Tampilkan postingan dengan label Ujian Nasional - Galau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ujian Nasional - Galau. Tampilkan semua postingan

Jumat, 26 April 2013

UN dan Kegelisahan


UN dan Kegelisahan
Milto Seran ;  Mahasiswa Pascasarjana STFK Ledalero Flores, NTT
MEDIA INDONESIA, 25 April 2013

  
Kaum peminat dan penikmat novel novel Paulo Coelho sedang tak sabar menunggu terjemahan Manuscript Found in Accra (April 2013) atau Manuscrito Encontrado Em Accra (2012). Novel terbaru Coelho itu merupakan inspirasi, refleksi, dan meditasi atas kehidupan, cinta, dan pentingnya perubahan.

Menggapai perubahan dalam hidup merupakan salah satu hasrat bawaan dalam diri manusia. Setiap hari, tampak manusia berada pada lintasan waktu yang sama. Mulai bangun pagi, tenggelam dalam aktivitas harian, hingga malam merayap menghampirinya. Tetapi sesungguhnya tiap-tiap hari memiliki kisahnya tersendiri. Angin perubahan yang dihirup, mentari pagi yang memberi kehangatan, kicauankicauan yang terekam, kata-kata terucap dan aksara yang terbaca, serta arus komunikasi yang tak pernah terpacak mandek.

Pendidikan

Akan tetapi, dalam kondisi politik yang berantakan, kita saksikan harmoni berangsur retak. Nilai-nilai kejujuran kian pudar, korupsi menjadi lumrah, hukum rimba semakin trendi, di bui tahanan dan sipir sama-sama tak nyaman. Berikut sistem pendidikan makin acak-acakan.

Wajah pendidikan di negeri ini sebegitu meresahkan. Karena itu, timbul pertanyaan sederhana, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah jalan panjang dan tak selesai, proses tak berkesudahan tentang tanggung jawab menjadikan manusia lebih manusiawi, sadar dan terbebaskan dari belenggu irasionalitas.

Tentu jelas, pendidikan bukan soal `guru' yang berkatakata di depan siswa-siswanya. Juga pendidikan bukan `murid' yang setiap kali mendatangi sekolahnya dengan rasa takut. Peserta didik takut akan bullying. Barangkali mereka tak nyaman karena ongkos pendi dikan yang mahal. Atau mungkin takut akan tawuran yang sewaktu-waktu mengancam. Pada waktu tertentu mereka P dihadapkan pada monster bernama `ujian nasional' (UN).

Dengan UN, sistem pendidikan yang seharusnya membebaskan siswa dari kubangan irasionalitas malah mencampakkannya ke dalam tindakantindakan irasional. Sebagai misal, meski para peserta UN telah belajar sungguh-sungguh, rasanya tak cukup kalau makam leluhur tak dikunjungi. 

Sekalipun mereka sudah mempersiapkan diri berbulanbulan, strategi lain ditempuh untuk menggapai kelulusan. Beberapa skandal seperti perilaku menyontek dan pembocoran soal menjadi contoh yang sudah kuno. Tetapi itulah konsekuensi dari tekanan psikologis dalam diri yang gelisah, bukan hanya murid, melainkan juga guru.

UN Terakhir?
Di tengah kondisi kegelisahan ini, sebagaimana narasi dalam Manuscrito Encontrado em Accra itu, “Orang-orang mulai bertanya-tanya tentang kega galan, kekalahan, perjuangan, ... mereka merenungkan hasrat untuk berubah dan kebajikan loyalitas serta kesendirian; dan mereka akhirnya beralih mempertanyakan keindahan, cinta, kebijaksanaan, seks, keanggunan, dan masa depan yang dapat diraih.“

Imam Koptik, tokoh bijak dalam novel itu lalu bertanya, “Apakah kesuksesan itu?“ “Kesuksesan adalah ketika kamu dapat pergi ke tempat tidur setiap malam dengan jiwa yang damai.“
Tatkala menyaksikan UN 2013 yang amat semrawut ini, sesungguhnya kita tidak tahu, apakah peserta UN dapat pergi ke tempat tidur setiap malam dengan jiwa yang damai. Entah damai atau gelisah, ketakpastian pelaksanaan UN 2013 di 11 provinsi dapat dipastikan telah menambah sederet pengalaman tak menyenangkan tentang UN. Itu sebabnya ada seruan, “UN bukan cuma sengkarut, melainkan juga gagal. Semua itu lebih dari cukup bagi kita untuk mendesak pemerintah menyatakan UN tahun ini ialah UN terakhir,“ (editorial Media Indonesia, 19/4).

Akan tetapi, semuanya masih terus bergerak pada tataran ketakpastian. Apakah benar UN tahun ini ialah UN terakhir? Karena tak jelas, kegelisahan terus bergelora.
Peserta UN generasi yang akan datang pun perlahan-lahan terlempar ke dalam kecemasan serupa lantaran tahun ini mereka telah menyaksikan pengalaman buruk.

Kecemasan atau kegelisahan memang gejala universal yang dapat menyergap siapa saja. Mengikuti pendahulunya Martin Heidegger (1889-1976), Jean Paul Sartre (1905-1980) membicarakan kecemasan (angst) sebagai salah satu topik penting dalam refleksi filosofisnya mengenai eksistensi manusia. Sartre berbicara perihal kebebasan dan tanggung jawab. Kebebasan sesungguhnya bukan hal yang menyenangkan. Ia merupakan beban yang menyebabkan kecemasan. Dan, kecemasan itu sendiri adalah pengalaman yang sangat mencekam dan tidak menggembirakan akibat manusia dihadapkan pada kebebasan dan tanggung jawab yang harus dipikul sendirian (Zainal Abidin: salihara.org, 2011).

Bencana Besar

Tampak sistem pendidikan dengan penerapan UN yang sepenuhnya dikontrol menurut kekuatan tunggal dari pusat telah berubah menjadi belenggu yang tak menyenangkan. Bahaya yang dapat timbul ialah sikap menerima kenyataan ini sebagai suratan takdir, walau ada kesadaran bahwa UN merupakan `bencana' besar dalam sistem pendidikan itu.

Bencana gara-gara ia menelan anggaran miliaran rupiah, membuka peluang bagi jamaknya praktik-praktik tidak jujur, menyengsarakan peserta UN yang menunggu naskah ujian hingga malam dan terpaksa menggelar UN tanpa dukungan penerangan yang memadai, serta mereka yang tak lulus UN (mungkin) patah arang dan minder atau lebih buruk lagi bunuh diri.

Sesungguhnya kecemasan memang gejala universal. Tetapi apakah kita mesti berlarut-larut dalam realitas UN dengan kondisi seburuk ini? Ataukah kita mungkin boleh bertanya, jangan-jangan kecemasan itu hanyalah mitos situasional belaka? Sebagai mitos, kecemasan itu merupakan jawaban atas sesuatu yang terbatas dan belum sepenuhnya terpahami. Mitos, seperti kata Karen Armstrong, menatap ke dalam `jantung sebuah kebisuan agung', the heart of a great silence. Kebisuan tentang realitas ketakpastian, termasuk di dalamnya adalah datang dan hilangnya kurikulum pendidikan dari tahun ke tahun.

Tampaknya, UN dan berbagai kesulitan yang diakibatkannya membuat siswa-siswi di Republik ini seolah terlempar ke dalam fakta tak terelakkan, sebuah kecemasan yang menjadikan mereka terombangambing. Mereka cuma belajar untuk memahami fakta ini tetap dalam lembah kecemasan; gejala universal yang dapat diakrabi. Ia tak ubahnya badai, sewaktu-waktu datang dan berlalu, memberi arti kepada hidup yang tak akan pernah lengkap. ●

Selasa, 16 April 2013

Kegalauan Ujian Nasional


Kegalauan Ujian Nasional
Ali Rif’an  ;   Peneliti di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
Alumnus Program Sekolah Demokrasi
SUARA KARYA, 16 April 2013


Ujian Nasional (UN) 2013, yang kini masih berlangsung mengalami kegalauan. Betapa tidak, UN jenjang sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat yang semestinya digelar serentak hari Senin (15/4) mengalami kendala. Sebanyak 11 provinsi harus menunda UN hanya gara-gara urusan teknis pencetakan soal. Tentu saja, penundaan tersebut menambah catatan buram tentang penyelenggaraan UN selama ini. Mulai dari perkara soal yang bocor, siswa menyontek, guru yang bekerja sama dengan muridnya untuk melakukan kecurangan, ataupun tentang UN yang dianggap tidak adil.

Kita berharap kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk serius mengurus UN. Sebab, ditundanya UN tahun ini bisa menjadi preseden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Kita sepakat dengan hasil survei nasional yang mengatakan bahwa UN perlu tetap dilaksanakan agar kualitas standar pendidikan nasional bisa diukur. Akan tetapi, jika penyelenggaraan UN selalu mendapat kendala, rasa-rasanya ujian yang menjadi 'momok menakutkan' bagi siswa itu perlu ditinjau kembali. Bahkan, mungkin lebih baik UN tak perlu diselenggarakan.

Apalagi, penyelenggaraan UN saat ini juga sudah lemah secara hukum. Pada 2009, misalnya, masyarakat melalui citizen lawsuit pernah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) atas pelaksanaan UN. MA mengabulkan gugatan itu dan memerintahkan UN dihentikan sampai pemerintah memperbaiki pelaksanaannya di lapangan. (Media Indonesia, 15/4) Gugatan masyarakat itu beralasan kerena UN selama ini dianggap mendatangkan banyak persoalan.

Pertama, UN membuat beban siswa semakin berat. Masa sekolah yang seharusnya digunakan untuk 'bermain' berubah menjadi masa yang penuh tekanan dan depresi. Secara psikologis, model pembelajaran yang terlalu serius dan penuh tekanan tidaklah sehat. Bahkan, akan membawa siswa stres di usia dini.

Kedua, UN juga dianggap tidak adil, khususnya bagi sekolahan-sekolahan yang ada di daerah. Sebab, logikanya, jika fasilitas pendidikan antara di sekolah perkotaan dengan perdesaan berbeda, kenapa standar nilai kelulusan mesti disamakan? Bukankah siswa di kota akan lebih unggul dibandingkan siswa di pedesaan karena guru mereka lebih kapabel dan fasilitasnya lebih memadai? Logika-logika seperti inilah yang selalu menjadi polemik ketika musim UN tiba.

Ketiga, UN telah membuat sistem pendidikan kita berorientasi kepada hasil, bukan proses. UN telah menciptakan sistem pendidikan yang lebih menekankan nilai kelulusan ketimbang kecerdasan rasio, kejujuran, dan kerja keras. Sebagai dampaknya, banyak para siswa kemudian bersikap irasional dalam menanggapi UN, seperti datang ke makam-makam dan melakukan ritual-ritual tertentu agar bisa mendapatkan nilai bagus saat UN.

Keempat, UN telah mendatangkan 'kecurangan berjamaah' yang dilakukan secara sistematis oleh siswa berkerja sama dengan gurunya. Dengan alasan menjaga nama baik almamater, tak jarang guru melakukan berbagai cara untuk membuat para siswanya bisa lulus dalam UN, termasuk menyuruh siswa paling pintar untuk membagi jawaban kepada teman-temannya. Fenomena ini tentu menampar kredibilitas lembaga pendidikan. Sebab, lembaga pendidikan yang seharusnya mendidik anak menjadi orang yang jujur dan mau mengikuti proses, berubah menjadi tempat 'pembohongan' dan mengubah mental anak bersikap instan.

Cetak Koruptor?

Ironisnya, hal itu mendapat dukungan dari pejabat daerah untuk mendongkrak citra daerahnya. Sehingga, ketika menjumpai ketidakjujuran dalam UN, pemerintah daerah setempat seolah pura-pura tidak tahu. Hal ini tentu menyedihkan sekaligus sangat bertentangan dengan amanat penyelenggaraan pendidikan, yang oleh pedagog Jerman, FW Foerster (1869-1966) dimaksudkan, untuk membentuk karakter pribadi anak didik.

Dengan kata lain, jika pendidikan diselenggarakan dengan cara-cara curang, karakter anak didik yang terbentuk sejak dini - dan akan dibawa sampai dewasa kelak - akan curang (buruk) pula. Dengan demikian, selain mendatangkan banyak ketidakjujuran dalam penyelenggaraan, UN juga sangat berpotensi membentuk karakter anak lebih mengagumi nilai-nilai statistik daripada nilai akhlak-moral. Sebagai dampaknya, jika pendidikan hanya difungsikan sekadar untuk mengejar angka-angka, maka generasi Indonesia ke depan adalah orang-orang yang lebih menghargai hasil daripada proses. Ini tentu sangat berbahaya.

Oleh karena itu, sudah saatnya penyelenggaraan UN perlu dievaluasi secara holistik. Pemerintah harus segera melakukan investigasi tentang keterlambatan percetakan soal UN secara serius. Sementara para guru perlu ditanamkan tanggung jawab untuk benar-benar jujur mengawal berjalannya UN.
Ingat, masa depan bangsa sangat bergantung pada generasi terdidik hari ini. Jika hari ini siswa diajari 'menyontek berjamaah', kita khawatir kelak ketika mereka dewasa dan menjadi pejabat negara akan melakukan 'korupsi secara berjamaah' pula. Ini jangan sampai terjadi! ●