan cacat ganda. Pertama, agama serta nilai-nilainya tidak punya resonansi dan aktualisasi dalam perilaku politik. Kedua, perilaku politik malah menabrak nilai-nilai agama, kendati atribut-atribut serta wacana formal agama digembar-gemborkan. Kejahatan korupsi yang menimpa tokoh utama lembaga agama serta politikus yang menggembar-gemborkan agama dalam berpolitik adalah buah keterpecahan diri sebagai makhluk politik (zon politikon) dan (homo religiosus). Mereka gagal menjadi politikus karena ternyata tidak mengurus bonum commune. Mereka juga gagal sebagai orang beragama karena tidak mewujudkan nilai-nilai agama dalam berpolitik. Di titik ini, integritas dan kualitas pribadi politikus menjadi prasyarat mutlak. Integritas dan kualitas seorang politikus adalah fondasi bagi kesucian politis. Track record serta masa lalu seorang politikus jangan sampai luput dari pencermatan kritis. Penguasa tidak turun dari langit, ia bertumbuh dari jaringan serta keterlibatan sosial politik yang menempanya untuk menjadi layak atau tak layak menjadi pengurus bonum commune. Kesucian politik adalah pengorbanan kepentingan diri, pengutamaan kepentingan rakyat, penjalananj kekuasaan sebagai pelayanan, mendengarkan, dekat, dan mencintai rakyat. Kesucian politik tidak hadir dan mendaulat diri dalam simbol-simbol yang gegap gempita dan mewah. Ia hadir dalam ketulusan, kejujuran, dan komitmen ala Yohanes Pembaptis, “Biarlah aku makin kecil dan rakyat (negara) makin besar.” ●

Merawat Solidaritas Bangsa Peter C Aman  ;   Direktur Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) Fransiskan Indonesia dan pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

SINAR HARAPAN,  07 Mei 2014

                                                

                                                                                         

                                                      

Hiruk-pikuk dan riuh rendah “plaza” sosial-politik kita pasca-Pileg 9 April 2014, menghadirkan suatu “gelagat yang mencemaskan”. Itu adalah menguatnya pertarungan demi pemenangan kepentingan pribadi serta golongan, tanpa memberi aksentuasi kepada tawaran gagasan cemerlang, demi pencapaian bonum commne serta keindonesiaan yang lebih bermutu, utuh, satu, dan baru. Rakyat, yang suaranya didulang partai politik, kini agak dilupakan. Hal yang menguat ke permukaan adalah pencitraan figur serta kepentingan kelompok politik (partai), untuk memenangi kekuasaan pada pertarungan 9 Juli. Kursi kekuasaan diincar, sedangkan penggarapan konsep-konsep atau cetak biru pembangunan ke depan, sebagai materi suatu wacana deliberatif publik, belum dikemas dan dilontarkan. Konsep dan desain sistem yang efektif demi pencapaian kesejahteraan umum, sepertinya menjadi sekunder dibanding kegemparan mempromosikan figur. “Memoria Passionis” Secara historis, bangunan kesatuan bangsa Indonesia dibentuk dan didirikan di atas solidaritas karena kesamaan pengalaman serta cita-cita pembebasan dari kekuasaan asing. Kemerdekaan diimajinasikan sebagai momentum mewujudkan kesatuan serta solidaritas demi mewujudkan tujuan bersama, yakni melindungi bangsa dan tumpah darah Indonesia, pencerdasan kehidupan bangsa, partisipasi demi perwujudan dunia yang damai, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam dua dekade terakhir, kekuatan bangunan kesatuan bangsa serta api solidaritas itu terasa mulai keropos dan nyaris padam. Hal yang tampil kuat ke permukaan adalah kepentingan sektarian yang dipicu regionalisme, agama, ideologi kelompok, kepentingan sosial-ekonomi, serta suku. Figur-figur segregasionis bermunculan dan menguasai ruang serta kebijakan publik. Mereka bermetamorfosis menjadi “nasionalis” melalui kanal-kanal demokrasi prosedural-elektoral. Lalu secara demokratis formal memperjuangkan agenda-agenda sektariannya, yang secara potensial menggerogoti kesatuan bangsa. Tanpa disadari, pilar dasar kesatuan kita, Pancasila, menjadi goyah. Jika tidak dilakukan aksi “tanggap darurat” serius, ini akan segera roboh. Di sisi lain, gempuran globalisasi ekonomi membuat kebijakan publik di bidang vital ini membeo kepada kepentingan negara-negara besar. Bukan rahasia lagi korporasi-korporasi besar dari negara-negara kaya ditopang habis-habisan oleh politik luar negeri, baik pemerintahnya maupun kekuatan militernya. Kita kembali terpasung kepentingan asing, yang dengan wacana elok-memesona, meyakinkan kita. Seolah mereka berjeripayah untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gagasan profetis neokolim (neokolonialisme dan imperialisme) Bung Karno sekarang nyata kebenarannya. Kita kembali tertindas dan menderita karena anak-anak bangsa, yang didaulat menjadi penentu kebijakan demi kesejahteraan dan keadilan, menjadi kolaboran kepentingan ekonomi asing. Ini berakibat eksploitasi kekayaan alam serta penghancuran lingkungan hidup secara sembrono dan tak adil. Jutaan anak bangsa terlunta-lunta menjadi pekerja-buruh di negari asing, tanpa jaminan serta perlindungan bukan saja atas upah, melainkan jaminan keamanan kerja dan hidupnya. Kita jatuh ke lubang yang sama. Kembali terjajah. Momentum pada tahun politik ini mesti dikemas menjadi momentum memoria passionis. Menghidupkan lagi kenangan derita bersama pada masa silam (memoria passionis) ketika terjajah; Bahwa kondisi ketertindasan itu membangkitkan kesadaran akan solidaritas untuk merajut kesatuan yang kuat dan utuh, demi pembebasan serta kedaulatan untuk menentukan hidup juga masa depan sebagai bangsa merdeka. Kita butuh revitalisasi ideologi bangsa, bukan figur-figur. Merawat Solidaritas Solidaritas bukan wacana baru dalam masyarakat kita. Emile Durkheim memperkenalkan konsep solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Distingsi makna keduanya dirumuskan Durkheim sebagai berikut; Solidaritas mekanis merupakan suatu kewajiban moral. Masyarakat mesti saling peduli dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal yang harus diupayakan adalah sinergi nurani pribadi, nurani kolektif, serta tujuan bersama. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas tansisional menuju solidaritas organik. Solidaritas organik adalah “roh kolaborasi dan kesatuan” dari masyarakat yang makin maju, yang ditandai kemajuan industri dan diferensiasi kerja. Ketika masyarakat makin maju dengan diferensiasi kerja makin kuat, ketergantungan dan saling membutuhkan akan makin terasa. Agar solidaritas organik ini tidak jatuh ke dalam liberalisme-kapitalis atau relasi di antara masyarakat yang dibangun di atas kontrak, Durkheim memberikan landasan moral. Pada pemikiran Durkheim, moral adalah keseluruhan kondisi yang memaksa manusia menyesuaikan perilakunya dengan nilai-nilai dan kepentingan bersama, bukan hanya atas dasar impuls-impuls egoisme. Solidaritas mesti dibangun di atas kesadaran dan penerimaan realitas, bahwa masyarakat saling bergantung dan saling membutuhkan. Hanya dalam solidaritas kesatuan sebagai masyarakat terjaga dan dirawat, kepentingan bersama didahulukan dan spirit pengorbanan demi kesejahteraan umum dapat diaplikasikan. Tali pengikat solidaritas mesti dipintal kembali. Bahan-bahan mentahnya ada dalam Pancasila. Api solidaritas harus dinyalakan terus. “Bahan bakar” serta “sumbuhnya” ada dalam kesadaran bersama sebagai bangsa yang sama-sama menderita karena ketertindasan kolonial (memoria passionis), serta ingin bangkit mewujudkan tujuan bersama (solidaritas). Solidaritas bukan hanya perasaan iba dan kasihan pada nasib buruk sesama, melainkan tekad yang teguh dan kuat, serta komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan umum (SRS 38). Peristiwa pada tahun politik ini mestinya dijalani atas dasar revitalisasi nilai-nilai kebangsaan dan penyegaran kembali cita-cita bersama, demi Indonesia yang satu, utuh, dan adil-sejahtera. ●

Menarik Dialog Dalam Konteks Asia  Peter C Aman  ;   Direktur Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC-OFM) Indonesia, Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

SINAR HARAPAN, 15 Maret 2014

                                                                                                            

                                                                                         

                                                                                                             

Suatu fakta yang tak teringkari, namun jarang disadari, adalah Asia merupakan tempat lahir agama-agama besar dunia saat ini. Tak jarang juga orang menyebut Asia sebagai benua penuh paradoks, atau sekurang-kurangnya sarat ambiguitas. Kekayaan alamnya melimpah ruah, tetapi jumlah rakyat miskin terus membengkak. Secara natural, Asia itu kaya. Namun, secara ekonomis miskin. Ada jurang antara negara-negara kaya dan miskin, demikian juga ada jurang kaya-miskin dalam negeri yang terus melebar. Budaya Asia (Timur) mengedepankan harmoni, yin-yang dan dialog. Namun, yang tercatat dalam fakta adalah konflik karena perbedaan budaya, keyakinan, agama, dan suku yang tak pernah surut. Rakyat Asia terkenal karena religiusitasnya. Namun, tak jarang agama menjadi akar serta pemicu kekerasan dan konflik. Budaya Asia pekat dengan nuansa damai, tapi banyak negara-negara Asia terlibat konflik bilateral maupun internal. China-Taiwan, Korut-Korsel, Pakistan-India, Iran-Irak, bahkan konflik aktual China-Jepang dan China-Filipina menambah panjang deretan nama-nama negara yang terlibat konflik bilateral. Jika fakta-fakta ini dilihat secara positif, sesungguhnya Asia menyiratkan suatu peluang dan tantangan. Asia adalah suatu undangan untuk dialog (iman) demi perwujudan perdamaian dan keadilan. Basis Teologis Dialog Dalam lingkup sosial-politis, dialog menjadi upaya kunci untuk menjembatani perbedaan, pertentangan, konflik, bahkan peperangan, dengan harapan tercapai perdamaian. Tetapi, dialog itu mengalami defisit makna karena diciutkan menjadi sekadar instrumen pengentasan konflik. Dialog direduksi menjadi seni diplomasi yang sarat intrik dengan tawaran pemecahan superfisial serta tak langgeng. Hal yang diabaikan adalah basis teologis-spiritual dari dialog. Dalam konteks Asia, basis teologis-spiritual dialog adalah niscaya. Mengapa basis teologis-spiritual itu penting? Ada dua alasan pokok mengapa dialog dalam konteks Asia menuntut terintegrasinya dimensi teologis-spiritual. Pertama, masyarakat Asia adalah masyarakat religius. Nilai-nilai dan norma-norma agama menentukan pola-laku sosial-politis. Ketika norma dan nilai agama menjadi begitu determinan dalam kehidupan masyarakat Asia, upaya resolusi konflik mustahil mengabaikan nilai agama atau basis teologis. Upaya dialog berbasis teologis-spiritual dapat merupakan proses discermen serta pemurnian pemahaman agama, agar tidak terjebak dalam wacana serta agenda intramundan (duniawi) yang mengaburkan substansi serta pesan (misi) transendental dan universal agama. Kedua, pada hakikatnya dialog sesungguhnya bukanlah suatu upaya memenangkan kepentingan satu pihak serta membuat pihak lain terkalahkan. Proselitisme tak punya tempat pada dialog sejati. Basis teologis-spiritual dalam suatu dialog membuka jalan untuk menggugat serta mengoptimalkan norma-norma dan nilai agama yang universal, bagi pencapaian perdamaian abadi. Mgr Hector Fabio Henao Gaviria mengingatkan satu hal pokok dalam dialog berbasis teologis-spiritual, bahwa dialog merupakan sikap mendengarkan dengan tanggung jawab moral. Dialog tidak dapat diciutkan hanya sekadar aktivitas dan wacana. Dialog adalah sikap, keterbukaan, serta disponibilitas untuk keluar dari lingkup terbatas (eksklusivisme) menuju keterbukaan dalam ruang publik kehidupan bersama (inklusivisme). Dialog mensyaratkan keterbukaan terhadap kekayaan spiritual agama-agama lain. Dialog menuntut ketersediaan mengemban tugas moral, tanggung jawab terhadap hidup serta bonum commune. Universalitas pesan agama mesti diwadahi dalam dialog sehingga menghubungkan dan mempersatukan para pemeluknya. Dialog menjadi suatu undangan untuk berbagi, memajukan solidaritas, serta menegaskan sikap dan tindakan bersama menanggapi persoalan bersama, seperti konflik dan kekerasan, persoalan lingkungan hidup, kemiskinan serta ketidakadilan. Keadilan dan Perdamaian Kondisi sosio-ekonomi dan politis Asia menyiratkan dambaan serta kerinduan akan keadilan dan perdamaian. Membesarnya jumlah rakyat miskin serta kondisi hidup yang belum sejahtera, banyaknya bencana serta kerusakan ekologis, merupakan suatu imperatif moral-religius bagi setiap pemeluk agama. Realitas negatif ini adalah suatu undangan untuk aksi nyata bagi umat beragama, semangat dialog, dan solidaritas. Tak ada agama yang tidak mengedepan keadilan dan perdamaian sebagai misi serta tugas misionernya. Persoalannya adalah, keadilan dan perdamaian tidak terhubungkan dalam kebijakan, baik kebijakan sosial-politik maupun kebijakan misioner agama-agama. Sebagai rahmat untuk dunia, agama tidak patut terisolasi dalam ruang privat dan hanya meriah dalam ruang-ruang ibadat. Realitas memprihatinkan lainnya adalah bertumbuhnya aksi-aksi destruktif, dari sejumlah kelompok yang melegitimasi kekerasan dan pemaksaan kehendak atas nama agama. Agama-agama dengan misi mulia untuk dunia dicemarkan aksi kelompok-kelompok serupa yang mesti diberangus. Keluhuran misi agama mesti dirawat dan dijaga. Keselamatan yang diwartakan dan ditawarkan agama untuk dunia menemukan bentuk historis dan konkritnya dalam praktek keadilan, perdamaian, pengampunan, solidaritas, serta belas kasih (Lisa Cahil, 2010). Gagasan ini sejalan dengan seruan Pius XII, Opus Iustitiae Pax (Perdamaian adalah buah keadilan). Hasrat akan perdamaian tidak bisa direduksi hanya menjadi upaya diplomatis-politis, tetapi menuntut dekonstruksi sosial-politik dan ekonomi untuk membangun sistem, serta struktur yang memfasilitasi perwujudan keadilan sosial. Dalam logika “perdamaian adalah buah keadilan”, realitas paradoksal Asia mungkin dapat teratasi pada masa depan, dengan mengupayakan keadilan secara lebih serius. Ketika penderitaan dalam bentuk kemiskinan akibat ketidakadilan sistemik tetap dipertahankan, realitas perdamaian akan terus menjauh dari Asia. Perlu dicermati, kekerasan teroris adalah anak kandung ketidakadilan global, regional, dan lokal. Si vis pacem fac iustitiam! Kalau mau damai, lakukan keadilan! ●

Pakistan, dalam Jebakan Militan Peter C Aman  ;   Direktur JPIC-OFM, Mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta

SINAR HARAPAN,  01 Maret 2014

                                                                                                                       

                                                                                         

                                                                                                                       

Saat ini sulit mengabaikan pertautan terorisme serta kelompok ekstremis lainnya dengan Pakistan. Tersembul kesan bahwa Pakistan adalah sarang kekerasan teroris dan ekstremis lantas mengekspornya ke negara lain. Benar sering terjadi ledakan bom dan penembakan di sana. Namun, kesan seperti itu tentu keliru dan salah, jika menyaksikan keseharian hidup rakyat Pakistan. Di jalanan Karachi, Lahore, kota-kota lain, dan di pelbagai sentra aktivitas sosial-ekonomi, kehidupan dan aktivitas berjalan normal dan biasa. Ada ledakan bom, penembakan, dan kekerasan, tetapi hidup tetap dijalani dan diakrabi. Pesan kuat di balik realitas itu adalah kejahatan kekerasan dan terorisme tak kuasa menghentikan denyut kehidupan banyak orang. Kekerasan dan terorisme lantas menjadi fakta yang absurd. Sebuah upaya kesia-siaan yang tidak hanya melecehkan peradaban dan kemanusiaan, tetapi juga menjadi pintu penyingkap kedangkalan dan kekerdilan akal dan nurani pelaku kekerasan dan terorisme.   Bangsa dengan Peradaban Luhur Sungai Indhus membelah Pakistan dan mengalir ke Laut Arab. Peninggalan dan penemuan sejarah memperlihatkan keluhuran peradaban dan budaya Pakistan sejak ribuan tahun silam. Mohenjo-daro dan Harappa adalah dua kota tertua dan menjadi bukti kuat dari keluhuran budaya dan peradaban Pakistan dari masa silam. Mohenjo-daro merupakan kota tertua dari tahun 3000 sebelum Masehi. Reruntuhan kota Mohenjo-daro sudah menjadi situs di bawah otoritas UNICEF dan menjadi daya tarik wisata di Provinsi Sindh. Berdekatan dengan Mohenjo-daro adalah Kota Harappa yang juga merupakan kota tua dengan warisan peradaban dan budaya yang luhur. Festival Budaya Sindh yang baru saja berakhir 17 Februari 2014 menampilkan pelbagai kekayaan budaya dan warisan leluhur bangsa Pakistan. Pakistan sendiri berarti tanah yang suci. Kebesaran kerajaan Islam dari masa silam, terutama dari Dinasti Moghul (1526-1857) masih merupakan daya tarik Pakistan untuk masa kini, terutama melalui peninggalan istana Dinasti Moghul yang terdapat di Lahore. Lahore menjadi kota yang indah karena pertautan masa silam Pakistan dan masa kini yang terawat baik. Taman-taman besar nan indah mengingatkan kita akan hikayat kebesaran kerajaan-kerajaan masa silam. Itu masih bisa ditemukan di Lahore. Islam menjadi kekuatan transformatif dan memberikan kontribusi besar bagi kebesaran peradaban Pakistan di masa silam. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kedua setelah Indonesia, Pakistan menegaskan diri sebagai negara Islam. Negara menjamin dan mendukung agar nilai-nilai Islam teraplikasi dalam kehidupan sosial masyarakat Pakistan. Menjadikan nilai-nilai Islam sebagai spiritualitas rakyat Pakistan tentulah tak salah. Ini karena nilai-nilai dasar Islam itu adalah universal. Saat ini pemerintah Pakistan sedang limbung di hadapan kelompok militan. Zahid Hussain menyebutnya suatu ironi karena negara sepertinya sedang tunduk kepada para pelaku kekerasan. Dalam Jebakan Militan Berkembangnya Taliban serta banyak kelompok militan, dengan ideologi yang akrab dengan kekerasan teror, telah menodai “wajah” Pakistan. Upaya memerangi kelompok-kelompok teror yang menebarkan maut untuk 180 juta rakyat Pakistan, menjadi perhatian pemerintah, sejak Benazir Bhutto. Pervez Musharaf mengambil langkah militer yang keras untuk memberangus kekuatan kelompok ekstremis. Sayangnya, dia didakwa menjadi kaki tangan Amerika Serikat dan kini akan diadili karena kekerasan selama masa kekuasaannya.  Saat ini pemerintahan Nawaz Sharif mengulurkan tangan damai kepada Taliban dengan persyaratan pokok, yakni Taliban mesti menerima Konstitusi Pakistan dan menghentikan segala macam kekerasan. Namun apa yang terjadi? Baik di Karachi maupun di Penshawar ledakan bom bunuh diri berdentangan nyaris saban hari dan memakan korban terus-menerus. Tak salah jika banyak pihak menilai perundingan dengan Taliban adalah pilihan menuju kesia-siaan. Tiga wakil Taliban tidaklah representatif. Di Pakistan ada 60 kelompok garis keras yang dilarang pemerintah. Ketika bom bunuh diri terjadi, amatlah sulit mengidentifikasi pelaku dan dari kelompok mana. Dua bom di Karachi dan Penshawar, kemudian diakui kelompok Taliban, sebagai penanggung jawab. Gerakan kelompok-kelompok ini tidak dalam satu garis komando. Pembunuhan 23 anggota yang sudah disekap sejak 2010, minggu lalu, membuat upaya dialog dengan Taliban memasuki jalan buntu. Nawaz Sharif mengutuk pembunuhan itu dan menyebutnya sebagai tindakan yang amat berdampak negatif bagi proses dialog yang sedang berlangsung, demi memajukan perdamaian. Sementara itu, partai oposisi terbesar Partai Rakyat Pakistan (PPP) menilai berdialog dengan kelompok militan berarti membuka jalan menuju kemunduran Pakistan, dalam bentuk, buta huruf, kebodohan, dan pemusnahan budaya Pakistan yang luhur. Bila Taliban memenangi perjuangan, syariat akan ditegakkan. Para gadis akan dilarang ke sekolah dan perempuan dilarang mengemudi, kata Bilawal Bhutto. Sulit membantah dukungan Al-Qaeda kepada kelompok Taliban di Pakistan. Dialog yang ditawarkan pemerintah Nawaz Sharif, menurut kolumnis Muhammad Amir Ranna, justru lebih merupakan kemenangan strategis dan politis bagi Taliban. Kelompok militan senantiasa mengubah taktik dan strategi. Pilihan dialog tentu saja pilihan yang baik, tetapi apakah Taliban memaknai dialog sebagaimana dimaknai pemerintah Nawaz Sharif. Ini menjadi pertanyaan besar. Bagaimana pun juga, kekerasan yang diterus dilakukan berbarengan dengan dialog yang sedang berjalan, dinilai Ranna sebagai kemenangan militan secara strategis. Hal itu karena ketika militer menahan diri demi menghargai proses dialog, kekuatan militan akan lebih terhimpun. Mereka menimba keuntungan dari fragmentasi dan kebingungan pihak pemerintah, keamanan, politikus, dan masyarakat sipil. Kalau demikian, dialog yang bermaksud luhur terjebak dalam strategi militan dan akan semakin menutup pintu bagi pencapaian keamananan dan kesejahteraan Pakistan ke masa depan. ●