Perpustakaan di DPR Baharuddin Aritonang ;   Anggota DPR 1999-2004

                                                    REPUBLIKA, 31 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Saya ingin bercerita apa adanya. Keinginan untuk membangun sebuah perpustakaan terbesar di ASEAN oleh DPR di Kompleks Perlemen Senayan lebih baik ditangguhkan sampai segala sesuatunya memungkinkan. Yang pertama soal kemanfaatannya. Yang kedua, keadaan keuangan negara yang terasa belum memungkinkan. Selanjutnya, situasi kurang kondusif untuk melengkapi sarana dan prasarana bagi DPR (serta dua lembaga lainnya) yang berada di kompleks lembaga perwakilan di Senayan. Tentang hubungan dengan keuangan negara, di kala sulitnya sumber keuangan negara seperti sekarang ini, yang perlu diutamakan tentu kepentingan rakyat banyak, termasuk infrastruktur sebagaimana yang diprioritaskan pemerintah. Lebih dari itu, yang jauh lebih utama di kalangan DPR dan lingkungan masyarakat Senayan adalah bagaimana mengembangkan suasana kehidupan yang lebih ilmiah. Artinya, dalam setiap pembahasan di lembaga itu perlu didukung argumentasi lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika suasana seperti itu berlangsung, niscaya akan muncul kehidupan yang membutuhkan bahan bacaan. Tradisi membaca akan berkembang. Perpustakaan pun niscaya akan ramai. Yang terjadi justru sebaliknya. Jarang ada wacana argumentatif dalam segala hal. Lihatlah di dalam pembahasan undang-undang atau anggaran. Juga, pengawasan atas jalannya pemerintahan. Tak heran bila sepanjang pengalaman saya menjadi anggota DPR, amat jarang "masyarakat" Senayan mengunjungj perpustakaan di DPR. Memang, saya menjadi penghuni kompleks tersebut pada 1999-2004, tapi saya mengunjunginya secara teratur sampai sekarang. Kalau saya mengunjungi perpustakaan DPR yang terletak di lantai 5 Gedung Nusantara 1, hanya ada beberapa staf yang membaca koran. Tidak ada seorang anggota dewan pun yang mampir di situ. Dilihat dari buku tamu dan daftar nama peminjam buku, jika ada satu dua orang terasa sudah bersyukur. Ketika mengakhiri masa tugas di DPR, sebagian dari perpustakaan itu ditempatkan di lantai 1. Jadi, di situlah saya menyerahkan beberapa buku yang saya tulis dan buku lain untuk disumbangkan ke Perpustakaan DPR. Penyerahan itu diterima langsung oleh Ketua DPR dan dihadiri banyak wartawan. Tidak lama setelah itu, perpustakaan kembali ke lantai 5, sehingga tidak terlihat oleh khalayak ramai. Kalau perpustakaan itu ditempatkan di lantai dasar, katakanlah di pintu masuk dekat "Pressroom", tentulah akan banyak pengunjungnya. Kalau bukan anggota DPR dan para staf ahli yang mengunjungi, setidaknya para wartawan atau pengunjung umum. Sesungguhnya, itu pulalah yang terjadi di Library of Congress di Washington DC yang dijadikan sebagai rujukan ketika konferensi pers tentang pembangunan perpustakaan ini bahwa perpustakaan itu tidak hanya dimanfaatkan anggota kongres, tapi juga para ahli dan pengunjung luar. Sebagaimana perpustakaan di seantero Amerika Serikat, di dekat pintu masuk selalu disediakan lemari atau rak tempat pamer buku koleksi terbaru atau buku-buku unik. Buku yang dapat dipinjam dengan izin khusus. Terkait hal ini, saya pernah mendapat cerita berkesan. Ketika Pak Agung Laksono (di saat itu ketua DPR) berkunjung ke Library of Congress yang dikenal sebagai perpustakaan terbesar di dunia, di pintu masuk pun beliau melihat pajangan buku baru yang dipamerkan. Salah satu yang dipajang di lemari kaca itu adalah buku Ketawa Ngakak di Senayan, Humor-Humor Anggota DPR yang saya tulis. Apakah Anda kirim? Tanya beliau kepada saya yang sudah menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Sama sekali tidak. Bisa jadi, dikirim oleh Kedubesnya di sini!" balas saya. Ketika baru terbit, buku itu memang banyak diulas. Bahkan, dijadikan bonus oleh majalah Reader's Digest Indonesia. Begitulah perpustakaan dibangun. Dan, itu sejalan dengan kebiasaan hidup masyarakatnya yang suka membaca. Lihatlah kehidupan di sana, di berbagai tempat akan tampak orang membaca. Kehidupan di sini justru sebaliknya. Amat jarang orang membaca. Tradisi diskusi pun tidak berkembang. Padahal, itulah jalan untuk beradu argumentasi, mengasah pikiran, serta mencari titik temu dari beragam pendapat yang berbeda. Kebiasaan ini juga tidak berlangsung di kalangan anggota DPR dan penghuni Senayan lainnya. Pada 17 Maret 2016 saya diundang oleh Pusat Kajian Akuntablilitas Keuangan Negara dalam acara Diskusi Pakar tentang peningkatan dukungan keahlian bagi anggota dewan. Kata Kepala Pusat yang mengundang, seyogianya peserta diskusi adalah para staf di lingkungan pusat yang dibentuk setelah Badan Akuntabalitas Keuangan Negara (BAKN) yang menjadi alat kelengkapan dewan itu dibubarkan serta para tenaga ahli anggota dewan dan komisi di lingkungan DPR. Jika staf pusat itu sekitar 10, tenaga ahli dewan adalah lima orang untuk setiap satu anggota DPR (berarti tenaga ahli anggota DPR mencapai 500 dikai lima orang) serta tenaga ahli di komisi yang jumlahnya sekurang-kurangnya 80 orang. Tapi, Anda tahu berapa orang yang hadir? Dari kalangan tenaga ahli yang mestinya ratusan itu, hanya hadir tiga orang. Yang aktif berdiskusi hanya seorang, sedangkan dua orang lagi asyik mengobrol sendiri. Diskusi dengan topik yang penting dan menarik begitu saja hanya datang tiga orang, berapalah yang rajin ke perpustakaan? Padahal, ke perpustakaan bersifat pasif alias sukarela. Jika anggota DPR dan tenaga ahli tidak tertarik untuk hal-hal yang menyangkut ilmu pengetahuan, bagaimana mungkin perpustakaan akan dikunjungi? Sesungguhnya, di dalam buku saya Dari Uang Rakyat sampai Pasien Politik, Kisah-kisah anggota DPR sudah saya tulis, bila langkah penting yang harus ditempuh anggota DPR (yang kemudian niscaya akan menular kepada para staf ahli dan staf sekretariat DPR) adalah memperbaiki sikap dan perilaku, khususnya dalam memandang posisisnya sebagai wakil rakyat yang memiliki rasa tanggung jawab. Kerangka berpikir begitu yang membuat anggota DPR merupakan pekerjaan yang harus dilakukan di dalam hidup keseharian. Kerjanya adalah membaca dan berpikir, menghadiri rapat dan berdiskusi, untuk menyusun legislasi, membahas anggaran, dan mengawasai jalannya pemerintahan. Aspeknya teramat luas, menjangkau seluruh daerah dan rakyat di nusantara ini. Dengan begitu, perhatian akan terfokus ke Senayan. Di situlah titik sentral kehidupan mereka di saat menjabat sebagai wakil rakyat. Kalaupun ada kunjungan kerja (kunker) tetaplah menjadi bahan untuk dibahas di Senayan. Kompleks lembaga perwakilan di Senayan itu akan menjadi rumah utama di saat menjabat. Dengan dasar berpikir seperti itulah akan menghargai segala sarana dan prasarana yang tersedia. Termasuk, ruang rapat, ruang kerja, kantin, poliklinik, dan perpustakaan. Jika Kompleks Senayan ini hanya dijadikan sebagai "tempat singgah" secara fisik, tapi menjadi tambang penghasilan maka niscaya hasil kerja mereka tidak akan dirasakan rakyat. Dengan begitu, rakyat akan melihat bahwa perpustakaan megah itu tidak perlu dibangun. Karena, yang ada saja tidak dimanfaatkan. ●

Sesat Pikir Ketua DPR Hikmat Gumelar  ;   Direktur Institut Nalar Indonesia

                                                        KOMPAS, 15 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Rencana DPR membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di Kompleks Parlemen, dengan anggaran Rp 570 miliar, menggarisbawahi kinerjanya yang menyedihkan. Rencana dengan model The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat, ini dilontarkan Ade Komarudin, Ketua DPR pengganti Setya Novanto yang lengser karena terbelit kasus ”Papa Minta Saham”. ”Perpustakaan ini akan dibangun untuk meluruskan jalan pikiran anggota DPR yang sesat menjadi lurus sekaligus menjadi infrastruktur ilmu pengetahuan bagi negara,” lontar Ade (Kompas, 27/3). Saat bermunculan penolakan, termasuk dari tujuh fraksi di DPR, Ade tak bergeser. ”Siapa pun yang menolak, saya siap menghadapi. Baik dari dalam (DPR) maupun luar. Saya yakin fraksi-fraksi akan setuju dan mendukung gagasan ini. Pemerintah juga saya yakin setuju. Sebab, ini gagasan bagus, bukan gagasan konyol,” ujar politisi Golkar ini (Kompas, 29/3). Ia begitu karena, menurut dia, ”perpustakaan yang lebih canggih dan lengkap akan membentuk mental anggota dan masyarakat dalam menggemari buku.” Lebih tegas lagi di situ dikatakannya, ”Bangsa ini harus dididik untuk mencintai buku supaya pintar.” Apa-apa yang dilontarkan Ade itu memang bagus. Namun, rencana membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul mendadak dan dari ruang tertutup. Saat Setya Novanto menjabat ketua DPR, ada memang rencana membangun perpustakaan. Namun, yang direncanakan saat itu adalah tujuh proyek; membangun ruang kerja anggota dan staf ahli, pusat kajian legislasi, museum, pusat pengunjung, dan integrasi kawasan tempat tinggal dan kantor anggota DPR. Jadi, membangun perpustakaan cuma salah satunya. Itu pun bukan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara baru dimunculkan Ade setelah rapat dengan beberapa ilmuwan dan sastrawan di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/3). Pemunculannya cuma beberapa saat setelah rapat tertutup itu, bukan berdasarkan kajian akademis mendalam, luas, dan jernih perihal korelasi perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara di Kompleks Parlemen dengan fungsi-fungsi DPR, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan, serta dengan perkembangan bangsa dan negara. Gagasan itu tak disangga pemahaman tajam dan teruji ihwal kondisi keuangan pemerintah dan keadaan bangsa. Padahal, menumbuhkan berbagai potensi bangsa melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah kewajiban DPR. Mengenali dan menghayati kondisi obyektif bangsa adalah pemungkin fundamentalnya. Dan, dengan anggaran dari pemerintah itu baru mungkin dilaksanakan. Maka, mengetahui dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah jadi kemestian. Bahkan, jika pemerintah kesulitan keuangan, DPR bukan saja bisa, tetapi mestilah ikut mengatasi. Sekarang, untuk APBN 2016, pemerintah kekurangan sekitar Rp 290 triliun! Pembahasan RUU Pengampunan Pajak terkatung-katung di DPR. Mengantisipasi kegagalan dapatsumber pendapatan baru, pemerintah memotong dan menghemat anggaran sejumlah kementerian dan lembaga, khususnya belanja program nonprioritas. Kebijakan moratorium pembangunan gedung baru, termasuk pembangunan gedung baru DPR, salah satu turunannya. Ade tahu itu. Namun, ia yakin anggaran pembangunan perpustakaan tak akan dipotong karena ”DPR akan segera membahas RUU Pengampunan Pajak”. Ini berarti fungsi legislasi dikelola secara transaksional, seperti berniaga dengan cara barter. Kecuali itu, seperti juga ditulis Kompas (2/4), dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2016 Sekretariat Jenderal DPR, tak ada nomenklatur pembangunan perpustakaan. Bahkan, DIPA itu tak mencantumkan secara jelas tujuan pembangunan gedung dalam APBN 2016. Maka, anggaran gedung baru DPR sebesar Rp 570,9 miliar tak dapat dicairkan. Dan, Ade bilang, ”Belum mengetahui rincian status alokasi anggaran pembangunan gedung baru DPR dalam DIPA APBN 2016 Setjen DPR.” Banyak mudarat Teranglah rencana membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara itu memperlihatkan fungsi anggaran dan legislasi dikelola tak sebagaimana sewajibnya. Fungsi pengawasan begitu pula. Tujuannya jauh dari kemaslahatan bangsa dan negara. Mekanismenya jauh dari terbuka dan akuntabel, jauh dari ilmiah dan melibatkan rakyat, serta tidak konsisten. Maka, membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara amat mungkin lebih banyak mudaratnya timbang manfaatnya. Peluang korupsi, misalnya, tampak besar di sana. Pemanfaatannya pun patut disoal. Pasalnya, tak sampai separuh anggota DPR yang suka ke perpustakaan DPR kini, yang terdiri dari tiga lantai dengan 105. 381 koleksi buku dan referensi, dari dalam dan luar negeri. ”Sehari-hari, perpustakaan itu cenderung sepi. Furnitur dan buku-buku di perpustakaan itu tertata rapi, tetapi tidak tampak pengunjung satu pun yang membaca atau memilih buku.” (Kompas, 27/3) Kalau memang mau ”meluruskan jalan pikiran anggota DPR yang sesat”, membangun ”infrastruktur ilmu pengetahuan bagi negara”, dan mendidik bangsa ”mencintai buku supaya pintar”, hemat saya, langkah pertamanya ialah mengoptimalkan manfaat perpustakaan DPR kini. Ini bisa dicapai dengan menumbuhkan minat baca semua anggota DPR.Untuknya, tak perlu sampai membuat undang-undang jadi komoditas ratusan miliar rupiah, tetapi cukup dengan menanamkan kesadaran pentingnya membaca seperti disampaikan Magniz Suseno dalam Bukuku Kakiku (Gramedia, 2004). Di situ, Magniz menulis bahwa ”membaca itu betul-betul menjadi surga bagi saya. Membaca itu tidak hanya memperluas cakrawala,melainkan juga merupakan pelepasan emosional dan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan. Membaca juga berarti membiarkan diri ditarik keluar dari penjara perhatian berlebihan pada diri sendiri, melihat dunia, manusia, mengalami tantangan, terangsang dalam fantasi, bersemangat untuk melakukan sesuatu”. Kalau mau lebih jauh, DPR dengan tiga fungsinya bisa mendorong pemerintah untuk benar-benar mengembangkan Perpustakaan Nasional, yang kini jumlah, keragaman, dan perawatan koleksinya, serta pelayanannya masih jauh dari memadai. Bisa juga DPR sekaligus mendorong pemerintah membangun perpustakaan di seluruh sekolah berbagai tingkatan, perguruan tinggi, serta desa dan kelurahan dengan kuantitas dan kualitas sesuai dengan kebutuhan dan budaya setempat, dan kemampuan keuangan pemerintah. Ratusan miliar rupiah mungkin diperlukan untuk mengayun langkah lebih jauh itu. Namun, itu bisa dipastikan akan jauh lebih berfaedah bagi bangsa dan negara timbang membangun perpustakaan dengan model The Library of Congress yang kini peruntukannya lebih tampak mengarah pada penggelembungan citra intelektual DPR dan Indonesia di Asia Tenggara, bahkan pun pada membuka peluang untuk mencuri uang negara. Proyek demikian terang sesat pikir. ●

Perpustakaan Putu Setia  ;   Pengarang; Wartawan Senior Tempo

                                                  KORAN TEMPO, 02 April 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

Romo Imam mengunjungi rumah saya di kampung, di mana ada satu ruangan di aula untuk perpustakaan umum. Ia memeriksa rak-rak buku seperti halnya pejabat kabupaten yang sering datang, cuma melihat-lihat tanpa menyentuh bukunya. Romo sampai pada rak yang ada kacanya, di sana ada deretan ensiklopedi. "Banyak yang membaca buku ini?" tanyanya. Saya menjawab jujur: "Sudah 10 tahun saya boyong ke Bali, tak satu pun ada yang membuka." Romo tersenyum kaget. Saya pun menjelaskan ihwalnya. Dulu, awal 1980-an, tatkala saya baru berkeluarga di Yogyakarta, buku ensiklopedi itu saya beli dengan mencicil. Ada ensiklopedi umum, ensiklopedi kesehatan dan teknologi. Saya taruh di rak yang menyekat ruang tamu, kalau ada rapat rukun tetangga saya berharap ada yang memuji saya. Setidaknya ada yang berkata kalau saya sudah jadi orang terpandang. Tentu sesekali saya baca. Begitu pula ketika diboyong ke Jakarta. Tapi kini sudah 10 tahun lebih tak ada satu pun yang membuka, termasuk saya. "Semuanya sudah ada di Google, bahkan lebih lengkap dan baru," kata saya. Romo lalu menuju ke rak buku-buku budaya dan agama. "Wow, ada komik Mahabharata R.A. Kosasih, lengkap pula. Apa anak-anak kampung ini suka?" tanyanya. Saya jawab: "Tentu suka Romo. Tapi buku itu tak lagi disentuh. Sudah saya sediakan flash disk dan anak-anak membaca komik itu di layar televisi LED yang besar. Semua komik ini sudah ada dalam format pdf." Romo mengalihkan pandangan pada sudut ruangan yang ada beberapa televisi dan komputer. "Komputer itu dipakai untuk download dokumen, e-book, termasuk doa-doa yang tersebar di Internet, kalau belum ada koleksinya di sini. Lalu pengunjung meng-copy-nya ke handphone masing-masing," kata saya. "Apa anak-anak kampung ini punya handphone?" tanya Romo. "Waduh Romo, cucu saya yang baru empat tahun saja sudah main iPad. Itu dia, asyik menonton Upin Ipin atau mungkin kartun Mr Bean, meski sesekali meniru doa dalam berbagai irama," saya menunjuk cucu di sudut aula. "Membeli iPad atau sejenisnya, paling menjual dua karung kopi, dan Wi-Fi di sini gratis." Kami minum kopi luak, asli produksi kampung. "Kalau begitu, untuk apa anggota Dewan Perwakilan Rakyat ngotot membangun perpustakaan terbesar di Asia Tenggara? Anggaran setengah triliun rupiah lebih," tiba-tiba Romo berseru. "Mungkin untuk menambah tempat tidur," jawab saya.  Karena Romo melongo, saya jelaskan, ada orang yang tak bisa tidur siang di tempat yang formal meski mengantuk. Mereka baru bisa tidur jika di ruang rapat atau ruang sidang yang membosankan, atau di mobil yang terkena macet, atau di pesawat terbang. Karena itu, banyak anggota DPR yang ketiduran saat rapat paripurna yang tak ada perdebatan lagi. Saya juga seperti itu. "Siapa tahu di ruang perpustakaan yang besar dengan disediakan kursi yang lumayan, anggota DPR bisa rehat dan lelap," sambung saya. "Ah sampeyan guyu, saya serius," Romo meneguk kopinya, dan saya menjawab: "Kalau serius, ya, tak ada gunanya DPR membangun perpustakaan yang lebih besar dari yang sekarang. Yang ada saja tak dimanfaatkan. Lagi pula, tren ke depan perpustakaan itu harus digital, bukan deretan buku, melainkan deretan komputer dan televisi yang kini sudah dilengkapi USB. Sementara pegawai perpustakaan terus mengkonversi buku-buku tua untuk dijadikan digital dan pengunjung bisa baca di sana atau meng-copy ke perangkatnya masing-masing." Romo menerawang sejenak, lalu berkata: "Jangan-jangan anggota DPR itu gagap teknologi, kalah sama anak-anak kampung." ●

Kita Butuh UU Buku, Bukan Perpus DPR Muhidin M Dahlan  ;   Pendiri @radiobuku; Tinggal di Jogjakarta

                                                      JAWA POS, 30 Maret 2016

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                           

KITA selalu memberikan apresiasi kepada semua kalangan untuk memajukan dunia literasi di Indonesia. Termasuk anggota parlemen dengan impian spektakuler: membangun perpustakaan DPR termegah se-Asia Tenggara. Saya selalu memuji website dpr.go.id, terutama saat mereka mengunggah edisi daring (dalam jaringan) seluruh produk staatsblad sejak Indonesia merdeka (1945) hingga kini. Itu pekerjaan luar biasa maju. Rupanya, membangun dokumen raksasa via daring tak cukup bagi legislator pengesah anggaran apa pun dari eksekutif itu. Jika angan-angan punya gedung sendiri sejak satu dekade silam selalu mentok karena ditolak rakyat banyak, kini DPR meniti jalan memutar dan terkesan mulia: bangun perpustakaan termegah. Sudah tersedia site plan? Itu tak terlalu penting. Namun, angan-angan memiliki infrastruktur bangunan baru saya catat sebagai impian laten DPR. Dengan mengendarai buku dan bangunan sucinya, mereka berharap masyarakat berbondong-bondong memberikan dukungan. Hasil akhir: Citra DPR bisa terkerek. Sampai di sini, DPR alih-alih mendapatkan simpati, malah melakukan blunder. Apalagi, alasan yang diberikan salah seorang pimpinan legislator, Fahri Hamzah, menggelikan. Yaitu, perpustakaan DPR sebagai upaya mengembalikan anak-anak remaja dari gadget ke buku. Padahal, di antara mereka yang tiap hari muncul di televisi, tak seorang pun yang mengepit buku, hatta seeksemplar novel pop. Blunder itu makin terlihat saat kita memperhadapkan impian "termegah" tersebut dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI). Mestinya, jika mau, DPR mendorong secara maksimal sesuai kewenangannya "mengintervensi" anggaran PNRI untuk menjadi perpustakaan terlengkap, termegah, ternyaman, terkreatif se-Asia. PNRI adalah representasi terdepan bagaimana negara menghormati buku dan kultur merawatnya. Mestinya DPR kembali ke fungsi utamanya jika memang ngotot "bermain" di dunia buku. Sebagai penggodok dan pengesah staatsblad, mestinya insan-insan DPR kolektor buku semacam Fadli Zon mendorong lahirnya UU perbukuan nasional. Mestinya mereka juga tahu, sudah lebih dari satu dekade rencana undang-undang itu mangkrak sebagai draf. Godoklah undang-undang buku yang mampu mengawal dan mengantisipasi perubahan zaman hingga satu abad ke depan. Kalaupun ngotot memiliki perpustakaan, buatlah pusat data daring raksasa untuk menampung seluruh database kegiatan parlemen sehingga mudah dan cepat diakses masyarakat. Jika hanya soal itu, mudah. Tak perlu infrastruktur miliaran rupiah dihabiskan. Yang diperlukan adalah server tanpa batas. Untuk menyimpan server, tak perlu juga sok bangun gedung bertingkat-tingkat. Pasrahkan saja di gedung cyber atau server kepunyaan negara yang dijaga secara ketat oleh ahli cyber. Sebab, memang menjadi lain jika infrastruktur yang menjadi incaran DPR untuk direalisasikan di kompleks Senayan. Namun, lagi-lagi infrastruktur perpustakaan itu irelevan. Sebab, yang mendesak diperjuangkan DPR hingga tetes keringat dan urat malu penghabisan adalah sebuah gedung baru yang representatif. Sebab, gedung yang mereka tempati saat ini pada awalnya dibangun bukan untuk parlemen. Melainkan untuk kegiatan olahraga, untuk sport, untuk Ganefo. Yang lebih masuk akal adalah membuat banyak taman bermain jika ada kunjungan anak-anak TK dan siswa SD serta ruang olahraga yang terbuka maupun tertutup. Banyak duduk, terpapar udara pendingin, tapi jarang sport bisa membikin tubuh menjadi layu. Tubuh yang layu dan darah yang mampat tak baik untuk modal bersidang dan bersitegang. Kita berharap DPR secepatnya mencopot mimpi mulianya itu. Biarlah mimpi perpustakaan terlengkap, termegah, ternyaman, dan terkreatif se-Asia menjadi domain PNRI, yang merupakan representasi perpustakaan negara dan kebanggaan rakyat Indonesia. Jika DPR tetap keukeuh kerjaan mereka dilihat dan dibaca hingga tiga milenium ke depan, join saja dengan PNRI atau Arsip Nasional. Buat satu ruang tersendiri yang terdiri atas ribuan loker nama-nama anggota DPR dan dokumentasi kerja mereka di pelbagai media dalam bentuk teks berita, video, foto, pin, dan plakat. Untuk bisa demikian, komisi terkait cukup memanggil ketua PNRI. Tanyakan berapa dana yang dibutuhkan untuk menjadi terlengkap, termegah, ternyaman, dan terkreatif se-Asia! Sungguh, PNRI butuh DPR untuk mewujudkan itu. Sederhana sekali, bukan!? ●