Marah Tebang Pilih Kasus Sadap

Marah Tebang Pilih Kasus Sadap Ridlwan  ;   Wartawan Jawa Pos, Menempuh Master Kajian Stratejik Intelijen UI

JAWA POS,  20 November 2013

  

SUAMI mana yang tidak marah ketika tahu pembicaraan pribadi istrinya dicuri dengar oleh orang lain? Kemarahan itulah yang sangat mungkin dirasakan Presiden SBY. Selain disampaikan kepada anak buahnya secara internal, SBY ''ngamuk'' melalui akun Twitter pribadinya. Mungkin, PM Australia Tony Abbot juga salah satu follower SBY dan membaca murka itu.  Kemarahan SBY wajar karena ibu negara, menurut data pembangkang AS Edward Snowden yang dikutip The Guardian, juga menjadi sasaran penyadapan. Itu jelas sasaran yang tidak lazim.  Belum pernah terungkap sebelumnya first lady (atau first husband) yang masuk daftar sadap pihak asing di dunia intelijen. Angela Merker disadap bukan karena dia wanita, tapi dia kanselir. Apakah suami Angela (Joachim Sauer) juga disadap? Tidak ada kabar itu. Intelijen adalah mata dan telinga negara. Mereka harus melakukan penyadapan agar data untuk user (baca: kepala negara) valid, tepat waktu, dan akurat (velox et exactus)  Ada beberapa metode pengumpulan data lawan. Misalnya, teknik humint (human intelligence) yang menggunakan agen di lapangan. Agen intel Australia di Jakarta tentu ada dan mereka beroperasi. Ada juga imint atau imagery intelligence yang mengumpulkan data lewat foto satelit atau penginderaan jauh. Nah, penyadapan termasuk sigint atau signal intelligence, yang mengumpulkan data berdasar komunikasi elektronik (telepon, e-mail, dan sebagainya). Intelijen kita juga bekerja melakukan upaya kontra atau penangkalan terhadap upaya mata-mata lawan yang beroperasi di Indonesia. Misalnya, dikisahkan oleh Ken Conboy dalam bukunya berjudul Intel, Inside Indonesia Intelligence Service (2009).  Yang paling melegenda adalah operasi penangkapan Letkol Johanes Sudaryanto, anggota dinas hidrografi TNI-AL yang ternyata intel Soviet. Itu berawal dari penyadapan telepon satsus intel yang dipimpin Benny Moerdani kepada Pavlovich Finenko, station manager Aeroflot, maskapai penerbangan Rusia, di Jakarta. Dari sadapan, diketahui 4 Februari 1982 Sudaryanto harus ketemu kontaknya di Restoran Jawa Tengah, Menteng. Intel Soviet bernama Egorov pun ditangkap dan dipulangkan. Sedangkan Finenko yang berpaspor sipil ditahan.  Oleh pemerintahan Soeharto, insiden itu di blow up, seminggu penuh kedutaan Soviet diduduki mahasiswa. Pada 13 Februari 1982, Finenko dibebaskan dengan barter Aeroflot tutup operasi maskapai di Indonesia. Kita mungkin bisa bertindak lebih tegas seandainya bisa melakukan operasi tangkap tangan saat Australia menyadap. Sayangnya, info penyadapan itu didapat dari media. Tahun penyadapan itu pun sudah agak lama, yakni 2009, awal-awal kerja kabinet SBY jilid II.  Menyadap urutan nama-nama (SBY, Boediono, dan para menteri) yang terpublikasi di The Guardian mungkin ''wajar'' untuk mengetahui peta politik Tapi, mengapa Bu Ani juga ikut disadap? Bisa saja, agen-agen darat di Jakarta mendapat informasi bahwa Bu Ani juga berperan di pemerintahan.  Karena info itu masih open source alias rasan-rasan, lembaga intelijen Autralia, DSD, lalu menyadap ponsel Bu Ani. Memang ngawur, tapi cerdik. Karena itu, kemarahan SBY kali ini yang ''tebang pilih'' bisa kita pahami sebagai kemarahan presiden bercampur suami.  Tebang pilih yang lain, AS juga disebut Snowden menyadap lewat kedutaan besarnya di Jakarta. Namun, protes Indonesia tidak sekeras kepada Australia. Menko Polhukam Djoko Suyanto pada 30 Oktober hanya menyatakan: penyadapan itu tindakan tidak bersahabat dan bertentangan dengan hubungan baik Indonesia-AS.  Sedangkan kepada Australia, Kementerian Luar Negeri RI mengeluarkan ungkapan sengit, misalnya dengan menjuluki Pac Man, penelan segala yang di hadapannya. Bahkan, duta besar RI ditarik dari Australia dan ada kemungkinan pengusiran duta besar Australia di Jakarta.  Bahkan, SBY men-tweet saatnya kerja sama dengan Australia ditinjau ulang. Padahal, bukan rahasia kalau Australia memberikan dana besar kepada komunitas intelijen kita, terutama intelijen Polri. Misalnya, bantuan peralatan dan pelatihan untuk Densus 88, bantuan pembuatan laboratorium cybercrime Bareskrim Polri yang full dibantu AFP (Australian Federal Police). Tapi, kita juga membantu menangkal imigran gelap masuk Australia dengan operasi di perairan perbatasan Cibalong, Garut-Pulau Christmas, Australia.  Hati-hati, tidak ada makan siang gratis. Kalau memang sudah siap, tidak usah makan siang dengan Australia. ●

BIN dan Intelijen yang Terbuka (5192) - Ridlwan

BIN dan Intelijen yang Terbuka Ridlwan  ;   Wartawan Jawa Pos, Menempuh S-2 Kajian Stratejik Intelijen di UI JAWA POS, 21 Oktober 2013

Kantor Badan Intelijen Negara yang biasanya senyap mendadak heboh Sabtu malam lalu (19/10). Gara-garanya, kabar ''penjemputan'' terhadap Prof Subur Budhisantoso, guru besar antropologi UI sekaligus mantan ketua umum Partai Demokrat. Kabar yang memantik reaksi itu diembuskan kubu loyalis Anas Urbaningrum. 

Karena itu, muncul kesan seolah-olah BIN telah menjadi perpanjangan tangan Presiden SBY (bos Partai Demokrat) yang sedang berseberangan dengan kubu Anas Urbaningrum. Bisa muncul opini bahwa BIN telah menjadi alat kepentingan politik satu golongan. 

Dalam catatan penulis, baru Kepala BIN Marciano Norman, mantan komandan Paspampres, yang mengu­ndang wartawan untuk jumpa pers ke dalam kantor BIN. Pada hari biasa, kandang rusa (sandi untuk penyembutan kator BIN karena banyak rusa yang berkeliaran di halaman) sangat tertutup. Jangankan masuk, berhenti sejenak di depan gerbang pasti diusir oleh petugas keamanan BIN bertopi cowboy yang disebut tim Garda. 

BIN, rupanya, gundah karena isu yang awalnya berembus di social media (Twitter) berkembang secara liar. Gara-gara isu itu, masyarakat sontak seperti diingatkan kepada pola operasi intelijen di era Orba: menculik, menjemput paksa, atau menginterogasi. Kasus Komando Jihad atau kasus penghilangan aktivis 1998 merupakan contoh praktik intelijen yang menyimpang. 

Dalam sistem negara yang demokratis, seluruh lembaga intelijen dan personelnya harus netral dan bukan merupakan instrumen parpol. Pengaturan itu wajib agar intelijen tidak menjadi tuan dalam diri sendiri (self tasking intelligence) dan supaya intelijen tidak melayani kekuatan politik tertentu (politically motivated intelligence). 

Negara demokratis mengatur intelijen dengan menggunakan perangkat undang-undang yang tegas. Di Inggris, misalnya, ada Intelligence Service Act yang dalam pasal 2 menyatakan bahwa ''the intelligence service does not take any action to further the interest of any United Kingdom political party.'' 

Contoh lain ditunjukkan undang-undang intelijen Afrika Selatan (setelah era apartheid) dalam Intelligence Service Act (1994) dan Australia (Intelligence Organisation Act 1979). Di Bosnia Hergezovina bahkan diatur hak seorang anggota intel untuk memastikan keabsahan perintah atasannya, bahkan minta penjelasan tertulis.

Kembali ke BIN, sejak awal menjabat, Marciano Norman memang dikenal terbuka dan getol menyosialisasikan UU 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Selain ada pasal soal netralitas, di pasal 34 undang-undang itu jelas diatur larangan menangkap atau menahan seseorang. 

Marciano, tampaknya, ingin mengubah citra BIN dari lembaga yang angker, seram, dan tertutup menjadi lebih friendly. Saat awal-awal menjabat Marciano gampang diwawancara dan diprofilkan berbagai media. Bandingkan dengan era Hendropriyono atau era Syamsir Siregar yang lebih ''alergi'' dengan wartawan. 

BIN juga membentuk deputi baru, deputi enam, yang bertugas sebagai deputi informasi. Semacam divisi hubungan masyarakat. Itu unik karena lagi-lagi bertentangan dengan sifat intelijen yang tertutup. 

Website bin.go.id juga diperbaiki dan update setiap hari. Rupanya, BIN ingin seperti CIA yang website-nya punya aplikasi games CIA for kids. CIA juga menjadi inspirasi ratusan film tentang spionase dan mata-mata. 

Diskusi tentang intelligence oversight atau pengawasan intelijen oleh publik hingga kini belum tuntas di kalangan ilmuwan intelijen. Seni bermain terbuka tapi tertutup dan, sebaliknya, rahasia tapi transparan membuat dunia intelijen dijuluki sebagai game of shadow (permainan bayangan). 

Intelijen sebagai ilmu dan metode operasi boleh dipraktikkan siapa saja. Calon kandidat presiden, jika ingin menang, wajib memiliki tim ahli intelijen. Tugas utamanya ialah menyusun foresight, ramalan berbasis analisis data yang akurat untuk memenangi kompetisi dan membuat kandidat lain gigit jari. 

Dalam bisnis pun demikian. Para ahli business intelligence yang biasanya disamarkan dengan kata strategic and analysis division laris manis diboyong perusahaan-perusahan multinasional. Mereka digaji ribuan dolar untuk mencari data kompetitor, menyusun analisis, dan mendahului seribu langkah ke depan. 

Namun, begitu seorang intel berbaiat setia kepada negara, dia terikat dengan sumpah jabatan dan netralitas kepentingan. Di pasal 19 UU 17 Tahun 2011 sumpah itu, antara lain, berbunyi ''bahwa saya akan menjalankan tugas dengan saksama, objektif, berani, dan profesional.'' 

Personel intel negara harus melebur kepada doktrin baku intelijen yang berlaku global. Yakni, berhasil tidak dipuji, gagal dicaci maki, hilang tidak dicari, dan mati tidak diakui. ●

Media dan Perang Asimetris di Gaza

Media dan Perang Asimetris di Gaza  Ridlwan ;  Wartawan Jawa Pos

JAWA POS, 21 November 2012

KELUARGA besar Al Jabari sedang berbahagia. Pada Sabtu lalu, 17 November, di Gaza City mereka mengadakan tasyakuran dan bagi-bagi permen untuk anak-anak kecil. Mungkin mirip acara kenduri di desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Trah Jabari merayakan wafatnya komandan militer Hamas Ahmad Al Jabari yang jasadnya nyaris tanpa sisa dirudal Israel pada hari pertama tahun baru 1434 H.  Ahmad sang penculik Gilad Shalit, tentara Israel yang akhirnya ditukar 1.027 tawanan Palestina itu, wafat di dalam mobil yang sedang melaju. Pembunuhan komandan Ahmad adalah awal dimulainya operasi militer Israel yang bersandi Pillar of Defense. Kemarin korban di pihak Palestina sudah seratusan orang, termasuk wanita, bayi, dan anak-anak.  Israel berdalih mereka menyerang karena Hamas mengirimkan roket. Namun, fakta bahwa pada 5 November seorang pemuda Gaza Ahmad Nabhani tewas ditembak Israel tanpa provokasi tak disebut. Begitu juga, penembakan terhadap anak 13 tahun Ahmad Younis Khadir di Desa Abassan, Gaza Tenggara, tak disebut. Dua peristiwa itulah yang memaksa gerilyawan dari faksi pembebasan Palestina meluncurkan roket. Jadi, jelaslah sebenarnya siapa yang memulai pengkhianatan gencatan senjata.  Sebenarnya menyebut konflik di Gaza sebagai perang juga kurang tepat. Dalam teori ilmu strategi, hal seperti itu disebut asymmetric warfare, ''perang'' namun tidak seimbang. Palestina tak punya angkatan laut, angkatan udara, bahkan angkatan darat. Kalaupun ada tentara di Gaza, itu lebih tepatnya disebut milisi.  Kedua pihak tak hanya berjibaku dengan roket dan rudal jarak jauh, namun juga menggunakan media sebagai alat propaganda. Israel menebar brosur-brosur propagandanya secara masif di udara Gaza dan juga di dunia maya. Mereka membuat ilustrasi grafis yang menarik dan eye catching. Misalnya, gambar denah rumah sakit Gaza dengan tambahan simbol basement ditulis sebagai Hamas headquarter. Seakan-akan itu sebagai dalih bahwa mereka sah-sah saja menyerang rumah sakit karena di bawahnya ada markas Hamas. Selebaran gelap dengan gambar yang dimanipulasi adalah cara klasik sejak Perang Dunia I. Dulu Nazi Jerman dan Soviet berlomba membuat karikatur-karikatur unik untuk meruntuhkan mental satu sama lain. Bedanya, dulu belum ada photoshop. ''Perang'' juga terjadi di jejaring sosial macam Twitter. Akun resmi sayap militer Hamas @alqassambrigade beradu argumen dengan akun tentara Israel@idfspokesperson. Pendukung Hamas di Indonesia juga bebas misuh-misuh ke akun @Avitalleibovich, wanita ini adalah juru bicara resmi tentara Israel.  Informasi kini bisa diakses mudah dan murah. Bahkan, setiap detik kita bisa tahu berapa korban versi Palestina plus foto adik-adik bayi yang bersimbah darah memilukan terhantam rudal Israel.  Karena kemudahan mencari informasi itu, media konvensional, baik cetak maupun elektronik, berlomba-lomba mencari berita seeksklusif mungkin untuk mempertahankan loyalitas konsumen. Ratusan jurnalis dari berbagai kantor berita masuk ke Gaza lewat pintu Rafah yang berbatasan dengan Mesir. Berbeda dengan perang 2009 (operasi Cast Lead) , Mesir kini dikuasai Ikhwanul Muslimin, ''saudara kembar'' Hamas. Itu berarti masuk ke Gaza jauh lebih gampang daripada saat Mesir dikuasai rezim Mubarak, karib Israel.  Fenomena di Gaza dari sisi keunikan (newsmakers) memang luar biasa. Betapa tidak, perang puluhan tahun, namun tetap saja warganya bertahan dan tak mau mengungsi. Perlawanan sipil yang dulu dengan menggunakan batu (intifada) kini bahkan lebih canggih.  Perang Gaza menjadi pesta media. Selain konsumen umum, hampir semua analis dan pengambil kebijakan negara-negara besar memeloti perkembangan perang Gaza jam demi jam. Situation room di Gedung Putih tempat Obama berkantor pun 24 jam merekam berbagai berita tentang Gaza dari berbagai kantor berita. Sebab, media menjadi bahan analisis intelijen yang sangat penting. Di era cyber seperti sekarang, sumber informasi intelijen 95 persen berasal dari sumber terbuka (open source intelligence -osint). Lima persen sisanya membutuhkan konfirmasi intelijen dalam definisi klasik seperti yang kita tonton di film-film model James Bond.  Bagaimana Indonesia? Sejak zaman Bung Karno memproklamasikan republik, Palestina melalui muftinya sudah mengucapkan selamat. Imam Hasan Al Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin (yang membidani Hamas) di Mesir 1948, mengucapkan selamat kepada KH Agus Salim dan delegasi dari Indonesia. Pada KAA 1955 di Bandung, Soekarno jelas menyebut Israel adalah agresor yang menjajah Palestina dan mendirikan negara di tanah orang lain.  Namun, apakah berita soal perang Gaza di Indonesia juga diminati (dibaca) dan ditonton orang? Wallahu a'lam. Semoga, gaung tragedi kemanusiaan ini tak kalah dengan konser NOAH Ariel, pentas boyband Suju, atau aksi chibi-chibi gadis-gadis K-pop muda yang genit dari Korea. ●

Gedung KPK dan Kontra-Intelijen Koruptor

Gedung KPK dan Kontra-Intelijen Koruptor

Ridlwan ; Wartawan Jawa Pos,

Mahasiswa S-2 Kajian Intelijen Stratejik (Intelstrat) Universitas Indonesia

JAWA POS, 29 Juni 2012

INILAH bintang yang tak membawa terang bagi KPK, tapi malah menimbulkan geram. Yakni, tanda bintang dalam usul pengajuan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum juga dihilangkan oleh Komisi III DPR. Padahal, usul tersebut sudah diajukan sejak 2008, era Antasari Azhar. Dana dari negara dan pemerintah oke, tapi DPR masih ragu. Pembahasan diulur hingga 3 Juli nanti.

Tak pelak, itu menimbulkan kegeraman warga yang antikorupsi. Pedagang kaki lima berkumpul dan menyumbang sejuta. LSM seperti ICW siap melakukan gerakan saweran nasional. Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan enam bulan gajinya yang memang selama ini tak pernah diambil. Mensos Salim Al Jufri dari PKS ikut siap menyumbang meskipun partainya di DPR ikut "membintangi" pos gedung KPK.

Gedung yang sekarang dipakai KPK di Kuningan itu sudah ada sejak 1981. Itu berarti sudah 31 tahun. Tepatnya dipakai KPK sejak 17 Agustus 2007. Karena tak muat, pegawai KPK juga memakai gedung Upindo atau sebelah atas ruang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Gedung itu secara tata arsitektur hanya layak dihuni oleh 400 orang. Padahal, saat ini pegawai KPK mencapai 700 orang. Belum lagi pengamanan dokumen dan bahan penyelidikan yang sangat sensitif dan membutuhkan ruangan khusus.  

Sampai-sampai Juru Bicara KPK Johan Budi menyebut kantornya seperti warnet dengan bilik-bilik yang sangat sempit. Terbayang, ketidaknyamanan yang dialami oleh para ujung tombak antikorupsi itu.

KPK memang sejak lama diserang dan dihalang-halangi oleh pihak-pihak yang prokoruptor. Dari segala sisi. Secara terbuka, salah seorang pimpinan KPK Busyro Muqoddas menceritakan soal SMS yang membuat kita bisa muntab.

Di depan almamaternya di Fakultas Hukum UII Busyro cerita bahwa sesaat setelah dia mengumumkan seorang anggota DPR jadi tersangka, HP-nya menerima SMS. Isi SMS dari politikus itu menyebut anggota KPK lebih rendah derajatnya daripada anjing. Sebab, anjing masih patuh pada tuannya yang memberi makan. Astaghfirullah, SMS yang sungguh keji dan mungkar. Dokumentasi cerita Pak Busyro di depan budayawan Emha Ainun Nadjib itu hingga kini masih bisa diakses di youtube.

Koruptor sekarang memang terkesan makin canggih dan berlagak. Mereka bahkan tak canggung lagi berpose dengan nyaman di depan kamera. Seakan-akan sudah putus atau tidak ada lagi urat malunya. Setelah tak punya malu, orang memang bisa berbuat semaunya, betapapun orang mual karenanya.

Koruptor kelas paus juga punya resources yang tak terbatas. Untuk menghalangi upaya penangkapan, mereka bisa menyewa pengacara-pengacara "hebat" yang siap melayani pembelaan teknis dan nonteknis hukum. Untuk menghindari deteksi penyidik KPK, koruptor juga bisa menyewa profesional di bidang intelijen untuk melakukan aksi kontraintelijen.

Ilmu intelijen sendiri adalah netral. Doktrin dalam dunia mata-mata, seorang intel bekerja untuk user. Dalam terminologi dunia klandestin, intel yang bekerja untuk user jahat lazim disebut black intelligent atau intel hitam.

Mereka bekerja dengan rapi. Mencari akses ke informasi supersensitif. Termasuk merekrut informan-informan. Wartawan yang lazim meliput di gedung KPK tentu tahu, ada banyak pintu masuk ke KPK. Penjual lontong sayur atau pedagang ketoprak bahkan bisa masuk ke dalam ruang tengah lewat pintu samping yang kadang tak dijaga.

Gedung yang sekarang juga sangat rawan dengan penyadapan. Jarak gedung dengan jalan raya amat dekat, tak lebih dari 30 meter. Suara demonstran dengan speaker 10 ribu watt (bukan yang terkeras) saja pasti terdengar jelas dari ruang pimpinan di lantai 8.

Apalagi alat sadap canggih buatan Israel dijual bebas di Singapura dan gampang dimasukkan ke Indonesia. Salah satu alat itu, misalnya, berbentuk seperti pistol laser yang bisa mentransmisikan suara di gedung lain dalam jarak 500 meter dengan syarat berbentuk garis lurus tanpa halangan. Artinya, misalnya ada black intelligent yang menggunakannya di lantai 8 gedung Kindo depan gedung KPK, blass, rapat-rapat rahasia bisa terdengar dengan clear.

Karena itu, koordinasi kerja dan kenyamanan kerja bagi intelijen dan penyidik KPK mutlak hukumnya. KPK yang bekerja untuk kemajuan negara tentu sangat layak diberi gedung baru. Bahkan, mestinya diberi perangkat canggih agar bisa menangkal "kecanggihan" langkah licik koruptor.

Akal sehat kita terganggu dengan logika DPR yang merestui sekretariat jenderal mengganti toilet dengan harga miliaran dan renovasi rumah-rumah dinas anggota dewan, tapi menolak gedung baru untuk KPK; lembaga harapan rakyat. Atau memang jangan-jangan akal sehat anggota DPR sudah teracuni logika koruptor yang jauh lebih jahat daripada teroris itu? ●