Negara Absen

Negara Absen James Luhulima ;  Wartawan Senior Kompas

KOMPAS, 15 September 2012

Pada 26 Agustus lalu, warga Syiah di Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang, diserang massa. Dua warga tewas, 6 orang terluka, 205 orang mengungsi, dan 37 rumah dibakar. Sekitar 1.000 personel polisi dari Kepolisian Daerah Jawa Timur dan Kepolisian Resor Sampang diturunkan untuk mengamankan Sampang. Situasi di Sampang berangsur normal meskipun warga Syiah masih tetap tinggal di penampungan sementara.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan siap menjamin kebutuhan dan keamanan pengungsi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menyiapkan lokasi penampungan baru. Namun, warga Syiah yang terusir dari Desa Karang Gayam menolak tawaran hunian sementara di Jemundo, Kabupaten Sidoarjo. Mereka memilih segera kembali ke kampung halaman dan meminta penjagaan dari kepolisian.

Iklil Almilal, salah seorang pengungsi dan saudara dari Tajul Muluk, pemimpin Syiah di Sampang, mengatakan, ”Kalau kami keluar dari Sampang walau cuma sebentar, kami akan semakin ditolak oleh mereka saat kami kembali ke sana.”

Kekhawatiran Iklil Almilal tidak berlebihan, terutama jika melihat beberapa kejadian sebelumnya. Sulit bagi warga yang telah terusir dari tempat tinggalnya untuk kembali ke tempat asalnya.

Delapan tahun lalu, 4 Februari 2004, ratusan orang menyerang warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 31 rumah milik warga Ahmadiyah dirusak dan dibakar massa. Sekitar 300 personel polisi antihuru-hara dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah NTB kewalahan menghadapi massa yang jumlahnya lebih banyak. Empat polisi terkena lemparan batu.

Sekitar 127 warga Ahmadiyah mengungsi dan tinggal di penampungan sementara. Hingga kini, mereka belum dapat kembali ke tempat tinggal semula. Aparat belum mengizinkan mereka kembali untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Dua hari setelah terjadinya serangan terhadap warga Ahmadiyah di Lombok Barat itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengecam keras perusakan perumahan warga Ahmadiyah tersebut. Ia menegaskan, tindakan perusakan bertentangan dengan Islam.

Selain itu, perbedaan agama dan paham keagamaan tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenaran tindakan kekerasan dalam bentuk apa pun. Din meminta kepada pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk mengusut tuntas serta menindak tegas pelakunya.

Permintaan Din kepada pemerintah untuk mengusut tuntas serta menindak tegas pelakunya itu tidak cukup. Oleh karena, pemerintah juga harus menjamin agar warga yang terusir itu dapat kembali ke rumah mereka masing-masing. Pindah ke lokasi baru bukanlah solusi karena bukan tidak mungkin peristiwa yang sama akan terulang di tempat mereka yang baru.

Kasus serupa terhadap warga Ahmadiyah terjadi berulang-ulang, dua yang terakhir terjadi di Cikeusik, Pandeglang, Banten, 2011, dan di Ciampea Udik, Desa Cisalada, Kabupaten Bogor, 13 Juli lalu.

Negara Harus Lindungi Warganya

Negara, dalam hal ini pemerintah pusat, tidak boleh berdiam diri dan bersikap seakan-akan tindakan kekerasan terhadap agama—agama apa pun—tidak terjadi.

Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: (1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Namun, apa yang tertulis pada Pasal 29 Undang- Undang Dasar 1945 tetap tinggal tulisan di atas kertas saja. Dalam kehidupan sehari-hari, keadaannya bertolak belakang dengan apa yang telah ditulis dengan sangat jelas dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945.

Pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak hanya dilakukan oleh sekelompok warga terhadap kelompok warga lain, tetapi juga dilakukan oleh aparat pemerintah, dalam hal ini aparat pemerintah daerah, untuk menyebut salah satu contoh.

Wali Kota Bogor Diani Budiarto mengeluarkan surat pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, dengan alasan ada penolakan sejumlah masyarakat. Ada tawaran pindah ke lokasi lain, tetapi persoalannya, seperti yang telah disebut di atas, siapa yang menjamin mereka tidak mendapatkan masalah yang sama nantinya di tempat yang baru.

Oleh karena telah memegang IMB sejak tahun 2006, GKI Yasmin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Bandung, yang mengeluarkan putusan menolak pembekuan IMB. Wali Kota Bogor mengajukan kasasi dan kemudian peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tetapi ditolak, Desember 2010. Namun, Wali Kota Bogor tidak mematuhi keputusan Mahkamah Agung, yang merupakan lembaga hukum tertinggi. Dan, tidak ada tindakan apa pun yang diambil oleh pemerintah pusat, yang mewakili negara, terhadap pembangkangan itu.

Negara harus turun tangan. Negara harus menegakkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar negara ini. Namun, dalam kasus ini tampaknya negara memilih untuk absen dan berharap masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Entah kapan…. ●

Politisasi BBM dan Absennya Negara

Politisasi BBM dan Absennya Negara

Sri Suwartiningsih, DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU KOMUNIKASI (FISKOM) DAN PROGRAM PASCASARJANA STUDI PEMBANGUNAN UKSW SALATIGA

SUMBER : SUARA MERDEKA, 17 Maret 2012

"Negara sudah tidak mencerminkan representasi rakyat yang kini tak dapat mengandalkan wakilnya di DPRD, DPR, dan DPD karena sudah tak searah"

KAPOLRI Jenderal Timur Pradopo menyatakan jajarannya sudah menyiapkan diri untuk mengantisipasi merebaknya demo antikenaikan harga BBM. Sebenarnya percuma berdemo karena yang sudah diputuskan Pesiden SBY dan disetujui DPR  tetap menjadi keputusan meskipun kebijakan itu tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Apalagi SBY sudah menyebutkan bahwa kenaikan harga BBM itu bukan hanya untuk menyelamatkan APBN melainkan demi kegiatan perekonomian masyarakat yang sehat (SM, 15/03/12).

Rasanya aneh dan ajaib negeri ini, sudah jelas sebagian besar rakyat tidak setuju tetap saja sebuah keputusan berjalan. Sepertinya negara sudah tidak mencerminkan representasi rakyat yang kini tak dapat mengandalkan wakilnya di DPRD, DPR, dan DPD karena sudah tidak searah. Rakyat ibarat anak ayam tanpa induk karena sang induk lebih sibuk untuk menggemukkan diri karena lebih mendasarkan paham hidup hanya satu kali. Tinggal anak ayam berjuang sendiri mengais sisa remah-remah jagung demi pertumbuhan diri yang lambat.

Negara dan rakyat saat ini sudah menjadi areal yang terpisahkan, bahkan makin jauh, oleh adanya perbedaan kepentingan. Padahal pemahaman negara terkait erat dengan keinginan rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan cara-cara yang demokratis. Bentuk paling konkret pertemuan negara dengan rakyat adalah pelayanan publik, yakni upaya yang wajib diberikan oleh negara kepada rakyat.

Negara Absen

Terutama bagaimana negara memberi pelayanan kepada rakyat secara keseluruhan, fungsi pelayanan paling dasar adalah memberikan rasa aman. Negara menjalankan fungsi pelayanan keamanan bagi seluruh rakyat bila semua rakyat merasa bahwa tidak ada ancaman dalam kehidupannya dalam arti kata luas.

Dalam perkembangannya banyak negara memiliki keranjang layanan yang berbeda bagi warganya. Salah satunya adalah Indonesia yang sekarang sedang menggelar panggung politik pelayanan yang tidak searah dengan harapan dan kebutuhan rakyat, melalui lakon menaikkan harga BBM bersubsidi. Negara beralasan bahwa dengan menaikkan harga bahan bakar bisa menjadi solusi bagi defisitnya APBN. Adapun rakyat selalu merasakan bahwa kenaikan harga bahan bakar akan diikuti oleh perubahan harga-harga kebutuhan, termasuk harga pelayanan transportasi publik.

Suara rakyat bukan lagi suara Tuhan karena bagi pengambil keputusan yang duduk di habitusnya suara komunitasnyalah yang layak didengar dan diwujudkan. Rakyat sudah terbayar lunas karena sudah menerima ‘’upah’’ pada saat pemilihan presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD dengan diterimanya tali asih (kalau tidak mau menyebutnya sebagai praktik politik uang), yang tanpa disadari rakyat ikut bermain di dalamnya. Bagi pengambil keputusan, demo menolak kebijakan negara tidak menjadi bagian dari perhatian mereka.

Rakyat harus menerima konsekuensi dari pilihan mereka. Negara secara fisik ada namun secara roh dan jiwa absen karena bukan lagi wujud dari eksistensi rakyat. Negara menganggap rakyat sudah terbeli dan orang yang duduk di struktur negaralah pembelinya. Bagi negara, menaikkan harga BBM adalah faktor penting yang dapat menyelamatkan defisit APBN. Meskipun rakyat boleh demo mempertanyakan sebab dari defisitnya anggaran, jawaban tetap satu yaitu pemerintah harus menaikkan harga BBM.

Seharusnya hal itu menjadi pembelajaran bagi rakyat terkait dengan praktik demokrasi yang sebenarnya di negeri ini. Melalui fenomena politisasi BBM ini, rakyat seharusnya lebih sadar untuk memilih para negarawan yang bersih. Negarawan yang bersih pun hanya bisa lahir dari rakyat yang bersih. ●